Protes beberapa anggota DPR dan langkah hukum yang akan diambil Badan Kehormatan (BK) DPR, meski akhirnya diurungkan, terhadap grup musik Slank berkaitan dengan lirik dalam lagu Gosip Jalanan, tentu saja mengejutkan. Pertanyaannya, mengapa lagu itu baru sekarang diributkan padahal PLUR (Peace, Love, Unity & Respect) sudah dirilis oleh Slank dalam album ) tahun 2005 dan kemudian diluncurkan kembali dalam kompilasi album baru Anti Korupsi di kantor KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 24 Maret lalu?

Ada dua jawaban yang bisa dikemukakan, pertama, karena BK DPR bukanlah peminat musik, apalagi terhadap musik Slank yang berkonotasi slengekan (kurang lebih bermakna ceplas-ceplos atau gurauan). Musik Slank rasanya kurang sopan jika dinikmati oleh anggota DPR yang terhormat itu. Slank adalah musik rakyat jelata. Dalam ketidaktahuan itu, justru menimbulkan pertanyaan, untuk apa lirik lagu itu diributkan, toh sudah lama lagu itu beredar dan dihapalkan oleh para slankers (julukan para penggemar Slank)? Apa ada yang berkurang dari kehormatan DPR dari beredarnnya lagu itu?

Kedua, mungkin inilah jawaban yang paling relevan, bahwa lagu itu mendapat pemaknaan lebih karena diluncurkan kembali dalam kampanye antikorupsi di kantor KPK. Tapi, apa masalahnya? Mari kita kutip bagian yang diributkan itu: Mau tahu gak mafia Senayan/kerjaannya tukang buat peraturan/bikin uud, ujung-ujungnya duit. Jadi DPR merasa dituduh sebagai bagian dari sistem korupsi yang hendak dikampanyekan untuk dilawan itu?

Mari kita berpikir lebih jernih dalam melihat persoalan ini. Mengapa lagu Slank dianggap serius? Mengapa kita tidak menganggapnya sebagai sebuah karya seni atau malah sebuah slengekan belaka, katakanlah sebuah gurauan anak nakal yang menggojlok bapaknya? Toh, dalam lagu itu tidak hanya DPR yang dislengeki oleh Slank, ada mafia judi, mafia narkoba, mafia pemilu, juga aktivis keagamaan, dan mafia seks (maaf, Slank menyebutnya mafia selangkangan).

Kalau kita tidak mampu memahami lirik Slank sebagai sebuah slengekan, karena kita naikkan “derajatnya” sebagai sebuah kritik, maka pertanyaannya adalah apa salahnya sebuah kritik, apalagi kritik yang disampaikan rakyat kepada wakilnya? Bukankah sebelum ini, kita pernah menikmati lirik dalam lagu Wakil Rakyat-nya Iwan Fals, sebagai sebuah kritik yang juga tak kalah pedasnya terhadap anggota DPR: wakil rakyat/seharusnya merakyat/jangan tidur waktu sidang soal rakyat …

Lirik-lirik semacam itu, jika dianggap sebagai sebuah kritik yang membangun, tentu saja sangat berharga. Bukankah lirik-lirik itu tidak 100 persen salah, meski juga tidak 100 persen benar.

Lirik nakal Iwan Fals misalnya, lahir saat performa DPR di masa pemerintahan Orde Baru sangat penurut, juga penakut; sampai-sampai muncul gurauan bahwa DPR adalah tukang stempel kebijakan pemerintah atau lahirnya akronim 4D (datang duduk dapat duit).

Saat itu, lirik Iwan Fals itu sangat relevan, tapi tidak untuk saat ini karena performa DPR sudah lain. DPR tidak lagi menjadi alat stempel pemerintah, melainkan sudah sejajar, malah dalam banyak kebijakan, DPR menjadi lembaga penekan pemerintah.

Nah, bagaimana dengan lirik lagu Slank itu? Ah, seperti tidak mencermati berita saja. Lirik Slank tidaklah salah jika kita membaca berita skandal aliran dana BI ke beberapa anggota DPR, yang sampai saat ini kasusnya masih ditangani oleh KPK. Apa yang mau dibantah? Belum lama ancaman gugatan hukum BK DPR terhadap Slank dikeluarkan, kabar miring dari DPR mencuat kembali. Seorang anggota Komisi IV DPR, Al Amin Nur Nasution ditangkap KPK karena diduga terlibat suap.

