Demokrasi Memilihkan, Belum Mensejahterakan

Saya mencoba menulis tentang (praktek) demokrasi, tanpa teori muluk tapi hanya dari kejujuran hati, atau keluguan, yang terdalam.

1. Demokrasi memang telah berhasil memenangkan seorang kandidat; tapi saya tak yakin demokrasi telah memilihkan kita pemimpin terbaik.

2. Karena demokrasi lebih mewadai popularitas dan elektabiltas; siapa yang populer dan digemari maka ia akan dikenal dan pada akhirnya ia yang dipilih.

3. Tak terlalu penting siapa dia, rekam jejaknya, dan bagaimana visinya ketika maju bertanding dalam kompetisi sebuah jabatan.

4. Kalaupun toh ada pemaparan visi dan program, saya rasa itu hanya bagian dari bungkus belaka. Karena sifatnya lebih teaterikal dan citra.

5. Demokrasi seringkali hanyalah cara instan mengisi kepemimpinan yang kosong. Dia tak dengan serius menempa pemimpin secara alamiah.
(lebih…)

Iklan

Akhirnya Pilgub Jatim Dua Putaran

Pesta demokrasi rakyat Jawa Timur baru saja usai. Rasa syukur patut dipanjatkan karena pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini berlangsung dengan lancar, aman, dan damai. Melalui beberapa quick count (perhitungan cepat) kita segera mengetahui bahwa tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 30 persen.

Prediksi Kompas-SCTV misalnya, menunjukkan bahwa pasangan Soekarwo-Saefullah Yusuf (Karsa) memperoleh suara 25,50 persen, disusul Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) 25,32 persen, Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR) 22,20 persen, Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam) 19,41 persen, dan Achmady-Suhartono (Achsan) 7, 57 persen.

Dari pengalaman yang ada, hasil quick count atau prediksi yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei tidak jauh berbeda dengan hasil akhir perhitungan manual yang dilakukan oleh KPUD. Sebab, rata-rata margin error-nya di bawah 2 persen. Itu artinya, bahwa hasil quick count pilgub Jatim pun bisa dipercaya keakuratannya.

Karena tidak ada suara yang mencapai angka 30 persen, maka sesuai dengan UU No 12. tahun 2008, akan dilangsungkan pemilihan putaran kedua, dengan menyandingkan dua pasangan yang memperoleh suara tertinggi, yaitu Karsa (25,50 persen) dan Kaji (25,32 persen).

Siap Kalah Siap Menang
Karena hanya dua pasangan calon pasang yang berhak memasuki putaran kedua, maka secara otomatis tiga pasangan lainnya adalah pihak yang kalah. Sesuai dengan ikrar bersama yang dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan, maka kemenangan dan kekalahan itu hendaknya bisa diterima dengan lapang dada.

Sudah saatnya para pemimpin memberi teladan dalam menghadapi kompetisi dengan segala risikonya, termasuk risiko kekalahan yang mungkin saja menyakitkan. Tetapi toh sudah disadari sejak awal, bahwa tidak semua pasangan calon akan menjadi pemenang.

Jika masih tersisa sejumlah tindakan yang diduga sebagai pelanggaran, maka sebaiknya ditempuh jalur hukum.

Kita tidak ingin rakyat diseret-seret untuk melakukan konflik horisontal, demi mendukung ambisi pasangan calon yang ngotot memperoleh kekuasaan secara tidak fair.

Konflik berlarut-larut yang menyertai pemilihan kepala daerah Malukut Utara, yang melibatkan rakyat untuk melakukan tindakan kekerasan, adalah pengalaman pahit yang seharusnya tidak boleh terjadi lagi. Mereka yang sudah menderita akibat situasi ekonomi yang membelit, jangan lagi diperparah oleh konflik kepentingan kekuasaan. Kasihan rakyat!

Jabatan gubernur dan wakil gubernur memang strategis. Tapi jabatan tersebut bukan satu-satunya jalan dalam kesertaan membangun kesejahteraan rakyat Jatim. Tanpa jabatan itu, masih banyak cara untuk bisa merealisasikan janji-janji saat kampanye. Tentu saja, jika semua janji itu disampaikan dengan tulus, dan bukan sekedar rayuan gombal.

Bukankah banyak tokoh yang berhasil berkiprah membangun Jatim tanpa jabatan formal kepemimpinan? Apalagi jika kita lihat bahwa semua tokoh yang menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jatim adalah para tokoh masyarakat atau mantan pejabat.

Mereka telah lama berkiprah dalam membangun Jatim, bahkan Indonesia secara umum, karena beberapa di antara mereka adalah mantan menteri dan anggota DPR. Jadi, sekalipun kekalahan yang didapat dari pemilihan kali ini, tidak ada alasan bagi mereka untuk secara membabi buta mempersoalkan kemenangan pasangan lain.

