Sumpah

“Bahwa saya untuk diangkat menjadi menteri, langsung maupun tak langsung dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapa pun juga.”

Bait di atas adalah salah satu cuplikan sumpah yang diucapkan oleh para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II saat dilantik dan diambil sumpahnya di Istana Negara pada hari Kamis 22 Oktober 2009. Selain bersumpah seperti tersebut di atas para menteri juga mengucapkan, “Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapa pun juga langsung maupun tidak langsung suatu janji atau pemberian.”

Sebelumnya, para wakil rakyat (anggota MPR [DPR & DPD]) dan Presiden (dan Wakil Presiden) terpilih juga telah diambil sumpahnya sebelum mereka menunaikan tugas-tugasnya.

Setiap kali mendengar pengambilan sumpah, kita seakan-akan menjadi orang yang sangat optimis. Optimisme itu didasarkan bukan saja pada simbolisasi sumpah sebagai prosesi ritual yang cukup sakral, melainkan juga pada—dan ini yang terpenting—hakekat dilakukannya sumpah.

Sebagai simbol, sumpah mengandung sejumlah unsur. Pertama, sumpah adalah sebuah proklamasi. Karena itu prosesi pengucapan sumpah harus melibatkan unsur-unsur publik. Sumpah harus diambil dan diucapkan dihadapan orang lain yang memungkinkan didengar atau dilihat oleh masyarakat umum. Dengan demikian, sumpah sebagai proklamasi tidak sah dilakukan sendirian.

Mengapa sumpah harus diproklamasikan? Tidak lain karena sumpah juga mengandung unsur kedua, yaitu janji. Dan janji adalah “utang”. Utang harus dibayar. Sebagai proses kesepakatan yang melibatakan pihak lain, make harus ada yang menjadi saksi-saksi atas dilakukannya “akad utang-piutang” tersebut.

Lebih dari sekedar proklamasi sebuah janji kepada manusia, sumpah adalah proklamasi sebuah janji kepada Tuhan. Dengan kata lain sumpah adalah verbalisasi dan formalisasi sebuah janji, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan. Inilah yang saya maksud sumpah sebagai simbol.

Sebagai simbol, tentu saja, sumpah sangat renters terhadap distorsi. Distorsi yang cukup kentara adalah terjadinya politisasi ritual sumpah. Sumpah bukan lagi menjadi ritual yang sakral, melainkan “lalap”, lalu kita menjadi terbiasa dan dengan enteng mengucapkan sumpah. Tak heran jika kita mengenal fenomena sumpah palsu.

Sumpah palsu terjadi bukan karena kita main-main saat mengucapkannya (mana ada pengambilan sumpah dilakukan tanpa melibatkan unsur khusyuk dan hening), melainkan karena perbuatan kita paska persumpahan tidak mencerminkan—bahkan bertolak belakang—dengan sumpah itu sendiri. Sumpah yang demikian ini terjadi karena sumpah dilakukan sebagai basa-basi (politik). Inilah yang saya maksud dengan politisasi sumpah.

Masih segar dalam ingatan kita, lima tahun yang lalu para. anggota Kabinet Indonesia Bersatu I juga melakukan sumpah serupa sebelum melaksanakan tugas kenegaraannya. Sebuah sumpah yang menjanjikan aparatur yang bersih dan berwibawa. Sumpah yang mencerminkan sikap, antikorupsi dan kolusi. Sumpah antisuap dan menyuap. Sumpah yang menyiratkan kesungguhan untuk tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang demi kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok.

Pada saat sumpah itu dilakukan, kita, rakyat awam dan jelata ini, sama-sama menyaksikannya. Waktu itu optimisme kita juga memuncak. Namurn dalam perjalanan, rasa optimisme itu terusik oleh sejumlah berita—yang dengan kacamata keawaman—sangat membingungkan, apakah berita itu cermin dari pelanggaran sumpah atau tidak, yaitu rumor tentang keterlibatan beberapa menteri dalam kasus-kasus “aneh”.

