Bersikap Produktif terhadap Provokatif Anti-Islam Film “Innocence of Muslims”

Tuilsan ini saya adaptasi dari artikel saya soal film “Finah” yang pernah dimuat harian Surabaya Post tahun 2008. Kasusnya sama.

Sebelumnya saya mohon maaf karena dengan menulis tema ini saya ikut membantu menjadikan film ”Innocense of Muslims” semakin terkenal. Setidaknya saya menjadi oramg yang yang kesekian kalinya menulis judul film ini dan membuat Anda pembaca tulisan ini menjadi pengejanya kesekian kalinya.

Tapi saya tidak akan membahas film itu, karena terbukti banyak pemainnya yang mengaku dikibuli. Artinya film itu jauh dari syarat sinematografi. Saya hanya akan membahas relasi antara film itu dengan reaksi umat Islam, yang bagaimana seharusnya!

Saya sangat yakin bahwa Nabi Muhammad SAW, Islam, atau al-Quran tidak akan pernah luntur sedikit pun kemuliaannya gara-gara film itu. Masih ingat salah satu tulisan Emha Ainun Nadjib dalam bukunya Slilit Sang Kiai?

(lebih…)

Iklan

Hamas Terinspirasi Indonesia

“Kami Cita Damai, tapi Lebih Cinta Kemerdekaan”

Oleh Mohammad Nurfatoni
Penulis buku “Tuhan yang Terpenjara”

Genjatan senjata sepihak telah berlangsung di Gaza. Sehari sebelum presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Husain Obama dilantik (20/1/09), Israel menarik mundur pasukannya ke perbatasan. Setelah itu Hamas memutuskan genjatan senjata pula. Genjatan senjata sepihak ini, meskipun dinilai positip, namun berpotensi dilanggar secara sepihak pula. Terbukti, sepuluh hari setelah genjatan senjata, saling serang kembali terjadi. Gaza kembali dibombardir Israel dengan alasan sebagai balasan atas serangan roket ke Israel. Padahal, selama hampir sebulan terjadinya serangan Israel ke Gaza, telah membukukan korban yang begitu banyak di pihak Palestina: 1330 tewas, 5500 terluka. Infrastrktur Gaza pun terkoyak. Dibutuhkan sedikitnya US$ juta 1,9 untuk merekontruksi Gaza.

Akankah perang asimetris ini akan kembali terjadi? Banyak pihak menginginkan terjadi perdamaian antara Israel dengan Palestina, khususnya Hamas. Tapi bisakah tercapai perdamaian abadi? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita sekilas menengok sejarah konflik Israel Palestina ini.

Negara Cangkokan
Israel bukanlah negara asli di Timur Tengah, melainkan—secara keagamaan, ras, kebudayaan, dan di atas semuanya, secara politis—adalah unsur asing, yang dicangkokkan di Timur Tengah semata-mata sebagai kemauan politik dan militer sewenang-wenang dari pihak Barat, yakni Eropa Barat dan Amerika Serikat (Fazlur Rahman, “Sikap Islam Terhadap Yudaisme” dalam Islam: antara Visi, Tradisi, dan Hegemoni Bukan Muslim, peny. Mochtar Pabiottinggi, Yayasan Obor Indonesia).

Tujuan pencangkokkan itu, menurut Roeslan Abdulgani ialah untuk memecah-belah nasionalisme Arab, dan untuk menahan kebangkitan Islam. Sebab kawasan Timur Tengah adalah kawasan yang tidak hanya strategis—vital sekali, tetapi juga ekonomis—sangat penting karena kekayaan minyak di dalam tanah dan lautnya. Minyak adalah sumber energi pokok Dunia Industri Barat … (Roeslan Abdulgani, “Kata Pengantar” dalam Mereka Berani Bicara, Paul Findley, Mizan).

Mulanya, (sebagian) tanah Palestina menjadi klaim Negara Israel berkat konsensi yang diberikan oleh Inggris (Lord Balfour) sebagai penjajah negara-negara Arab, atas dukungan dana yang diberikan oleh Golongan Yahudi Zionis pada Inggris dalam Perang Dunia I melawan Jerman (Deklarasi Balfour 1917). Inilah yang dikatakan Rahman bahwa Israel, dalam kelahirannya, adalah suatu gejala kolonial dalam arti yang sesungguhnya. Dasar kelahiran Israel itulah yang salah. la diciptakan lewat kebatilan dan agresi, dan asal usul itulah yang menentukan sifatnya [Israel].

