Demokrasi Memilihkan, Belum Mensejahterakan

Saya mencoba menulis tentang (praktek) demokrasi, tanpa teori muluk tapi hanya dari kejujuran hati, atau keluguan, yang terdalam.

1. Demokrasi memang telah berhasil memenangkan seorang kandidat; tapi saya tak yakin demokrasi telah memilihkan kita pemimpin terbaik.

2. Karena demokrasi lebih mewadai popularitas dan elektabiltas; siapa yang populer dan digemari maka ia akan dikenal dan pada akhirnya ia yang dipilih.

3. Tak terlalu penting siapa dia, rekam jejaknya, dan bagaimana visinya ketika maju bertanding dalam kompetisi sebuah jabatan.

4. Kalaupun toh ada pemaparan visi dan program, saya rasa itu hanya bagian dari bungkus belaka. Karena sifatnya lebih teaterikal dan citra.

5. Demokrasi seringkali hanyalah cara instan mengisi kepemimpinan yang kosong. Dia tak dengan serius menempa pemimpin secara alamiah.
(lebih…)

Iklan

Kita Memasuki Era Politik Selebriti?

Sukses Dede Yusuf dan Rano Karno merambah dunia politik, ternyata memberi inspirasi bagi kalangan selebriti lainnya. Saipul Jamil, penyanyi dangdut,  secara resmi menerima lamaran DPCPPP Serang, Banten untuk menjadi bakal calon wakil wali kota Serang mendampingi Ruhyadi Kirtam Sanjaya. Sementara Wanda Hamidah sedang bersiap-siap menjadi bakal calon wali kota dalam Pilkada Kota Tanggerang, Banten.

Selain itu kabar terbaru menyebutkan bahwa beberapa artis berikut ini siap bertarung, baik dalam pilkada maupun pemilu legislatif, di antaranya Primus Yustisio (calon independen Bupati Subang), Ikang Fauzi (caleg DPR dari PAN), Helmy Yahya (cawagub Sumsel), Tengku Firmansyah (caleg DPR dari PKB), Ayu Soraya (cawawali Tegal), Tantowi Yahya dan Nurul Arifin (caleg DPR Partai Golkar), Rieke Diah Pitaloka dan Dedi “Miing” Gumelar (PDIP). (lebih…)

Akhirnya Pilgub Jatim Dua Putaran

Pesta demokrasi rakyat Jawa Timur baru saja usai. Rasa syukur patut dipanjatkan karena pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini berlangsung dengan lancar, aman, dan damai. Melalui beberapa quick count (perhitungan cepat) kita segera mengetahui bahwa tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 30 persen.

Prediksi Kompas-SCTV misalnya, menunjukkan bahwa pasangan Soekarwo-Saefullah Yusuf (Karsa) memperoleh suara 25,50 persen, disusul Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) 25,32 persen, Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR) 22,20 persen, Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam) 19,41 persen, dan Achmady-Suhartono (Achsan) 7, 57 persen.

Dari pengalaman yang ada, hasil quick count atau prediksi yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei tidak jauh berbeda dengan hasil akhir perhitungan manual yang dilakukan oleh KPUD. Sebab, rata-rata margin error-nya di bawah 2 persen. Itu artinya, bahwa hasil quick count pilgub Jatim pun bisa dipercaya keakuratannya.

Karena tidak ada suara yang mencapai angka 30 persen, maka sesuai dengan UU No 12. tahun 2008, akan dilangsungkan pemilihan putaran kedua, dengan menyandingkan dua pasangan yang memperoleh suara tertinggi, yaitu Karsa (25,50 persen) dan Kaji (25,32 persen).

Siap Kalah Siap Menang
Karena hanya dua pasangan calon pasang yang berhak memasuki putaran kedua, maka secara otomatis tiga pasangan lainnya adalah pihak yang kalah. Sesuai dengan ikrar bersama yang dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan, maka kemenangan dan kekalahan itu hendaknya bisa diterima dengan lapang dada.

Sudah saatnya para pemimpin memberi teladan dalam menghadapi kompetisi dengan segala risikonya, termasuk risiko kekalahan yang mungkin saja menyakitkan. Tetapi toh sudah disadari sejak awal, bahwa tidak semua pasangan calon akan menjadi pemenang.

Jika masih tersisa sejumlah tindakan yang diduga sebagai pelanggaran, maka sebaiknya ditempuh jalur hukum.

Kita tidak ingin rakyat diseret-seret untuk melakukan konflik horisontal, demi mendukung ambisi pasangan calon yang ngotot memperoleh kekuasaan secara tidak fair.

Konflik berlarut-larut yang menyertai pemilihan kepala daerah Malukut Utara, yang melibatkan rakyat untuk melakukan tindakan kekerasan, adalah pengalaman pahit yang seharusnya tidak boleh terjadi lagi. Mereka yang sudah menderita akibat situasi ekonomi yang membelit, jangan lagi diperparah oleh konflik kepentingan kekuasaan. Kasihan rakyat!

