“Saat ini kami berada pada sebuah tembok besar yang tak mungkin kami tembus, tapi kami tak surut ke belakang “ (Juru bicara Fraksi PBB, KH Nadjih Ahjad)

Itulah salah satu realitas politik yang terjadi pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Usulan amandemen Pasal 29 UUD 1945 dengan alternatif “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” (dikenal dengan tujuh kata dari Piagam Jakarta), yang disampaikan Fraksi Perasatuan Pembangunan (FPP), Fraksi PBB, dan Fraksi Daulatul Ummah (FDU) kandas di sidang paripurna. Akhirnya MPR kembali mengukuhkan pasal 29 tetap seperti naskah aslinya.

Kenyataan di atas semakin memperpanjang daftar kekalahan umat Islam dalam percaturan politik ketatanegaraan, menyusul kekalahan-kekalahan sebelumnya dalam memperjuangkan Islam politik di pentas Indonesia. Dimulai dari kegagalan menjadikan Islam sebagai ideologi negara di saat ideologi negara itu dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI); kemudian gagal mempertahankan tujuh kata dari Piagam Jakarta pada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI); lantas kembai gagal dalam memperjuangkan konsep ideologi Islam menjadi dasar negara dalam sidang-sidang Konstituante, menyusul dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Tentu sebuah ironi, umat Islam yang mayoritas ini harus melepaskan diri dari ideologi Islam yang seharusnya menaunginya.

Kenyataan ini terasa semakin pahit jika mengingat bahwa peran (umat) Islam cukup (baca: paling) besar dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini dari penindasan bangsa lain.

Sebut misalnya konsep jihad yang digelorakan umat Islam, baik saat mengadakan perlawanan atas pendudukan penjajah maupun saat mempertahankan kemerdekaan. Teriakan “Allahu Akbar” yang sangat populer dalam gelora perjuangan rakyat, adalah contoh kecil betapa Islam sangat mempengaruhi kesadaran perjuangan rakyat dalam melawan segala bentuk penjajahan.Sebut pula sederetan tokoh pejuang pendang Islam, baik pada masa penyadaran dan pergerakan, perjuangan fisik, perjuangan diplomasi pada pra-kemerdekaan maupun pasca-kemerdekaaan. Sebut misalnya, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Tjut Nya’ Dien, KH. Ahmad Dahlan, H. Agus Salim, Mohamad Roem, atau M. Natsir.

Bukan itu saja, ketika terjadi pengkhianatan oleh bagian bangsa sendiri seperti yang dilakukan oleh Partai Komutils Indonesia (PKI), tahun 1948 atau tahun 1965, umat Islam tampil paling depan.

Tapi, ibarat mendorong mobil mogok, umat Islam selalu ditinggal setelah mobil im bisa melaju lagi. Peran umat Islam kembali terpinggirkan. Bahkan pada masa rezim’ Orde Baru, umat Islam pernah mengalami peminggiran dan pemojokan pada titik paling rendah. Kegiatan-kegiatan umat Islam dihambat, kelompok-­kelompok Islam dicurigai, dan tokoh-tokoh Islam dipenjara tanpa proses hukum. Akhirnya muncul stigma negatif pada (umat) Islam. Dan lahirlah Islam-phobia (ketakutan-kebencian pada Islam).

Jadi, ketika mobil bernama Indonesia itu mogok, umat Islam ramai-ramai untuk mendorongnya. Tetapi setelah mobil itu bisa melaju, bukan saja umat Islam tidak diangkut bersama melainkan juga ditubruknya. Sungguh sebuah ironi besar.

Bagaimana pada masa reformasi, yang lagi, lagi pernah umat Islam dominan dan memperjuangkannya? Reformasi yang dianggap sebagai jalan lempang untuk mengubah nasib umat Islam, justru tidak memiliki makna. Maka, seperti yang diibaratkan oleh KH. Nadjih Ahjad di atas, perjuangan umat Islam saat ini masih menghadapi tembok besar, yang sulit ditembus. Dan lebih ironis sebagian unsur tembok besar itu adalah umat Islam sendiri.

Maka, menjadi pertanyaan besar ketika bangsa ini tangah mengadakan perhelatan hari kemerdekaan: “Benarkah kemerdekaan telah direngkuh umat Islam yang menginginkan nilai-nilai kebenaran Tuhan (syariat Islam) menjadi dasar pokok dalam segala pertimbangan kehidupan bernegara?

Mohammad Nurfatoni

Dimuat majalah Eksis No. 6/Th 1/2002