Modal “politis-yuridis” itulah yang membuat orang Yahudi yang mulanya hanya 50.000 bertambah banyak dengan kedatangan orang-orang Yahudi dari Eropa sejumlah 500.000 jiwa. Rakyat Palestina sendiri yang semula berjumlah 600.000 jiwa didesak, diintimidasi dan diteror. Ini semua terjadi pada tahun-tahun 1920-1940.

Negara Israel akhirnya berdiri tahun 1948, dan melakukan agresi lanjutan pada tahun 1967 lewat perang Arab-Israel, sehingga memiliki wilayah “jarahan” semakin luas yang meliputi Palestina, Lebanon Selatan, Dataran Tinggi Golan (Syria), dan Gurun Sinai (yang akhrinya diserahkan lewat Perjanjian Camp David).

Tindakan agresi Israel ini telah dikecam oleh berbagai pihak, tetapi berbagai resolusi DK PBB, diantaranya No. 242 dan 338, yang memerintahkan Israel keluar dari wilayah yang didudukinya itu, tidak membuahkan hasil. Kebandelan Israel ini, tentu tak lepas dari stereo¬type Amerika Serikat, negara yang oleh banyak pihak disebut dikuasai oleh lobi Yahudi. Secara langsung maupun tidak langsung, Amerika Serikat adalah pelindung Israel. Berbagai perjanjian perdamaian, selalu dilanggar oleh Israel dengan dukungan Amerika Serikat.

Memahami Hamas
Berlandaskan sejarah itu, kita bisa memahami mengapa Palestina, khususnya Hamas, bersikeras menolak perdamaian dengan Israel. Sebab dengan melakukan perdamaian, bukan saja mengakui negara (palsu) Israel, melainkan pada prakteknya semakin menguntungkan Israel. Oleh karena itu populer sebuah slogan di kalangan Hamas “Dengan perdamaian kita tak mendapat apa-apa tetapi dengan perang kita mendapat Gaza.” Dalam imajinasi saya, Hamas terinspirasi slogan Indonesia dalam mengusuir penjajahan: “Kami Cita Damai, tapi Lebih Cinta Kemerdekaan.”

Jika pun diadakan perdamaian maka tuntutan Hamas adalah dikembalikan seluruh tanah Palestina dari jajahan Israel. Bukan seperti sekarang, Palestina hanya mendapat secuil dari tanahnya sendiri: Tepi Barat dan Jalur Gaza, sementara Israel masih ongkang-ongkang dengan enaknya di sebagian besar tanah rampasan itu. Dalam konsep Hamas, hanya ada satu negara di tanah itu: Palestina dengan penduduk asli Palestina, dan mengakomodasi penduduk Yahudi sebagai warga negara.

Israel tentu saja tetap menginginkan seluruh tanah jajahannya (kembali) dalam genggamannya. Oleh karena itu di samping melanggar berbagai resolusi PBB, Israel juga kerap kali melakukan serangan guna mendapatkan kembali Tepi Barat dan Jalur Gaza. Bukan saja melalui militer, melainkan juga melalui pembangunan pemukiman Yahudi dan pembelian tanah Palestina.

Sementara itu Al Fatah, langsung atau tidak langsung, setuju dengan konsepsi seperti sekarang ini, di mana sebagian tanah Palestina dikembalikan sedangkan sebagian lagi menjadi hak Israel. Konsepsi dua negara inilah yang sebagian besar diinginkan oleh negara-negara lain, termasuk negara-negara Arab dalam hubungan Palestina Israel. Mungkin hanya Iran, Syuriah, Libya (dan Indonesia?) yang menginginkan Israel lenyap dari peta dunia.

Obamaforia
Penarikan militer Israel ke perbatasan, tentu saja disambut Hamas sebagai kemenangannya. Mungkin, Israel dianggap melarikan diri. Memang dalam perspektif perang, Israel gagal mancapai tujuan perangnnya yaitu melumpuhkan kekuatan Hamas. Alih-alih melumpuhkan Hamas, Israel justru melakukan pembantaian warga sipil, yang kemudian menuai reaksi negatip dunia. Hampir seluruh dunia mengutuknya, dan menganggap Israel sebagai penjahat perang.

