Dicari, Islam Radikal

Islam radikal. Begitulah istilah yang dilekatkan pada kelompok-kelompok Islam tertentu, dan kini sedang menjadi wacana publik secara hangat. Meskipun beberapa kalangan memakai istilah yang berbeda dalam menyebut mereka—Islam fundamentalis oleh Oliver Roy; revivalisme Islam oleh John L Esposito; gerakan Islam militan oleh Lee Iiuan YeNc; Islam antiliberal oleh Robert W. Hefner; ekstremisme Islam oleh Muhammad Abid Al Jabir, Islam skripturalis oleh R. William Lidle—namun pada dasarnya arah yang hendak dituju oleh istilah itu adalah sama.

Kelompok mana saja yang dimasukkan dalam kategori radikal itu? Dalam “Topik Utama” Majalah Dwimingguan Panjimas (13-15 Desember 2002) dipaparkan beberapa kelompok Islam radikal itu, yaitu: FPI (Front Pembela Islam), Laskar Jihad – Forum Komunikasi Ahlussunah Waljamaah, Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, KISDI (Komite Solidaritas untuk Dunia Islam), PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia), HAMMAS (Himpunan Mahasiswa Antar Kampus), Ikhwanul Muslimin (pimpinan Habib Husain AI-Habsyi), dan Gerakan Tarbiyah.

Mengapa mereka disebut radikal? Dalam Islam Radikal, Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia (Teraju, Ju1i 2002), Khamami Zada—dengan memakai kerangka teori Horace M. Kallen—mencirikan Islam radikal dengan empat hal. Pertama, mereka memperjuangkan Islam secara kaffah (totalitas); syariat Islam sebagai hukum negara, Islam sebagai dasar negara, sekaligus Islam sebagai sistem politik sehingga bukan demokrasi yang menjadi sistem politik nasional.

Kedua, mereka mendasarkan praktik keagamaannya pada orientasi masa lalu (salafy). Ketiga, mereka sangat memusuhi Barat dengan segala produk peradabannya, seperti sekularisasi dan modernisasi. Keempat, perlawanannya dengan gerakan liberalisme Islam yang tengah berkembang di kalangan Muslim Indonesia.

Mencermati ciri-ciri seperti itu, maka adakah yang salah dengan Islam radikal? Salahkah memperjuangkan totalitas Islam? Salahkah berorientasi pada ajaran masa lalu (jaman Nabi SAW’ dan khulafaurrasyidah)? Salahkah melawan sekularisme dan liberalisme yang dikembangkan oleh dunia Barat dengan mengemukakan ajaran Islam yang orisinil?

Pertanyaan ini penting dikemukakan, karena saat ini Islam radikal sedang “diburu”—bukan saja dalam pengertian fisik, melainkan juga dalam wacana pemikiran dan penamaan.

Meskipun pengertian radikal sebenarnya merujuk pada sesuatu yang positif (radic = akar), yaitu sesuatu yang mendasar (dalam terminologi Islam bisa berarti tauhid = dasar Islam), namun penamaan Islam radikal justru dijadikan alat pemburukan citra.

Penamaan Islam radikal selalu dimunculkan saat terjadi risiko kekerasan atas kiprah kelompok ini. Dan itu diulang-ulang. Maka, jika disebut nama itu, merinding bulu kuduk ini!

Berkaitan dengan wacana pemikiran, kelompok ini secara mentah-mentah ditentang oleh kelompok Islam yang menamakan dirinya moderat, diantaranya seperti yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah, yang diwakili oleh KH Hasim Muzadi dan M. Syafi’i Ma’arif. Ini bisa dilihat misalnya, dalam “pertarungan” pengaruh dalam memperjuangkan atau menggagalkan masuknya Tujuh Kata dari “Piagam Jakarta” dalam amandemen UUD 1945.

Tidak itu saja, kelompok-kelompok kecil lain juga ikut melawan pemikiran Islam radikal, diantaranya seperti yang dilakukan oleh Ulil Abshar Abdallah dengan JIL (Jaringan Islam Liberal), yang secara terang-terangan hadir untuk menvikapi Islam radikal.

Perburuan dalam pengertian fisik terjadi, setelah perang antiterorisme diproklamasikan oleh Amerika Serikat pasca-tragedi 11 September 2001 ke segala penjuru dunia dan di Indonesia mencapai puncaknya pasca-ledakan bom di Bali 12 Oktober 2002.

