Belajar Antikorupsi dengan Kerja Keras  

Pagi ini saya mengamati mesin-mesin cetak di pabrik yang sedang berputar berproduksi. Itu pertanda kerja keras dimulai.  Riuh suara mesin yang abstrak itu seolah terdengar berkata, “Kerja keras … kerja keras …”

Kerja keras adalah logika akal sehat. Itu citra diri. Kami ingin dikenal dengan cucuran keringat, yang kadang bau tak sedap itu.

Bagaimana kami bisa survive, bertahan dan kemudian tumbuh berkembang, jika tanpa kerja keras. Ini logika akal sehat.

Kerja keras itu agar kami bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan memuaskan. Itu yang dimaksud citra diri. (lebih…)

Iklan

Ramadan dan Religiusitas Semu

Bulan Ramadan 1429 H telah tiba. “Marhaban ya Ramadan,” begitu sapa Nabi Muhammad SAW atas kedatangan bulan suci yang sangat istimewa ini. Disebut istimewa karena di dalamnya terkandung berkah, rahmat, dan maghfirah. “Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tetamu Allah dan dimuliakan olehnya. Di bulan ini napas-napasmu menjadi tasbih, tidurmu ibadah, amal-amalmu diterima, dan doa-doamu diijabah,” kata Nabi Muhammad SAW.

Maka jangan heran jika umat Islam menyambut bulan ini dengan istimewa pula. Orang Jawa, misalnya, menyambutnya dengan saling memberi makanan pada tetangga, dengan menu utama kue apem.

Konon pemberian kue apem adalah perlambang permohonan maaf. Kata apem berasal dari bahasa Arab, dari kata afwan, yang bermakna maaf. Jadi secara filosofi, apa yang dilakukan oleh orang Jawa dengan ater-ater kue apem sudah tepat karena Nabi Muhammad SAW sendiri, mengajak umatnya untuk memasuki bulan suci Ramadan dengan memaafkan. “Wahai manusia! Sesungguhnya diri-dirimu tergadai karena amal-amalmu maka bebaskanlah dengan istighfar.”

Masalahnya, sering simbolisasi pesan Ramadan seperti tradisi ‘ater-ater’ kue apem telah kehilangan makna di kemudian hari. Yang kini kita rasakan memang benar-benar sekadar saling tukar kue apem. Tidak ada nilai spiritualitas yang mengiringinya sebagaimana filosofi yang melatarbelakangi tradisi itu. Ternyata tradisi kue apem itu adalah gambaran umum atas respon masyarakat kita terhadap kehadiran bulan Ramadan. (lebih…)

Bisakah tanpa Maksiat Sepanjang Tahun?

Menjelang Ramadan 1429 H, Sepakat Tutup Hiburan Malam
 
Setiap (menjelang) Ramadan, wacana penutupan berbagai tempat hiburan malam kembali mencuat. Tahun ini Pemkot Surabaya kembali menginstruksikan penutupan tempat-tempat hiburan malam pada Ramadan. Kebijakan itu diambil untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci tersebut.

 

Keputusan itu ditegaskan Wali Kota Bambang D.H. bersama jajaran muspida dengan menandatangani seruan bersama. Acara tersebut dihadiri jajaran kepolisian, DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pejabat di lingkungan pemkot.

Melalui Perda No 2 Tahun 2008, Pemerintah Kota Surabaya kembali menginstruksikan penutupan tempat-tempat hiburan malam pada Ramadan dan malam Hari Raya Idul Fitri di seluruh wilayah Surabaya tanpa kecuali (Jawa Pos, 21 Agustus 2008).

Terhadap penutupan tempat hiburan malam saat Ramadan itu, selalu muncul pendapat yang pro dan kontra. Sepintas, alasan-alasan yang dikemukakan kedua kalangan tersebut sangat logis. Akan tetapi jika ditelaah lebih jauh, akan kita temukan beberapa kerancuan logika yang melandasi pendapat mereka.

Di antara sekian alasan yang pro terhadap penutupan itu, salah satunya adalah bahwa bulan suci Ramadan dan umat Islam yang berpuasa di dalamnya harus dihormati dengan jalan menghentikan segala bentuk perilaku maksiat.

Menarik menelaah seberapa jauh alasan tersebut bisa diterima. Memang, pada saat umat Islam menunaikan ibadah di bulan Ramadan, diperlukan suasana kondusif yang memungkinkan dijalankannya puasa dan ibadah lain secara khusyuk. Maka, segala gangguan, terutama yang berbau maksiat, sebisanya dihindari.

Masyarakat Steril?