Tapi, ada yang mengaitkan penarikan pasukan Israel dari Gaza sehari sebelum pelantikan Obama, karena ada kaitannya dengan Obama. Yusuf Kalla bahkan menyebut kewibawaan Obama sebagai faktornya. Benarkah?
Beberapa hari sebelum genjatan sepihak, menlu Israel dan AS menandatangani perjanjian, yang berisi kerjasama kedua negara dalam “melucuti” kekuatan senjata Hamas, di antaranya pencegahan berlangsungnya pasokan senjata pada Hamas. Jadi, memang faktor AS tetap berjalan dalam genjatan senjata itu. Tapi apakah faktor Obama berperan?

Memang, dalam berbagai penyataan saat kampanye, Obama menjanjikan perubahan, di antaranya dalam politik luar negeri yang lebih mengedepankan dialog, khususnya dengan dunia Islam. Termasuk penarikan pasukan AS dari Irak dan penutupan penjara Guantanamo. Maka dunia berharap pada Obama. Bukan saja karena janji perubahaan itu, melainkan Obama kali ini adalah pengecualian (calon) presiden AS. Dia berasal dari ras kulit hitam, sebuah ras yang dalam beberapa puluh tahun sebelumnya menjadi warga kelas sekian di AS. Maka Obama menjadi harapan perubahan itu, apalagi presiden yang akan digantikannya, Geroge W. Bush dikenal dengan pendekatan perang. Maka eforia terpilihnya Obama terjadi hampir di seluruh dunia. Obamaforia begitu kira-kira.

Tapi, tiga pekan penyerbuan Israel ke Gaza berjalan, Obama diam seribu bahasa. Waktu itu alasan yang berkembang karena Obama baru presiden terpilih dan belum presiden resmi AS. Tapi saat pidato pelantikannya yang dihadiri 2 jutaan manusia dan ditonton jutaan lainnya di dunia, Obama sama sekali tidak menyebut Gaza dan berempati pada ribuan korban agresi Israel. Tentu membuat pesimis akan janji perubahan yang diusungnya, terutama dalam penyelesaian masalah Palestina.

Tapi, memang untuk apa berharap pada Obama. Dia bukan presiden Kenya, tempat leluhurnya. Apalagi presiden Indonesia, negera berpenduduk Muslim terbesar dunia, tempat dia pernah 4 tahun bersekolah dasar. Obama adalah presiden AS, negara yang memposisikan dirinya sebagai negara adidaya tunggal dan negara yang sangat dipenggaruhi lobi Yahudi. Jadi, mungkin setali tiga uang. Sama saja. Jika beda, hanya gaya yang berubah!

Sebenarnya, harapan adalah pada persatuan negara-negara Islam atau Arab. Tapi, karena mayoritas mereka adalah cecunguk AS, maka harapan itu juga menjadi sia-sia. Lihatlah Mesir yang sangat takut membuka perbatasan untuk masuknya bantuan kemanusiaan. Lihat juga Saudi Arabia dan negara Arab lainnya yang, jangankan menekan Israel dan AS, untuk memberikan bantuan dana pasca-kehancuran Gaza saja bingung dan takutnya bukan main!

Di tengah pesimitis itu, kemudian kita “dihibur” oleh perang mulut antara PM Turki Recep Tayyib Erdogan dan Presiden Israel Shimon Peres dalam KTT ekonomi di Davos Swiss, yang berakhir dengan walk out-nya Erdogan. Turki, yang dikenal dekat dengan Barat dan Israel, kini kelihatannya mulai muak pada Isarel.

Memang, kita butuh orang semacam Khadafi, Erdogan, dan Ahmadinejad, atau Hugo Chavez dan Evo Morales. Nah, bagaimana SBY dan para calon presiden Indonesia, lebih beranikah? [*]

Sidojangkung, 1 Pebruari 2009.

