Sukses besar telah diraih oleh koalisi PAN dan PKS dalam Pilkada Jabar 2008 yang memenangkan pasangan Achmad Heryawan-Dede Yusuf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Selain sukses dalam koalisi bersama PKS dalam Pikada Jabar, PAN sebelumnya juga sukses saat PDK, PDIP dan PDS dalam menempatkan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’man menjadi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. PAN sendiri dalam pilkada 2005-2008, telah sukses menempatkan 74 jagonnya dalam posisi gubernur dan bupati/walikota, baik dengan koalisi maupun tanpa koalisi. Dari 74 angka kemenangan itu, 18 diantaranya diraih bersama koalisi Partai Golkar.

Apa yang menarik dari data di atas? Tergantung dari mana kita memandangnya. Bisa saja data itu dibaca sebagai keberhasilan sebuah partai politik dalam memenangkan sebuah pemilihan kepala daerah. Atau bisa juga dibaca sebagai kecerdikan dan kelincahan partai politik tertentu dalam menggalang koalisi. Berbagai partai politik dengan spektrum ideologis yang luas, ternyata bisa dijadikan mitra koalisi dalam memenangkan sebuah pilkada.

Tapi justru dari hal itu pula kita akan melakukan sorotan kritis. Data itu memberi gambaran pada kita tentang era partai politik yang tidak jelas ideologinya. Berbagai koalisi yang kita cermati sama sekali bukan berdasarkan persamaan flatform, visi, dan misi.

Mari kita cermati sosok beberapa partai politik yang kita jadikan contoh koalisi PAN di atas. Ada PKS dan PPP yang dikenal sebagai partai dengan ideologi Islam. Ada Partai Demokrat, PDK, PDIP, dan PNBK sebagai partai nasionalis. Ada pula Partai Golkar, yang meskipun secara ideologis adalah partai nasionalis, tapi menjadi catatan khusus karena partai inilah yang menjadi salah satu anti-thesis berdirinya PAN. Dengan mengusung jargon reformasi, PAN lahir untuk mengoreksi Orde Baru, yang salah satu pilar utamanya adalah Golkar.  Ada juga Partai Damai Sejahtera (PDS), sebuah partai Kristen.

Namun koalisi pelangi seperti itu bukanlah monopoli PAN. Semua partai melakukan hal yang sama. PDIP misalnya bisa “bermesraan” dengan Partai Golkar dalam Pilkada DKI Jakarta atau Pilkada Propinsi Banten. Padahal kelahiran PDIP bisa dikatakan sebagai perlawanan terhadap Golkar sebagai oligarki-politik Orde Baru. PKS sendiri yang memproklamasikan sebagai partai dakwah juga tak terhindar dari koalisi pelangi Ini. Mitra koalisi PKS bukan saja partai Islam atau berbasis massa Islam seperti PBB, PPP, PBR atau PAN, melainkan juga Partai Golkar, PDIP, dan PDS.

Timbul pertanyaan kritis, bagaimana hal ini bisa terjadi? Salah satu jawaban yang bisa diberikan adalah kepentingan kekuasaan. Dengan kepentingan seperti itu, maka partai politik bisa membangun koalisi dengan partai mana saja, dengan kepentingan yang sama: bisa memajukan dan memenangkan calon. Maka kita melihat partai nasionalis-sekuler bisa berkoalisi dengan partai Islam dan sebaliknya. Atau terbentuknya koalisi partai tertentu di suatu daerah pemilihan tetapi mereka akan pecah dan berhadap-hadapan sebagai lawan pada pemilihan kapala daerah di tempat lain.

 

Kekuasaan untuk Apa?

Adakah yang salah jika partai politik berkoalisi untuk memperebutkan kekuasaan? Tidak ada yang salah, karena pada dasarnya partai politik dibentuk untuk tujuan politik kekuasaan. Mendirikan partai politik berarti secara sadar memasuki dunia perebutan kekuasaan. Tapi pertanyaannya adalah untuk apa jika kekuasaan telah direbut?

Apakah kekuasaan untuk kekuasaan? Kekuasaan untuk elit politik? Kekuasaan untuk meraup kekayaan? Atau kekuasaan sebagai alat memperjuangan cita-cita luhur? Kekuasaan untuk melayani rakyat? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab karena kita tidak ingin menjadi korban dalam perebutan kepentingan kekuasaan?