Kita yang awam, bertanya semua itu korupsi, kolusi, penyalahgunan wewenang atau sekedar kesalahan prosedural? Itu betul-betul berita atau sekedar isu? Tapi, sebagai orang awam kita, pun berpikir praktis dan sederhana, adakah asap kalau tidak ada api?

Kita tidak bermaksud menghakimi, meskipun sebagai saksi atas sebuah sumpah, sebenarnya kita juga punya hak untuk mempertanyakan atas kesaksian kita itu. Yang kita lakukan adalah sekedar mengingatkan betapa penting dan sakralnya sumpah itu. Betapa sumpah itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh alias tidak main-main. Bahwa sumpah itu janji clan harus ditepati.

Sumpah bukanlah sekedar simbol, apalagi basa-basi. Dalam sumpah terkandung hakekat yang cukup dalam, yakni tentang pertanggungjawaban atas isi dari sumpah itu. Pertanggungjawaban yang tidak hanya secara horizontal kepada manusia, kepada rakyat, melainkan pula secara vertikal kepada Tuhan.

Bisa saja, karena kita ini rakyat yang (dianggap) tidak banyak tahu tentang “sesuatu”, sehingga bisa ditipu dengan sumpah basa-basi atau sumpah palsu, tetapi Allah—yang “di atas yang tahu, ada Dia yang Maha Tahu”—sama sekali tidak bisa kita bujuki. Dia sangat paham apakah sumpah kita sekedar sebagai keterpaksaan “ritual” konstitusional yang harus diucapakan setelah terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, atau anggota DPR(D)/DPD, ataukah betul-betul sumpah yang dipegang erat-erat sebagai pegangan pertanggungjawaban atas sebuah “kepercayaan”.

Bukankah dengan tidak bersungguh-sungguh atas sumpah, kita telah memanipulasi Allah. Sebab ketika bersumpah kita sebut-sebut narna Allah: “Demi Allah”. Pada akhirnya, sumpah palsu atau sumpah basa-basi, dalam rumusan lain mungkin berbunyi: “Demi Allah, saya bersumpah untuk melanggar sumpah saya!”

Mohamad Nurfatoni
Tulisan ini merupakan adaptasi dari tulisan berjudul “Sumpah” yang pernah dimuat Buletin Jumat HANIF, 27 Maret 1998, pada masa saat Kabinet Pembangunan VII baru saja diambil sumpahnya.

Iklan

Pesta Demokrasi untuk Apa?

Sebentar lagi bangsa Indonesia menyongsong pesta demokrasi. Disebut pesta karena pemilu dimetaforakan sebagai hajatan. Orang Jawa menyebut duwe gawe. Memang, pemerintah, partai politik, para calon anggota legislatif (caleg), pelaku bisnis, dan rakyat Indonesia hendak punya gawe menerapkan teori demokrasi, yaiktu melaksanakan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dalam implementasinya, pesta di sini bukan sekedar sebagai metafora melainkan telah masuk dalam pengertian yang sesungguhnya. Seperti pesta, pemilu membutuhkan biaya. Dan sebagai pesta besar, pemilu Indonesia menghamburkan ongkos yang kelewat mahal. Pemerintah setidaknya harus menguncurkan dana pemilu sebesar 13,5 trilyun. Belum terhitung dana “swasta” yang harus dikeluarkan oleh partai politik dan, terutama, para caleg.

Bayangkan pada pemilu kali ini terdapat 11 ribu lebih caleg DPR. Dengan keputusan MK yang mengakomodasi suara terbanyak, maka para caleg berlomba memperebutkan kemenangan, karena semua punya peluang yang sama. Katakanlah 11 ribu calon belanja alat kampanye paling minim 10 juta per orang, sudah keluar dana 110 milyar. Sementara bagi mayoritas caleg, dana 10 juta itu belum apa-apa. Seorang caleg DPR mengaku telah membelanjakan 1,7 milyar dan menyiapkan 100 juta dana cadangan untuk kampanye dirinya. Padahal ini belum terhitung puluhan ribu caleg DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Jadi, bayangkan, berapa sesungguhnya dana yang dikeluarkan oleh para caleg dan partai politik untuk mengikuti dan mencoba meraih kemenangan!