 Dimuat majalah MUSLIM edisi Pebruari 2009

Berharap Pilgub Jatim Cukup Satu Putaran

Hari ini, Rabu 23 Juli 2008, rakyat Jawa Timur akan menorehkan sejarah baru. Untuk kali pertama mereka akan memilih pemimpinnya secara langsung dalam perhelatan demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2008. Sebanyak 29.061.718 pemilih diharapkan akan mendatangi 62.756 TPS yang tersebar di seluruh pelosok Jatim. Mereka akan memilih satu dari lima pasang calon untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jatim.
Sesuai UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 107 huruf 1 dan 2, untuk memenangkan sebuah pemilihan kepala daerah, pasangan calon harus memperoleh 30 persen lebih suara sah. Jika tidak maka harus dilakukan pilkada putaran kedua yang diikuti dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. UU No. 12 tahun 2008 ini merupakan revisi dari UU No. 32 tahun 2004, yang menetapkan calon pemenang minimal mengantongi suara 25 persen.
Kasus pilkada yang berlangsung dua putaran terjadi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur. Hasil rekapitulasi penghitungan suara pada pilgub yang berlangsung 26 Mei 2008, pasangan Awang Faroek Ishak – Farid Wadjdy memperoleh suara terbanyak, yaitu 28,90 persen, disusul pasangan Achmad Amins – Hadi Mulyadi 26,90 persen. Sementara, pasangan Jusuf SK – Luther Kombong memperoleh suara 25,16 persen serta pasangan Nursyirwan Ismail – Heru Bambang memperoleh suara 19,04 persen. KPU Provinsi Kaltim pun akhirnya menetapkan pilgub provinsi tersebut berlangsung dua putaran.

Tentu, kita berharap bahwa pilgub Jatim kali ini tidak berlangsung dua putaran. Ada dua alasan penting yang perlu dikemukakan. Pertama, berlangsungnya pemilihan dalam dua putaran akan meningkatkan kejenuhan masyarakat dalam memberikan hak suaranya.

Pengalaman Pilpres 2004 menunjukan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Jatim mengalami penurunan sebesar 1,4 persen pada putaran kedua dibandingkan dengan putaran pertama. Pada putaran pertama tingkat partsisipasi mencapai 78,34 persen sementara pada putaran kedua turun menjadi 76,98 persen.

Terjadinya penurunan tingkat partisipasi pemilih pada putaran kedua tentu akan menimbulkan bayang-bayang kekuatiran peningkatan angka golput. Sementara banyak pihak yang kuatir akan kecenderungan tingginya angka golput pada berbagai pilkada sebelumnya, sekalipun hanya berlangsung satu putaran. Karena golput seringkali masih dianggap tabu dan mengurangi legitimasi kemenangan.

Kedua, berlangsungnya dua putaran pemilihan tentu akan menimbulkan pemborosan anggaran negara. Pada putaran pertama saja KPU Provinsi Jatim telah menggunakan dana lebih dari Rp. 550 miliar. Angka itu belum termasuk biaya yang harus dikeluarkan oleh kelima pasang calon untuk kegiatan kampanye dan operasional kegiatan lainnya, yang diperkirakan menyedot dana yang jauh lebih besar, sampai trilyunan rupiah. Maka, bisa dibayangkan, berapa tambahan anggaran yang harus dikeluarkan untuk berlangsungnya pemilihan putaran kedua!

Jika sampai terjadi, maka hal itu akan menjadi sebuah ironi bagi masyarakat Jatim. Di tengah-tengah himpitan beban ekonomi, masyarakat harus melihat miliaran rupiah “dibuang” sia-sia, demi sebuah demokrasi yang, meminjam Bachtiar Effendy, sangat prosedural. Sementara kita dituntut untuk membangun demokrasi substansial, yaitu demokrasi yang memberi efek pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peluang Dua Putaran

Boleh saja kita berharap bahwa pilgub Jatim kali ini berlangsung satu putaran. Namun melihat peta kelima pasang calon dan preferensi pemilihnya, muncul sebuah keraguan, benarkan pemilihan kali ini hanya berlangsung satu putaran?

Pertama, setidaknya ada empat calon yang memiliki hubungan sangat erat dengan NU, yaitu tiga orang karena secara personal (pernah) memegang jabatan struktural di NU. Mereka adalah Khofifah Indar Parawangsa (mantan Ketua Muslimat NU), Ali Machsan Moesa (mantan Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim), dan Saefullah Yusuf (Ketua Umum GP Anshar). Sementara satu calon lagi, yaitu Achmady, diusung oleh PKB, sebuah partai politik yang dilahirkan dari “rahim” NU.