Dalam perburuan itu tertangkaplah beberapa aktivis Islam Indonesia di berbagai negara, mulai dari Fathur Rahman al-Ghazi, Agus Dwikarna, Tamsil Linrung, Abdul Jamal Balfas (juga Oskar Nakawata, Rahman, Yanis Jaka Antarani, Julkri) di Filipina; Agus Budiman di AS; Askari di Malaysia; Jaya Facili Basri, Taufik Ali, dan Suparta di Australia; sampai KH Abu Bakar Ba’asyir di Indonesia; dan sebagainya.

Jika melihat dua model perburuan itu, maka bisa ditangkap bahwa “kesalahan” mendasar dari kelompok ini adalah, pertama, mereka memiliki pemahaman Islam yang berbeda dengan mainstream. Jika mainstream berpaham “tidak ada negara Islam” maka kelompok ini memperjuangkan Islam sebagai sistem kenegaraan. Jika mainstream berpendapat bahwa demokrasi adalah jalan terbaik dari sistem politik, maka kelompok ini, menampilkan konsep khilafah; jika mainstream sangat afdhal dengan sistem hukum warisan nenek moyang, maka kelompok ini memperjuangkan hukum Tuhan (hudu); jika mainstream berbangga-bangga dengan budaya sekuler (misalnya dalam budaya berbusana yang mengumbar aurat), maka kelompok ini sangat yakin dengan budaya Islam (misalnya dengan pakaian jilbab-cadar).

Tapi, pantaskah pemikiran yang berbeda itu kemudian hendak ditindas oleh hegemoni mainstream? Sementara pemikiran-pemikiran itu memiliki rujukan yang sahih, baik yang berasal dari Al Qur’an dan Al Hadist, maupun warisan intelektual pemikir Islam klasik.

Kedua, mereka dianggap sebagai kelompok-­kelompok yang menjadi bagian dari jaringan terorisme internasional: Al Qaidah yang sudah lama dicap oleh dunia internasional sebagai kelompok teroris atau dengan Jamaah Islamiyah yang buru-buru disahkan sebagai organisasi teroris.

Tetapi benarkah mereka teroris? Tentu, tidak adil jika definisi teroris ala AS itu diterima mentah­-mentah. Ada dua keberatan yang perlu dikemukakan. Pertama, AS dan dunia (termasuk Indonesia) memiliki standar ganda (baca munafik) dalam menyikapi terorisme. Mengapa Al Qaidah, Jamaah Islamiyah, atau Amrozi dan kawan-kawan yang dicap teroris sementara Israel yang membantai kaum Muslim Palestina secara institusional dan terencana, sama sekali tidak dimasukkan sebagai negara teroris? Bahkan AS sendiri vang telah membunuh ribuan rakyat Muslim Afghanistan dalam pencarian Usamah bin Ladin dan selalu menteror rakyat Irak dengan rencana perang-nya itu tidak dikelompokkan sebagai negara teroris?

Kedua, dalam konteks ini maka keberatan yang kedua adalah, mengapa Israel dan AS diperkenankan dunia untuk melakukan kekerasan massal terhadap umat Islam, sementara kelompok-kelompok Islam yang mencoba melawannya, tentu dengan risiko kekerasan pula seperti apa yang dilakukan—kalau memang begitu—oleh Amrozi dan kawan-kawan, dilawan habis-habisan? Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa dunia (termasuk pemerintah dan rakyat Indonesia) begitu bernafsu mengutuk tragedi 11 September 2001 clan 12 Oktober 2002; dan sebaliknya tidak berminat sama sekali mengutuk Israel dan AS?

Jadi, adakah yang salah dari Islam radikal, sehingga kini mereka dicari dan dikejar-kejar? Waallahu a’lam.

(Dimuat majalah EKSIS No.9/Tahun 1/2003)

Iklan

PEMILU: Kemusykilan Demokrasi

Seluruh energi bangsa ini hampir habis terkuras untuk sebuah pesta demokrasi yang berupa pemilihan umum. Para elit, juga kaum alit, mencurahkan konsentrasinya pada pemilihan umum. Triliunan rupiah digelontorkan oleh negara, juga partai politik dan masyarakat kecil, demi pemilu. Semua itu dilakukan karena pemilihan umum diyakini sebagai pilar demokrasi yang akan menyelamatkan nasib bangsa dan negara.