Dan seperti pesta, maka dana selangit itu mampu membuat seantero negeri menjadi meriah. Jalan-jalan dihias aneka simbol, aneka foto, dan aneka warna. Televisi, koran, majalah juga penuh oleh “undangan” pesta.

Kepincut Politik
Mengapa pemilu akhirnya benar-benar menjadi pesta? Panggung politik praktis memang membuat sebagian orang kepincut. Inilah pengalaman pribadi saya. Seorang kawan, tepatnya kawan istri, beberapa hari menjelang penjaringan caleg berkirim SMS pada istri: “Mbak, mau jadi caleg DPRD (dari partai tertentu)?” “Lho, kok saya, Mbak sendiri?” “Saya nggak diijinkan suami!”.

Dua hari setelah itu, dia datang ke rumah. Ternyata tawaran ke istri hanya basa-basi, sebab dia sendiri sebenarnya masih berminat menerima tawaran itu. Malah, dia sangat surprise atas tawaran itu. Bayangan menjadi anggota DPRD di depan mata!

Apa yang menarik? Satu saja: politik (praktis) itu menggiurkan. Prestise dan mungkin juga sebagai pekerjaan yang menyenangkan (karena dianggap gampang mendatangkan uang?). Apalagi untuk menjadi caleg tidak perlu terlalu mengandalkan kapasitas dan kapabilitas. Cukup bermodal ijasah SLTA, Anda bisa jadi caleg dan kemudian anggota dewan, jika Anda punya jaringan dan atau popularitas. Sementara untuk menjadi pegawai dengan jabatan paling rendah pun, Anda harus melewati sejumlah seleksi yang ketat. Maka jangan heran jika ditengarahi banyak yang nyaleg demi mencari pekerjaan.

Tapi saya mencoba tetap tidak tergiur dan “berdakwah” agar orang lain juga tidak tergiur latah di jalur politik praktis. Saya katakan di malam itu (karena memang dia minta pertimbangan saya), jangan diterima tawaran itu! Lebih baik kiprah di dunia pendidikan (sebagai pengelola TK) tetap ditekuni. Bagi saya, dunia pendidikan tidak kalah pentingnya dengan dunia politik (praktis), meski kalah menggiurkan. Tapi, ajakan saya itu tak bersambut, sebab pada akhirnya kawan itu resmi menjadi caleg.

Memang, seringkali ada asumsi akan pentingnya partai politik dan pencapaian sejumlah kursi pada pesta demokrasi sebagai lahan dakwah atau alat perjuangan ideologis. Sebagian asumsi itu memang tidak terbantahkan, terutama jika kita menengok pada Pemilu 1955, di mana partai politik disadari sebagai alat perjuangan ideologis. Dalam konteks politik Islam misalnya, kehadiran Masyumi di sidang-sidang Konstituante sarat dengan perjuangan ideologi. Perjuangan menjadikan Islam sebagai dasar negara benar-benar menjadi agenda politiknya.

Tapi dalam periode politik orde baru, karena terjadi deideologisasi (Pancasila sebagai asas tunggal), partai politik menjadi alergi berbicara perjuangan ideologi. Runyamnya, meski di era reformasi ini partai politik boleh berasas selain Pancasila, namun pencantuman asas Islam misalnya, tidak memperlihatkan kesadaran perjuangan ideologis. Meskipun terdapat banyak partai dan beragam asas partai, tapi tidak ada perbedaan yang fundamental antara partai yang satu dengan partai lainnya.

Kenyataan ini menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya orang yang apatis terhadap partai politik atau pemilu. Apalagi kini rekam jejak politik praktis seringkali menunjukkan citra negatifnya. Skandal korupsi, seks, dan buruknya kinerja anggota dewan atau pemimpin eksekutif menjadi pemandangan umum.