Kenyataan ini, mau tidak mau, akan membuat tersebarnya suara pemilih yang berbasis massa NU, sebagai mayoritas pemilih di Jatim. Setidaknya itu bisa kita lihat dari adanya polarisasi dukungan dari para kyai atau pesantren berpengaruh pada keempat calon gubernur atau wakil gubernur tersebut.

Tanpa mengesampingkan adanya keharusan bersikap netral dari jajaran struktur NU, kita pun akan melihat bahwa warga nahdliyin yang memiliki ikatan emosional dengan calon tertentu bisa dipastikan akan memberikan dukungannya. Khofifah, tentu akan lebih banyak didukung kaum perempuan NU yaitu dari Muslimat dan Fatayat. Ali Machsan akan mendapat dukungan yang lebih dari kalangan yang pernah memiliki hubungan struktural denganya, baik di PWNU, PCNU, maupun pengurus ranting. Saefullah akan di-back up oleh kaum muda NU dengan pilar utama GP Anshar. Sementara Achmady akan didukung oleh Gus Dur dan pengikut setianya.

Pertanyaannya, dengan asumsi bahwa telah terjadi polarisasi dukungan warga NU pada keempat calon di atas, apakah akan menjadi jalan lempang bagi pasangaan yang tidak memiliki hubungan emosional dengan NU, yaitu Sutjipto dan Ridwan Hisyam, untuk memenangi pemilihan, dan sekaligus membuat pilgub cukup satu putaran?

Pertanyaan itu bisa dijawab oleh kenyataan kedua, bahwa kalangan non NU dari kalangan nasionalis pun tidak luput dari kemungkinan polarisasi dukungan. Sutjipto, kemungkinan untuk tidak mendapat dukungan penuh dari pengurus dan warga PDIP tetap terbuka lebar. Pasalnya, Soekarwo adalah pesaingnya yang memenangi pemilihan awal di internal PDIP, meskipun akhirnya dikandaskan oleh keputusan DPP PDIP. Bisa saja para pendukung Soekarwo masih ada di PDIP dan secara diam-diam akan memberikan dukungan kepadanya.

Sementara itu, dukungan warga Partai Golkar pada calon gubernur Soenarjo dijamin juga tidak akan utuh. Sebab, Ridwan Hisyam sebagai aktivis Partai Golkar dari “faksi” Akbar Tandjung justru berpasangan dengan Sutjipto. Jadi suara pemilih Partai Golkar pun akan terpolarsisasi. Setali tiga uang adalah kemungkinan terjadinya polarisasi dukungan keluarga besar TNI, yang diperkirakan sebesar 2,9 juta orang, karena ada dua mantan Kadam V/Brawijaya yang ikut mencalonkan diri menjadi wakil gubenur, yaitu Mudjiono dan Soehartono.

Muhammadiyah Solusi Penentu?

Dengan gambaran-gambaran seperti itu, maka akan sangat sulit bagi salah satu pasangan untuk memperoleh suara di atas 30 persen. Ini pula yang diperlihatkan oleh beberapa polling terakhir. Hasil polling Achmady Institute yang dipublikasikan pada 21 Juli, misalnya, menempatkan Soenarjo-Ali Machsan Moesa sebagai pasangan yang terpopuler dengan 17,4 persen, disusul Soekarwo-Saefullah yusuf dengan 13,6 persen dan Achmady-Soehartono dengan 11 persen.

Dengan menilik peta seperti di uraikan di atas, maka harapan pilgub Jatim berlangsung satu putaran hanya ada pada kelompok masyarakat yang tidak memiliki ikatan emosional secara langsung dengan kelima pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Misalnya kalangan profesional, intelektual, atau buruh. Namun karena besar kemungkinan mereka memilih golput, maka harapan tinggal pada warga Muhammadiyah.


Ya, mengapa Muhammadiyah? Seperti kita ketahui, dari lima pasang calon yang ada, tidak ada satu pun tokoh yang terindikasi memiliki hubungan emosional, apalagi struktural, dengan Muhammadiyah. Sementara itu Muhammadiyah sendiri memutuskan untuk tetap berpartisipasi secara cerdas dalam pilgub dengan memilih bersikap netral.