Sekalipun ada sebagian pendukung yang belum bisa menerima kekalahan itu, maka jiwa besar para pemimpin tersebut sangat dibutuhkan untuk meredam kekecewaan pendukung.

Risiko Dua Putaran
Kepentingan rakyat adalah capaian yang hendak dituju dari sistem demokrasi yang sedang dikembangkan bangsa Indonesia.

Tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat, demokrasi adalah omong kosong karena hanya berputar pada prosedur-prosedur formal. Inilah yang disebut sebagai demokrasi prosedural; demokrasi yang sekedar mengikuti aturan formal-administratif, tanpa memiliki efek positif pada rakyat.

Lebih dari sekedar prosedur, demokrasi mestinya memberi efek langsung pada rakyat, khususnya pada perbaikan kehidupannya. Demokrasi yang bertumpu pada kepentingan kemakmuran rakyat. Inilah yang disebut demokrasi substansial (Bachtiar Effendi, 2008).

Akan tetapi dalam sepuluh tahun reformasi, demokrasi yang sedang berjalan jauh dari substansinya. Maka oleh keharusan prosedur-administratif itu pulalah dua putaran pilgub Jatim akan berlangsung. Sementara secara substansial, banyak rakyat yang dikorbankan oleh prosedur itu. Tetapi itulah risiko dari demokrasi prosedural yang sedang dipilih para pelaku politik.

Nah, dengan pemilihan dua putaran, setidaknya ada tiga risiko yang akan diterima oleh rakyat. Pertama, akan terjadi pemborosan anggaran negara. Pada putaran pertama saja, lebih dari Rp 550 miliar telah dihabiskan KPU Provinsi Jatim. Angka sebesar itu belum termasuk dana triliunan rupiah yang dikeluarkan para calon untuk sosialisasi, kampanye, dan operasional masing-masing pasangan calon.

Dengan dua putaran, bisa dipastikan jika semakin banyak uang yang dikeluarkan; sementara rakyat masih hidup dalam kesulitan ekonomi. Alangkah bermanfaatnya jika dana yang “dihambur-hamburkan” untuk sekedar membangun citra dalam merebut hati pemilih itu dialokasikan untuk hal-hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan rakyat!

Kedua, energi rakyat tentu akan semakin terkuras. Jarak waktu “perseteruan” antarcalon dan pendukungnya menjadi semakin panjang.

Perusahaan dan buruh akan dirugikan dengan menambah hari atau jam libur, yang secara otomatis mengurangi pendapatan mereka. Energi ini semakin terkuras jika ada perselisihan hukum, seperti yang terjadi pada pilkada Kalimantan Timur.

Ketiga, kejenuhan rakyat terhadap banyaknya “keharusan” untuk memilih pada berbagai pemilihan akan semakin besar. Pada putaran pertama saja diperkirakan lebih dari 38 persen pemilih golput. Angka ini akan semakin besar jika masuk pada putaran kedua.

Sebagai perbandingan, pada putaran kedua pilpres 2004 tingkat partisipasi pemilih di Jatim mengalami penurunan sebesar 1,4 persen dibandingkan dengan putaran pertama. Pada putaran pertama tingkat partsisipasi mencapai 78,34 persen sementara pada putaran kedua turun menjadi 76,98 persen.

Tetapi kita tetap yakin bahwa rakyat Jatim adalah warga yang baik. Meskipun demokrasi prosedural mengharuskan mereka memilih pemimpinnya berkali-kali, mayoritas mereka tidak akan keberatan. Asal, para pemimpin yang terpilih benar-benar tulus melaksanakan janji-janji yang pernah diterbarkannya. Sebab, jika tidak, rakyat akan “menghukum” mereka pada pemilu, pilpres, atau pilkada selanjutnya! (*)

Mohammad Nurfatoni
Aktivis FOSI (Forum Studi Islam) Surabaya

Artikel ini, dengan judul “Pilgub Putaran Kedua”, telah dimuat harian Surya, 25 Juli 2008.

Selengkapnya bisa di-klik di:

http://www.surya.co.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=51109&Itemid=40