Benarkah? Secara struktural mungkin ya. Karena pemilihan umum, sebagai salah satu ajaran demokrasi, sudah terlanjur dipilih untuk mengisi struktur-struktur negara seperti lembaga perwakilan, dan terakhir juga untuk lembaga eksekutif. Tanpa pemilihan umum tidak ada rotasi, juga tidak ada lejitimasi. Tanpa pemilihan umum, akan terjadi stagnasi dan pada gilirannya melahirkan otoritarianisme. Begitulah menurut teori demokrasi.

Tapi, sekali lagi, benarkah? Benar, jika pemilihan umum hanya dipandang dari sisi formalitas-rutinitas. Tapi, menurut saya, pemilihan umum bukanlah segala-galanya. Malah dia bisa jadi bencana bagi segala-galanya. Tentu, jika kita berkenan melihat pemilihan umum secara lebih kritis, dengan memakai kaca mata substansial-esensial. Maka akan terlihat beberapa kejanggalan dari sebuah pemilihan umum di tengah masyarakat yang sangat beragam tingkat kedewasaan dan pemahamannya tentang sebuah nilai.

Yang Menang, Yang Populer

“Jika ide tentang rakyat adalah ide tentang pasar, dan pemilihan umum jadi toko kelontong besar, demokrasi akan memilih seorang Arnold Schwarzenegger,” tulis Goenawan Mohamad dalam kolom Catatan Pinggir (Tempo, 24 Agustus 2003), sebulan menjelang pemilihan gubernur California, salah satu Negara Bagian Amerika Serikat.

Schwarzenegger akhirnya terpilih. Tapi apakah dia terpilih karena mutu kepemimpinannya? Atau dia terpilih karena program yang dia tawarkan? Memang, dalam kampanyenya, Schwarzenegger sempat menjajakan program, diantaranya “program lepas sekolah”. Tapi benarkah dia terpilih karena itu? Saya rasa bukan. Melainkan karena dia adalah sosok yang sangat populer—seorang selebritis Hollywood yang kaya raya, yang film-filmnya, diantaranya Terminator dan Total Recall, begitu tersohor.

Schwarzenegger adalah contoh mutahir, bahwa pemilihan umum akan melahirkan sosok pemimpin yang populer. Ibarat toko kelontong, bermacam ragam hal ditawarkan. Tak ada yang telah diseleksi lebih dulu, menurut jenis, tingkat mutu, dan segmen pembeli. Tapi orang memilih barang lebih karena pilihan laris dan praktis, yang semua itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dalam pemasaran dan periklanan disebut brand-name, atau merek, atau logo, yang mudah dikenal. Praktis: tidak perlu menelisik dan mencari-cari lagi.

Karena itu jangan heran jika menjelang pemilihan umum 2004 di Indonesia, para kontestan bekerja keras membangun popularitas. Triliunan rupiah (Ekonom UI Mohamad Chatib Bisri memperkirakan, Rp 10-15 triliun dihabiskan untuk kampanye) dihamburkan untuk mendominasi bawah sadar masyarakat agar selalu ingat pada nomer sekian …, warna ini …, tanda gambar tertentu …, dan seorang tokoh X…!

Dari situlah kemudian masyarakat tergiring untuk memilih seorang pemimpin berdasarkan tingkat popularitasnya, bukan berdasarkan mutu dan karakter kepemimpinannya. Maka, model pemilihan pemimpin seperti ini bukan saja melahirkan Schwarzenegger atau Josep Estrada—presiden terguling Filipina, seorang bekas bintang film yang populer, melainkan juga mengokohkan George W. Bush sebagai presiden Amerika Serikat, hanya karena dia punya brand-name (“Bush”) yang sudah dikenal banyak orang.

Pertanyaannya adalah, model “pencarian” pemimpin seperti inikah yang kita kehendaki itu? Jika jawabnya ya, maka jangan menyesal jika nanti akhirnya yang terpilih sebagai pemimpin adalah seorang yang “bermoncong putih”!

Satu Suara Kyai = Satu Suara Pelacur

Al kisah, sebuah partai politik Islam, belajar dari kekalahnnya pada pemilu sebelumnya. Pada saat itu partai ini hanya mengandalkan kader-kader eksklusifnya, baik sebagai calon anggota legislatif maupun sebagai pemilihnya. Tak heran jika tidak banyak suara yang berhasil diraupnya, sehingga partai ini tidak memenuhi kuota minimal jumlah kursi di parlemen (electoral threshold).

