Demokrasi Memilihkan, Belum Mensejahterakan

Saya mencoba menulis tentang (praktek) demokrasi, tanpa teori muluk tapi hanya dari kejujuran hati, atau keluguan, yang terdalam.

1. Demokrasi memang telah berhasil memenangkan seorang kandidat; tapi saya tak yakin demokrasi telah memilihkan kita pemimpin terbaik.

2. Karena demokrasi lebih mewadai popularitas dan elektabiltas; siapa yang populer dan digemari maka ia akan dikenal dan pada akhirnya ia yang dipilih.

3. Tak terlalu penting siapa dia, rekam jejaknya, dan bagaimana visinya ketika maju bertanding dalam kompetisi sebuah jabatan.

4. Kalaupun toh ada pemaparan visi dan program, saya rasa itu hanya bagian dari bungkus belaka. Karena sifatnya lebih teaterikal dan citra.

5. Demokrasi seringkali hanyalah cara instan mengisi kepemimpinan yang kosong. Dia tak dengan serius menempa pemimpin secara alamiah.
(lebih…)

Kita Memasuki Era Politik Selebriti?

Sukses Dede Yusuf dan Rano Karno merambah dunia politik, ternyata memberi inspirasi bagi kalangan selebriti lainnya. Saipul Jamil, penyanyi dangdut,  secara resmi menerima lamaran DPCPPP Serang, Banten untuk menjadi bakal calon wakil wali kota Serang mendampingi Ruhyadi Kirtam Sanjaya. Sementara Wanda Hamidah sedang bersiap-siap menjadi bakal calon wali kota dalam Pilkada Kota Tanggerang, Banten.

Selain itu kabar terbaru menyebutkan bahwa beberapa artis berikut ini siap bertarung, baik dalam pilkada maupun pemilu legislatif, di antaranya Primus Yustisio (calon independen Bupati Subang), Ikang Fauzi (caleg DPR dari PAN), Helmy Yahya (cawagub Sumsel), Tengku Firmansyah (caleg DPR dari PKB), Ayu Soraya (cawawali Tegal), Tantowi Yahya dan Nurul Arifin (caleg DPR Partai Golkar), Rieke Diah Pitaloka dan Dedi “Miing” Gumelar (PDIP). (lebih…)

Pemimpin yang Tahan Banting

Sebuah Refleksi Isra Mikraj 1429 H

Peringatan Isra Mikraj kali ini sangat relevan bagi kita di tengah runtuhnya keteladan para pemimpin politik oleh berbagai skandal korupsi dan seks. Episode sejarah Isra Mikraj memberikan inspirasi keteladanan bagi pemimpin di tengah tekanan konflik dan pencapaian spiritualisme.

Dalam berbagai ulasan tentang Isra Mikraj, sangat jarang dikemukakan sisi kepemimpinan Nabi saw. Yang banyak diulas adalah sisi kontroversi, apakah Nabi saw melakukan Isra Mikraj dengan jasad dan ruhnya sekaligus, atau dengan ruhnya saja. Atau pembahasan Isra Mikraj hanya berkutat pada dimensi salat sebagai oleh-oleh Nabi saw dari perjalanan dari Masjid al-Haram di Mekkah menuju Masjid al-Aqsa di Palestina lantas dilanjutkan perjalanan vertikal ke Sidrat al-Muntaha. Perjalanan semalam itu terjadi pada 27 Rajab 621 M.

Padahal, jika kita membaca sejarah lebih teliti, banyak sekali sisi kepemimpinan yang menyertai peristiwa itu. Tentu, jika kita berkenan untuk merangkai Isra Mikraj dengan peristiwa yang menyertainya, terutama peristiwa penting sebelumnya. Muhammad Husain Haekal dalam Sejarah Hidup Muhammad (Litera AntarNusa, 2002), mencatat beberapa peristiwa penting yang dialami Nabi saw sebelum perjalanan Isra Mikraj. (lebih…)

Akhirnya Pilgub Jatim Dua Putaran

Pesta demokrasi rakyat Jawa Timur baru saja usai. Rasa syukur patut dipanjatkan karena pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini berlangsung dengan lancar, aman, dan damai. Melalui beberapa quick count (perhitungan cepat) kita segera mengetahui bahwa tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 30 persen.

