Demokrasi Memilihkan, Belum Mensejahterakan

Saya mencoba menulis tentang (praktek) demokrasi, tanpa teori muluk tapi hanya dari kejujuran hati, atau keluguan, yang terdalam.

1. Demokrasi memang telah berhasil memenangkan seorang kandidat; tapi saya tak yakin demokrasi telah memilihkan kita pemimpin terbaik.

2. Karena demokrasi lebih mewadai popularitas dan elektabiltas; siapa yang populer dan digemari maka ia akan dikenal dan pada akhirnya ia yang dipilih.

3. Tak terlalu penting siapa dia, rekam jejaknya, dan bagaimana visinya ketika maju bertanding dalam kompetisi sebuah jabatan.

4. Kalaupun toh ada pemaparan visi dan program, saya rasa itu hanya bagian dari bungkus belaka. Karena sifatnya lebih teaterikal dan citra.

5. Demokrasi seringkali hanyalah cara instan mengisi kepemimpinan yang kosong. Dia tak dengan serius menempa pemimpin secara alamiah.
(lebih…)

Iklan

Pemimpin Aspiratif

Dalam, sebuah diskusi imajiner pasca-kejatuhan Soeharto, muncul pertanyaan seperti ini: “Bagaimanakah sosok pemimpin masa depan yang didamba-dambakan?”.

Ternyata respon terhadap pertanyaan tersebut cukup beragam. Seorang kawan menginginkan pemimpin yang pintar, sosok intelektual. Alasannya, karena kita akan memasuki milenium ketiga; yang mensyaratkan keunggulan-keunggulan kompetitif. Karena itu, menurutnya, yang pantas memimpin sebuah komunitas adalah sosok yang mampu merumuskan masalah yang dihadapi masyarakatnya, menganalisis, dan memformulasikan dalam sebuah solusi-solusi konkrit.

Lebih dari itu, lanjutnya, pemimpin yang kita butuhkan adalah pemimpin yang mampu merekayasa masa depan. Nah, semua itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang punya kemampuan intelektual. “Pak Harto itu pandai, tapi bukan intelektual. Tepatnya, cerdik (licik). Karena itu beliau bisa meredam masalah, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Sedangkan yang bisa menyelesaikan masalah hanyalah intelektual. Dan jangan salah, seorang intelektual tidak mesti bergelar akademis, meskipun keduanya mempunyai tingkat relevansi yang tinggi,” argumennya.

“Saya masih menginginkan pemimpin yang kharismatik,” sambung yang lain. “Memang benar kita akan memasuki dunia yang serba rumit. Tapi harap dicatat, masyarakat kita ini masih paternalistik, bahkan feodalistik. Ditambah kemajemukan yang menjadi latar belakang bangunan masyarakat kita,” katanya. “Masyarakat seperti ini butuh pemersatu dan tempat bersandar. Dan itu hanya dimiliki tokoh kharismatik.

Sebab dengan kharisma, pemimpin sangat mengakar dan legitimed.” Ketika didesak bahwa Pak Harto juga kharismatik tapi tetap gagal dalam memimpin, kawan ini menolak. “Pak Harto itu bukan kharismatik, tapi menakutkan. Serba mengancam. Dan kharisma tidak akan pernah bisa dibangun dengan ancaman, juga oleh iming-iming bagi yang mereka yang nurut,” sergahnya.

“Dalam masyarakat modern, tipe kepemimpinan kharismatik sudah tidak relevan lagi,” tanggap kawan lain. “Memang benar, sebagian masyarakat kita masih berfikir tradisionalis—sebuah prasyarat bagi dibutuhkannya kepemimpinan kharismatik—tetapi hat itu bukan alasan bagi kita untuk tetap melanggengkan gaya kepemimpinan kharismatik. Bukankah ke depan kita selalu dihadapkan pada tantangan modernitas?” sanggahnya.

“Apalagi sejarah menunjukkan bahwa kepemimpinan kharismatik itu mudah terperosok pada otoritarian,” lanjutnya. “Bung Karno yang memimpin dengan kharisma—bahkan kharisma itu masih dihidup-hidupkan sampai sekarang—ternyata juga otoriter,” simpulnya.

“Oleh karena itu saya menginginkan pemimpin yang aspiratif,” tawarnya. “Pemimpin aspiratif itu sederhana kok. Dia harus mampu mendengar dan melihat (keluhan) rakyatnya. Bukan sebaliknya, rakyat diharapkan mendengar dan melihat keinginan-keinginan subjektifnya. Bung Karno dan Pak Harto itu jatuh karena tidak aspiratif. Malah beliau berdua itu memimpin sesuai dengan panggilan aspirasinya sendiri. Ingin ganyang Malaysia, maka rakyat diajak seaspirasi dengan kemauan itu. Ingin caplok Timor Timur, maka rakyat harus mendukungnya,” paparnya.

“Dengan menjadi aspiratif berarti pemimpin itu melibatkan rakyatnya untuk berpartisipasi, yang juga berarti tidak menjadikan rakyat sebagai komoditas kepemimpinannya. Diperah dan ditakut-takuti,” katanya.

Aspiratif dengan Umpan Balik
Menurut saya pemimpin (jangan hanya diartikan presiden) harus punya kapasitas intelektual; juga harus punya kharisma. Tapi apa artinya jika kemampuan intelektual dan kharisma itu menjadi egoisme pemimpin. Oleh karena itu pemimpin juga harus aspiratif—bahkan lebih dari itu, pemimpin juga harus jujur dan adil.

Mengapa harus apiratif? Logikanya begini: kepemimpinan itu adalah amanah sebuah titipan atau perwalian kepemimpinan yang sebenarnya menjadi kewajiban seluruh rakyat (artikan juga sebagai karyawan atau pekerja) dalam mencapai kesejahteraan bersama (kepemimpinan itu bukan cara untuk memenuhi ambisi subyektif pemimpin, melainkan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama).