Namun, ada kelemahan mendasar pada argumentasi itu. Sebab, seolah-olah perilaku kemaksiatan di luar Ramadan diperbolehkan, bahkan diberi ruang yang luas. Kita tentu setuju jika tempat-tempat kemaksiatan ditutup pada Ramadan. Tetapi, penutupan tersebut jangan didasarkan pada Ramadan­nya, melainkan bahwa segala bentuk kemaksiatan memang harus dihindari, tak peduli Ramadan atau bulan-bulan lain.

Sebab, sekali lagi, jika Ramadan dijadikan alasan penutupan hiburan malam, akan timbul kerancuan berpikir bahwa di luar Ramadan, kemaksiatan menjadi halal (argumentasi seperti ini sama dengan pernyataan, “Jangan berbohong saat sedang berpuasa.” Jadi, logika terbaliknya: di luar Ramadan boleh berbohong?).

Cara berpikir seperti itu sama saja dengan “memenjarakan” Tuhan, yaitu membatasi wilayah kekuasaan Tuhan hanya di waktu atau tempat sakral (suci) sehingga logika terbaliknya, Tuhan tidak berhak mengatur kita di waktu atau tempat profan (duniawi).

Dalam konteks ini, Ramadan sebagai bulan suci ternyata hanya kita jadikan sebagai “penjara” Tuhan. Dengan demikian, pada bulan itu, seolah-olah semua kemaksiatan tidak pantas dilakukan, tetapi “halal” di bulan lain. Sama seperti saat kita “mengantung” Tuhan hanya di pojok-pojok masjid atau sudut-sudut majelis taklim. Karena Tuhan ada di tempat-tempat tersebut, kita (seolah-olah) bersikap religius. Namun, setelah keluar dari tempat sakral itu, kita menjadi manusia permisif, kembali melakukan korupsi di kantor atau berselingkuh di hotel.

Selain itu, ada semacam sikap manja atas permintaan penutupan tempat maksiat pada Ramadan. Seolah-olah umat Islam tidak bisa beribadah dalam heterogenitas masyarakat. Kesannya, umat Islam adalah umat yang steril. Hanya bisa bertahan hidup dalam waktu atau tempat yang bebas dari “kuman” maksiat dan menggelepar dalam hegemoni budaya non-Islam. Di sinilah sebenarnya relevansi uji keimaman bagi seorang muslim. Mana yang lebih berkualitas, apakah keberhasilan menjalankan ibadah di tengah-tengah tantangan yang berat atau dalam situasi steril tanpa tantangan?

Kita sepatutnya berempati kepada umat Islam yang menjadi minoritas di negara-negara lain. Ternyata, mereka tetap khusyuk menjalankan ibadah, sekalipun berada di tengah hiruk-pikuk perilaku sekuler.

Kemaksiatan sebagai Keniscayaan Sejarah?

Sementara itu, kalangan yang kontra atas penutupan tempat-tempat maksiat mengajukan berbagai argumentasi yang kelihatan logis dan manusiawi. Akan tetapi, jika kita tinjau lebih jauh, semuanya tidak logis dan (justru) tidak manusiawi. Pertama, argumentasi bahwa pelacuran sudah ada sepanjang sejarah manusia. Dalam ilmu logika, cara berpikir itu disebut fallacy of retrospective determinism, yaitu kerancuan berpikir yang menjadikan sesuatu yang secara historis memang selalu ada; tidak bisa dihindari dan merupakan akibat dari sejarah yang cukup panjang (Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar, Jalaluddin Rakhmat, Rosdakarya, 1999).

Karena pelacuran dianggap ada sejak dulu, sia-sia saja usaha untuk memberantasnya. Karena itu, perlu dilokalisasi dan tidak perlu diusik-usik, meski Ramadan tiba. Jika cara berpikir seperti ini diikuti, memang tidak perlu ada usaha-usaha pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, pencegahan peperangan, atau perpecahan di kalangan umat. Sebab, bukankah itu ada rujukan sejarahnya?

Kedua, argumentasi bahwa para pelacur atau pegawai (tepatnya pengusaha) tempat-tempat maksiat itu akan kesulitan mencari nafkah (apalagi menjelang Lebaran) jika pada Ramadan tempat “kerja” mereka ditutup.

Argumentasi itu kelihatannya manusiawi sekali. Tetapi, sesungguhnya justru menjerumuskan mereka dari sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan mana yang membolehkan orang melakukan transaksi jual-beli diri (melacur)?

