Sukses Dede Yusuf dan Rano Karno merambah dunia politik, ternyata memberi inspirasi bagi kalangan selebriti lainnya. Saipul Jamil, penyanyi dangdut,  secara resmi menerima lamaran DPCPPP Serang, Banten untuk menjadi bakal calon wakil wali kota Serang mendampingi Ruhyadi Kirtam Sanjaya. Sementara Wanda Hamidah sedang bersiap-siap menjadi bakal calon wali kota dalam Pilkada Kota Tanggerang, Banten.

Selain itu kabar terbaru menyebutkan bahwa beberapa artis berikut ini siap bertarung, baik dalam pilkada maupun pemilu legislatif, di antaranya Primus Yustisio (calon independen Bupati Subang), Ikang Fauzi (caleg DPR dari PAN), Helmy Yahya (cawagub Sumsel), Tengku Firmansyah (caleg DPR dari PKB), Ayu Soraya (cawawali Tegal), Tantowi Yahya dan Nurul Arifin (caleg DPR Partai Golkar), Rieke Diah Pitaloka dan Dedi “Miing” Gumelar (PDIP).

Apa yang menjadi daya dorong bagi para artis, atau dari sisi lain partai politik, untuk mencalonkan artis? Mari kita lihat faktor Dede Yusuf, yang berpasangan dengan Ahmad Heryawan pada kemenangan mereka di Jawa Barat.

Sebelum dikenal sebagai politisi Senayan melalui PAN, masyarakat sudah mengenal Dede Yusuf puluhan tahun yang lalu karena kiprahnya di bidang olahraga dan terutama bidang seni. Sebagai pemain film dan sinetron, nama Dede Yusuf sudah lama melekat di benak masyarakat. Bahkan, meski sudah menyandang predikat politisi, Dede Yusuf masih menjadi bintang iklan sebuah produk obat. Malah, bukan hanya dirinya yang sudah dikenal lama oleh masyarakat, ibundanya pun, Rahayu Effendi, adalah bintang kawakan yang juga cukup populer.

Mari juga kita lihat faktor Rano Karno yang menjadi Wakil Bupati Tanggerang. Seperti Dede Yusuf, Rano Karno adalah seorang seniman film; bahkan dunia itu adalah dunia keluarga besarnya. Bapak, kakak dan adiknya adalah para pemain film dan sinetron yang cukup populer.

Kepopuleran Rano Karno semakin menjadi-jadi setelah era televisi Indonesia mengalami booming. Melalui sinetron Si Doel Anak Sekolahan, wajah Rano Karno semakin mudah disapa. Maka ibaratnya Rano Karno telah jauh-jauh hari melakukan “kampanye dini”. Bahkan “kampanye dini” itu sudah dilakukan sejak dia berumur 12 tahun ketika mulai terjun ke dunia film.

Politik Popularitas

Dede Yusuf dan Rano Karno adalah dua ikon selebriti yang sukses menjadi pejabat eksekutif. Sebelumnya beberapa artis juga sukses menjadi pejabat legislatif, seperti Adjie Massaid. Hanya Marissa Haque dan Nurul Qomar gagal menjadi pejabat eksekutif menyusul kekalahannya dalam pilkada, meski sebelumnya, keduanya adalah anggota DPR.

Apakah kita telah memasuki era pilitik selebriti? Ini sekali lagi membuktikan adagium dalam demokrasi bahwa siapa yang populer dia yang akan terpilih. Dalam kaitan ini ada dua hal yang perlu menjadi catatan, pertama, dalam demokrasi adalah hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu atau pilkada.

Keikutsertaan para selebriti dalam pemilu maupun pilkada adalah hak yang patut dihargai. Dalam konteks ini, maka demokrasi menyambut dengan tangan terbuka jika ada artis, seniman, atau pekerja seni lain yang berkenan mengikutinya.

Bahkan saya menduga bahwa keikutsertaan para selebriti justru dinanti oleh sebagian masyarakat sebagai alternatif kepemimpinan, sebab selama ini banyak pemimpin yang dianggap kurang berhasil membaur dengan mereka. Dalam teori komunikasi, kepemimpinan oleh kalangan selebriti akan mendekatkan masyarakat pada pemimpinnya, karena mereka merasa sudah kenal dan akrab.