Jika jawaban mengarah pada kekuasaan sebagai alat memperjuangkan cita-cita luhur, koalisi partai politik dalam pemilihan kapala daerah (atau dalam pemilihan presiden dan koalisi di parlemen) seperti yang saat ini terjadi, tentu sangat membingungkan! Bagaimana tidak? Bisakah PPP dan PDIP sejalan dalam perjuangan luhur itu? Katakanlah sama-sama memperjuangkan rakyat, pasti ada perbedaan sisi yang ingin diperjuangkan, dilihat dari ideologi yang dianutnya. Sisi Islam (baca syariah) yang menjadi titik tekan PPP sebagai konsekuensi mengusung asas Islam tentu tidak seiring sejalan dengan PDIP yang berhaluan nasionalis-sekuler. Lalu apa yang dicari oleh koalisi PPP dengan PDIP dalam mengusung pasangan Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim, meskipun akhirnya kalah, dalam Pilkada Jawa Barat?

Sebenarnya ada pihak-pihak yang bersyukur atas fenomena terbentuknya berbagai koalisi pelangi itu. Sebab hal itu menunjukkan telah cairnya politik ideologis atau yang biasa distigmakan dengan politik aliran. Dengan fakta terjadinya koalisi gonta-ganti pasangan partai, maka tidak ada lagi partai Islam, tidak ada lagi partai nasionalis-sekuler. Tidak ada lagi partai abangan, tidak ada lagi partai santri.

Namun sorotan kritis yang muncul adalah, untuk apa mendirikan berbagai partai politik jika memang tidak ada lagi pembeda mendasar yang bisa menjadi identifikasi sebuah partai politik? Apakah partai politik hanya boleh dibedakan oleh sekedar nama, logo, dan warna? Jika hal itu yang terjadi, maka pertanyaan selanjutnya adalah untuk apa berbagai partai politik didirikan dan untuk kepentingan apa mereka mengikuti pemilu atau pilkada? Tidakkah sebaiknya berbagai partai politik itu melebur jadi satu saja, setidaknya berkelompok menurut warna dasar yang sering mereka pakai, misalnya Partai Hijau, Partai Merah, Partai Kuning, Partai Biru, atau Partai Hitam?

Tentu, kita masih ingat masa-masa kekuasaan politik Orde Baru yang serba menyeragamkan partai politik dalam satu ideologi, yaitu Pancasila. Meskipun ada warna berbeda, tapi pada dasarnya serba monolitik. Sementara reformasi telah mengembalikan partai politik untuk kembali berkiprah sesuai dengan ideologinya masing-masing.

Nah, menjadi ironi jika kebebasan memberi warna politik sesuai dengan karakter ideologis itu disia-siakan oleh partai politik seperti yang tercermin dalam zig-zag koalisi partai politik dalam pilkada.

Maka sebenarnya muncul kekuatiran bahwa pendirian berbagai partai politik itu sekedar untuk memenuhi, maaf, syahwat kekuasaan. Dengan kata lain, koalisi pelangi yang kita cermati dari berbagai pilkada tak akan jauh dari itu: kekuasaan, kepentingan elit, atau maaf, meminjam Slank, uud [ujung-ujungnya duit]. Bukan lagi rahasia misalnya adanya fakta telanjang tentang harga tawar menawar partai politik dengan bakal calon gubernur atau bakal calon bupati/walikota: berapa rupiah harus dihargai?

Jika hal itu benar terjadi, maka sungguh patut disayangkan. Suara rakyat yang seharusnya diperjuangkan oleh partai politik demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, seperti yang sering kita dengar dari janji-janji kampanye, justru dikorup oleh partai politik untuk kepentingan kekuasaan semata.

Dengan fenomena seperti ini maka tidaklah salah jika angka golput di beberapa pilkada sangat besar (misalnya angka golput pada Pilkada Sumut mencapai 40 persen dan di Jabar 33 persen). Apakah golput adalah jawaban atas merebaknya politik kekuasaan? Wallahu a’lam.

Mohammad Nurfatoni

Dimuat Majalah Muslim, Edisi Mei 2008