Dalam, sebuah diskusi imajiner pasca-kejatuhan Soeharto, muncul pertanyaan seperti ini: “Bagaimanakah sosok pemimpin masa depan yang didamba-dambakan?”.

Ternyata respon terhadap pertanyaan tersebut cukup beragam. Seorang kawan menginginkan pemimpin yang pintar, sosok intelektual. Alasannya, karena kita akan memasuki milenium ketiga; yang mensyaratkan keunggulan-keunggulan kompetitif. Karena itu, menurutnya, yang pantas memimpin sebuah komunitas adalah sosok yang mampu merumuskan masalah yang dihadapi masyarakatnya, menganalisis, dan memformulasikan dalam sebuah solusi-solusi konkrit.

Lebih dari itu, lanjutnya, pemimpin yang kita butuhkan adalah pemimpin yang mampu merekayasa masa depan. Nah, semua itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang punya kemampuan intelektual. “Pak Harto itu pandai, tapi bukan intelektual. Tepatnya, cerdik (licik). Karena itu beliau bisa meredam masalah, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Sedangkan yang bisa menyelesaikan masalah hanyalah intelektual. Dan jangan salah, seorang intelektual tidak mesti bergelar akademis, meskipun keduanya mempunyai tingkat relevansi yang tinggi,” argumennya.

“Saya masih menginginkan pemimpin yang kharismatik,” sambung yang lain. “Memang benar kita akan memasuki dunia yang serba rumit. Tapi harap dicatat, masyarakat kita ini masih paternalistik, bahkan feodalistik. Ditambah kemajemukan yang menjadi latar belakang bangunan masyarakat kita,” katanya. “Masyarakat seperti ini butuh pemersatu dan tempat bersandar. Dan itu hanya dimiliki tokoh kharismatik.

Sebab dengan kharisma, pemimpin sangat mengakar dan legitimed.” Ketika didesak bahwa Pak Harto juga kharismatik tapi tetap gagal dalam memimpin, kawan ini menolak. “Pak Harto itu bukan kharismatik, tapi menakutkan. Serba mengancam. Dan kharisma tidak akan pernah bisa dibangun dengan ancaman, juga oleh iming-iming bagi yang mereka yang nurut,” sergahnya.

“Dalam masyarakat modern, tipe kepemimpinan kharismatik sudah tidak relevan lagi,” tanggap kawan lain. “Memang benar, sebagian masyarakat kita masih berfikir tradisionalis—sebuah prasyarat bagi dibutuhkannya kepemimpinan kharismatik—tetapi hat itu bukan alasan bagi kita untuk tetap melanggengkan gaya kepemimpinan kharismatik. Bukankah ke depan kita selalu dihadapkan pada tantangan modernitas?” sanggahnya.

“Apalagi sejarah menunjukkan bahwa kepemimpinan kharismatik itu mudah terperosok pada otoritarian,” lanjutnya. “Bung Karno yang memimpin dengan kharisma—bahkan kharisma itu masih dihidup-hidupkan sampai sekarang—ternyata juga otoriter,” simpulnya.

“Oleh karena itu saya menginginkan pemimpin yang aspiratif,” tawarnya. “Pemimpin aspiratif itu sederhana kok. Dia harus mampu mendengar dan melihat (keluhan) rakyatnya. Bukan sebaliknya, rakyat diharapkan mendengar dan melihat keinginan-keinginan subjektifnya. Bung Karno dan Pak Harto itu jatuh karena tidak aspiratif. Malah beliau berdua itu memimpin sesuai dengan panggilan aspirasinya sendiri. Ingin ganyang Malaysia, maka rakyat diajak seaspirasi dengan kemauan itu. Ingin caplok Timor Timur, maka rakyat harus mendukungnya,” paparnya.

“Dengan menjadi aspiratif berarti pemimpin itu melibatkan rakyatnya untuk berpartisipasi, yang juga berarti tidak menjadikan rakyat sebagai komoditas kepemimpinannya. Diperah dan ditakut-takuti,” katanya.