Berharap Pilgub Jatim Cukup Satu Putaran

Hari ini, Rabu 23 Juli 2008, rakyat Jawa Timur akan menorehkan sejarah baru. Untuk kali pertama mereka akan memilih pemimpinnya secara langsung dalam perhelatan demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2008. Sebanyak 29.061.718 pemilih diharapkan akan mendatangi 62.756 TPS yang tersebar di seluruh pelosok Jatim. Mereka akan memilih satu dari lima pasang calon untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jatim.
Sesuai UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 107 huruf 1 dan 2, untuk memenangkan sebuah pemilihan kepala daerah, pasangan calon harus memperoleh 30 persen lebih suara sah. Jika tidak maka harus dilakukan pilkada putaran kedua yang diikuti dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. UU No. 12 tahun 2008 ini merupakan revisi dari UU No. 32 tahun 2004, yang menetapkan calon pemenang minimal mengantongi suara 25 persen.
Kasus pilkada yang berlangsung dua putaran terjadi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur. Hasil rekapitulasi penghitungan suara pada pilgub yang berlangsung 26 Mei 2008, pasangan Awang Faroek Ishak – Farid Wadjdy memperoleh suara terbanyak, yaitu 28,90 persen, disusul pasangan Achmad Amins – Hadi Mulyadi 26,90 persen. Sementara, pasangan Jusuf SK – Luther Kombong memperoleh suara 25,16 persen serta pasangan Nursyirwan Ismail – Heru Bambang memperoleh suara 19,04 persen. KPU Provinsi Kaltim pun akhirnya menetapkan pilgub provinsi tersebut berlangsung dua putaran.

Tentu, kita berharap bahwa pilgub Jatim kali ini tidak berlangsung dua putaran. Ada dua alasan penting yang perlu dikemukakan. Pertama, berlangsungnya pemilihan dalam dua putaran akan meningkatkan kejenuhan masyarakat dalam memberikan hak suaranya.

Pengalaman Pilpres 2004 menunjukan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Jatim mengalami penurunan sebesar 1,4 persen pada putaran kedua dibandingkan dengan putaran pertama. Pada putaran pertama tingkat partsisipasi mencapai 78,34 persen sementara pada putaran kedua turun menjadi 76,98 persen.

Terjadinya penurunan tingkat partisipasi pemilih pada putaran kedua tentu akan menimbulkan bayang-bayang kekuatiran peningkatan angka golput. Sementara banyak pihak yang kuatir akan kecenderungan tingginya angka golput pada berbagai pilkada sebelumnya, sekalipun hanya berlangsung satu putaran. Karena golput seringkali masih dianggap tabu dan mengurangi legitimasi kemenangan.

Kedua, berlangsungnya dua putaran pemilihan tentu akan menimbulkan pemborosan anggaran negara. Pada putaran pertama saja KPU Provinsi Jatim telah menggunakan dana lebih dari Rp. 550 miliar. Angka itu belum termasuk biaya yang harus dikeluarkan oleh kelima pasang calon untuk kegiatan kampanye dan operasional kegiatan lainnya, yang diperkirakan menyedot dana yang jauh lebih besar, sampai trilyunan rupiah. Maka, bisa dibayangkan, berapa tambahan anggaran yang harus dikeluarkan untuk berlangsungnya pemilihan putaran kedua!

Jika sampai terjadi, maka hal itu akan menjadi sebuah ironi bagi masyarakat Jatim. Di tengah-tengah himpitan beban ekonomi, masyarakat harus melihat miliaran rupiah “dibuang” sia-sia, demi sebuah demokrasi yang, meminjam Bachtiar Effendy, sangat prosedural. Sementara kita dituntut untuk membangun demokrasi substansial, yaitu demokrasi yang memberi efek pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peluang Dua Putaran

Boleh saja kita berharap bahwa pilgub Jatim kali ini berlangsung satu putaran. Namun melihat peta kelima pasang calon dan preferensi pemilihnya, muncul sebuah keraguan, benarkan pemilihan kali ini hanya berlangsung satu putaran?

Pertama, setidaknya ada empat calon yang memiliki hubungan sangat erat dengan NU, yaitu tiga orang karena secara personal (pernah) memegang jabatan struktural di NU. Mereka adalah Khofifah Indar Parawangsa (mantan Ketua Muslimat NU), Ali Machsan Moesa (mantan Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim), dan Saefullah Yusuf (Ketua Umum GP Anshar). Sementara satu calon lagi, yaitu Achmady, diusung oleh PKB, sebuah partai politik yang dilahirkan dari “rahim” NU.

Kenyataan ini, mau tidak mau, akan membuat tersebarnya suara pemilih yang berbasis massa NU, sebagai mayoritas pemilih di Jatim. Setidaknya itu bisa kita lihat dari adanya polarisasi dukungan dari para kyai atau pesantren berpengaruh pada keempat calon gubernur atau wakil gubernur tersebut.

Tanpa mengesampingkan adanya keharusan bersikap netral dari jajaran struktur NU, kita pun akan melihat bahwa warga nahdliyin yang memiliki ikatan emosional dengan calon tertentu bisa dipastikan akan memberikan dukungannya. Khofifah, tentu akan lebih banyak didukung kaum perempuan NU yaitu dari Muslimat dan Fatayat. Ali Machsan akan mendapat dukungan yang lebih dari kalangan yang pernah memiliki hubungan struktural denganya, baik di PWNU, PCNU, maupun pengurus ranting. Saefullah akan di-back up oleh kaum muda NU dengan pilar utama GP Anshar. Sementara Achmady akan didukung oleh Gus Dur dan pengikut setianya.

