Pemimpin Aspiratif

Dalam, sebuah diskusi imajiner pasca-kejatuhan Soeharto, muncul pertanyaan seperti ini: “Bagaimanakah sosok pemimpin masa depan yang didamba-dambakan?”.

Ternyata respon terhadap pertanyaan tersebut cukup beragam. Seorang kawan menginginkan pemimpin yang pintar, sosok intelektual. Alasannya, karena kita akan memasuki milenium ketiga; yang mensyaratkan keunggulan-keunggulan kompetitif. Karena itu, menurutnya, yang pantas memimpin sebuah komunitas adalah sosok yang mampu merumuskan masalah yang dihadapi masyarakatnya, menganalisis, dan memformulasikan dalam sebuah solusi-solusi konkrit.

Lebih dari itu, lanjutnya, pemimpin yang kita butuhkan adalah pemimpin yang mampu merekayasa masa depan. Nah, semua itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang punya kemampuan intelektual. “Pak Harto itu pandai, tapi bukan intelektual. Tepatnya, cerdik (licik). Karena itu beliau bisa meredam masalah, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Sedangkan yang bisa menyelesaikan masalah hanyalah intelektual. Dan jangan salah, seorang intelektual tidak mesti bergelar akademis, meskipun keduanya mempunyai tingkat relevansi yang tinggi,” argumennya.

“Saya masih menginginkan pemimpin yang kharismatik,” sambung yang lain. “Memang benar kita akan memasuki dunia yang serba rumit. Tapi harap dicatat, masyarakat kita ini masih paternalistik, bahkan feodalistik. Ditambah kemajemukan yang menjadi latar belakang bangunan masyarakat kita,” katanya. “Masyarakat seperti ini butuh pemersatu dan tempat bersandar. Dan itu hanya dimiliki tokoh kharismatik.

Sebab dengan kharisma, pemimpin sangat mengakar dan legitimed.” Ketika didesak bahwa Pak Harto juga kharismatik tapi tetap gagal dalam memimpin, kawan ini menolak. “Pak Harto itu bukan kharismatik, tapi menakutkan. Serba mengancam. Dan kharisma tidak akan pernah bisa dibangun dengan ancaman, juga oleh iming-iming bagi yang mereka yang nurut,” sergahnya.

“Dalam masyarakat modern, tipe kepemimpinan kharismatik sudah tidak relevan lagi,” tanggap kawan lain. “Memang benar, sebagian masyarakat kita masih berfikir tradisionalis—sebuah prasyarat bagi dibutuhkannya kepemimpinan kharismatik—tetapi hat itu bukan alasan bagi kita untuk tetap melanggengkan gaya kepemimpinan kharismatik. Bukankah ke depan kita selalu dihadapkan pada tantangan modernitas?” sanggahnya.

“Apalagi sejarah menunjukkan bahwa kepemimpinan kharismatik itu mudah terperosok pada otoritarian,” lanjutnya. “Bung Karno yang memimpin dengan kharisma—bahkan kharisma itu masih dihidup-hidupkan sampai sekarang—ternyata juga otoriter,” simpulnya.

“Oleh karena itu saya menginginkan pemimpin yang aspiratif,” tawarnya. “Pemimpin aspiratif itu sederhana kok. Dia harus mampu mendengar dan melihat (keluhan) rakyatnya. Bukan sebaliknya, rakyat diharapkan mendengar dan melihat keinginan-keinginan subjektifnya. Bung Karno dan Pak Harto itu jatuh karena tidak aspiratif. Malah beliau berdua itu memimpin sesuai dengan panggilan aspirasinya sendiri. Ingin ganyang Malaysia, maka rakyat diajak seaspirasi dengan kemauan itu. Ingin caplok Timor Timur, maka rakyat harus mendukungnya,” paparnya.

“Dengan menjadi aspiratif berarti pemimpin itu melibatkan rakyatnya untuk berpartisipasi, yang juga berarti tidak menjadikan rakyat sebagai komoditas kepemimpinannya. Diperah dan ditakut-takuti,” katanya.

Aspiratif dengan Umpan Balik
Menurut saya pemimpin (jangan hanya diartikan presiden) harus punya kapasitas intelektual; juga harus punya kharisma. Tapi apa artinya jika kemampuan intelektual dan kharisma itu menjadi egoisme pemimpin. Oleh karena itu pemimpin juga harus aspiratif—bahkan lebih dari itu, pemimpin juga harus jujur dan adil.