Aspiratif dengan Umpan Balik
Menurut saya pemimpin (jangan hanya diartikan presiden) harus punya kapasitas intelektual; juga harus punya kharisma. Tapi apa artinya jika kemampuan intelektual dan kharisma itu menjadi egoisme pemimpin. Oleh karena itu pemimpin juga harus aspiratif—bahkan lebih dari itu, pemimpin juga harus jujur dan adil.

Mengapa harus apiratif? Logikanya begini: kepemimpinan itu adalah amanah sebuah titipan atau perwalian kepemimpinan yang sebenarnya menjadi kewajiban seluruh rakyat (artikan juga sebagai karyawan atau pekerja) dalam mencapai kesejahteraan bersama (kepemimpinan itu bukan cara untuk memenuhi ambisi subyektif pemimpin, melainkan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama).

Sebagai perwalian, maka kepemimpinan harus menyertakan aspirasi rakyat. Tanpa melibatkan arpirasi rakyat, berarti kepemimpinan itu sudah tidak lagi berhak menjadi perwalian rakyat. Kepemimpinan yang demikian itu sudah termasuk kepemimpinan egoistik. Oleh karena itu seorang pemimpin yang baik selalu berusaha mendapatkan umpan balik (feed back) dari rakyatnya.

Biasanya pemimpin senang dan kadang malah mencari-cari umpan balik yang menyenangkan dirinya: pujian, sanjungan, atau penghargaan. Tetapi umpan balik yang berupa teguran dan kritik—khususnya terhadap cara dan kebijakan kepemimpinannya—sering di-emohi. Karena itu kritik dikategorikan sebagai sesuatu yang negatif; dianggap fitnah, penghinaan, atau ancaman makar. Sebaliknya pujian dan sejenisnya dianggap sesuatu yang positif, sebagai dukungan (= asal bapak senang/ABS?).

Kepermimpinan seperti ini sangat rapuh sebab dengan menganak-emaskan umpan balik yang menyenangkan dan menganaktirikan umpan balik yang tidak mengenakkan ibaratnya seperti bercermin dari satu sisi saja. Dengan bercermin seperti ini, pemimpin bisa-bisa GR (gede rumongso)—sesuatu yang justru bisa menjungkirkannya ke dalam jurang kehancuran. Pak Harto adalah salah satu contoh menarik. Berkali-kali setiap menjelang berakhirnya masa tugas, Pak Harto merekayasa bahwa dirinya aspiratif; dengan merespon aspirasi sepihak yang memuji-mujinya: “Bapak berhasil dalam memimpin, oleh karena itu rakyat masih menghendaki Bapak memimpin lagi!” begitulah kira-kira. Respon umpan balik batik sepihak itu, berhasil membungkam umpan balik lain yang berbeda, yang mungkin sangat konstruktif.

Padahal, jika pemimpin itu mau arif, umpan balik itu sangatlah bermanfaat bagi dirinya; apapun jenisnya dan bagaimana pun pahitnya, Sebab jika kritik-kritik terhadap kebijakan yang salah itu direspon dan digunakan untuk introspeksi diri dalam memperbaiki kinerjanya, akan semakin baik kepemimpinannya.
Dalam teori sistem, kritik itu justru menjadi alat untuk pengukuh sistem. Kapitalisme itu semakin “baik” karena merespon kritik sosialisme. Kejelekan-keielakan yang dibongkar sosialisme akhimya diperbaiki.

Bacalah perilaku Khalifah Umar bin Khattab dalam mencari umpan balik dari rakyat terhadap kepemimpian dan kebijakannya. Dia dengar dan tengok sendiri rakyatnya. Betulkah laporan stafnya bahwa rakyat tidak kekurangan gizi? Eh, ternyata beliau dapati salah seorang rakyat yang kelaparan.

Mohammad Nurfatoni
Dipublikasikan pertama kali 18 September 1998 pada buletin Hanif, terbit di Surabaya