Pertanyaannya, dengan asumsi bahwa telah terjadi polarisasi dukungan warga NU pada keempat calon di atas, apakah akan menjadi jalan lempang bagi pasangaan yang tidak memiliki hubungan emosional dengan NU, yaitu Sutjipto dan Ridwan Hisyam, untuk memenangi pemilihan, dan sekaligus membuat pilgub cukup satu putaran?

Pertanyaan itu bisa dijawab oleh kenyataan kedua, bahwa kalangan non NU dari kalangan nasionalis pun tidak luput dari kemungkinan polarisasi dukungan. Sutjipto, kemungkinan untuk tidak mendapat dukungan penuh dari pengurus dan warga PDIP tetap terbuka lebar. Pasalnya, Soekarwo adalah pesaingnya yang memenangi pemilihan awal di internal PDIP, meskipun akhirnya dikandaskan oleh keputusan DPP PDIP. Bisa saja para pendukung Soekarwo masih ada di PDIP dan secara diam-diam akan memberikan dukungan kepadanya.

Sementara itu, dukungan warga Partai Golkar pada calon gubernur Soenarjo dijamin juga tidak akan utuh. Sebab, Ridwan Hisyam sebagai aktivis Partai Golkar dari “faksi” Akbar Tandjung justru berpasangan dengan Sutjipto. Jadi suara pemilih Partai Golkar pun akan terpolarsisasi. Setali tiga uang adalah kemungkinan terjadinya polarisasi dukungan keluarga besar TNI, yang diperkirakan sebesar 2,9 juta orang, karena ada dua mantan Kadam V/Brawijaya yang ikut mencalonkan diri menjadi wakil gubenur, yaitu Mudjiono dan Soehartono.

Muhammadiyah Solusi Penentu?

Dengan gambaran-gambaran seperti itu, maka akan sangat sulit bagi salah satu pasangan untuk memperoleh suara di atas 30 persen. Ini pula yang diperlihatkan oleh beberapa polling terakhir. Hasil polling Achmady Institute yang dipublikasikan pada 21 Juli, misalnya, menempatkan Soenarjo-Ali Machsan Moesa sebagai pasangan yang terpopuler dengan 17,4 persen, disusul Soekarwo-Saefullah yusuf dengan 13,6 persen dan Achmady-Soehartono dengan 11 persen.

Dengan menilik peta seperti di uraikan di atas, maka harapan pilgub Jatim berlangsung satu putaran hanya ada pada kelompok masyarakat yang tidak memiliki ikatan emosional secara langsung dengan kelima pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Misalnya kalangan profesional, intelektual, atau buruh. Namun karena besar kemungkinan mereka memilih golput, maka harapan tinggal pada warga Muhammadiyah.


Ya, mengapa Muhammadiyah? Seperti kita ketahui, dari lima pasang calon yang ada, tidak ada satu pun tokoh yang terindikasi memiliki hubungan emosional, apalagi struktural, dengan Muhammadiyah. Sementara itu Muhammadiyah sendiri memutuskan untuk tetap berpartisipasi secara cerdas dalam pilgub dengan memilih bersikap netral.

Dengan perkiraan anggota sebesar 5 juta orang, maka bulatnya suara warga Muhammmadiyah akan menjadi faktor penting untuk kemenangan salah satu pasang calon dan sekaligus membuat pilgub hanya berlangsung satu putaran. Semoga! (*)
Mohammad Nurfatoni
Artikel ini, dengan beberpa editing, telah dimuat Jawa Pos rubruk Ruang Publik Metropolis, Rabu, 23 Juli 2008. Selengkapnya bisa diklik di:

Membaca Peluang Golput Pilgub Jatim

Meskipun tenggelam oleh hirup pikuk pesta kemenangan yang diraih oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur dalam beberapa pilkada terakhir, ternyata angka golput (golongan putih, sebutan bagi mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya) cukup mencengangkan.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menemukan angka golput sebesar 45,25 persen pada pemilihan gubernur (pilgub) Jateng (Jawa Pos, 24/6/08). Artinya dari sekitar 25,86 juta penduduk Jateng yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), sebanyak 11.701.650 orang tidak menggunakan hak suaranya.

 

Jika angka golput itu kita bandingkan dengan prosentase kemenangan pasangan Bibit-Rustriningsih versi quick count LSI yang mencapai 44,42 persen dari total 54,75 persen suara sah pemilih, yang berarti setara dengan 6.289.139 orang, maka golput adalah “pemenang” pilgub Jateng.