Sebagai perwalian, maka kepemimpinan harus menyertakan aspirasi rakyat. Tanpa melibatkan arpirasi rakyat, berarti kepemimpinan itu sudah tidak lagi berhak menjadi perwalian rakyat. Kepemimpinan yang demikian itu sudah termasuk kepemimpinan egoistik. Oleh karena itu seorang pemimpin yang baik selalu berusaha mendapatkan umpan balik (feed back) dari rakyatnya.

Biasanya pemimpin senang dan kadang malah mencari-cari umpan balik yang menyenangkan dirinya: pujian, sanjungan, atau penghargaan. Tetapi umpan balik yang berupa teguran dan kritik—khususnya terhadap cara dan kebijakan kepemimpinannya—sering di-emohi. Karena itu kritik dikategorikan sebagai sesuatu yang negatif; dianggap fitnah, penghinaan, atau ancaman makar. Sebaliknya pujian dan sejenisnya dianggap sesuatu yang positif, sebagai dukungan (= asal bapak senang/ABS?).

Kepermimpinan seperti ini sangat rapuh sebab dengan menganak-emaskan umpan balik yang menyenangkan dan menganaktirikan umpan balik yang tidak mengenakkan ibaratnya seperti bercermin dari satu sisi saja. Dengan bercermin seperti ini, pemimpin bisa-bisa GR (gede rumongso)—sesuatu yang justru bisa menjungkirkannya ke dalam jurang kehancuran. Pak Harto adalah salah satu contoh menarik. Berkali-kali setiap menjelang berakhirnya masa tugas, Pak Harto merekayasa bahwa dirinya aspiratif; dengan merespon aspirasi sepihak yang memuji-mujinya: “Bapak berhasil dalam memimpin, oleh karena itu rakyat masih menghendaki Bapak memimpin lagi!” begitulah kira-kira. Respon umpan balik batik sepihak itu, berhasil membungkam umpan balik lain yang berbeda, yang mungkin sangat konstruktif.

Padahal, jika pemimpin itu mau arif, umpan balik itu sangatlah bermanfaat bagi dirinya; apapun jenisnya dan bagaimana pun pahitnya, Sebab jika kritik-kritik terhadap kebijakan yang salah itu direspon dan digunakan untuk introspeksi diri dalam memperbaiki kinerjanya, akan semakin baik kepemimpinannya.
Dalam teori sistem, kritik itu justru menjadi alat untuk pengukuh sistem. Kapitalisme itu semakin “baik” karena merespon kritik sosialisme. Kejelekan-keielakan yang dibongkar sosialisme akhimya diperbaiki.

Bacalah perilaku Khalifah Umar bin Khattab dalam mencari umpan balik dari rakyat terhadap kepemimpian dan kebijakannya. Dia dengar dan tengok sendiri rakyatnya. Betulkah laporan stafnya bahwa rakyat tidak kekurangan gizi? Eh, ternyata beliau dapati salah seorang rakyat yang kelaparan.

Mohammad Nurfatoni
Dipublikasikan pertama kali 18 September 1998 pada buletin Hanif, terbit di Surabaya

Dicari, Pemimpin yang Membumi

“Saya bersumpah demi Allah, kalau saya mengalami miraj seperti yang dialami Nabi Muhammad, niscaya saya tidak akan turun lagi ke bumi …” (Abdul Quddus)

Sebentar lagi masyarakat (Muslim) Indonesia akan menghadapi dua peristiwa penting. Pertama, pada tanggal 8 Juli 2009 akan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, sebuah ajang pemilihan calon pemimpin bangsa. Kedua, pada tanggal 20 Juli 2009, kita akan memperingati peristiwa Isra Mi’raj yang dialami Nabi Muhammad saw pada tanggal 27 Rajab 621 M.

Apa hubungan antara kedua peristiwa di atas? Sangat menarik karena ternyata satu hal penting yang bisa kita ambil benang merahnya adalah soal kepemimpinan. Memang, dalam berbagai ulasan tentang Isra Mi’raj, yang banyak diulas adalah sisi “kontroversi”, apakah Nabi saw melakukannya dengan jasad dan ruhnya sekaligus, atau dengan ruhnya saja. Atau pembahasan yang hanya berkutat pada dimensi shalat sebagai “oleh-oleh” Nabi saw dari perjalanan itu.

Padahal, jika kita membaca sejarah lebih teliti, banyak sekali sisi kepemimpinan yang menyertai peristiwa itu. Tentu, jika kita berkenan untuk merangkai Isra Mi’raj dengan peristiwa yang menyertainya, terutama peristiwa penting sebelumnya.

Muhammad Husain Haekal dalam Sejarah Hidup Muhammad (Litera AntarNusa, 2002), mencatat beberapa peristiwa penting yang dialami Nabi sebelum melakukan perjalanan Isra Mi’raj. Pertama, pemboikotan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap beliau bersama umat Islam dan Bani Hasyim. Pemboikotan ini sendiri berlangsung selama tiga tahun (dimulai tahun ke-7 kenabian). Dalam kurun itu Nabi saw bersama-sama kaumnya diisolasi di sebuah bukit dan diembargo secara ekonomi dan budaya.

Dari peristiwa pemboikotan tersebut ternyata kita bisa menemukan sebuah teladan agung kepemimpinan beliau. Rupanya Nabi saw dan keluarganya adalah teladan seorang pemimpin yang tetap setia bersama umat (baca rakyat), dalam kondisi tersulit sekali pun. Sejarah mencatat, Nabi saw sampai makan dedaunan dan sang istri, Khadijah, ikut merasakan hidup serba kekurangan itu, suatu keadaan yang belum pernah dirasakannya sebagai pengusaha kaya.

Teladan seperti ini penting untuk dipungut di tengah lunturnya kesetiaan dan kebersamaan pemimpin kita terhadap rakyatnya. Sebab yang sering terjadi adalah pemimpin meminta kesetiaan rakyat. Di tengah krisis multidimensi, pemimpin bukannya berempati pada rakyat, melainkan justru diam-diam mengambil hak rakyat (baca korupsi) demi kemakmuran diri dan kroninya. Berbagai kasus korupsi yang menimpa pejabat kita belakangan ini adalah contoh yang sangat telanjang!