Jabatan gubernur dan wakil gubernur memang strategis. Tapi jabatan tersebut bukan satu-satunya jalan dalam kesertaan membangun kesejahteraan rakyat Jatim. Tanpa jabatan itu, masih banyak cara untuk bisa merealisasikan janji-janji saat kampanye. Tentu saja, jika semua janji itu disampaikan dengan tulus, dan bukan sekedar rayuan gombal.

Bukankah banyak tokoh yang berhasil berkiprah membangun Jatim tanpa jabatan formal kepemimpinan? Apalagi jika kita lihat bahwa semua tokoh yang menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jatim adalah para tokoh masyarakat atau mantan pejabat.

Mereka telah lama berkiprah dalam membangun Jatim, bahkan Indonesia secara umum, karena beberapa di antara mereka adalah mantan menteri dan anggota DPR. Jadi, sekalipun kekalahan yang didapat dari pemilihan kali ini, tidak ada alasan bagi mereka untuk secara membabi buta mempersoalkan kemenangan pasangan lain.

Sekalipun ada sebagian pendukung yang belum bisa menerima kekalahan itu, maka jiwa besar para pemimpin tersebut sangat dibutuhkan untuk meredam kekecewaan pendukung.

Risiko Dua Putaran
Kepentingan rakyat adalah capaian yang hendak dituju dari sistem demokrasi yang sedang dikembangkan bangsa Indonesia.

Tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat, demokrasi adalah omong kosong karena hanya berputar pada prosedur-prosedur formal. Inilah yang disebut sebagai demokrasi prosedural; demokrasi yang sekedar mengikuti aturan formal-administratif, tanpa memiliki efek positif pada rakyat.

Lebih dari sekedar prosedur, demokrasi mestinya memberi efek langsung pada rakyat, khususnya pada perbaikan kehidupannya. Demokrasi yang bertumpu pada kepentingan kemakmuran rakyat. Inilah yang disebut demokrasi substansial (Bachtiar Effendi, 2008).

Akan tetapi dalam sepuluh tahun reformasi, demokrasi yang sedang berjalan jauh dari substansinya. Maka oleh keharusan prosedur-administratif itu pulalah dua putaran pilgub Jatim akan berlangsung. Sementara secara substansial, banyak rakyat yang dikorbankan oleh prosedur itu. Tetapi itulah risiko dari demokrasi prosedural yang sedang dipilih para pelaku politik.

Nah, dengan pemilihan dua putaran, setidaknya ada tiga risiko yang akan diterima oleh rakyat. Pertama, akan terjadi pemborosan anggaran negara. Pada putaran pertama saja, lebih dari Rp 550 miliar telah dihabiskan KPU Provinsi Jatim. Angka sebesar itu belum termasuk dana triliunan rupiah yang dikeluarkan para calon untuk sosialisasi, kampanye, dan operasional masing-masing pasangan calon.

Dengan dua putaran, bisa dipastikan jika semakin banyak uang yang dikeluarkan; sementara rakyat masih hidup dalam kesulitan ekonomi. Alangkah bermanfaatnya jika dana yang “dihambur-hamburkan” untuk sekedar membangun citra dalam merebut hati pemilih itu dialokasikan untuk hal-hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan rakyat!

Kedua, energi rakyat tentu akan semakin terkuras. Jarak waktu “perseteruan” antarcalon dan pendukungnya menjadi semakin panjang.

Perusahaan dan buruh akan dirugikan dengan menambah hari atau jam libur, yang secara otomatis mengurangi pendapatan mereka. Energi ini semakin terkuras jika ada perselisihan hukum, seperti yang terjadi pada pilkada Kalimantan Timur.

Ketiga, kejenuhan rakyat terhadap banyaknya “keharusan” untuk memilih pada berbagai pemilihan akan semakin besar. Pada putaran pertama saja diperkirakan lebih dari 38 persen pemilih golput. Angka ini akan semakin besar jika masuk pada putaran kedua.

Sebagai perbandingan, pada putaran kedua pilpres 2004 tingkat partisipasi pemilih di Jatim mengalami penurunan sebesar 1,4 persen dibandingkan dengan putaran pertama. Pada putaran pertama tingkat partsisipasi mencapai 78,34 persen sementara pada putaran kedua turun menjadi 76,98 persen.

Tetapi kita tetap yakin bahwa rakyat Jatim adalah warga yang baik. Meskipun demokrasi prosedural mengharuskan mereka memilih pemimpinnya berkali-kali, mayoritas mereka tidak akan keberatan. Asal, para pemimpin yang terpilih benar-benar tulus melaksanakan janji-janji yang pernah diterbarkannya. Sebab, jika tidak, rakyat akan “menghukum” mereka pada pemilu, pilpres, atau pilkada selanjutnya! (*)

Mohammad Nurfatoni
Aktivis FOSI (Forum Studi Islam) Surabaya

Artikel ini, dengan judul “Pilgub Putaran Kedua”, telah dimuat harian Surya, 25 Juli 2008.