 

Selain pilgub Jateng, tingginya angka golput juga kita dapatkan pada pilgub Sumut (40 persen) dan pilgub Jabar (32,6 persen). Pertanyaannya adalah, apakah pilgub Jatim yang akan diselenggarakan pada 23 Juli 2008 juga akan mengalami hal yang sama, yakni besarnya angka golput?

 

Apatisme Politik

Meskipun ada beberapa alasan teknis atas tidak digunakannya hak suara bagi mereka yang memilih golput, kecenderungan tingginya angka golput pada banyak pilkada menunjukkan adanya hal-hal substantif-politis. Salah satu hal yang bisa kita baca dari fenomena golput adalah munculnya apatisme politik masyarakat.

 

Setidaknya ada dua faktor yang bisa kita baca sebagai hal yang melatarbelakanginya. Pertama, masyarakat sudah mulai jenuh dengan berbagai pesta demokrasi yang silih berganti harus diikuti. Bagi masyarakat desa, pesta demokrasi sudah dimulai sejak pemilihan kepala desa. Kemudian disambung dengan pemilihan kepada daerah tingkat kabupaten dan provinsi. Sementara pemilihan umum dan pemilihan presiden adalah agenda demokrasi lima-tahunan yang juga ‘antri’ menunggu mereka.

 

Bahkan tak cukup itu saja, bagi sebagian daerah, pesta demokrasi sudah dimulai dari pemilihan Ketua RT dan Ketua RW secara langsung. Maka setidaknya dalam siklus lima tahunan, masyarakat dihadapkan pada 7 pesta demokrasi.

 

Kedua, ternyata gegap gempita politik yang tercermin dari banyaknya pesta demokrasi itu tidak serta merta berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mungkin masyarakat akan tetap bersemangat untuk menggunakan hak pilihnya jika partisipasi politiknya itu memiliki imbas terhadap kehidupan mereka. Masalahnya, beberapa pengalaman menunjukkan, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislatif, pilpres, pilkada, atau pilkades itu lebih termaknai sebagai jalan lempang bagi wakil rakyat atau pemimpin untuk meraih kesuksesan pribadinya. Masyarakat seringkali hanya dibutuhkan saat penggalangan suara tetapi dilupakan, bahkan dikhianati, ketika kursi empuk sudah berhasil diduduki. Janji-janji manis saat kampanye menguap begitu saja.

 

Tentu tidak boleh dilupakan bahwa ‘keberanian’ masyarakat untuk menjadi golput tidak lepas dari kebebasan politik yang berhasil dikembangkan oleh ‘Orde Reformasi’. Dalam suasana tanpa tekanan politik maupun militer seperti yang pernah terjadi pada pemilu jaman Orde Baru, masyarakat kini benar-benar sadar bahwa memilih adalah hak dan bukan kewajiban. Maka mereka menjadi sangat independen untuk (tidak) menggunakan hak politiknya itu.

 

Peluang Golput Pilgub Jatim

Jika apatisme politik seperti diuraikan di atas adalah gejala umum masyarakat Indonesia, maka peta golput pada pilgub Jatim tidak akan jauh berbeda dengan pilgub Jateng, Jabar, atau Sumut. Artinya prosentase angka golput pada pilgub Jatim masih akan berkisar antara 30-45 persen.

 

Tapi, rasanya tidak fair jika kita membaca peluang golput hanya berdasarkan kecenderungan umum, tanpa melihat kemungkinan-kemungkinan spesifik yang akan terjadi pada pilgub Jatim.

 

Pada pilpres 2004, tingkat partisipasi pemilih di Jatim pada putaran pertama mencapai 78,34 persen dan 76,98 persen pada putaran kedua (Kompas, 10/5/08). Data tersebut memberi gambaran bahwa tingkat partisipasi pemilih Jatim cukup tinggi. Sebab, dalam pilpres presiden, memang memunculkan antusiasme yang cukup tinggi, mengingat inilah untuk kali pertama diadakan pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Tetapi ketika dilangsungkan putaran kedua, terjadi penurunan tingkat partisipasi sebesar 1,4 persen. Penurunan ini menjadi indikator adanya golput susulan dengan asumsi telah terjadi kejenuhan pemilih akibat diulangnya pelaksanaan pilpres.

 

Dalam kurun waktu 4 tahun pasca-pilpres, kemungkinan terjadinya penurunan partisipasi pemilih dalam pilgub Jatim akan semakin besar. Hal ini bukan saja disebabkan karena telah memudarnya antusiasme untuk memilih pemimpin secara langsung, melainkan juga disebakan oleh pengalaman empirik masyarakat akan hasil pilpres 2004 atau pilkada yang telah dimulai tahun 2005.