Kedua, setelah merdeka dari pemboikotan, Nabi saw kembali menerima kepahitan atas meninggalnya Abu Thalib, seorang paman yang diibaratkan sebagai perisai dari gangguan kafir Quraisy, dan Khadijah, seorang istri tercinta, yang bagaikan dinamo penggerak semangat perjuangannya. Dalam ketiadaan dua tokoh utama itu, sementara tekanan politik kafir Quraisy semakin kuat, maka dengan hanya ditemani Zaid bin Harits, beliau mencoba mencari harapan baru bagi umatnya ke kota Taif.

Namun, apa yang didapat? Bukan saja ditolak, beliau bahkan diintimidasi secara fisik. Sampai-sampai Nabi saw mengadu kepada Allah dengan untaian kalimat kepasrahan penuh keharuan, yang kemudian dikenal dengan doa Taif. Hebatnya, ketika malaikat menawarkan untuk menghancurkan kota Taif, Nabi sangat keberatan dan menolaknya.

Kata kunci dari peristiwa di atas adalah perlunya pengorbanan dari seorang pemimpin untuk rakyatnya. Seorang pemimpin dituntut untuk tetap berjuang di garda depan, meskipun harus sendirian karena ditinggal pendukung utamanya. Seorang pemimpin juga dituntut memiliki jiwa besar, sekalipun kepada musuhnya.

Kini, rasanya sulit kita temukan pemimpin yang siap berkorban seperti itu. Yang banyak kita dapati justru pemimpin yang siap mengorbankan rakyatnya, demi merebut dan mempertahankan kekuasaannya. Sama sulitnya saat kita mencari pemimpin yang siap berlapang dada jika mengalami kekalahan dari seteru politiknya, atau pemimpin yang mampu memaafkan lawan politiknya yang gagal dan kalah.

Kembali ke Bumi
Dari berbagai tempaan hidup yang mengiringi perjuangannya, pada akhirnya seorang pemimpin akan menemukan keberhasilan. Sebuah keberhasilan yang tidak diukur berdasarkan paramater materialistis, misalnya seberapa banyak harta yang dikumpulkannya, melainkan berdasarkan nilai-nilai spiritualitas.

Itulah yang dialami oleh Nabi saw dalam peristiwa Isra Mi’raj, sebagai perjalanan spiritual penting beliau. Dalam perjalanan horisontal yang dilanjutkan perjalanan vertikal itulah terjadi perjumpaan Nabi saw dengan Tuhannya. Dalam khazanah sufistik, perjumpaan dengan Tuhan adalah puncak capaian spiritualitas seorang hamba.

Tapi uniknya, Nabi saw tidak mau tenggelam dalam egoisme spiritual. Beliau tetap menjadi pemimpin yang membumi. Pemimpin yang tidak rela jika berhasil dan mencapai kebahagiaan sendiri tanpa menyebarkannya kepada umat. Karena itu, Nabi saw kembali ke bumi membawa capaian Mi’raj dalam bentuk ibadah shalat, yang beliau sebut dengan ash shalatu mi’raj al mukminin (shalat itu Mi’raj-nya orang beriman, metode perjumpaan hamba dengan Tuhannya).

Padahal, Abdul Quddus, seorang sufi besar dari anak Benua India, seperti dikutip Haidar Baqir dalam buku Mi’raj Orang Beriman: Adab-dab Maknawi Shalat (IIMaN, 2002), pernah berandai-andai jika mengalami Mi’raj seperti Nabi saw, maka ia enggan kembali dari perjumpaan dengan Tuhan itu. Ungkapan seperti itu sebenarnya menegaskan bahwa Islam adalah agama yang membumi, bukan agama elistis. Dan Nabi saw adalah teladan pemimpin yang membumi, yang jauh dari sikap individualistis.

Bukan seorang Muslim yang baik jika ia mencapai kenikmatan dalam ibadah kemudian melupakan problem masyarakatnya. Karena itu keberhasilan ibadah tetap diukur sejauhmana dampak positip yang dibawanya bagi kehidupan bermasyarakat. Maka, shalat yang benar adalah shalat yang memberi dampak kehidupan berkualitas, yang jauh dari perilaku jahat dan kriminal (inna shalata tanha an al fakhsa’ wa al munkar).

Dalam konteks ini, bukanlah seorang pemimpin yang baik jika ia mampu meraih kesuksesan kemudian melupakan rakyatnya. Seorang pemimpin adalah pemegang amanah khalifatullah fil ardh (wakil Tuhan di bumi), yang mengemban tugas memakmurkan rakyatnya, dan bukan sebaliknya memperalat rakyat untuk kesejahteraan pribadinya.

Meminjam Muhammad Zuhri (Mencari Nama Allah yang Keseratus, Serambi, 2007), seorang [pemimpin] dikatakan berakhlak mulia (karimah) jika ia mampu memerankan dua fungsi sekaligus secara sinergis, yaitu saat menghadap Tuhan ia akan mengadukan segala nasib rakyatnya dan ketika di hadapan rakyatnya, ia akan menyampaikan pesan-pesan kebenaran Tuhan. Dengan kata lain, pemimpin harus memberi teladan yang baik (berpegang pada prinsip kebenaran), yang dengan itu ia akan dipercaya oleh rakyat untuk memimpin.

Pudarnya kewibawaan para pemimpin kita, salah satunya disebabkan oleh hilangnya keteladanan mereka. Antara kebijakan di atas kertas dengan realitas seringkali berbeda. Suatu saat pemimpin berbicara tentang pemerintahan yang bersih, tetapi ternyata di kemudian hari terbukti justru ia yang terjerat kasus korupsi. Seorang pemimpin mengajak rakyat hidup sederhana, namun di lain kesempatan justru ia memberi contoh hidup mewah, misalnya dengan menggelar pesta yang wah!