Dengan perkiraan anggota sebesar 5 juta orang, maka bulatnya suara warga Muhammmadiyah akan menjadi faktor penting untuk kemenangan salah satu pasang calon dan sekaligus membuat pilgub hanya berlangsung satu putaran. Semoga! (*)
Mohammad Nurfatoni
Artikel ini, dengan beberpa editing, telah dimuat Jawa Pos rubruk Ruang Publik Metropolis, Rabu, 23 Juli 2008. Selengkapnya bisa diklik di:

Membaca Peluang Golput Pilgub Jatim

Meskipun tenggelam oleh hirup pikuk pesta kemenangan yang diraih oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur dalam beberapa pilkada terakhir, ternyata angka golput (golongan putih, sebutan bagi mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya) cukup mencengangkan.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menemukan angka golput sebesar 45,25 persen pada pemilihan gubernur (pilgub) Jateng (Jawa Pos, 24/6/08). Artinya dari sekitar 25,86 juta penduduk Jateng yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), sebanyak 11.701.650 orang tidak menggunakan hak suaranya.

 

Jika angka golput itu kita bandingkan dengan prosentase kemenangan pasangan Bibit-Rustriningsih versi quick count LSI yang mencapai 44,42 persen dari total 54,75 persen suara sah pemilih, yang berarti setara dengan 6.289.139 orang, maka golput adalah “pemenang” pilgub Jateng.

 

Selain pilgub Jateng, tingginya angka golput juga kita dapatkan pada pilgub Sumut (40 persen) dan pilgub Jabar (32,6 persen). Pertanyaannya adalah, apakah pilgub Jatim yang akan diselenggarakan pada 23 Juli 2008 juga akan mengalami hal yang sama, yakni besarnya angka golput?

 

Apatisme Politik

Meskipun ada beberapa alasan teknis atas tidak digunakannya hak suara bagi mereka yang memilih golput, kecenderungan tingginya angka golput pada banyak pilkada menunjukkan adanya hal-hal substantif-politis. Salah satu hal yang bisa kita baca dari fenomena golput adalah munculnya apatisme politik masyarakat.

 

Setidaknya ada dua faktor yang bisa kita baca sebagai hal yang melatarbelakanginya. Pertama, masyarakat sudah mulai jenuh dengan berbagai pesta demokrasi yang silih berganti harus diikuti. Bagi masyarakat desa, pesta demokrasi sudah dimulai sejak pemilihan kepala desa. Kemudian disambung dengan pemilihan kepada daerah tingkat kabupaten dan provinsi. Sementara pemilihan umum dan pemilihan presiden adalah agenda demokrasi lima-tahunan yang juga ‘antri’ menunggu mereka.

 

Bahkan tak cukup itu saja, bagi sebagian daerah, pesta demokrasi sudah dimulai dari pemilihan Ketua RT dan Ketua RW secara langsung. Maka setidaknya dalam siklus lima tahunan, masyarakat dihadapkan pada 7 pesta demokrasi.

 

Kedua, ternyata gegap gempita politik yang tercermin dari banyaknya pesta demokrasi itu tidak serta merta berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mungkin masyarakat akan tetap bersemangat untuk menggunakan hak pilihnya jika partisipasi politiknya itu memiliki imbas terhadap kehidupan mereka. Masalahnya, beberapa pengalaman menunjukkan, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislatif, pilpres, pilkada, atau pilkades itu lebih termaknai sebagai jalan lempang bagi wakil rakyat atau pemimpin untuk meraih kesuksesan pribadinya. Masyarakat seringkali hanya dibutuhkan saat penggalangan suara tetapi dilupakan, bahkan dikhianati, ketika kursi empuk sudah berhasil diduduki. Janji-janji manis saat kampanye menguap begitu saja.

 

Tentu tidak boleh dilupakan bahwa ‘keberanian’ masyarakat untuk menjadi golput tidak lepas dari kebebasan politik yang berhasil dikembangkan oleh ‘Orde Reformasi’. Dalam suasana tanpa tekanan politik maupun militer seperti yang pernah terjadi pada pemilu jaman Orde Baru, masyarakat kini benar-benar sadar bahwa memilih adalah hak dan bukan kewajiban. Maka mereka menjadi sangat independen untuk (tidak) menggunakan hak politiknya itu.