 

Banyak yang kecewa dengan kinerja SBY-JK, pemenang pilpres 2004. Banyak janji yang tidak ditepati, juga kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, seperti menaikkan harga BBM sampai dua kali. Sementara dari berbagai pilkada yang dialami atau dicermati oleh masyarakat, hasilnya setali tiga uang. Hal-hal inilah yang berpotensi mendorong semangat golput pada pilgub Jatim.

 

Namun begitu, masih ada peluang untuk ‘membujuk’ masyarakat Jatim agar tetap bersemangat mengikuti pilgub. Peluang itu bisa dilihat dari dua indikator. Pertama, apakah lima pasang kandidat yang telah disahkan KPUD Jatim akan menjadi sosok pemimpin alternatif yang memungkinkan terpenuhinnya keinginan perubahan dan harapan baru?

Jika kita lihat sosok dan latar belakang para kandidat itu, bisa dikatakan jika mayoritas mereka adalah muka-muka lama dari birokrat, politisi, dan militer. Khofifah Indar Parawangsa adalah mantan Menteri Pemberdayaaan Perempuan, dan pasangannya, Mudjiono,  adalah mantan Kasdam V/Brawijaya. Sutjipto berpasangan dengan Ridwan Hisyam, keduanya adalah mantan anggota DPR RI. Soenarjo adalah mantan Wagub Jatim, dan pasangannya, Ali Machsan Moesa, adalah mantan Ketua PWNU Jatim. Achmady adalah mantan bupati Mojokerto, dan pasangannya Suhartono adalah mantan Kasdam V/Brawijaya. Soekarwo adalah mantan Sekdaprov Jatim, berpasangan dengan Saefullah Yusuf, mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal.

Melihat berbagai kedudukan yang pernah diemban, maka sebenarnya mereka sudah pernah mempunyai kesempatan memimpin. Pertanyaannya, apakah mereka sudah menggunakan kewenangan ketika memimpin itu untuk kepentingan masyarakat luas? Jika jawabannya ya, maka akan manjadi daya tarik tersendiri oleh masyarakat untuk bergerak memilih satu pasang di antara mereka. Namun jika tidak, maka jangan salahkan jika masyarakat memilih sikap apatis, dengan satu kerangka berpikir, “Ah, apa bedanya mereka dulu dengan nanti?”

Kedua, jika pengalaman masa lalu kita abaikan, maka indikator penting lainnya adalah bagaimana visi, misi, dan program kelima kandidat itu benar-benar menarik minat masyarakat. Menarik di sini bukan saja dalam pengertian sejauhmana berkaitan dengan hajat hidup masyarakat banyak, melainkan sesuatu yang benar-benar tulus dan realistis.

Percayakah masyarakat, misalnya, dengan bujukan janji pendidikan gratis, atau janji penyediaan lapangan kerja bagi pengangguran? Menarikkah isu gender bagi masyarakat yang sedang terhimpit kesulitan ekonomi?  Atau masih percayakah masyarakat dengan janji pemberantasan korupsi di tengah banyaknya kasus korupsi yang menimpa pejabat?

Nah, jika visi, misi, dan program yang disampaikan kelima kandidat gubenur dan wakil gubernur Jatim hanya berisi retorika politik, slogan kosong, atau janji-janji manis belaka, maka kemungkinan besar masyarakat tidak tertarik untuk menentukan pilihan. Maka golput bisa jadi adalah pilihan cerdas!

 

Mohammad Nurfatoni

Artikel ini dengan beberapa editing oleh redaksi menjadi “Membujuk Pemilih agar Tidak Golput dalam Pilgub” dan telah dimuat di harian Jawa Pos Metropolis, 26 Juni 2008.

Selengkapnya bisa diklik di http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=8078

 

Pilkada dan Politik Kekuasaan

Sukses besar telah diraih oleh koalisi PAN dan PKS dalam Pilkada Jabar 2008 yang memenangkan pasangan Achmad Heryawan-Dede Yusuf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Selain sukses dalam koalisi bersama PKS dalam Pikada Jabar, PAN sebelumnya juga sukses saat PDK, PDIP dan PDS dalam menempatkan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’man menjadi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. PAN sendiri dalam pilkada 2005-2008, telah sukses menempatkan 74 jagonnya dalam posisi gubernur dan bupati/walikota, baik dengan koalisi maupun tanpa koalisi. Dari 74 angka kemenangan itu, 18 diantaranya diraih bersama koalisi Partai Golkar.