Jadi, apa yang sebenarnya dipermasalahkan BK DPR? Dalam pernyataannya, Ketua BK DPR Gayus Lumbuun, mengatakan bahwa niatnya untuk melaporkan Slank adalah dalam rangka mendidik rakyat agar lebih santun. Niat ini memang baik, tapi rasanya sangat berlebihan jika kita mengingat kasus skandal seks yang melibatkan salah seorang anggota DPR, Yahya Zaini dengan Maria Eva, beberapa waktu lalu. Jadi, sebenarnya siapa yang harus mendidik siapa?

Ironi Demokrasi

Ketersinggungan BK DPR terhadap lirik lagu Slank, tentu saja menjadi sebuah ironi bagi DPR sebagai salah satu penyandang predikat lembaga demokrasi di Indonesia. Salah satu komponen penting dalam demokrasi adalah check and balance. Dalam tugas demokrasinya, DPR berkewajiban meluruskan langkah pemerintah yang bengkok. Demikian juga, menjadi hak rakyat yang telah memberi mandat pada anggota DPR untuk memberi kritik jika ada kesalahan yang telah diperbuat oleh wakilnya.

Tidak adil rasanya jika selama ini DPR sangat leluasa memberi kritik yang sangat tajam pada pemerintah, namun naik pitam saat mereka dikritik oleh rakyatnya sendiri. Hal ini tentu saja mencemaskan, karena dengan begitu DPR berusaha memposisikan dirinya sebagai pemegang tunggal kebenaran. Dalam posisi seperti itu, sangat mudah bagi DPR menjadi lembaga yang otoriter.

Tanda-tanda otoritarianisme DPR bisa dilihat dari berbagai penolakan DPR terhadap kebijakan pemerintah, meski kadang tidak jelas apa alasan penolakan itu. Kasus penolakan 2 calon Gubernur BI, Agus Marto Wardoyo dan Raden Pardede, adalah salah satu contoh mutakhir, meskipun akhirnya calon penggantinya, Budiono, disetujui DPR.

Sebagai wakil rakyat, DPR tidak perlu tersinggung jika yang memberikan perwakilan mengkritiknya. Demikian juga pemerintah sebagai pengemban amanah lain dari rakyat. Kritik pada mereka adalah bagian dari pencarian keseimbangan hubungan yang saling membangun antara rakyat-DPR-pemerintah.

Tanpa kritik, semua akan keropos meskipun kelihatan harmoni, seperti yang pernah terjadi pada jaman Orde Baru. Kesalahan Orde Baru, mengutip Amien Rais, tidak elok jika hanya dialamatkan pada Soeharto, karena otoritarianisme Soeharto ternyata tidak saja dipupuk oleh lembaga-lembaga negara yang seharusnya menjadi pengontrol dan peyeimbang, melainkan juga oleh rakyat yang membebek saja.

Jika ada yang kurang tepat dari lirik lagu Slank itu adalah bahwa ternyata tidak semua anggota parlemen yang berkantor di Senayan itu bermental seperti disindir Slank. Banyak di antara mereka yang sangat profesional dan bersungguh-sungguh dalam mengemban amanah rakyat. Tapi, lagu Slank kali ini kan bukan berisi “bab” pujian? Lucu kalau lagu itu malah menjadi gado-gado; mengkritik sekaligus memuji DPR! (*)

Mohammad Nurfatoni

Pemerhati masalah politik dan sosial dari Forum Studi Islam (FOSI) Surabaya

Artikel ini telah dimuat Harian SURYA 11/04/08

Bisa diklik di:

http://www.surya.co.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=41300&Itemid=40

Iklan

2 komentar

  1. Slank juga adalah bagian dari masyarakat indonesia yang punya hak untuk mengeluarkan pendapatnya. Saya rasa tidak ada yang salah dari DENDANG lagu Slank sehingga DPR MERADANG. Jika semua mau jujur, yang dikatakan Slank itu benar, fakta, walau secara hukum yang kita anut tidak dapat dibuktikan.

    Pendapat Slank dalam bentuk lagu adalah gambaran pendapat rakyat, yang seharusnya disikapi dengan bijak oleh para wakilnya di Senayan.

    Wahai anggota DPR yang terhormat……. Bersyukurlah jika rakyat masih mau berbicara ataupun berunjuk rasa. Namun anda harus hati-hati jika rakyat sudah mengambil sikap diam. Sebab anda tidak akan tau, apakah rakyat diam karena SENANG atau sedang menyiapkan PERANG.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s