Kultural v Struktural
Politik (praktis) bukan satu-satunya yang penting, apalagi yang terpenting. Masih banyak lahan operasional yang harus digeluti, justru hanya bisa dilakukan dengan meninggalkan dunia politik (praktis). ‘Dai Sejuta Umat’, Zaenuddin MZ, adalah contoh telanjang. Bagaimana awalnya dia bisa diterima umat secara luas oleh umat karena tidak masuk dunia politik (praktis) dengan slogan “ada di mana-mana, tapi tidak di mana-mana”, tetapi menjadi menyempit dan kehilangan umat ketika memasuki ranah politik (praktis), yaitu ketika mendirikan partai politik tertentu.

Saya punya pengalaman lainnya. Dulu kyai saya di sebuah pesantren adalah anggota DPRD dari partai tertentu. Terselip pertanyaan kritis, untuk apa terlibat pada politik praktis? Kritik atas keterlibatan beliau di DPRD dijawab bahwa dengan menjadi anggota DPRD, maka bisa menjadi bagian yang ikut merumuskan kebijakan pemerintah (daerah). Tapi apa yang terjadi? Asumsi manis ikut merumuskan kebijakan itu tak terbukti berjalan, sementara pesantren justru terabaikan. Akhirnya sang kyai balik kucing ke pesantren.

Kasus-kasus serupa ini saya kira terjadi di banyak pesantren. Kyai yang tertipu oleh kampanye strategisnya dunia politik (praktis), lalu menelantarkan pesantrennya. Sementara dalam benak saya, menekuni dunia pesantren jauh lebih strategis dibanding terlibat menjadi anggota legislatif atau pemimpin pemerintahan.

Apa artinya? Saya ingin mengatakan bahwa yang jauh lebih strategis adalah gerakan pemberdayaan masyarakat (saya sering pakai istilah gerakan kultural untuk membandingkan dengan gerakan struktural, yaitu bermain-main di ranah politik).

Contoh sederhana: adalah sebuah keputusan politis jika jilbab menjadi kewajiban bagi siswi di sekolah Islam tertentu. Nah, kita bisa membandingkan dengan (kualitas) jilbab siswi sekolah negeri yang sama sekali tidak memiliki kekuatan politik dalam memakainya (malah pernah dilarang).

Pertanyaannya, apakah keputusan politik yang diundangkan sekolah lebih strategis dari pada kesadaran kultural yang dibangun dan berhasil mendorong siswi memakai jilbab di sekolah negeri?

Saya ingin mengatakan bahwa asumsi keputusan politik menentukan arah seluruh segi kehidupan masyarakat, tidaklah benar. Mungkin benar jika dilihat dari sisi prosedural atau permukaan, tapi sama sekali menipu jika tidak dibarengi oleh kualitas yang berkesadaran.

Masyarakat islami, misalnya, tidak dibentuk oleh undang-undang produk politik, melainkan oleh sebuah kesadaran keberagamaan yang tulus. Nah, tugas ini bukan wilayah politik (praktis) melainkan sebuah tugas kultural.

Oleh karena itu, janganlah rakyat ini harus mati-matian digiring secara total untuk menjadi tumbal pesta demokrasi. Biarkan yang masih apatis dan tidak peduli. Biarkan pula yang memilih golput. MUI tak harus terlalu bersemangat mengeluarkan fatwa golput haram. Biarkan rakyat dengan pilihannya sendiri, termasuk keputusannya untuk tidak memilih. Toh, kemeriaahan pesta demokrasi tak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dan seperti layaknya pesta, usai acara semua kembali pada asalnya. Janji-janji segera menguap. Rakyat miskin tetap miskin. Yang kaya tetap kaya. Yang terpilih senang, yang tak terpilih susah, apalagi jika meninggalkan utang banyak! Jadi, selamat (tidak) memilih!

Sidojangkung, 2 Maret 2009
Tulisan ini telah dimuat oleh majalah MUSLIM edisi Maret 2009