Apa yang menarik dari data di atas? Tergantung dari mana kita memandangnya. Bisa saja data itu dibaca sebagai keberhasilan sebuah partai politik dalam memenangkan sebuah pemilihan kepala daerah. Atau bisa juga dibaca sebagai kecerdikan dan kelincahan partai politik tertentu dalam menggalang koalisi. Berbagai partai politik dengan spektrum ideologis yang luas, ternyata bisa dijadikan mitra koalisi dalam memenangkan sebuah pilkada. (lebih…)

Pilgub Jatim, Belajar dari Jabar

Hasil mengejutkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, yang menempatkan pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf, alias Hade, sebagai pemenang, sangat menarik untuk dikaji terutama oleh para calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung pada pemilihan kepala daerah Jatim 2008.

 

Ada tiga fakta menarik untuk dikaji atas keunggulan pasangan Hade tersebut. Pertama, pasangan ini hanya diusung oleh partai kecil, PKS dan PAN yang total kursi legislatifnya hanya 21 kursi. Bandingkan dengan 37 kursi Partai Golkar dan Partai Demokrat sebagai pengusung pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulandjana (Dai) atau koalisi PDIP dan PPP plus 5 partai lainnya sebagai pengusung pasangan Agum Gumelar-Nu’man Abdul Hakim (Aman) yang bermodalkan 42 kursi.

 

Apa yang menarik dari fakta pertama ini? Ternyata, kemenangan pilkada tidak selalu berbanding lurus dengan kemenangan pemilu legislatif. Padahal seringkali kita melihat banyak bakal calon yang hendak maju dalam pilkada selalu berebut untuk diusung oleh partai yang perolehan suara pemilu legislatifnya besar atau sebaliknya partai besar selalu menjadikan hasil pemilihan legislatifnya sebagai komoditas politik  yang layak jual dengan bergaining position yang tinggi. Kasus perebutan kendaraan PKB sebagai partai mayoritas di Jatim oleh beberapa kandidat yang kemudian dimenangkan oleh Achmady atau perebutan calon dari PDIP yang akhirnya dimenangkan oleh Sutjipto setelah mengalahkan Soekarwo adalah bukti kuatnya citra partai besar dalam pememangan pilkada.

 

Dalam konteks lain kita pun melihat terjadi perebutan bakal calon yang memiliki hubungan kultural (juga struktral) dengan basis massa terbesar di Jatim, yaitu NU. Maka tidak heran jika hampir semua bakal calon memiliki pasangan yang berasal dari kalangan nahdliyin. Soenarjo akhirnya mendapatkan Ali Maschan Moesa, yang sebelum dinonaktifkan adalah Ketua Tanfidiyah PWNU Jatim. Soekarwo mendapatkan Saefullah Yusuf, Ketua Umum GP Anshar, Sutjipto berpasangan Ridwan Hisyam, kader partai Golkar yang gencar mengidentifikasikan dirinya sebagai santri NU. Achmady sendiri, meskipun tidak termasuk orang penting NU Jatim, tapi restu Gus Dur adalah jaminan tersendiri di kalangan NU. Belum lagi kemungkinan pencalonan Khofifah Indar Parawangsa yang kini menjabat Ketua Umum Muslimat NU.

 

Benarkah dengan hanya berbekal partai besar dan basis massa kuat, sepasang calon secara otomatis akan memenangkan pertarungan pilkada? Dalam konteks lokal di Jatim, pilkada Lamongan dan Bojonegoro adalah contoh anti-thesis itu. Bupati terpilih dari dua kabupaten itu adalah kader PAN (atau secara kultural kader Muhammadiyah), sebagai partai politik minoritas di Jatim (Muhammadiyah pun ormas minoritas di Jatim, juga di kedua kabupaten itu).

 

Dengan fakta ini, maka peluang semua bakal calon dalam perebutan kursi gubernur dan wakil gubernur Jatim masih sangat terbuka, termasuk bakal calon Djoko Subroto yang akan diusung oleh aliansi partai non-parlemen seperti PBB dan PKS dan Khofifah Indar Parawansa, yang akan dicalonkan oleh PPP bersama partai non-parlemen lainnya.  Juga, seandainya masih ada kesempatan majunya calon independen, maka kesempatan memenangkan pertarungan itu pun juga terbuka lebar bagi mereka.

 

Kedua, kemenangan Hade yang diusung oleh partai santri PKS dan PAN, menurut Indra J. Piliang, diantaranya disebakan oleh terpecahnya kelompok nasionalis pada pasangan Dai dan Aman yang sama-sama memiliki basis nasionalis. Berkaca pada hal itu, apakah banyaknya bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jatim dari kalangan NU juga akan menyebabkan pecahnya suara NU dan memungkinkan calon dengan basis non-NU menang?

 

Yang jelas, kini para calon dari kalangan NU berebut dukungan ke kantong-kantong basis NU. Pasti akan berimbas pada terpecahnya suara NU itu. Lantas, apakah akan membuat calon yang lebih netral warna NU-nya, seperti pasangan Sutjipto-Ridwan Hisyam, akan meraup suara lebih banyak? Bisa saja itu terjadi, apalagi suara dari kalangan non-NU ada yang memilih pasangan yang lebih netral, sebagaimana diungkapkan Ketua DPW Partai Matahari Bangsa Jatim.