Mengapa harus apiratif? Logikanya begini: kepemimpinan itu adalah amanah sebuah titipan atau perwalian kepemimpinan yang sebenarnya menjadi kewajiban seluruh rakyat (artikan juga sebagai karyawan atau pekerja) dalam mencapai kesejahteraan bersama (kepemimpinan itu bukan cara untuk memenuhi ambisi subyektif pemimpin, melainkan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama).

Sebagai perwalian, maka kepemimpinan harus menyertakan aspirasi rakyat. Tanpa melibatkan arpirasi rakyat, berarti kepemimpinan itu sudah tidak lagi berhak menjadi perwalian rakyat. Kepemimpinan yang demikian itu sudah termasuk kepemimpinan egoistik. Oleh karena itu seorang pemimpin yang baik selalu berusaha mendapatkan umpan balik (feed back) dari rakyatnya.

Biasanya pemimpin senang dan kadang malah mencari-cari umpan balik yang menyenangkan dirinya: pujian, sanjungan, atau penghargaan. Tetapi umpan balik yang berupa teguran dan kritik—khususnya terhadap cara dan kebijakan kepemimpinannya—sering di-emohi. Karena itu kritik dikategorikan sebagai sesuatu yang negatif; dianggap fitnah, penghinaan, atau ancaman makar. Sebaliknya pujian dan sejenisnya dianggap sesuatu yang positif, sebagai dukungan (= asal bapak senang/ABS?).

Kepermimpinan seperti ini sangat rapuh sebab dengan menganak-emaskan umpan balik yang menyenangkan dan menganaktirikan umpan balik yang tidak mengenakkan ibaratnya seperti bercermin dari satu sisi saja. Dengan bercermin seperti ini, pemimpin bisa-bisa GR (gede rumongso)—sesuatu yang justru bisa menjungkirkannya ke dalam jurang kehancuran. Pak Harto adalah salah satu contoh menarik. Berkali-kali setiap menjelang berakhirnya masa tugas, Pak Harto merekayasa bahwa dirinya aspiratif; dengan merespon aspirasi sepihak yang memuji-mujinya: “Bapak berhasil dalam memimpin, oleh karena itu rakyat masih menghendaki Bapak memimpin lagi!” begitulah kira-kira. Respon umpan balik batik sepihak itu, berhasil membungkam umpan balik lain yang berbeda, yang mungkin sangat konstruktif.

Padahal, jika pemimpin itu mau arif, umpan balik itu sangatlah bermanfaat bagi dirinya; apapun jenisnya dan bagaimana pun pahitnya, Sebab jika kritik-kritik terhadap kebijakan yang salah itu direspon dan digunakan untuk introspeksi diri dalam memperbaiki kinerjanya, akan semakin baik kepemimpinannya.
Dalam teori sistem, kritik itu justru menjadi alat untuk pengukuh sistem. Kapitalisme itu semakin “baik” karena merespon kritik sosialisme. Kejelekan-keielakan yang dibongkar sosialisme akhimya diperbaiki.

Bacalah perilaku Khalifah Umar bin Khattab dalam mencari umpan balik dari rakyat terhadap kepemimpian dan kebijakannya. Dia dengar dan tengok sendiri rakyatnya. Betulkah laporan stafnya bahwa rakyat tidak kekurangan gizi? Eh, ternyata beliau dapati salah seorang rakyat yang kelaparan.

Mohammad Nurfatoni
Dipublikasikan pertama kali 18 September 1998 pada buletin Hanif, terbit di Surabaya

Iklan

Dicari, Pemimpin yang Membumi

“Saya bersumpah demi Allah, kalau saya mengalami miraj seperti yang dialami Nabi Muhammad, niscaya saya tidak akan turun lagi ke bumi …” (Abdul Quddus)

Sebentar lagi masyarakat (Muslim) Indonesia akan menghadapi dua peristiwa penting. Pertama, pada tanggal 8 Juli 2009 akan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, sebuah ajang pemilihan calon pemimpin bangsa. Kedua, pada tanggal 20 Juli 2009, kita akan memperingati peristiwa Isra Mi’raj yang dialami Nabi Muhammad saw pada tanggal 27 Rajab 621 M.