Maka, di tengah hiruk pikuk menjelang Pilpres 2009, semoga kita menemukan pemimpin ber-akhlak karimah, yang sanggup mengambil teladan universal kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Masalahnya, apakah tiga calon pasang itu cukup memberi referensi? (*)

Mohammad Nurfatoni
Pendiri “Pojokakatahatiku Institute”

Tulisan ini telah dimuat Majalah “Muslim”, edisi Juni 2009

Di Balik Kekalahan Parpol Islam

Pemilu 2009 ternyata menjadi “kuburan” bagi partai politik Islam. Meski ada satu partai yang sedikit meningkat perolehan suaranya, akan tetapi secara keseluruhan mereka mengalami penurunan, bahkan kegagalan karena adanya peraturan ambang batas untuk bisa duduk di parlemen (parliamentary threshold) membuat beberapa di antaranya gagal ke Senayan.

Parpol Islam yang dimaksud di sini adalah parpol yang menjadikan Islam sebagai asas partai. Mereka adalah PKS, PPP, PBB, PKNU, PBR, PMB, dan PPNUI. Merujuk hasil final perhitungan KPU, perolehan suara mereka cuma sebesar 18,17%, turun sekitar 3,17% dari akumulasi suara parpol Islam (PKS, PPP, PBB, PBR, dan PPNUI) pada pemilu 2004 yang mencapai 21,34%. Jika kita bandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, perolehan parpol Islam 2009 termasuk yang buruk (lihat Tabel)

Tabel Jumlah Suara Partai-partai Berasaskan Islam pada Pemilu di Indonesia
Tahun/Nama Partai/Prosentase Suara
1955 Masyumi, NU, PSII, Perti (43,50 %)
1971 NU, Parmusi, PSII, Perti (27,12 %)
1977 PPP (29,29 %)
1982 PPP (27,78 %)
1987 PPP (15,97 %)
1992 PPP (17,01 %)
1997 PPP (22,43 %)
1999 PPP, PBB, PK, PNU, PSII, PKU, Masyumi, PUI, PSII 1905, Masyumi Baru (16,25 %)
2004 PBB, PPP, PPNU, PKS, PBR (21,37 %)
2009 PKS, PPP, PBB, PKNU, PBR, PMB, PPNUI (18,17 %)
(Diolah dari berbagi sumber)

Bagaimana kita membaca fenomena tersebut? Pemilu 2009 adalah episode lanjutan, meminjam Abdul Munir Mulkhan, runtuhnya mitos politik santri. Jika pada Pemilu 1955 akumulasi suara parpol Islam masih bisa digjaya dengan 43,5% tetapi terus turun sampai titik terendah saat kekuasaan puncak otoritarian Soeharto pada Pemilu 1987 (15,97%) dan 1992 (17,01%). Mengapa ini bisa terjadi? Didukung oleh kekuatan represif, Soeharto berhasil melakukan proyek kuningisasi (baca: Golkar-isasi) yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya deideologisasi Islam.

Umat Islam yang pada Pemilu 1955 berhasil diyakinkan oleh para politisi Islam akan pentingnya kekuatan politik Islam, maka pada era kekuasaan Soeharto berbalik diyakinkan bahwa tidak ada relevansi antara Islam dengan politik. Maka urusan politik betul-betul menjadi profan dan sebaliknya Islam hanya dipenjara pada urusan sakral, ritual. Deideologisasi Islam ini dilakukan sampai ke akar-akanya. Sehingga siapa saja yang memperjuangkan Islam politik, maka akan masuk bui. Bahkan secara intelektual, proyek ini pun diselaraskan dengan wacana “Islam Yes, Partai Islam No” dan ide sekularisasi lainnya yang digagas Nurcholish Madjid.

Lalu bagaimana menjelaskan keruntuhan politik Islam di zaman reformasi, yang tidak ada lagi represi? Pertama, tentu proyek deideologisasi Islam yang berjalan 32 tahun di era Soeharto tidak bisa begitu saja dilepaskan cengkramannya. Artinya deideologisasi dan sekularisasi Islam berhasil menanamkan pengaruhnya yang sangat kuat meskipun telah berganti rezim. Apalagi wacana liberalisasi agama terus digencarkan di era kini, yang mau tak mau berimbas pada pandangan ketiadaaan relasi antara Islam dan politik.

Sementara itu sebagian kalangan yang sebenarnya menolak ide deideologiasasi dan sekularisasi dalam Islam tetapi menolak ikut dalam pemilu karena alasan nilai juga terbilang lumayan besar. Dari kelompok ini ada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan kelompok Salafy. Jadi di samping tidak dipilih oleh masyarakat Islam kebanyakan, parpol Islam juga belum dilirik oleh kalangan aktivis Islam sendiri. Ini PR tersendiri yang membutuhkan rembuk bersama.

Kedua, tentu ini otokritik terhadap para elit parpol Islam, terutama karena sudah terjadi pembelokan yang relatif jauh antara cita-cita politik Islam dengan pragmatisme politik elit parpol Islam. Jika para politisi Islam pada zaman Pemilu 1955 menjadikan partai politik dan kekuasaan politik sebagai alat untuk memperjuangkan Islam, maka ditengarahi kini para politisi Islam menjadikan parpol Islam sebagai kendaraan untuk memperebutkan kekuasaan. Sejarah membeberkan bagaimana fatsoen politisi Islam di era Pemilu 1955, yang penuh kebersahajaan, santun, tapi gigih memperjuangkan idealisme. M. Natsir dan Kasman Singodimedjo adalah beberapa teladan yang bisa disebut. Nah, kini sejarah mencatat bagaimana keglamoran dan tuna-idealisme sebagian besar politisi Islam.

Jika asumsi itu tidak benar, mengapa para elit politik begitu bernafsu membentuk parpol sendiri-sendiri. Tidak bisakah meleburkan ego pribadi dan kelompok demi membentuk kekuatan politik Islam yang kuat!
Peta pembentukan koalisi pascapemilu legislatif 2009 juga menjadi jawaban lainnya. Apa sebenarnya yang mereka cari? Sebab menjadi aneh jika parpol-parpol Islam justru merapat ke parpol yang sekuler, yang asas dan paltformnya tentu berbeda jauh. Tidak-bisakah mereka bersatu membentuk koalisi parpol Islam, setidaknya dengan sesama parpol yang menjadi representasi lain dari kekuatan politik Islam seperti PKB dan PAN?