Selengkapnya bisa di-klik di:

http://www.surya.co.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=51109&Itemid=40

Berharap Pilgub Jatim Cukup Satu Putaran

Hari ini, Rabu 23 Juli 2008, rakyat Jawa Timur akan menorehkan sejarah baru. Untuk kali pertama mereka akan memilih pemimpinnya secara langsung dalam perhelatan demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2008. Sebanyak 29.061.718 pemilih diharapkan akan mendatangi 62.756 TPS yang tersebar di seluruh pelosok Jatim. Mereka akan memilih satu dari lima pasang calon untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jatim.
Sesuai UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 107 huruf 1 dan 2, untuk memenangkan sebuah pemilihan kepala daerah, pasangan calon harus memperoleh 30 persen lebih suara sah. Jika tidak maka harus dilakukan pilkada putaran kedua yang diikuti dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. UU No. 12 tahun 2008 ini merupakan revisi dari UU No. 32 tahun 2004, yang menetapkan calon pemenang minimal mengantongi suara 25 persen.
Kasus pilkada yang berlangsung dua putaran terjadi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur. Hasil rekapitulasi penghitungan suara pada pilgub yang berlangsung 26 Mei 2008, pasangan Awang Faroek Ishak – Farid Wadjdy memperoleh suara terbanyak, yaitu 28,90 persen, disusul pasangan Achmad Amins – Hadi Mulyadi 26,90 persen. Sementara, pasangan Jusuf SK – Luther Kombong memperoleh suara 25,16 persen serta pasangan Nursyirwan Ismail – Heru Bambang memperoleh suara 19,04 persen. KPU Provinsi Kaltim pun akhirnya menetapkan pilgub provinsi tersebut berlangsung dua putaran.

Tentu, kita berharap bahwa pilgub Jatim kali ini tidak berlangsung dua putaran. Ada dua alasan penting yang perlu dikemukakan. Pertama, berlangsungnya pemilihan dalam dua putaran akan meningkatkan kejenuhan masyarakat dalam memberikan hak suaranya.

Pengalaman Pilpres 2004 menunjukan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Jatim mengalami penurunan sebesar 1,4 persen pada putaran kedua dibandingkan dengan putaran pertama. Pada putaran pertama tingkat partsisipasi mencapai 78,34 persen sementara pada putaran kedua turun menjadi 76,98 persen.

Terjadinya penurunan tingkat partisipasi pemilih pada putaran kedua tentu akan menimbulkan bayang-bayang kekuatiran peningkatan angka golput. Sementara banyak pihak yang kuatir akan kecenderungan tingginya angka golput pada berbagai pilkada sebelumnya, sekalipun hanya berlangsung satu putaran. Karena golput seringkali masih dianggap tabu dan mengurangi legitimasi kemenangan.

Kedua, berlangsungnya dua putaran pemilihan tentu akan menimbulkan pemborosan anggaran negara. Pada putaran pertama saja KPU Provinsi Jatim telah menggunakan dana lebih dari Rp. 550 miliar. Angka itu belum termasuk biaya yang harus dikeluarkan oleh kelima pasang calon untuk kegiatan kampanye dan operasional kegiatan lainnya, yang diperkirakan menyedot dana yang jauh lebih besar, sampai trilyunan rupiah. Maka, bisa dibayangkan, berapa tambahan anggaran yang harus dikeluarkan untuk berlangsungnya pemilihan putaran kedua!

Jika sampai terjadi, maka hal itu akan menjadi sebuah ironi bagi masyarakat Jatim. Di tengah-tengah himpitan beban ekonomi, masyarakat harus melihat miliaran rupiah “dibuang” sia-sia, demi sebuah demokrasi yang, meminjam Bachtiar Effendy, sangat prosedural. Sementara kita dituntut untuk membangun demokrasi substansial, yaitu demokrasi yang memberi efek pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peluang Dua Putaran

Boleh saja kita berharap bahwa pilgub Jatim kali ini berlangsung satu putaran. Namun melihat peta kelima pasang calon dan preferensi pemilihnya, muncul sebuah keraguan, benarkan pemilihan kali ini hanya berlangsung satu putaran?

Pertama, setidaknya ada empat calon yang memiliki hubungan sangat erat dengan NU, yaitu tiga orang karena secara personal (pernah) memegang jabatan struktural di NU. Mereka adalah Khofifah Indar Parawangsa (mantan Ketua Muslimat NU), Ali Machsan Moesa (mantan Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim), dan Saefullah Yusuf (Ketua Umum GP Anshar). Sementara satu calon lagi, yaitu Achmady, diusung oleh PKB, sebuah partai politik yang dilahirkan dari “rahim” NU.