 

Figur Baru dan Harapan Perubahan

Fakta ketiga yang bisa kita baca dari kemenangan pasangan Hade adalah citra sebagai figur muda alternatif dan menguatnya keinginan terjadinya perubahan. Hasil exit poll (survei pascapencoblosan) yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan bahwa sekitar 37,3 persen responden survei dari kalangan tidak bekerja menyatakan dukungan mereka pada Hade, hanya 22,7 persen pada Aman dan 9,3 persen pada Dai (Kompas, 15/4/08). Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor dijatuhkannya pilihan pada Hade adalah adanya keinginan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang dalam kepemimpinan sebelumnya belum tertangani.

 

Dukungan kepada Hade sebagai figur baru juga muncul dari kalangan pekerja swasta, dan kalangan muda dari pelajar/mahasiswa, yang lebih banyak diidentikkan sebagai kelompok anti-kemapanan (bandingkan dengan dukungan pada figur lama yang berasal dari kalangan pensiunan, pengusaha, dan petani/nelayan, yang sering diidentikakn sebagai kelompok anti-perubahan).

 

Jika kecenderungan pilihan adalah pada figur baru yang membawa perubahan, maka dalam konteks pilkada Jatim 2008 apakah ditemukan hal yang sama? Soernarjo dan Soekarwo adalah orang lama, keduanya adalah birokrat tulen dengan posisi penting di Jatim, masing-masing sebagai wakil gubernur dan sekretaris propinsi. Tentu kedua tokoh ini sangat mudah diidentikkan dengan orang lama dan anti-perubaahan. Maka pilihan bakal calon wakil gubernur menjadi penting untuk menutup celah itu. Dari pasangan yang dipilih masing-masing, Ali Machsan Moesa atau Saefullah Yusuf, apakah bisa menjadi citra figur baru dan membawa perubahan?

 

Sementara Achmady, adalah bupati Mojokerto. Jadi dalam konteks ini, juga tidak banyak berbeda dengan Soenarjo atau Soekarwo. Rasanya, harapan ada pada pemilihan bakal calon wakilnya. Apakah benar-benar sebagai figur alternatif?

 

Maka yang bisa dikategorikan di luar orang lama adalah pasangan Sutjipto-Ridwan Hisyam atau Khofifah. Keduanya belum pernah memegang jabatan birokrasi di Jatim.

 

Dalam konteks figur baru dan pembawa perubahan ini lebih khusus kita patut memberi cacatan pada Khofifah. Meski pernah menjadi menteri, namun citra dirinya jauh dari seorang birokrat. Apalagi dia seorang perempuan. Tipikalnya hampir sama dengan seorang artis semacam Dede Yusuf, murah senyum dan populer di kalangan ibu-ibu. Dan menariknya, dari hasil dari survei Pusat Studi Demokrasi dan HAM (Pusdeham), 45 persen dari total 54 persen pemilih perempuan yang tercatat dalam pilkada Jabar memilih pasangan Hade. Dan salah satu faktor pentingnya adalah sosok Dede Yusuf (SURYA, 15/4/08). Mungkinkah Khofifah akan sesukses Dede Yusuf dalam menggait suara perempuan?

 

Salah satu yang menjadi ganjalan adalah masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang kepemimpinan wanita. Apakah ini akan menjadi isu yang memberatkan Khofifah? Entahlah? PPP sendiri sebagai calon pengusungnya, dulu adalah termasuk yang mempersoalkan kemungkinan Megawati Soekarno Putri sebagai presiden RI dengan alasan yang sama. Tapi kini ia sangat getol memperjuangkan Khofifah. Mengapa muncul inkonsistensi PPP? Tidak lain dan tidak bukan karena PPP adalah sebuah partai yang kepentingan utamanya sama dengan partai politik lain, kekuasaan.

 

Tapi, yang tak kalah menariknya dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jabar adalah tingginya angka golput. Tercatat lebih dari 33 persen pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Apakah hal yang sama akan terjadi di Jatim? Tentu semua tergantung dari bagaimana rekam jejak partai politik pengusung dan para calon itu yang ada dalam bawah sadar rakyat Jatim. Benarkah mereka akan memperjuangkan kepentingan rakyat, atau hanya butuh rakyat sesaat demi meraup kekuasaan? (*)

 

Mohammad Nurfatoni

Pengamat politik dan sosial Forum Studi Islam (FOSI) Surabaya

 

Artikel ini telah dimuat harian Surabaya Post, 25 April 2008

klik

http://www.surabayapost.info/kolom.php?id=75051&klom=Opini&kolomid=5