Jika parpol Islam bergabung dengan PKB dan PAN maka terakumulasi 29,12% suara dan cukup menjadi syarat pencalonan presiden tersndiri. Harapan seperti ini yang disuarakan oleh beberapa tokoh Islam seperti politisi gaek PPP AM Saefuddin atau Muhammad Al Khaththath, Sekjen FUI.

Dalam bingkai kaca mata optimisme, sebenarnya angka 17,9% bagi gabungan parpol Islam atau 29,12% plus PAN dan PKB, itu merupakan angka yang cukup berharga jika dimiliki oleh satu parpol (bandingkan dengan PD 20,85%, PG 14,45%, dan PDIP 14,03%).

Apa maknanya? Seandainya parpol Islam melebur jadi satu, tentu menjadi kekuatan yang signifikan. Tapi ini adalah optimisme yang ngawang. Betapa susahnya membayangkan mereka bisa bersatu, apalagi meleburkan dalam satu kekuatan parpol Islam. Mungkin hanya kekuasaan otoriter yang bisa memaksa mereka bersinergi menjadi satu parpol, seperti ketika pada Pemilu 1977 Pemerintah Otoriter Orde Baru memaksa 4 parpol Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Perti) menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tapi, masak harus menunggu kedatangan otoritarianisme jilid berikutnya untuk mempersatukan diri.

Sebenarnya harapan bersatunya kekuatan politik Islam dalam satu wadah mulai muncul saat era reformasi digulirkan. Mulanya Amien Rais sebagai tokoh reformasi saat itu didorong untuk memimpin PPP sehingga menjadi gerbong politik umat Islam yang kuat. Tapi keinginan itu gagal. Lantas muncul ide membentuk partai politik baru, tapi gagal disatukan seiring dengan perbedaan pandangan di antara kader-kader M. Natsir, politikus Masyumi yang sangat disegani. Semula memang digagas pembentukan parpol sebagai penerus perjuangan Masyumi yang pernah berjaya di era Pemilu 1955. Tapi kubu yang dimotori Amien Rais kemudian mendirikan PAN dan kubu Yusril Ihza Mahendra akhirnya membentuk PBB.

Di luar skenario itu, muncul pula PKB yang mencoba meneruskan tradisi politik NU, juga “sempalan-sempalan” penerus tradisi politik Masyumi seperti Partai Keadilan (PK) pimpinan Nur Mahmudi, Masyumi pimpinan Abdullah Hehamahua, Partai Umat Islam (PUI) pimpinan Deliar Noer, dan beberapa lainnya.

Maka, dengan berdirinya berbagai parpol dari kalangan Islam politik tersebut, pupus sudah harapan munculnya kekuatan politik umat Islam yang tangguh. Dan bisa ditebak, jika tidak ada dari mereka yang menjadi pemenang pemilu, setidaknya yang menjadi dua besar. Bahkan banyak yang gagal memenuhi ambang batas minimal electoral threshold (ET) sebagai persyaratan ikut pemilu berikutnya. Padahal, sekali lagi jika boleh berandai-andai, jika perolehan suara parpol Islam saat itu digabung maka akan di dapatkan 16,25% suara dan jika digabung dengan PKB dan PAN bisa mencapai 35,98%. Sementara PDIP sebagai pemenang pemilu hanya memperoleh 33,73% suara.

Ketiga, kekalahan parpol Islam dan juga tingginya angka golput 39,2 % pada Pemilu 2009 (dihitung dari suara tidak sah sebesar 17.488.581 dan suara yang tidak digunakan sebesar 49.677.076), ibarat terperosoknya mereka pada lubang yang dibuat para politisinya sendiri. Dikepung citra buruk oleh berbagai kasus suap, skandal seks, dan kinerjanya yang buruk sebelumnya, parpol dan DPR dihajar rakyat dengan cara tidak memilihnya.

Terakhir, satu-satunya yang membuat kita “gembira” atas kekalahan parpol Islam pada Pemilu 2009 adalah karena kekalahan itu terjadi dalam petarungan tidak sehat yang penuh dengan (isu) money politic dan kecurangan-kecurangan lainnya. Mungkin para politisi Islam tidak cukup “gizi” untuk melakukan hal serupa, atau setidaknya saya yakin bahwa mereka masih memegang prinsip anti-politik uang. Sebab saya tidak bisa membayangkan jika parpol Islam menang dan atau ikut terlibat pemilu dengan cara-cara menghalalkan segala cara. Mampus dech!

Mohammad Nurfatoni, pendiri Pojokkatahatiku Institute
Tulisan ini, dengan bebera perbaruan data, telah dimuat majalah Muslim edisi Mei 2009, tebit di Surabaya

Politik (Tidak) Kotor

Tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi; yang ada hanyalah kepentingan abadi

Jargon di atas adalah rumus populer yang sering kita lihat dipraktikkan oleh dunia politik, terutama politik yang haus kekuasaan. Dalam praktik yang demikian itu, politik mudah terjerumus ke dalam cara-cara yang tidak etis. Tak heran jika kemudian muncul stereotipe lain tentang politik: “politik kotor”.

Jika kita cermati, politik kotor itu dilahirkan dan dilatarbelakangi oleh—seperti dikukuhkan oleh rumus politik di atas—”ideologi kepentingan”. Dengan berparadigma ideologi seperti itu, maka segala tindakan politik selalu didasarkan pada adagium “sejauh mana politik bisa mendatangkan keuntungan secara materiil, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan“.

Tak heran jika demi hal itu kawan bisa disikat, dan sebaliknya lawan bisa dirangkul; orang terpuji bisa dicelakakan, sebaliknya orang tercela bisa disanjung-puja; bahkan yang halal bisa diharamkan dan yang haram dihalalkan.