 

Peluang Golput Pilgub Jatim

Jika apatisme politik seperti diuraikan di atas adalah gejala umum masyarakat Indonesia, maka peta golput pada pilgub Jatim tidak akan jauh berbeda dengan pilgub Jateng, Jabar, atau Sumut. Artinya prosentase angka golput pada pilgub Jatim masih akan berkisar antara 30-45 persen.

 

Tapi, rasanya tidak fair jika kita membaca peluang golput hanya berdasarkan kecenderungan umum, tanpa melihat kemungkinan-kemungkinan spesifik yang akan terjadi pada pilgub Jatim.

 

Pada pilpres 2004, tingkat partisipasi pemilih di Jatim pada putaran pertama mencapai 78,34 persen dan 76,98 persen pada putaran kedua (Kompas, 10/5/08). Data tersebut memberi gambaran bahwa tingkat partisipasi pemilih Jatim cukup tinggi. Sebab, dalam pilpres presiden, memang memunculkan antusiasme yang cukup tinggi, mengingat inilah untuk kali pertama diadakan pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Tetapi ketika dilangsungkan putaran kedua, terjadi penurunan tingkat partisipasi sebesar 1,4 persen. Penurunan ini menjadi indikator adanya golput susulan dengan asumsi telah terjadi kejenuhan pemilih akibat diulangnya pelaksanaan pilpres.

 

Dalam kurun waktu 4 tahun pasca-pilpres, kemungkinan terjadinya penurunan partisipasi pemilih dalam pilgub Jatim akan semakin besar. Hal ini bukan saja disebabkan karena telah memudarnya antusiasme untuk memilih pemimpin secara langsung, melainkan juga disebakan oleh pengalaman empirik masyarakat akan hasil pilpres 2004 atau pilkada yang telah dimulai tahun 2005.

 

Banyak yang kecewa dengan kinerja SBY-JK, pemenang pilpres 2004. Banyak janji yang tidak ditepati, juga kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, seperti menaikkan harga BBM sampai dua kali. Sementara dari berbagai pilkada yang dialami atau dicermati oleh masyarakat, hasilnya setali tiga uang. Hal-hal inilah yang berpotensi mendorong semangat golput pada pilgub Jatim.

 

Namun begitu, masih ada peluang untuk ‘membujuk’ masyarakat Jatim agar tetap bersemangat mengikuti pilgub. Peluang itu bisa dilihat dari dua indikator. Pertama, apakah lima pasang kandidat yang telah disahkan KPUD Jatim akan menjadi sosok pemimpin alternatif yang memungkinkan terpenuhinnya keinginan perubahan dan harapan baru?

Jika kita lihat sosok dan latar belakang para kandidat itu, bisa dikatakan jika mayoritas mereka adalah muka-muka lama dari birokrat, politisi, dan militer. Khofifah Indar Parawangsa adalah mantan Menteri Pemberdayaaan Perempuan, dan pasangannya, Mudjiono,  adalah mantan Kasdam V/Brawijaya. Sutjipto berpasangan dengan Ridwan Hisyam, keduanya adalah mantan anggota DPR RI. Soenarjo adalah mantan Wagub Jatim, dan pasangannya, Ali Machsan Moesa, adalah mantan Ketua PWNU Jatim. Achmady adalah mantan bupati Mojokerto, dan pasangannya Suhartono adalah mantan Kasdam V/Brawijaya. Soekarwo adalah mantan Sekdaprov Jatim, berpasangan dengan Saefullah Yusuf, mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal.

Melihat berbagai kedudukan yang pernah diemban, maka sebenarnya mereka sudah pernah mempunyai kesempatan memimpin. Pertanyaannya, apakah mereka sudah menggunakan kewenangan ketika memimpin itu untuk kepentingan masyarakat luas? Jika jawabannya ya, maka akan manjadi daya tarik tersendiri oleh masyarakat untuk bergerak memilih satu pasang di antara mereka. Namun jika tidak, maka jangan salahkan jika masyarakat memilih sikap apatis, dengan satu kerangka berpikir, “Ah, apa bedanya mereka dulu dengan nanti?”

Kedua, jika pengalaman masa lalu kita abaikan, maka indikator penting lainnya adalah bagaimana visi, misi, dan program kelima kandidat itu benar-benar menarik minat masyarakat. Menarik di sini bukan saja dalam pengertian sejauhmana berkaitan dengan hajat hidup masyarakat banyak, melainkan sesuatu yang benar-benar tulus dan realistis.