Belajar dari kekalahan itu, kini partai politik tersebut sudah mulai terbuka. Sudah banyak calon anggota legislatif yang direkrut dari luar organisasi kadernya (bahkan untuk daerah tertentu sudah ada yang berasal dari luar Islam). Salah satu pernyataan yang mengokohkan keterbukaan itu pernah disampaikan oleh salah seorang pimpinan lokalnya, bahwa seorang PSK (pelacur) pun bisa menjadi calon anggota legislatif asal memenuhi syarat-syarat tertentu.

Mungkin partai politik Islam tersebut tidak benar-benar berminat merekrut pelacur sebagai calon anggota legislatifnya, tetapi maksud yang hendak dituju adalah bahwa partai politik tersebut sangat welcome. Rupanya partai politik tersebut mulai sadar bahwa kunci sukses dalam pemilihan umum adalah teraihnya kursi. Dan kursi bisa didapat jika berhasil diraup suara sebanyak-banyaknya. Sementara suara sebanyak-banyaknya tidak bisa dihandalkan dari para kader eksklusifnya, melainkan harus diambil dari berbagai lapisan masyarakat: dari kalangan agamawan sampai kalangan pelacur (kan tidak ada larangan bagi para pelacur untuk memilih partai politik Islam dalam pemilihan umum!).

Memang, dalam ajaran demokrasi ditegakkan aturan satu orang adalah satu suara (one man one vote). Suara seorang kyai sama nilainya dengan suara seorang pelacur. Suara seorang doktor sebanding dengan suara seorang buta huruf. Tak heran jika kini partai tidak hanya berkonsentrasi pada basis massanya, melainkan sudah melebarkan sayap pada kelompok-kelompok lain. Ironisnya, pelebaran sayap itu seringkali mengesampingkan prinsip-prinsip yang (pernah) dianutnya.

Sebuah partai politik yang berbasis massa Islam modernis sampai-sampai harus melakukan praktik “larung kepala kerbau”—sesuatu yang berbau TBC (tahayul, bid’ah, khurafat)—demi menggaet suara pada kalangan nelayan tradisional. Sebuah partai politik Islam yang dulu mengharamkan perempuan sebagai pemimpin, kini, harus meralatnya demi meraup suara kaum wanita yang lebih banyak.

Demikian juga partai politik sekuler. Pada musim-musim menjelang pemilu, mereka sangat giat menggarap suara kalangan santri. Tengoklah berbagai kunjungan mereka ke berbagai pondok pesantren! Lihat pula mimbar-mimbar kampanye mereka yang tak pernah sepi dari “ulama” dan istiqhosah! Mereka mau menutup fakta bahwa produk hukum yang mereka perjuangkan di parlemen seringkali bertentangan dengan aspirasi kaum santri (masih ingat hiruk pikuk penetapan UU Sistem Pendidikan Nasional?).

Tokoh-tokoh yang dulu dikenal sebagai tokoh Islam, kini harus melakukan metamorfosis diri menjadi tokoh pluralis. Hari ini mengucapkan “Selamat Idul Fitri”, esoknya “Selamat Natal”, lusa berucap “Gong xi fat cai”. Juga, tokoh-tokoh nasionalis sekuler kini berlomba-lomba mengubah dirinya menjadi nasionalis relijius. Berkalung sorban layaknya para kyai.

Ya. Semua itu dilakukan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Tanpa memandang dari mana suara itu didapatkan. Lalu kita bertanya, bagaimana sebuah partai politik bisa memperjuangkan sesuatu yang luhur jika mereka justru melakukan pelacuran diri demi meraup suara sebanyak mungkin? Bagaimana pula pertanggungjawaban mereka atas konstituen lintas basis yang telah memberikan suara kepadanya?

Suara Rakyat adalah Suara Tuhan

Imajinasikan ini. Kuota 30% perempuan di parlemen terpenuhi. Asumsikan mereka semua adalah pejuang kesetaraan jender. Perjuangan mereka juga didukung oleh 21% laki-laki anggota parlemen. Lalu mereka, lewat berbagai “pintu”, berinisiatif mengimplementasikan isu jender menjadi produk hukum. Salah satu produk hukum yang ingin direvisi adalah soal pembagian harta waris. Saatnya kini 1:1, bukan lagi 2 untuk pria dan 1 untuk perempuan. Perjuangan mereka berhasil. Maka berlakulah hukum waris yang baru: 1 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki.