Runyamnya, praktik politik itu pada akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab lahirnya persepsi negatif terhadap politik. Dalam persepsi negatif ini, apa saja yang berbau dan berkaitan dengan politik dipandang rendah. Kata-kata: “siasat”, “intrik’, atau “manuver”, yang pada pengertian umumnya bermakna baik, tetapi ketika bersentuhan dengan politik akan berubah menjadi buruk. Demikian juga ungkapan “dipolitisasi” atau “main politik”, kurang lebih adalah sinisme lain terhadap politik. (lebih…)

Pemilu dan Politisasi Agama

Banyak partai politik (bercorak) agama (Islam), selanjutnya disebut parpol Islam, yang mengikuti pemilu. Sejalan dengan itu, kritik—bahkan sinisme dan kecaman—masih juga terdengar dari kalangan nasionalis-liberalis terhadap partai-partai tersebut. Di antaranya: partai primordial, membangkitkan politik aliran, dan—yang sangat telak—bermaksud mendirikan negara Islam. Tuduhan yang terakhir ini, tentu saja merepotkan, karena “Negara Islam” masih menjadi “hantu” bagi sebagian besar masyarakat Indonesia …. (i)

Dalam beberapa hal, partai-partai non-agama (nasionalis-sekuler) menggunakan idiom-idiom agama (Islam). Kita lihat para calon pemimpin dan wakil rakyat suka menggunakan atribut seperti peci, surban, atau kerudung. Lebih jauh dari itu beberapa partai politik nasionalis-sekuler malah memiliki lembaga agama. PDI Perjuangan misalnya, memiliki sayap Baitul Muslimin Indonesia …. (ii)

Partai politik, baik parpol Islam maupun partai non-agama (nasionalis-sekuler), selalu mengandalkan para ulama sebagai salah satu daya tarik massa. Beberapa ulama (kyai, tuan guru, datuk, mubalig, ustadz, atau, intelektual) telah mendapat posisi terhormat, bahkan menjadi rebutan, di kalangan partai politik. Uniknya, demi “perebutan” itu, ulama rela menjadi “bajing loncat”, berpindah tempat (dan posisi) dari partai yang satu ke partai yang lain …. (iii)

***

Tiga fenomena di atas memberikan indikasi bahwa agama (Islam) ternyata tetap relevan, bahkan mempunyai keterkaitan erat dengan politik, terutama di tengah masyarakat yang mayoritas beragama (Islam). Sekalipun begitu, ada perbedaan penting dalam penggunaan agama (Islam)—termasuk simbol-simbolnya—oleh berbagai kelompok dalam politik praktisnya, seperti yang terbaca pada fenomena di atas.

Setidaknya perbedaan itu bisa dikelompokkan dalam dua kategori: Pertama, kelompok yang benar-benar menjadikan Islam sebagai dasar ideologi, pijakan perjuangan, setidaknya inspirasi dan kontrol moral, dalam praktik politiknya. Kedua, kelompok yang menjadikan agama (Islam) sebagai pancikan dalam merebut hati umat Islam, minimal menghindari antipati umat Islam yang mayoritas ini.

Kedua kategori ini mengandung implikasi yang berbeda. Jika kelompok pertama menjadikan politik sebagai alat perjuangan Islam, maka kelompok kedua menjadikan (umat) Islam hanya sebagai alat politik. Yang terakhir ini kemudian dikenal sebagai praktik politisasi agama (Islam). Dalam praktik seperti ini, prinsip pragmatisme agama selalu dikedepankan.

Ambivalensi Agama dan Politik
Menarik untuk dikaji bahwa politisi dan masyarakat kita masih memiliki pandangan dan sikap yang mendua terhadap agama dan politik. Di satu sisi mereka mengecam parpol Islam, tetapi di sisi lain justru menggunakan jargon-jargon agama (Islam) untuk kepentingan politiknya.

Kenyataan ini tidak jauh beda dengan masa sebelum reformasi. Seperti kita ketahui, Orde Baru secara “konsisten” mengembangkan paradigma politik yang pada dasarnya—meminjam Azyumardi Azra—melakukan disasosiasi politik dari agama, untuk tidak menyebut “depolitisasi agama” atau bahkan “deagamaisasi politik”. Paradigma ini—setidaknya secara formal—mencapai kesempurnaan dengan penerapan Pancasila sebagai satu-satunya asas (1985), tidak hanya di bidang politik, tapi juga dalam kehidupan sosial secara keseluruhan.

Namun, seperti kita cermati dari berbagai peristiwa politik, khususnya dari sudut pandang pemilu, justru agama (Islam) menjadi salah satu bagian strategi praktik politik (politisasi agama) Orde Baru. Setidaknya itulah yang kita lihat dari perilaku politik (Partai) Golkar sebagai tulang punggung (atau topeng politik) rezim Orde Baru kala itu. Dalam praktik politiknya, terutama di basis-basis Islam, (Partai) Golkar tetap mempergunakan simbol-simbol agama (Islam) sebagai mesin pemenuh suara. Sebagai contoh adalah “perebutan dan penggunaan” ulama dalam proses pemilu.

Sikap stereotype seperti ini, hendaknya tidak dilestarikan mengingat kesadaran politik umat Islam sudah semakin matang seriring dengan tempaan dan pendidikan politik yang diterimanya. Sah-sah saja, partai-partai politik yang ada di era reformasi ini menggunakan agama Islam sebagai wacana politiknya. Bahkan umat-lslam akan mendukung jika penggunaan atribut “Partai Islam” itu memang pilihan terbaik bagi perjuangan politik umat Islam. Sangat lucu dan ironis, jika pengkaitan segala atribut (asosiasi) Islam itu sekedar untuk menarik perhatian, yang pada akhirnya setelah partai itu besar (karena dukungan umat Islam) justru akan menginjak-injak kepentingan politik umat Islam!

Kontraproduktif Parpol Islam
Sebenarnya parpol Islam pun tidak luput dari penyelewengan politisasi agama (Islam). Terutama jika penggunaan simbol-simbol agama (Islam) itu tidak dibarengi dengan praktik politik islami. Ini terlihat misalnya dari beberapa praktik kotor, seperti kasus korupsi, yang menimpa para politisi dari parpol Islam. Tentu tidak terlalu salah jika kemudian tuduhan politisasi agama diarahkan kepadanya.