Apa hubungan antara kedua peristiwa di atas? Sangat menarik karena ternyata satu hal penting yang bisa kita ambil benang merahnya adalah soal kepemimpinan. Memang, dalam berbagai ulasan tentang Isra Mi’raj, yang banyak diulas adalah sisi “kontroversi”, apakah Nabi saw melakukannya dengan jasad dan ruhnya sekaligus, atau dengan ruhnya saja. Atau pembahasan yang hanya berkutat pada dimensi shalat sebagai “oleh-oleh” Nabi saw dari perjalanan itu.

Padahal, jika kita membaca sejarah lebih teliti, banyak sekali sisi kepemimpinan yang menyertai peristiwa itu. Tentu, jika kita berkenan untuk merangkai Isra Mi’raj dengan peristiwa yang menyertainya, terutama peristiwa penting sebelumnya.

Muhammad Husain Haekal dalam Sejarah Hidup Muhammad (Litera AntarNusa, 2002), mencatat beberapa peristiwa penting yang dialami Nabi sebelum melakukan perjalanan Isra Mi’raj. Pertama, pemboikotan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap beliau bersama umat Islam dan Bani Hasyim. Pemboikotan ini sendiri berlangsung selama tiga tahun (dimulai tahun ke-7 kenabian). Dalam kurun itu Nabi saw bersama-sama kaumnya diisolasi di sebuah bukit dan diembargo secara ekonomi dan budaya.

Dari peristiwa pemboikotan tersebut ternyata kita bisa menemukan sebuah teladan agung kepemimpinan beliau. Rupanya Nabi saw dan keluarganya adalah teladan seorang pemimpin yang tetap setia bersama umat (baca rakyat), dalam kondisi tersulit sekali pun. Sejarah mencatat, Nabi saw sampai makan dedaunan dan sang istri, Khadijah, ikut merasakan hidup serba kekurangan itu, suatu keadaan yang belum pernah dirasakannya sebagai pengusaha kaya.

Teladan seperti ini penting untuk dipungut di tengah lunturnya kesetiaan dan kebersamaan pemimpin kita terhadap rakyatnya. Sebab yang sering terjadi adalah pemimpin meminta kesetiaan rakyat. Di tengah krisis multidimensi, pemimpin bukannya berempati pada rakyat, melainkan justru diam-diam mengambil hak rakyat (baca korupsi) demi kemakmuran diri dan kroninya. Berbagai kasus korupsi yang menimpa pejabat kita belakangan ini adalah contoh yang sangat telanjang!

Kedua, setelah merdeka dari pemboikotan, Nabi saw kembali menerima kepahitan atas meninggalnya Abu Thalib, seorang paman yang diibaratkan sebagai perisai dari gangguan kafir Quraisy, dan Khadijah, seorang istri tercinta, yang bagaikan dinamo penggerak semangat perjuangannya. Dalam ketiadaan dua tokoh utama itu, sementara tekanan politik kafir Quraisy semakin kuat, maka dengan hanya ditemani Zaid bin Harits, beliau mencoba mencari harapan baru bagi umatnya ke kota Taif.

Namun, apa yang didapat? Bukan saja ditolak, beliau bahkan diintimidasi secara fisik. Sampai-sampai Nabi saw mengadu kepada Allah dengan untaian kalimat kepasrahan penuh keharuan, yang kemudian dikenal dengan doa Taif. Hebatnya, ketika malaikat menawarkan untuk menghancurkan kota Taif, Nabi sangat keberatan dan menolaknya.

Kata kunci dari peristiwa di atas adalah perlunya pengorbanan dari seorang pemimpin untuk rakyatnya. Seorang pemimpin dituntut untuk tetap berjuang di garda depan, meskipun harus sendirian karena ditinggal pendukung utamanya. Seorang pemimpin juga dituntut memiliki jiwa besar, sekalipun kepada musuhnya.

Kini, rasanya sulit kita temukan pemimpin yang siap berkorban seperti itu. Yang banyak kita dapati justru pemimpin yang siap mengorbankan rakyatnya, demi merebut dan mempertahankan kekuasaannya. Sama sulitnya saat kita mencari pemimpin yang siap berlapang dada jika mengalami kekalahan dari seteru politiknya, atau pemimpin yang mampu memaafkan lawan politiknya yang gagal dan kalah.