Prediksi Kompas-SCTV misalnya, menunjukkan bahwa pasangan Soekarwo-Saefullah Yusuf (Karsa) memperoleh suara 25,50 persen, disusul Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) 25,32 persen, Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR) 22,20 persen, Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam) 19,41 persen, dan Achmady-Suhartono (Achsan) 7, 57 persen.

Dari pengalaman yang ada, hasil quick count atau prediksi yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei tidak jauh berbeda dengan hasil akhir perhitungan manual yang dilakukan oleh KPUD. Sebab, rata-rata margin error-nya di bawah 2 persen. Itu artinya, bahwa hasil quick count pilgub Jatim pun bisa dipercaya keakuratannya.

Karena tidak ada suara yang mencapai angka 30 persen, maka sesuai dengan UU No 12. tahun 2008, akan dilangsungkan pemilihan putaran kedua, dengan menyandingkan dua pasangan yang memperoleh suara tertinggi, yaitu Karsa (25,50 persen) dan Kaji (25,32 persen).

Siap Kalah Siap Menang
Karena hanya dua pasangan calon pasang yang berhak memasuki putaran kedua, maka secara otomatis tiga pasangan lainnya adalah pihak yang kalah. Sesuai dengan ikrar bersama yang dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan, maka kemenangan dan kekalahan itu hendaknya bisa diterima dengan lapang dada.

Sudah saatnya para pemimpin memberi teladan dalam menghadapi kompetisi dengan segala risikonya, termasuk risiko kekalahan yang mungkin saja menyakitkan. Tetapi toh sudah disadari sejak awal, bahwa tidak semua pasangan calon akan menjadi pemenang.

Jika masih tersisa sejumlah tindakan yang diduga sebagai pelanggaran, maka sebaiknya ditempuh jalur hukum.

Kita tidak ingin rakyat diseret-seret untuk melakukan konflik horisontal, demi mendukung ambisi pasangan calon yang ngotot memperoleh kekuasaan secara tidak fair.

Konflik berlarut-larut yang menyertai pemilihan kepala daerah Malukut Utara, yang melibatkan rakyat untuk melakukan tindakan kekerasan, adalah pengalaman pahit yang seharusnya tidak boleh terjadi lagi. Mereka yang sudah menderita akibat situasi ekonomi yang membelit, jangan lagi diperparah oleh konflik kepentingan kekuasaan. Kasihan rakyat!

Jabatan gubernur dan wakil gubernur memang strategis. Tapi jabatan tersebut bukan satu-satunya jalan dalam kesertaan membangun kesejahteraan rakyat Jatim. Tanpa jabatan itu, masih banyak cara untuk bisa merealisasikan janji-janji saat kampanye. Tentu saja, jika semua janji itu disampaikan dengan tulus, dan bukan sekedar rayuan gombal.

Bukankah banyak tokoh yang berhasil berkiprah membangun Jatim tanpa jabatan formal kepemimpinan? Apalagi jika kita lihat bahwa semua tokoh yang menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jatim adalah para tokoh masyarakat atau mantan pejabat.

Mereka telah lama berkiprah dalam membangun Jatim, bahkan Indonesia secara umum, karena beberapa di antara mereka adalah mantan menteri dan anggota DPR. Jadi, sekalipun kekalahan yang didapat dari pemilihan kali ini, tidak ada alasan bagi mereka untuk secara membabi buta mempersoalkan kemenangan pasangan lain.

Sekalipun ada sebagian pendukung yang belum bisa menerima kekalahan itu, maka jiwa besar para pemimpin tersebut sangat dibutuhkan untuk meredam kekecewaan pendukung.

Risiko Dua Putaran
Kepentingan rakyat adalah capaian yang hendak dituju dari sistem demokrasi yang sedang dikembangkan bangsa Indonesia.

Tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat, demokrasi adalah omong kosong karena hanya berputar pada prosedur-prosedur formal. Inilah yang disebut sebagai demokrasi prosedural; demokrasi yang sekedar mengikuti aturan formal-administratif, tanpa memiliki efek positif pada rakyat.

Lebih dari sekedar prosedur, demokrasi mestinya memberi efek langsung pada rakyat, khususnya pada perbaikan kehidupannya. Demokrasi yang bertumpu pada kepentingan kemakmuran rakyat. Inilah yang disebut demokrasi substansial (Bachtiar Effendi, 2008).