Kenyataan seperti ini kadang membuat parpol Islam gamang. Apalagi tuntutan liberalisasi politik agama begitu kencang. Tak heran jika beberapa parpol Islam mencoba keluar dari labelisasi itu dengan membuat isu-isu yang dikesankan di luar persoalan agama. Mereka pun mencoba inklusif.

Tapi uniknya dalam posisinya sebagai parpol Islam mereka justru memiliki hubungan yang kurang harmonis di antara sesama mereka. Pertama, sebagai sesama parpol Islam, mestinya mereka memiliki chemistry yang sama sehingga sangat logis jika mereka berkoalisi sesama. Namun dalam praktiknya, justru mereka seringkali berkoalisi dengan partai politik yang berhaluan nasionalis-sekuler, dan lucunya mereka mengaku merasa punya kesamaan visi.

Kedua, seringkali sesama mereka memonopoli sebagai partai politik paling Islam(i); seraya menyalahkan atau merendahkan parpol Islam lainnya. Mungkin hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa meraka sulit bersinergi satu sama lain untuk membangun kekuatan strategis seperti terbentuknya koalisi. Padahal, jika mau berpikir strategis, perilaku minimal yang harus dilakukan parpol Islam adalah membangun kekuatan internal masing-masing, tanpa pernah merecoki parpol Islam lainnya. Mereka harus sama-sama menunjukkan bahwa dirinya berbuat untuk umat tanpa harus berkoar-koar menyalahkan parpol Islam lainnya.

Perkara “apakah parpol Islam X benar-benar memperjuangkan umat Islam atau tidak”, tidak produktif jika dilakukan oleh parpol Islam Y, juga parpol Islam Z. Sebab, penilaian itu akan selalu dihubungkan dengan kepentingan partai politik yang bersangkutan. Bukankah tidak ada partai politik yang bebas dari kepentingan subjektif?

Sejarah akan mencatat parpol Islam mana yang berhasil memperjuangkan secara jitu kepentingan politik umat Islam. Sebelum hal itu terjadi, tidak pantas parpol Islam X mengklairn bahwa dirinya paling islami dan satu-satunya yang memperjuangkan kepentingan politik umat Islam dibanding parpol Islam Y atau Z, hanya dengan mengandalkan platform secara simbolis. Sebab, perjalanan politik itu misterius; sesuatu yang tak terduga bisa saja terjadi. Distorsi dan penyelewengan sangat rawan terjadi di panggung pesta politik, terutama jika terjadi kooptasi terhadap partai politik, baik oleh kepentingan ekonomi atau kekuasaan.

Mohammad Nurfatoni; Aktivis FOSI (Forum Studi Islam) Surabaya

Artikel ini pertama kali dipublikasikan oleh majalah “Muslim”, terbit di Surabaya edisi April 2009

Pesta Demokrasi untuk Apa?

Sebentar lagi bangsa Indonesia menyongsong pesta demokrasi. Disebut pesta karena pemilu dimetaforakan sebagai hajatan. Orang Jawa menyebut duwe gawe. Memang, pemerintah, partai politik, para calon anggota legislatif (caleg), pelaku bisnis, dan rakyat Indonesia hendak punya gawe menerapkan teori demokrasi, yaiktu melaksanakan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dalam implementasinya, pesta di sini bukan sekedar sebagai metafora melainkan telah masuk dalam pengertian yang sesungguhnya. Seperti pesta, pemilu membutuhkan biaya. Dan sebagai pesta besar, pemilu Indonesia menghamburkan ongkos yang kelewat mahal. Pemerintah setidaknya harus menguncurkan dana pemilu sebesar 13,5 trilyun. Belum terhitung dana “swasta” yang harus dikeluarkan oleh partai politik dan, terutama, para caleg.

Bayangkan pada pemilu kali ini terdapat 11 ribu lebih caleg DPR. Dengan keputusan MK yang mengakomodasi suara terbanyak, maka para caleg berlomba memperebutkan kemenangan, karena semua punya peluang yang sama. Katakanlah 11 ribu calon belanja alat kampanye paling minim 10 juta per orang, sudah keluar dana 110 milyar. Sementara bagi mayoritas caleg, dana 10 juta itu belum apa-apa. Seorang caleg DPR mengaku telah membelanjakan 1,7 milyar dan menyiapkan 100 juta dana cadangan untuk kampanye dirinya. Padahal ini belum terhitung puluhan ribu caleg DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Jadi, bayangkan, berapa sesungguhnya dana yang dikeluarkan oleh para caleg dan partai politik untuk mengikuti dan mencoba meraih kemenangan!

Dan seperti pesta, maka dana selangit itu mampu membuat seantero negeri menjadi meriah. Jalan-jalan dihias aneka simbol, aneka foto, dan aneka warna. Televisi, koran, majalah juga penuh oleh “undangan” pesta.

Kepincut Politik
Mengapa pemilu akhirnya benar-benar menjadi pesta? Panggung politik praktis memang membuat sebagian orang kepincut. Inilah pengalaman pribadi saya. Seorang kawan, tepatnya kawan istri, beberapa hari menjelang penjaringan caleg berkirim SMS pada istri: “Mbak, mau jadi caleg DPRD (dari partai tertentu)?” “Lho, kok saya, Mbak sendiri?” “Saya nggak diijinkan suami!”.

Dua hari setelah itu, dia datang ke rumah. Ternyata tawaran ke istri hanya basa-basi, sebab dia sendiri sebenarnya masih berminat menerima tawaran itu. Malah, dia sangat surprise atas tawaran itu. Bayangan menjadi anggota DPRD di depan mata!

Apa yang menarik? Satu saja: politik (praktis) itu menggiurkan. Prestise dan mungkin juga sebagai pekerjaan yang menyenangkan (karena dianggap gampang mendatangkan uang?). Apalagi untuk menjadi caleg tidak perlu terlalu mengandalkan kapasitas dan kapabilitas. Cukup bermodal ijasah SLTA, Anda bisa jadi caleg dan kemudian anggota dewan, jika Anda punya jaringan dan atau popularitas. Sementara untuk menjadi pegawai dengan jabatan paling rendah pun, Anda harus melewati sejumlah seleksi yang ketat. Maka jangan heran jika ditengarahi banyak yang nyaleg demi mencari pekerjaan.