Menurut teori demokrasi, produk hukum yang dihasilkan oleh parlemen tersebut adalah sah. Itulah kebenaran baru, cermin dari aspirasi rakyat yang disuarakan oleh wakilnya di parlemen. Sebab suara rakyat adalah suara tuhan (fox populi fox dei). Artinya apa yang diinginkan oleh mayoritas rakyat itulah yang berlaku sebegai nilai kebenaran. Meskipun itu bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran sejati? Tidak jadi soal. Karena ini demokrasi Bung!

Memang itu baru khayalan belaka. Namun, sejarah mencatat bahwa parlemen kita hampir saja berhasil memperjuangkan “suara mayoritas” menjadi kebenaran baru (misalnya RUU Perkawinan tahun 1973 yang banyak memuat pasal yang bertentangan dengan syariat Islam). Untung itu bisa digagalkan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat akan lahir produk hukum yang bertentangan syariat Islam, jika suara di parlemen didominasi oleh mereka yang sekuler. Hal itu lumrah saja, sebab itulah konsekuensi dari ajaran demokrasi melalui pemilihan umum. Toh, di negara lain sudah ada contohnya, misalnya produk hukum yang melegalkan perkawinan sesama jenis. Menurut ajaran demokrasi, hal itu sah-sah saja karena banyak yang menginginkannya.

Persoalannya adalah, di tengah-tengah lautan masyarakat yang serba permisif ini, partai-partai yang mengusung ajaran moral, misalnya dengan jargon syariat Islam, akan sulit memperoleh suara dukungan, meskipun di negara yang mayoritas Islam (coba pikir, untuk menarik massa kampanye saja partai politik pengusung syariat Islam harus ikut arus dengan berdangdut megal-megol ria). Sebaliknya dengan partai-partai sekuler. Jadi, bagi yang percaya dengan pemilihan umum sebagai alat perjuangan, bersiap-siaplah menjadi bagian dari “ketok palu” keinginan suara rakyat = suara tuhan!

Sidojangkung, 2005

Sebelum Wahyu Turun

Apa yang menarik sebelum wahyu turun kepada Nabi Muhammad saw? Kejadian apa yang perlu mendapat catatan penting seputar turunnya wahyu yang pertama? Pertanyaan tersebut penting untuk dikemukakan, mengingat wahyu pertama adalah saat “peresmian” kerasulan Muhammad saw.

Mimpi Kebenaran
Enam bulan sebelum wahyu pertama turun, Nabi Muhammad saw. selalu mendapat mimpi-mimpi. Aisyah r.a. memberi keterangan, “Yang pertama sekali mendahului kedatangan wahyu kepada Rasulullah saw. adalah mimpi-mimpi yang benar. Setiap mimpi beliau selalu terbukti (kebenarannya) secara nyata, seterang cahaya di pagi hari. Setelah itu beliau terdorong untuk menyendiri (bersemedi), bertempat di Gua Hira untuk beribadah beberapa malam dan kembali lagi kepada keluarganya untuk mengambil bekal bersemedi berikutnya. Hingga suatu ketika datang kepada beliau Al Haqq, kebenaran Mutlak, yaitu dengan datangnya malaikat yang menyampaikan “Igra’ dan seterusnya.” (HR Imam Bukhari)

Mengapa Nabi Muhammad saw. sering mendapatkan mimpi sebelum menerima wahyu pertama? Menurut para psikolog Muslim, mimpi-mimpi itu dimaksudkan untuk meyakinkan Nabi Muhammad saw. akan adanya informasi yang benar dan yang dapat diperoleh manusia melalui cara yang tidak biasa atau dengan kata lain adanya yang dinamai Divine Revelation. Karena, mimpi merupakan salah satu cara Tuhan untuk memberikan informasi kepada manusia, sebagaimana mimpi-mimpi Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Yusuf a.s. (baca surah Yusuf dan As-Shafat 102-103).