Akan tetapi dalam sepuluh tahun reformasi, demokrasi yang sedang berjalan jauh dari substansinya. Maka oleh keharusan prosedur-administratif itu pulalah dua putaran pilgub Jatim akan berlangsung. Sementara secara substansial, banyak rakyat yang dikorbankan oleh prosedur itu. Tetapi itulah risiko dari demokrasi prosedural yang sedang dipilih para pelaku politik.

Nah, dengan pemilihan dua putaran, setidaknya ada tiga risiko yang akan diterima oleh rakyat. Pertama, akan terjadi pemborosan anggaran negara. Pada putaran pertama saja, lebih dari Rp 550 miliar telah dihabiskan KPU Provinsi Jatim. Angka sebesar itu belum termasuk dana triliunan rupiah yang dikeluarkan para calon untuk sosialisasi, kampanye, dan operasional masing-masing pasangan calon.

Dengan dua putaran, bisa dipastikan jika semakin banyak uang yang dikeluarkan; sementara rakyat masih hidup dalam kesulitan ekonomi. Alangkah bermanfaatnya jika dana yang “dihambur-hamburkan” untuk sekedar membangun citra dalam merebut hati pemilih itu dialokasikan untuk hal-hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan rakyat!

Kedua, energi rakyat tentu akan semakin terkuras. Jarak waktu “perseteruan” antarcalon dan pendukungnya menjadi semakin panjang.

Perusahaan dan buruh akan dirugikan dengan menambah hari atau jam libur, yang secara otomatis mengurangi pendapatan mereka. Energi ini semakin terkuras jika ada perselisihan hukum, seperti yang terjadi pada pilkada Kalimantan Timur.

Ketiga, kejenuhan rakyat terhadap banyaknya “keharusan” untuk memilih pada berbagai pemilihan akan semakin besar. Pada putaran pertama saja diperkirakan lebih dari 38 persen pemilih golput. Angka ini akan semakin besar jika masuk pada putaran kedua.

Sebagai perbandingan, pada putaran kedua pilpres 2004 tingkat partisipasi pemilih di Jatim mengalami penurunan sebesar 1,4 persen dibandingkan dengan putaran pertama. Pada putaran pertama tingkat partsisipasi mencapai 78,34 persen sementara pada putaran kedua turun menjadi 76,98 persen.

Tetapi kita tetap yakin bahwa rakyat Jatim adalah warga yang baik. Meskipun demokrasi prosedural mengharuskan mereka memilih pemimpinnya berkali-kali, mayoritas mereka tidak akan keberatan. Asal, para pemimpin yang terpilih benar-benar tulus melaksanakan janji-janji yang pernah diterbarkannya. Sebab, jika tidak, rakyat akan “menghukum” mereka pada pemilu, pilpres, atau pilkada selanjutnya! (*)

Mohammad Nurfatoni
Aktivis FOSI (Forum Studi Islam) Surabaya

Artikel ini, dengan judul “Pilgub Putaran Kedua”, telah dimuat harian Surya, 25 Juli 2008.

Selengkapnya bisa di-klik di:

http://www.surya.co.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=51109&Itemid=40

Pencitraan Elit dan Kesulitan Kaum Alit

Kenaikan harga BBM telah dipatok pemerintah. Dampak dari kenaikan itu segera dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Transportasi misalnya adalah salah satu sektor yang segera mengikutinya. Tak terelakan, kenaikan ini akan menimbulkan efek domino.

 

Kenaikan harga bukan saja akan menimpa pada barang atau jasa yang berhubungan langsung dengan penggunaan BBM, melainkan pada barang dan jasa lainnya. Hal itu terjadi karena kenaikan harga-harga sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis. 

 

Meskipun pemerintah beralasan bahwa kenaikan harga BBM lebih menitikberatkan pada kepentingan masyarakat kecil, diakui atau tidak, dampak terberatnya tetap akan menimpa lapisan ini. Program BLT memang telah dicanangkan, akan tetapi program itu tak akan banyak membantu. Uang Rp 100 ribu sebulan cukup untuk apa? Maka ibarat permen, BLT memang manis tetapi hanya menimbulkan kesenangan sesaat dan sama sekali tidak mengenyangkan!

 

Ironi Elit Politik

Ironisnya, di tengah-tengah berbagai keprihatian yang dialami masyarakat kecil atas dampak kenaikan harga BBM itu, kita melihat wajah para elit politik berhamburan muncul di berbagai media, baik elektronik, cetak, maupun luar ruang. (lebih…)