Kenyataan ini, mau tidak mau, akan membuat tersebarnya suara pemilih yang berbasis massa NU, sebagai mayoritas pemilih di Jatim. Setidaknya itu bisa kita lihat dari adanya polarisasi dukungan dari para kyai atau pesantren berpengaruh pada keempat calon gubernur atau wakil gubernur tersebut.

Tanpa mengesampingkan adanya keharusan bersikap netral dari jajaran struktur NU, kita pun akan melihat bahwa warga nahdliyin yang memiliki ikatan emosional dengan calon tertentu bisa dipastikan akan memberikan dukungannya. Khofifah, tentu akan lebih banyak didukung kaum perempuan NU yaitu dari Muslimat dan Fatayat. Ali Machsan akan mendapat dukungan yang lebih dari kalangan yang pernah memiliki hubungan struktural denganya, baik di PWNU, PCNU, maupun pengurus ranting. Saefullah akan di-back up oleh kaum muda NU dengan pilar utama GP Anshar. Sementara Achmady akan didukung oleh Gus Dur dan pengikut setianya.

Pertanyaannya, dengan asumsi bahwa telah terjadi polarisasi dukungan warga NU pada keempat calon di atas, apakah akan menjadi jalan lempang bagi pasangaan yang tidak memiliki hubungan emosional dengan NU, yaitu Sutjipto dan Ridwan Hisyam, untuk memenangi pemilihan, dan sekaligus membuat pilgub cukup satu putaran?

Pertanyaan itu bisa dijawab oleh kenyataan kedua, bahwa kalangan non NU dari kalangan nasionalis pun tidak luput dari kemungkinan polarisasi dukungan. Sutjipto, kemungkinan untuk tidak mendapat dukungan penuh dari pengurus dan warga PDIP tetap terbuka lebar. Pasalnya, Soekarwo adalah pesaingnya yang memenangi pemilihan awal di internal PDIP, meskipun akhirnya dikandaskan oleh keputusan DPP PDIP. Bisa saja para pendukung Soekarwo masih ada di PDIP dan secara diam-diam akan memberikan dukungan kepadanya.

Sementara itu, dukungan warga Partai Golkar pada calon gubernur Soenarjo dijamin juga tidak akan utuh. Sebab, Ridwan Hisyam sebagai aktivis Partai Golkar dari “faksi” Akbar Tandjung justru berpasangan dengan Sutjipto. Jadi suara pemilih Partai Golkar pun akan terpolarsisasi. Setali tiga uang adalah kemungkinan terjadinya polarisasi dukungan keluarga besar TNI, yang diperkirakan sebesar 2,9 juta orang, karena ada dua mantan Kadam V/Brawijaya yang ikut mencalonkan diri menjadi wakil gubenur, yaitu Mudjiono dan Soehartono.

Muhammadiyah Solusi Penentu?

Dengan gambaran-gambaran seperti itu, maka akan sangat sulit bagi salah satu pasangan untuk memperoleh suara di atas 30 persen. Ini pula yang diperlihatkan oleh beberapa polling terakhir. Hasil polling Achmady Institute yang dipublikasikan pada 21 Juli, misalnya, menempatkan Soenarjo-Ali Machsan Moesa sebagai pasangan yang terpopuler dengan 17,4 persen, disusul Soekarwo-Saefullah yusuf dengan 13,6 persen dan Achmady-Soehartono dengan 11 persen.

Dengan menilik peta seperti di uraikan di atas, maka harapan pilgub Jatim berlangsung satu putaran hanya ada pada kelompok masyarakat yang tidak memiliki ikatan emosional secara langsung dengan kelima pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Misalnya kalangan profesional, intelektual, atau buruh. Namun karena besar kemungkinan mereka memilih golput, maka harapan tinggal pada warga Muhammadiyah.


Ya, mengapa Muhammadiyah? Seperti kita ketahui, dari lima pasang calon yang ada, tidak ada satu pun tokoh yang terindikasi memiliki hubungan emosional, apalagi struktural, dengan Muhammadiyah. Sementara itu Muhammadiyah sendiri memutuskan untuk tetap berpartisipasi secara cerdas dalam pilgub dengan memilih bersikap netral.

Dengan perkiraan anggota sebesar 5 juta orang, maka bulatnya suara warga Muhammmadiyah akan menjadi faktor penting untuk kemenangan salah satu pasang calon dan sekaligus membuat pilgub hanya berlangsung satu putaran. Semoga! (*)
Mohammad Nurfatoni
Artikel ini, dengan beberpa editing, telah dimuat Jawa Pos rubruk Ruang Publik Metropolis, Rabu, 23 Juli 2008. Selengkapnya bisa diklik di:

Membaca Peluang Golput Pilgub Jatim

Meskipun tenggelam oleh hirup pikuk pesta kemenangan yang diraih oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur dalam beberapa pilkada terakhir, ternyata angka golput (golongan putih, sebutan bagi mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya) cukup mencengangkan.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menemukan angka golput sebesar 45,25 persen pada pemilihan gubernur (pilgub) Jateng (Jawa Pos, 24/6/08). Artinya dari sekitar 25,86 juta penduduk Jateng yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), sebanyak 11.701.650 orang tidak menggunakan hak suaranya.