Percayakah masyarakat, misalnya, dengan bujukan janji pendidikan gratis, atau janji penyediaan lapangan kerja bagi pengangguran? Menarikkah isu gender bagi masyarakat yang sedang terhimpit kesulitan ekonomi?  Atau masih percayakah masyarakat dengan janji pemberantasan korupsi di tengah banyaknya kasus korupsi yang menimpa pejabat?

Nah, jika visi, misi, dan program yang disampaikan kelima kandidat gubenur dan wakil gubernur Jatim hanya berisi retorika politik, slogan kosong, atau janji-janji manis belaka, maka kemungkinan besar masyarakat tidak tertarik untuk menentukan pilihan. Maka golput bisa jadi adalah pilihan cerdas!

 

Mohammad Nurfatoni

Artikel ini dengan beberapa editing oleh redaksi menjadi “Membujuk Pemilih agar Tidak Golput dalam Pilgub” dan telah dimuat di harian Jawa Pos Metropolis, 26 Juni 2008.

Selengkapnya bisa diklik di http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=8078

 

Pencitraan Elit dan Kesulitan Kaum Alit

Kenaikan harga BBM telah dipatok pemerintah. Dampak dari kenaikan itu segera dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Transportasi misalnya adalah salah satu sektor yang segera mengikutinya. Tak terelakan, kenaikan ini akan menimbulkan efek domino.

 

Kenaikan harga bukan saja akan menimpa pada barang atau jasa yang berhubungan langsung dengan penggunaan BBM, melainkan pada barang dan jasa lainnya. Hal itu terjadi karena kenaikan harga-harga sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis. 

 

Meskipun pemerintah beralasan bahwa kenaikan harga BBM lebih menitikberatkan pada kepentingan masyarakat kecil, diakui atau tidak, dampak terberatnya tetap akan menimpa lapisan ini. Program BLT memang telah dicanangkan, akan tetapi program itu tak akan banyak membantu. Uang Rp 100 ribu sebulan cukup untuk apa? Maka ibarat permen, BLT memang manis tetapi hanya menimbulkan kesenangan sesaat dan sama sekali tidak mengenyangkan!

 

Ironi Elit Politik

Ironisnya, di tengah-tengah berbagai keprihatian yang dialami masyarakat kecil atas dampak kenaikan harga BBM itu, kita melihat wajah para elit politik berhamburan muncul di berbagai media, baik elektronik, cetak, maupun luar ruang. (lebih…)

Pilkada dan Politik Kekuasaan

Sukses besar telah diraih oleh koalisi PAN dan PKS dalam Pilkada Jabar 2008 yang memenangkan pasangan Achmad Heryawan-Dede Yusuf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Selain sukses dalam koalisi bersama PKS dalam Pikada Jabar, PAN sebelumnya juga sukses saat PDK, PDIP dan PDS dalam menempatkan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’man menjadi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. PAN sendiri dalam pilkada 2005-2008, telah sukses menempatkan 74 jagonnya dalam posisi gubernur dan bupati/walikota, baik dengan koalisi maupun tanpa koalisi. Dari 74 angka kemenangan itu, 18 diantaranya diraih bersama koalisi Partai Golkar.

Apa yang menarik dari data di atas? Tergantung dari mana kita memandangnya. Bisa saja data itu dibaca sebagai keberhasilan sebuah partai politik dalam memenangkan sebuah pemilihan kepala daerah. Atau bisa juga dibaca sebagai kecerdikan dan kelincahan partai politik tertentu dalam menggalang koalisi. Berbagai partai politik dengan spektrum ideologis yang luas, ternyata bisa dijadikan mitra koalisi dalam memenangkan sebuah pilkada. (lebih…)

Apa Salah Film Fitna? *)

Sebelumnya saya mohon maaf karena dengan menulis tema ini saya ikut membantu menjadikan “film” Fitna dan pembuatnya, Geert Wilders, semakin terkenal. Setidaknya saya menjadi orang yang kesekian kalinya yang menulis judul dan nama pembuatnya itu, sekaligus membuat Anda yang membaca tulisan ini menjadi pengejanya yang kesekian kalinya juga.   (lebih…)