Kembali ke Bumi
Dari berbagai tempaan hidup yang mengiringi perjuangannya, pada akhirnya seorang pemimpin akan menemukan keberhasilan. Sebuah keberhasilan yang tidak diukur berdasarkan paramater materialistis, misalnya seberapa banyak harta yang dikumpulkannya, melainkan berdasarkan nilai-nilai spiritualitas.

Itulah yang dialami oleh Nabi saw dalam peristiwa Isra Mi’raj, sebagai perjalanan spiritual penting beliau. Dalam perjalanan horisontal yang dilanjutkan perjalanan vertikal itulah terjadi perjumpaan Nabi saw dengan Tuhannya. Dalam khazanah sufistik, perjumpaan dengan Tuhan adalah puncak capaian spiritualitas seorang hamba.

Tapi uniknya, Nabi saw tidak mau tenggelam dalam egoisme spiritual. Beliau tetap menjadi pemimpin yang membumi. Pemimpin yang tidak rela jika berhasil dan mencapai kebahagiaan sendiri tanpa menyebarkannya kepada umat. Karena itu, Nabi saw kembali ke bumi membawa capaian Mi’raj dalam bentuk ibadah shalat, yang beliau sebut dengan ash shalatu mi’raj al mukminin (shalat itu Mi’raj-nya orang beriman, metode perjumpaan hamba dengan Tuhannya).

Padahal, Abdul Quddus, seorang sufi besar dari anak Benua India, seperti dikutip Haidar Baqir dalam buku Mi’raj Orang Beriman: Adab-dab Maknawi Shalat (IIMaN, 2002), pernah berandai-andai jika mengalami Mi’raj seperti Nabi saw, maka ia enggan kembali dari perjumpaan dengan Tuhan itu. Ungkapan seperti itu sebenarnya menegaskan bahwa Islam adalah agama yang membumi, bukan agama elistis. Dan Nabi saw adalah teladan pemimpin yang membumi, yang jauh dari sikap individualistis.

Bukan seorang Muslim yang baik jika ia mencapai kenikmatan dalam ibadah kemudian melupakan problem masyarakatnya. Karena itu keberhasilan ibadah tetap diukur sejauhmana dampak positip yang dibawanya bagi kehidupan bermasyarakat. Maka, shalat yang benar adalah shalat yang memberi dampak kehidupan berkualitas, yang jauh dari perilaku jahat dan kriminal (inna shalata tanha an al fakhsa’ wa al munkar).

Dalam konteks ini, bukanlah seorang pemimpin yang baik jika ia mampu meraih kesuksesan kemudian melupakan rakyatnya. Seorang pemimpin adalah pemegang amanah khalifatullah fil ardh (wakil Tuhan di bumi), yang mengemban tugas memakmurkan rakyatnya, dan bukan sebaliknya memperalat rakyat untuk kesejahteraan pribadinya.

Meminjam Muhammad Zuhri (Mencari Nama Allah yang Keseratus, Serambi, 2007), seorang [pemimpin] dikatakan berakhlak mulia (karimah) jika ia mampu memerankan dua fungsi sekaligus secara sinergis, yaitu saat menghadap Tuhan ia akan mengadukan segala nasib rakyatnya dan ketika di hadapan rakyatnya, ia akan menyampaikan pesan-pesan kebenaran Tuhan. Dengan kata lain, pemimpin harus memberi teladan yang baik (berpegang pada prinsip kebenaran), yang dengan itu ia akan dipercaya oleh rakyat untuk memimpin.

Pudarnya kewibawaan para pemimpin kita, salah satunya disebabkan oleh hilangnya keteladanan mereka. Antara kebijakan di atas kertas dengan realitas seringkali berbeda. Suatu saat pemimpin berbicara tentang pemerintahan yang bersih, tetapi ternyata di kemudian hari terbukti justru ia yang terjerat kasus korupsi. Seorang pemimpin mengajak rakyat hidup sederhana, namun di lain kesempatan justru ia memberi contoh hidup mewah, misalnya dengan menggelar pesta yang wah!

Maka, di tengah hiruk pikuk menjelang Pilpres 2009, semoga kita menemukan pemimpin ber-akhlak karimah, yang sanggup mengambil teladan universal kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Masalahnya, apakah tiga calon pasang itu cukup memberi referensi? (*)

Mohammad Nurfatoni
Pendiri “Pojokakatahatiku Institute”

Tulisan ini telah dimuat Majalah “Muslim”, edisi Juni 2009