 

Jika angka golput itu kita bandingkan dengan prosentase kemenangan pasangan Bibit-Rustriningsih versi quick count LSI yang mencapai 44,42 persen dari total 54,75 persen suara sah pemilih, yang berarti setara dengan 6.289.139 orang, maka golput adalah “pemenang” pilgub Jateng.

 

Selain pilgub Jateng, tingginya angka golput juga kita dapatkan pada pilgub Sumut (40 persen) dan pilgub Jabar (32,6 persen). Pertanyaannya adalah, apakah pilgub Jatim yang akan diselenggarakan pada 23 Juli 2008 juga akan mengalami hal yang sama, yakni besarnya angka golput?

 

Apatisme Politik

Meskipun ada beberapa alasan teknis atas tidak digunakannya hak suara bagi mereka yang memilih golput, kecenderungan tingginya angka golput pada banyak pilkada menunjukkan adanya hal-hal substantif-politis. Salah satu hal yang bisa kita baca dari fenomena golput adalah munculnya apatisme politik masyarakat.

 

Setidaknya ada dua faktor yang bisa kita baca sebagai hal yang melatarbelakanginya. Pertama, masyarakat sudah mulai jenuh dengan berbagai pesta demokrasi yang silih berganti harus diikuti. Bagi masyarakat desa, pesta demokrasi sudah dimulai sejak pemilihan kepala desa. Kemudian disambung dengan pemilihan kepada daerah tingkat kabupaten dan provinsi. Sementara pemilihan umum dan pemilihan presiden adalah agenda demokrasi lima-tahunan yang juga ‘antri’ menunggu mereka.

 

Bahkan tak cukup itu saja, bagi sebagian daerah, pesta demokrasi sudah dimulai dari pemilihan Ketua RT dan Ketua RW secara langsung. Maka setidaknya dalam siklus lima tahunan, masyarakat dihadapkan pada 7 pesta demokrasi.

 

Kedua, ternyata gegap gempita politik yang tercermin dari banyaknya pesta demokrasi itu tidak serta merta berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mungkin masyarakat akan tetap bersemangat untuk menggunakan hak pilihnya jika partisipasi politiknya itu memiliki imbas terhadap kehidupan mereka. Masalahnya, beberapa pengalaman menunjukkan, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislatif, pilpres, pilkada, atau pilkades itu lebih termaknai sebagai jalan lempang bagi wakil rakyat atau pemimpin untuk meraih kesuksesan pribadinya. Masyarakat seringkali hanya dibutuhkan saat penggalangan suara tetapi dilupakan, bahkan dikhianati, ketika kursi empuk sudah berhasil diduduki. Janji-janji manis saat kampanye menguap begitu saja.

 

Tentu tidak boleh dilupakan bahwa ‘keberanian’ masyarakat untuk menjadi golput tidak lepas dari kebebasan politik yang berhasil dikembangkan oleh ‘Orde Reformasi’. Dalam suasana tanpa tekanan politik maupun militer seperti yang pernah terjadi pada pemilu jaman Orde Baru, masyarakat kini benar-benar sadar bahwa memilih adalah hak dan bukan kewajiban. Maka mereka menjadi sangat independen untuk (tidak) menggunakan hak politiknya itu.

 

Peluang Golput Pilgub Jatim

Jika apatisme politik seperti diuraikan di atas adalah gejala umum masyarakat Indonesia, maka peta golput pada pilgub Jatim tidak akan jauh berbeda dengan pilgub Jateng, Jabar, atau Sumut. Artinya prosentase angka golput pada pilgub Jatim masih akan berkisar antara 30-45 persen.

 

Tapi, rasanya tidak fair jika kita membaca peluang golput hanya berdasarkan kecenderungan umum, tanpa melihat kemungkinan-kemungkinan spesifik yang akan terjadi pada pilgub Jatim.

 

Pada pilpres 2004, tingkat partisipasi pemilih di Jatim pada putaran pertama mencapai 78,34 persen dan 76,98 persen pada putaran kedua (Kompas, 10/5/08). Data tersebut memberi gambaran bahwa tingkat partisipasi pemilih Jatim cukup tinggi. Sebab, dalam pilpres presiden, memang memunculkan antusiasme yang cukup tinggi, mengingat inilah untuk kali pertama diadakan pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Tetapi ketika dilangsungkan putaran kedua, terjadi penurunan tingkat partisipasi sebesar 1,4 persen. Penurunan ini menjadi indikator adanya golput susulan dengan asumsi telah terjadi kejenuhan pemilih akibat diulangnya pelaksanaan pilpres.