Tapi saya mencoba tetap tidak tergiur dan “berdakwah” agar orang lain juga tidak tergiur latah di jalur politik praktis. Saya katakan di malam itu (karena memang dia minta pertimbangan saya), jangan diterima tawaran itu! Lebih baik kiprah di dunia pendidikan (sebagai pengelola TK) tetap ditekuni. Bagi saya, dunia pendidikan tidak kalah pentingnya dengan dunia politik (praktis), meski kalah menggiurkan. Tapi, ajakan saya itu tak bersambut, sebab pada akhirnya kawan itu resmi menjadi caleg.

Memang, seringkali ada asumsi akan pentingnya partai politik dan pencapaian sejumlah kursi pada pesta demokrasi sebagai lahan dakwah atau alat perjuangan ideologis. Sebagian asumsi itu memang tidak terbantahkan, terutama jika kita menengok pada Pemilu 1955, di mana partai politik disadari sebagai alat perjuangan ideologis. Dalam konteks politik Islam misalnya, kehadiran Masyumi di sidang-sidang Konstituante sarat dengan perjuangan ideologi. Perjuangan menjadikan Islam sebagai dasar negara benar-benar menjadi agenda politiknya.

Tapi dalam periode politik orde baru, karena terjadi deideologisasi (Pancasila sebagai asas tunggal), partai politik menjadi alergi berbicara perjuangan ideologi. Runyamnya, meski di era reformasi ini partai politik boleh berasas selain Pancasila, namun pencantuman asas Islam misalnya, tidak memperlihatkan kesadaran perjuangan ideologis. Meskipun terdapat banyak partai dan beragam asas partai, tapi tidak ada perbedaan yang fundamental antara partai yang satu dengan partai lainnya.

Kenyataan ini menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya orang yang apatis terhadap partai politik atau pemilu. Apalagi kini rekam jejak politik praktis seringkali menunjukkan citra negatifnya. Skandal korupsi, seks, dan buruknya kinerja anggota dewan atau pemimpin eksekutif menjadi pemandangan umum.

Kultural v Struktural
Politik (praktis) bukan satu-satunya yang penting, apalagi yang terpenting. Masih banyak lahan operasional yang harus digeluti, justru hanya bisa dilakukan dengan meninggalkan dunia politik (praktis). ‘Dai Sejuta Umat’, Zaenuddin MZ, adalah contoh telanjang. Bagaimana awalnya dia bisa diterima umat secara luas oleh umat karena tidak masuk dunia politik (praktis) dengan slogan “ada di mana-mana, tapi tidak di mana-mana”, tetapi menjadi menyempit dan kehilangan umat ketika memasuki ranah politik (praktis), yaitu ketika mendirikan partai politik tertentu.

Saya punya pengalaman lainnya. Dulu kyai saya di sebuah pesantren adalah anggota DPRD dari partai tertentu. Terselip pertanyaan kritis, untuk apa terlibat pada politik praktis? Kritik atas keterlibatan beliau di DPRD dijawab bahwa dengan menjadi anggota DPRD, maka bisa menjadi bagian yang ikut merumuskan kebijakan pemerintah (daerah). Tapi apa yang terjadi? Asumsi manis ikut merumuskan kebijakan itu tak terbukti berjalan, sementara pesantren justru terabaikan. Akhirnya sang kyai balik kucing ke pesantren.

Kasus-kasus serupa ini saya kira terjadi di banyak pesantren. Kyai yang tertipu oleh kampanye strategisnya dunia politik (praktis), lalu menelantarkan pesantrennya. Sementara dalam benak saya, menekuni dunia pesantren jauh lebih strategis dibanding terlibat menjadi anggota legislatif atau pemimpin pemerintahan.

Apa artinya? Saya ingin mengatakan bahwa yang jauh lebih strategis adalah gerakan pemberdayaan masyarakat (saya sering pakai istilah gerakan kultural untuk membandingkan dengan gerakan struktural, yaitu bermain-main di ranah politik).

Contoh sederhana: adalah sebuah keputusan politis jika jilbab menjadi kewajiban bagi siswi di sekolah Islam tertentu. Nah, kita bisa membandingkan dengan (kualitas) jilbab siswi sekolah negeri yang sama sekali tidak memiliki kekuatan politik dalam memakainya (malah pernah dilarang).

Pertanyaannya, apakah keputusan politik yang diundangkan sekolah lebih strategis dari pada kesadaran kultural yang dibangun dan berhasil mendorong siswi memakai jilbab di sekolah negeri?

Saya ingin mengatakan bahwa asumsi keputusan politik menentukan arah seluruh segi kehidupan masyarakat, tidaklah benar. Mungkin benar jika dilihat dari sisi prosedural atau permukaan, tapi sama sekali menipu jika tidak dibarengi oleh kualitas yang berkesadaran.

Masyarakat islami, misalnya, tidak dibentuk oleh undang-undang produk politik, melainkan oleh sebuah kesadaran keberagamaan yang tulus. Nah, tugas ini bukan wilayah politik (praktis) melainkan sebuah tugas kultural.

Oleh karena itu, janganlah rakyat ini harus mati-matian digiring secara total untuk menjadi tumbal pesta demokrasi. Biarkan yang masih apatis dan tidak peduli. Biarkan pula yang memilih golput. MUI tak harus terlalu bersemangat mengeluarkan fatwa golput haram. Biarkan rakyat dengan pilihannya sendiri, termasuk keputusannya untuk tidak memilih. Toh, kemeriaahan pesta demokrasi tak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dan seperti layaknya pesta, usai acara semua kembali pada asalnya. Janji-janji segera menguap. Rakyat miskin tetap miskin. Yang kaya tetap kaya. Yang terpilih senang, yang tak terpilih susah, apalagi jika meninggalkan utang banyak! Jadi, selamat (tidak) memilih!

Sidojangkung, 2 Maret 2009
Tulisan ini telah dimuat oleh majalah MUSLIM edisi Maret 2009