Kedua, menjadi tidak elegan jika keikutsertaan selebriti itu hanya bermodalkan popularitas tanpa dibarengi oleh kemampuan memimpin dan manajerial yang mumpuni. Sebab jika itu yang terjadi, kita kuatir keikutsertaan para selebriti dalam pemilu atau pilkada hanyalah alat (partai politik) untuk meraup kekuasaan belaka. Sama sedihnya jika gejala era politik selebriti itu hanya menjadi pelarian dari masa pensiun para selebriti yang sudah tidak lagi “laku” dalam bidang keartisan mereka.

Tapi memang popularitas tidak serta merta berhubungan dengan ketrampilan memimpin dan mengelola rakyat. Popularitas hanyalah pilihan yang mengasyikkan. “Jika ide tentang rakyat adalah ide tentang pasar, dan pemilihan umum jadi toko kelontong besar, demokrasi akan memilih seorang Arnold Schwarzenegger,” tulis Goenawan Mohamad dalam kolom “Catatan Pinggir” Tempo sebulan menjelang pemilihan gubernur California, salah satu Negara Bagian Amerika Serikat.

Schwarzenegger akhirnya terpilih. Tapi apakah dia terpilih karena mutu kepemimpinannya? Atau dia terpilih karena program yang dia tawarkan? Memang, dalam kampanyenya, Schwarzenegger sempat menjajakan program, di antaranya “program lepas sekolah”. Tapi benarkah dia terpilih karena itu? Saya rasa bukan. Melainkan karena dia adalah sosok yang sangat populer—seorang selebritis Hollywood yang kaya raya, yang film-filmnya, diantaranya Terminator dan Total Recall, begitu tersohor.

Menarik untuk menjadikan Schwarzenegger sebagai contoh penting, bahwa pemilihan umum akan melahirkan sosok pemimpin yang populer. Ibarat toko kelontong, bermacam ragam hal ditawarkan. Tak ada yang telah diseleksi lebih dulu, menurut jenis, tingkat mutu, dan segmen pembeli. Tapi orang memilih barang lebih karena pilihan laris dan praktis, yang semua itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dalam pemasaran dan periklanan disebut brand-name, atau merek, atau logo, yang mudah dikenal. Praktis: tidak perlu menelisik dan mencari-cari lagi.

Dari situlah kemudian masyarakat tergiring untuk memilih seorang pemimpin berdasarkan tingkat popularitasnya, bukan berdasarkan mutu dan karakter kepemimpinannya. Maka, model pemilihan pemimpin seperti ini bukan saja melahirkan Schwarzenegger, Ronald Reagen atau Josep Estrada—presiden terguling Filipina, seorang bekas bintang film yang populer, melainkan juga mengokohkan George W. Bush sebagai presiden Amerika Serikat, hanya karena dia punya brand-name (“Bush”) yang sudah dikenal banyak orang.

Dalam konteks ini, kita juga melihat bahwa belanja iklan besar-besaran para tokoh politik atau tokoh lainnya dalam mempopulerkan dirinya, tak lepas dari fenomena politik selibriti ini. Soetrisno Bachir, Prabowo, Rizal Mallarangeng, dan Wiranto adalah beberapa contoh yang bisa disebut.

Jika Rano Karno dan kawan-kawan adalah selebriti yang memasuki dunia politik, maka Soetrisno Bachir dan kawan-kawan adalah politikus yang memasuki dunia selebriti.  Keduanya masuk kategori selebriti karena memiliki satu kata kunci yang sama: popularitas. Dan itulah modal penting bagi siapa pun untuk meraup suara dalam sistem demokrasi. Sementara popularitas tak lagi mempedulikan latar belakang, rekam jejak, kemampuan, integritas, kapabilitas, atau persyaratan lainnya yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin.

Maka sistem demokrasi seperti ini bagaikan “memilih kucing dalam karung”. [*]

Mohammad Nurfatoni

Artikel ini telah dimuat Majalah “Muslim”, edisi Agustus 2008