 

Dalam kurun waktu 4 tahun pasca-pilpres, kemungkinan terjadinya penurunan partisipasi pemilih dalam pilgub Jatim akan semakin besar. Hal ini bukan saja disebabkan karena telah memudarnya antusiasme untuk memilih pemimpin secara langsung, melainkan juga disebakan oleh pengalaman empirik masyarakat akan hasil pilpres 2004 atau pilkada yang telah dimulai tahun 2005.

 

Banyak yang kecewa dengan kinerja SBY-JK, pemenang pilpres 2004. Banyak janji yang tidak ditepati, juga kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, seperti menaikkan harga BBM sampai dua kali. Sementara dari berbagai pilkada yang dialami atau dicermati oleh masyarakat, hasilnya setali tiga uang. Hal-hal inilah yang berpotensi mendorong semangat golput pada pilgub Jatim.

 

Namun begitu, masih ada peluang untuk ‘membujuk’ masyarakat Jatim agar tetap bersemangat mengikuti pilgub. Peluang itu bisa dilihat dari dua indikator. Pertama, apakah lima pasang kandidat yang telah disahkan KPUD Jatim akan menjadi sosok pemimpin alternatif yang memungkinkan terpenuhinnya keinginan perubahan dan harapan baru?

Jika kita lihat sosok dan latar belakang para kandidat itu, bisa dikatakan jika mayoritas mereka adalah muka-muka lama dari birokrat, politisi, dan militer. Khofifah Indar Parawangsa adalah mantan Menteri Pemberdayaaan Perempuan, dan pasangannya, Mudjiono,  adalah mantan Kasdam V/Brawijaya. Sutjipto berpasangan dengan Ridwan Hisyam, keduanya adalah mantan anggota DPR RI. Soenarjo adalah mantan Wagub Jatim, dan pasangannya, Ali Machsan Moesa, adalah mantan Ketua PWNU Jatim. Achmady adalah mantan bupati Mojokerto, dan pasangannya Suhartono adalah mantan Kasdam V/Brawijaya. Soekarwo adalah mantan Sekdaprov Jatim, berpasangan dengan Saefullah Yusuf, mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal.

Melihat berbagai kedudukan yang pernah diemban, maka sebenarnya mereka sudah pernah mempunyai kesempatan memimpin. Pertanyaannya, apakah mereka sudah menggunakan kewenangan ketika memimpin itu untuk kepentingan masyarakat luas? Jika jawabannya ya, maka akan manjadi daya tarik tersendiri oleh masyarakat untuk bergerak memilih satu pasang di antara mereka. Namun jika tidak, maka jangan salahkan jika masyarakat memilih sikap apatis, dengan satu kerangka berpikir, “Ah, apa bedanya mereka dulu dengan nanti?”

Kedua, jika pengalaman masa lalu kita abaikan, maka indikator penting lainnya adalah bagaimana visi, misi, dan program kelima kandidat itu benar-benar menarik minat masyarakat. Menarik di sini bukan saja dalam pengertian sejauhmana berkaitan dengan hajat hidup masyarakat banyak, melainkan sesuatu yang benar-benar tulus dan realistis.

Percayakah masyarakat, misalnya, dengan bujukan janji pendidikan gratis, atau janji penyediaan lapangan kerja bagi pengangguran? Menarikkah isu gender bagi masyarakat yang sedang terhimpit kesulitan ekonomi?  Atau masih percayakah masyarakat dengan janji pemberantasan korupsi di tengah banyaknya kasus korupsi yang menimpa pejabat?

Nah, jika visi, misi, dan program yang disampaikan kelima kandidat gubenur dan wakil gubernur Jatim hanya berisi retorika politik, slogan kosong, atau janji-janji manis belaka, maka kemungkinan besar masyarakat tidak tertarik untuk menentukan pilihan. Maka golput bisa jadi adalah pilihan cerdas!

 

Mohammad Nurfatoni

Artikel ini dengan beberapa editing oleh redaksi menjadi “Membujuk Pemilih agar Tidak Golput dalam Pilgub” dan telah dimuat di harian Jawa Pos Metropolis, 26 Juni 2008.

Selengkapnya bisa diklik di http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=8078

 

Pencitraan Elit dan Kesulitan Kaum Alit

Kenaikan harga BBM telah dipatok pemerintah. Dampak dari kenaikan itu segera dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Transportasi misalnya adalah salah satu sektor yang segera mengikutinya. Tak terelakan, kenaikan ini akan menimbulkan efek domino.

 

Kenaikan harga bukan saja akan menimpa pada barang atau jasa yang berhubungan langsung dengan penggunaan BBM, melainkan pada barang dan jasa lainnya. Hal itu terjadi karena kenaikan harga-harga sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis. 