Beberapa waktu menjelang turunnya wahyu yang pertama, Nabi Muhammad saw. sering kali mendengar suara yang berkata, “Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah pesuruh Allah (Rasulullah) yang benar.” Dan ketika beliau mengarahkan pandangan mencari sumber suara itu, beliau mendapati seluruh penjuru telah dipenuhi oleh cahaya yang gemerlap dan hal ini mencemaskan beliau sehingga dengan tergesa-gesa beliau menemui istri tercinta, Khadijah. Khadijah menyarankan beliau menemui Waraqah bin naufal, seorang tua yang mempunyai pengetahuan tentang agama-agama terdahulu. Dalam pertemuan tersebut terjadilah dialog. “Dari mana engkau mendengar suara tersebut?” Tanya Waraqah. “Dari atas,” jawab Nabi. Waraqah berkata lagi, “Yakinlah bahwa suara itu bukan suara setan, karena setan tidak akan mampu datang dari arah atas, tidak pula dari arah bawah. Suara itu adalah suara dari malaikat.” [M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Qur’an Al- Karim – Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu, Pustaka Hidaya. Jakarta: 1997]

Dalam Al Qur’an surat Al A’raf ayat 17 menyebutkan sumpah iblis untuk mengoda manusia dari empat penjuru: muka, belakang, kanan, dan kiri, tanpa menyebutkan arah atas atau bawah. Arah atas diartikan oleh sebagian ulama sebagai arah ketinggian dan keagungan Tuhan serta rahmat-Nya. Arah bawah sebagai lambang kerendahan dan ketaatan manusia dalam memperhambakan diri kepada-Nya. Seseorang tidal akan terkecoh dan dipengaruhi oleh rayuan setan selama ia menengadah ke atas mengakui kemahaagungan Allah SWT atau sujud di tanah mengakui kelemahan dan kebutuhan kepada Zat Yang Mahatinggi itu.

Menyendiri di Hira
Sejarah mencatat bahwa sebelum menerima wahyu pertama Nabi Muhammad saw. punya kebiasaan untuk melakukan tahannuf atau tahannuth (berasal dari kata hanif yang berarti ‘cenderung kepada kebenaran’), yaitu kebiasaan mengasingkan diri dari keramaain orang. Dalam ber-tahannuth itu Nabi Muhammad saw. berkhalwat dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan bertapa dan berdoa. Dengan tahannuth beliau melakukan perenungan tentang alam dan kekuatan besar yang ada di baliknya. Beliau juga memberi makan orang-orang miskin yang datang kepadanya. Initnya beliau dalam proses pencarian kebenaran.
Apa yang menarik dari perilaku menyendiri beliau di Gua Hira’ itu? Pertama, kata kuncinya adalah “jiwa suci”. Wahyu, Nur Ilahi, atau ilham baru bisa didapat oleh orang yang jiwanya telah suci. Kedua, “jiwa suci” baru didapatkan seseorang jika ia mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketiga, mendekatkan diri kepada Tuhan baru bisa dilakukan jika seseorang “menjauhi” hiruk-pikuk kebendaan.

Kematangan Usia
Sejarah mencatat, bahwa saat menerima wahyu usia beliau mencapai empat puluh tahun. Apa maknanya? Usia empat puluh tahun adalah puncak kematangan seseorang. Oleh karena itu, konon, para rasul diutus pada usia tersebut.

Kematangan usia ini didukung pula oleh kematangan pribadi yang telah diuji oleh terbentuknya keluarga yang telah dijalani beliau sejak usia dua puluh lima tahun, dengan mempersunting Khadijah dan kemudian dikaruniai anak-anak. Apa maknanya? Pertama, seorang bisa dikatakan matang (untuk memimpin), jika ia sudah teruji dalam kepemimpinan di keluarga. Bagaimana ia akan memimpin umat; memimpin dunia, jika ia belum teruji dalam kepemimpinan keluarga. Kedua, keluarga adalah miniatur masyarakat. Seorang pemimpin akan menjadi contoh mansyarakat tentang kehidupan yang baik. Bagaimana ia akan berbicara tentang istri shalehah, jika ia tidak beristri (sebagaimana konsep tidak kawinnya pendeta, pastur, kardinal, paus dalam tradisi Katholik). Sulit pula diterima akal jika seorang berbicara tentang pendidikan anak tanpa ia sendiri pernah melakukannya secara real.

Dalam perjalanan penerimaan wahyu, kita juga akan menemukan betapa peran penting Khadijah ketika Nabi Muhammad saw. sedang “terkejut” saat menerima wahyu. Khadijah yang menghibur dan memberikan alternatif penyelesaian masalah dengan memberi saran untuk bertanya pada Waraqah bin Naufal. Ini sekaligus memberi makan ketiga, bahwa dalam memperjuangkan risalah peran pendamping (suami/istri) memegang peranan penting.

Sidojangkung, 29 April 2005
Disampaikan pada kuliah Sirah Nabawi, BEST FOSI Surabaya