Dalam pandangan Islam, pelacuran adalah tindakan kriminal. Karena itu, pelanggarnya akan dikenai sanksi (pidana yang berat). Dalam konteks seperti itu, pelacuran hampir setara dengan tindak kriminal pembunuhan atau korupsi.

Jika para pembela pelacuran itu konsisten terhadap alasan “makan apa mereka jika tempat prostitusi ditutup” menjadi alasan kemanusiaan, seharusnya mereka juga membela para pencuri atau pembunuh (bayaran). Sebab, jika dilarang, mereka makan apa?

Bolehlah alasan ekonomi dikemukakan. Namun, pembelaan terhadap pelacuran atas dasar ekonomi (makan atau perut) terlalu mengada-ada dan justru menjadi pembenaran bagi para pelacur untuk terus melacur. Tidak tepat pelacur disebut wanita tunasusila (WTS) ataupun pekerja seks komersial (PSK). Sebab, melacur itu sendiri adalah perbuatan yang jauh dari nilai-nilai fitrah manusia yang berketuhanan dan pro kebenaran. Karena itu pula, melacur bukanlah hak asasi. Maka, agak aneh juga jika penutupan tempat maksiat tersebut menjadikan mereka takut tidak memperoleh bekal Lebaran, sementara Lebaran memiliki semangat kembali kepada kebenaran.

Pertanyaannya, apakah memang tidak ada pekerjaan lain, sekalipun yang tidak membutuhkan keterampilan, selain dengan cara melacurkan diri? Saya kira, jika ada kemauan keras dan tidak adanya dukungan, semacam legalisasi lokalisasi pelacuran oleh pemerintah atau “provokasi” dari organisasi nonpemerintah bahwa pelacuran itu sah dan merupakan hak asasi, masih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan.

Terakhir, meskipun pemerintah kota sudah membuat keputusan untuk menutup tempat-tempat maksiat saat Ramadan, jangan terlalu berharap kebijakan itu mendapatkan simpati dari umat Islam yang mau berpikir jernih. (*)

Mohammad Nurfatoni, Aktivis Forum Studi Indonesia

Tulisan ini telah dimuat harian Jawa Pos, Ruang Publik Metropolis, Rabu  27 Agustus 2008

bis diklik di http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=20518

Pemimpin yang Tahan Banting

Sebuah Refleksi Isra Mikraj 1429 H

Peringatan Isra Mikraj kali ini sangat relevan bagi kita di tengah runtuhnya keteladan para pemimpin politik oleh berbagai skandal korupsi dan seks. Episode sejarah Isra Mikraj memberikan inspirasi keteladanan bagi pemimpin di tengah tekanan konflik dan pencapaian spiritualisme.

Dalam berbagai ulasan tentang Isra Mikraj, sangat jarang dikemukakan sisi kepemimpinan Nabi saw. Yang banyak diulas adalah sisi kontroversi, apakah Nabi saw melakukan Isra Mikraj dengan jasad dan ruhnya sekaligus, atau dengan ruhnya saja. Atau pembahasan Isra Mikraj hanya berkutat pada dimensi salat sebagai oleh-oleh Nabi saw dari perjalanan dari Masjid al-Haram di Mekkah menuju Masjid al-Aqsa di Palestina lantas dilanjutkan perjalanan vertikal ke Sidrat al-Muntaha. Perjalanan semalam itu terjadi pada 27 Rajab 621 M.

Padahal, jika kita membaca sejarah lebih teliti, banyak sekali sisi kepemimpinan yang menyertai peristiwa itu. Tentu, jika kita berkenan untuk merangkai Isra Mikraj dengan peristiwa yang menyertainya, terutama peristiwa penting sebelumnya. Muhammad Husain Haekal dalam Sejarah Hidup Muhammad (Litera AntarNusa, 2002), mencatat beberapa peristiwa penting yang dialami Nabi saw sebelum perjalanan Isra Mikraj. (lebih…)

Slank Berdendang, DPR Meradang

Protes beberapa anggota DPR dan langkah hukum yang akan diambil Badan Kehormatan (BK) DPR, meski akhirnya diurungkan, terhadap grup musik Slank berkaitan dengan lirik dalam lagu Gosip Jalanan, tentu saja mengejutkan. Pertanyaannya, mengapa lagu itu baru sekarang diributkan padahal PLUR (Peace, Love, Unity & Respect) sudah dirilis oleh Slank dalam album ) tahun 2005 dan kemudian diluncurkan kembali dalam kompilasi album baru Anti Korupsi di kantor KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 24 Maret lalu?

Ada dua jawaban yang bisa dikemukakan, pertama, karena BK DPR bukanlah peminat musik, (lebih…)