 

Meskipun pemerintah beralasan bahwa kenaikan harga BBM lebih menitikberatkan pada kepentingan masyarakat kecil, diakui atau tidak, dampak terberatnya tetap akan menimpa lapisan ini. Program BLT memang telah dicanangkan, akan tetapi program itu tak akan banyak membantu. Uang Rp 100 ribu sebulan cukup untuk apa? Maka ibarat permen, BLT memang manis tetapi hanya menimbulkan kesenangan sesaat dan sama sekali tidak mengenyangkan!

 

Ironi Elit Politik

Ironisnya, di tengah-tengah berbagai keprihatian yang dialami masyarakat kecil atas dampak kenaikan harga BBM itu, kita melihat wajah para elit politik berhamburan muncul di berbagai media, baik elektronik, cetak, maupun luar ruang. (lebih…)

Mempertanyakan Moralitas Anggota DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lembaga tinggi negara yang (seharusnya) terhormat itu, kembali tercoreng. Seorang anggotanya, Max Moein, dilaporkan melakukan pelecehan seksual kepada Desi Firdianti, seorang asisten pribadinya. Dugaan pelecehan seksual itu dilakukan setahun, yaitu selama Desi ‘mengabdi’ kepadanya sejak Maret 2005 sampai Maret 2006. ‘Hebatnya’ tindakan itu dilakukan di ruang kerja Max Moein di gedung DPR (SURYA, 29/5/08).  Laporan ini seolah melengkapi berita heboh sebelumnya yakni beredarnya foto Max Moein yang sedang merangkul mesra seorang wanita dengan bertelanjang dada (SURYA, 23-24/08).

 

Dalam pernyataan kepada media massa beberapa waktu lalu, anggota DPR dari FPDIP yang juga Wakil Ketua Komisi XI itu tidak membantah kesahihan foto tersebut, tetapi dia menolak bahwa apa yang dilakukan dalam foto itu sebagai tindakan asusila. Dalam bantahannya, apa yang disebut sebagai “adegan syur” itu hanya dilakukan di kamar ganti kolam renang dan karena itu dia menganggap bahwa kejadian itu biasa saja dan menolak disamakan dengan kejadian yang dulu (maksudnya seperti apa yang dilakukan Yahya Zaini, salah seorang kolega DPR-nya, dengan penyanyi dangdut Maria Eva pada tahun 2006 lalu).

 

Meskipun fakta foto bertelanjang dada sambil merangkul gadis yang juga bertelanjang (hanya terlihat lengan-punggung) itu dibantah pelakunya sebagai tindakan asusila, tetap saja menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat. Pertama, tidak wajar jika dalam kamar ganti kolam renang bercampur antara laki-laki dan perempuan, apalagi sampai terjadi pelukan mesra. Jadi, bisa saja Max Moein (pura-pura) lupa di mana sebenarnya adegan itu dilakukan!

 

Kedua, jika memang benar bahwa ‘adegan’ itu dilakukan di kamar ganti kolam renang, tetap saja tidak layak hal seperti itu dilakukan oleh dua orang yang bukan suami istri, apalagi yang melakukannya adalah seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Tanpa menuduh bertelanjang bulat pun, adegan seperti dalam foto itu tidak layak dilakukan di lingkungan masyarakat yang masih memegang nilai-nilai kesopanan.

 

Memang, adalah hak Max Moein memberikan bantahan tentang foto syur itu. Tetapi dugaan pelecehan seksual yang akhirnya dilaporkan oleh Desi, dan diumumkan secara luas pada publik, akan sedikit demi sedikit membuka misteri Max Moein. BK DPR tidak boleh lagi menutup kasus ini, seperti yang dilakukan sebelumnya. Penuntasan kasus ini penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan masyarakat tentang moraliltas sebagian anggota DPR.

 

Secara bertubi-tubi kita disuguhi oleh sejumlah peristiwa yang menunjukkan runtuhnya moralitas mereka. Belum hilang dalam ingatan kita akan rekaman mesum (mantan) anggota DPR Yahya Zaini dengan Maria Eva, kita dikejutkan oleh penangkapan anggota dewan berinisial Al Amin Nasution. Disamping disangka melakukan tindakan korupsi, penangkapan Al Amin juga menyisakan cerita tentang kemesraan dengan wanita lain.

 

 

Godaan “Tiga TA”

 

Runtuhnya moralitas anggota dewan tidak saja terlihat dari cerita-cerita perselingkuhan atau kemesraan mereka dengan wanita lain, tetapi nampak terang benderang dari tuduhan korupsi yang kini sedang ditangani KPK. Di samping Al Amin, beberapa anggota dewan juga sedang disidik oleh KPK berkaitan dengan kasus aliran dana BI. Daftar nama itu akan menjadi panjang jika kita masukkan nama-nama anggota (juga ketua) DPRD berbagai daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi.

 

Tidak jelas apakah masih banyak anggota dewan yang melakukan hal serupa tetapi belum atau tidak terungkap. Semoga saja tidak ada lagi! Sebab kita sebenarnya sadar bahwa banyak juga anggota dewan yang masih berpegang pada prinsip moral dan etika. Tetapi kenyataan seperti yang terungkap di permukaan itu cukup membuat kita prihatin. Keprihatinan itu bukan saja atas tindakan asusila yang mereka lakukan, tetapi juga karena telah terjadi penghianatan atas amanah perwakilan yang telah diberikan rakyat dalam pemilu legislatif.

 

Pemilu yang diharapkan menjadi mekanisme perwakilan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, ternyata banyak yang dibelokkan oleh anggota dewan terpilih untuk mengeruk kepentingan pribadi. Banyak dari anggota dewan yang lupa untuk apa sebenarnya mereka dipilih dan atas jasa siapa mereka bisa menikmati kursi empuk Senayan itu!

 

Rakyat yang rela berdarah-darah dalam setiap pemilu demi antusiasmenya memenangkan partai politik dan wakilnya menjadi anggota dewan, begitu mudah terlupakan. Tidak banyak aspirasi atau kepentingan rakyat yang berhasil diperjuangkan oleh para wakilnya. Dalam berbagai kasus menyangkut kepentingan rakyat selalu saja kandas diperjuangkan. Kasus lumpur Lapindo atau kenaikan harga BBM adalah contoh mutakhir.

 

Tetapi bukan saja rakyat yang dilupakan, banyak anggota dewan yang juga lupa pada dirinya sendiri. Mereka lupa menempatkan dirinya di tengah kedudukan terhormat yang sedang diembannya. Sementara sebuah falsafah mengatakan betapa kuatnya tiga godaan bagi mereka yang sedang mendaki jalan sukses politik, yaitu tahta, harta, dan wanita (“Tiga Ta”).

 

Rupanya yang terjadi adalah sebaliknya.” Tiga Ta” bukan dianggap sebagai godaan yang perlu disikapi secara hati-hati melainkan justru dijadikan sebuah cita-cita secara salah. Jika tahta, yaitu kedudukan terhormat sebagai pejabat negara DPR, sudah diraih maka terbukalah lebar-lebar kesempatan untuk menumpuk harta dan menggait wanita, meskipun dengan memanfaatkan jabatan dan kedudukannya secara tidak bermoral! Apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang anggota dewan yang punya kehormatan, kedudukan, uang, dan berbagai fasilitas itu? Bukankah dari beberapa kasus asusila anggota dewan tidak jauh dari harta (korupsi) dan wanita (perselingkuhan dan pelecehan).

                                                                    

Jangan Pilih Politisi Mesum

Tepat sehari sebelum foto syur Max Moein dilansir media cetak, di Tugu Proklamasi Jakarta sedang dideklarasikan Gerakan Nasional Anti-Politisi Busuk. Dalam deklarasi yang digagas sejumlah LSM itu, masyarakat diminta tidak memilih, mendukung, atau mendanai politisi busuk dalam pemilu 2009.

 

Yang dimaksud politisi busuk adalah mereka yang diketahui terlibat atau mendukung mereka yang melakukan praktik-praktik kotor, terlibat dalam pelanggaran HAM (juga dalam konteks ekonomi, sosial, budaya, termasuk yang setuju dengan kenaikan BBM),  tindak pidana korupsi, perusak lingkungan hidup, dan sebagainya. Juga harus masuk dalam daftar politisi busuk itu adalah para anggota atau calon anggota dewan yang terlibat kasus-kasus mesum semacam Yahya Zaini atau Max Moein.

 

Kita tentu akan mendukung gerakan ini, karena akan menjadi warning bagi partai politik untuk lebih selektif dalam menyusun daftar calon legislatif (caleg) sekaligus menjadi shock therapy bagi para caleg yang tidak memiliki kredibilitas dan integritas agar tidak berani mencalonkan diri.

 

Hanya saja yang perlu diingat adalah meskipun pada saat menjadi caleg mereka tidak termasuk politisi busuk, tetapi bisa saja ketika sudah terpilih menjadi anggota dewan mereka mengalami proses pembusukan. Ini terkait dengan ketidakmampuan mereka memegang amanah ‘tahta’ yang diberikan rakyat, karena ‘tahta’ itu justru didayagunakan untuk mengeruk ‘harta’ secara ilegal dan menyelingkuhi ‘wanita’!

 

Jika pesimisme semacam ini tidak bisa dihilangkan dari benak rakyat, maka jangan salahkan jika mereka bukan saja tidak memilih politisi busuk, melainkan sama sekali tidak memilih alias golput! Jika hal itu benar terjadi, masihkah rakyat yang disalahkan? (*)

 

 

Mohammad Nurfatoni

Artikel ini telah dimuat Majalah Muslim edisi Juni 2008