Hamas Terinspirasi Indonesia

“Kami Cita Damai, tapi Lebih Cinta Kemerdekaan”

Oleh Mohammad Nurfatoni
Penulis buku “Tuhan yang Terpenjara”

Genjatan senjata sepihak telah berlangsung di Gaza. Sehari sebelum presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Husain Obama dilantik (20/1/09), Israel menarik mundur pasukannya ke perbatasan. Setelah itu Hamas memutuskan genjatan senjata pula. Genjatan senjata sepihak ini, meskipun dinilai positip, namun berpotensi dilanggar secara sepihak pula. Terbukti, sepuluh hari setelah genjatan senjata, saling serang kembali terjadi. Gaza kembali dibombardir Israel dengan alasan sebagai balasan atas serangan roket ke Israel. Padahal, selama hampir sebulan terjadinya serangan Israel ke Gaza, telah membukukan korban yang begitu banyak di pihak Palestina: 1330 tewas, 5500 terluka. Infrastrktur Gaza pun terkoyak. Dibutuhkan sedikitnya US$ juta 1,9 untuk merekontruksi Gaza.

Akankah perang asimetris ini akan kembali terjadi? Banyak pihak menginginkan terjadi perdamaian antara Israel dengan Palestina, khususnya Hamas. Tapi bisakah tercapai perdamaian abadi? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita sekilas menengok sejarah konflik Israel Palestina ini.

Negara Cangkokan
Israel bukanlah negara asli di Timur Tengah, melainkan—secara keagamaan, ras, kebudayaan, dan di atas semuanya, secara politis—adalah unsur asing, yang dicangkokkan di Timur Tengah semata-mata sebagai kemauan politik dan militer sewenang-wenang dari pihak Barat, yakni Eropa Barat dan Amerika Serikat (Fazlur Rahman, “Sikap Islam Terhadap Yudaisme” dalam Islam: antara Visi, Tradisi, dan Hegemoni Bukan Muslim, peny. Mochtar Pabiottinggi, Yayasan Obor Indonesia).

Tujuan pencangkokkan itu, menurut Roeslan Abdulgani ialah untuk memecah-belah nasionalisme Arab, dan untuk menahan kebangkitan Islam. Sebab kawasan Timur Tengah adalah kawasan yang tidak hanya strategis—vital sekali, tetapi juga ekonomis—sangat penting karena kekayaan minyak di dalam tanah dan lautnya. Minyak adalah sumber energi pokok Dunia Industri Barat … (Roeslan Abdulgani, “Kata Pengantar” dalam Mereka Berani Bicara, Paul Findley, Mizan).

Mulanya, (sebagian) tanah Palestina menjadi klaim Negara Israel berkat konsensi yang diberikan oleh Inggris (Lord Balfour) sebagai penjajah negara-negara Arab, atas dukungan dana yang diberikan oleh Golongan Yahudi Zionis pada Inggris dalam Perang Dunia I melawan Jerman (Deklarasi Balfour 1917). Inilah yang dikatakan Rahman bahwa Israel, dalam kelahirannya, adalah suatu gejala kolonial dalam arti yang sesungguhnya. Dasar kelahiran Israel itulah yang salah. la diciptakan lewat kebatilan dan agresi, dan asal usul itulah yang menentukan sifatnya [Israel].

Modal “politis-yuridis” itulah yang membuat orang Yahudi yang mulanya hanya 50.000 bertambah banyak dengan kedatangan orang-orang Yahudi dari Eropa sejumlah 500.000 jiwa. Rakyat Palestina sendiri yang semula berjumlah 600.000 jiwa didesak, diintimidasi dan diteror. Ini semua terjadi pada tahun-tahun 1920-1940.

Negara Israel akhirnya berdiri tahun 1948, dan melakukan agresi lanjutan pada tahun 1967 lewat perang Arab-Israel, sehingga memiliki wilayah “jarahan” semakin luas yang meliputi Palestina, Lebanon Selatan, Dataran Tinggi Golan (Syria), dan Gurun Sinai (yang akhrinya diserahkan lewat Perjanjian Camp David).

Tindakan agresi Israel ini telah dikecam oleh berbagai pihak, tetapi berbagai resolusi DK PBB, diantaranya No. 242 dan 338, yang memerintahkan Israel keluar dari wilayah yang didudukinya itu, tidak membuahkan hasil. Kebandelan Israel ini, tentu tak lepas dari stereo¬type Amerika Serikat, negara yang oleh banyak pihak disebut dikuasai oleh lobi Yahudi. Secara langsung maupun tidak langsung, Amerika Serikat adalah pelindung Israel. Berbagai perjanjian perdamaian, selalu dilanggar oleh Israel dengan dukungan Amerika Serikat.

Memahami Hamas
Berlandaskan sejarah itu, kita bisa memahami mengapa Palestina, khususnya Hamas, bersikeras menolak perdamaian dengan Israel. Sebab dengan melakukan perdamaian, bukan saja mengakui negara (palsu) Israel, melainkan pada prakteknya semakin menguntungkan Israel. Oleh karena itu populer sebuah slogan di kalangan Hamas “Dengan perdamaian kita tak mendapat apa-apa tetapi dengan perang kita mendapat Gaza.” Dalam imajinasi saya, Hamas terinspirasi slogan Indonesia dalam mengusuir penjajahan: “Kami Cita Damai, tapi Lebih Cinta Kemerdekaan.”

Jika pun diadakan perdamaian maka tuntutan Hamas adalah dikembalikan seluruh tanah Palestina dari jajahan Israel. Bukan seperti sekarang, Palestina hanya mendapat secuil dari tanahnya sendiri: Tepi Barat dan Jalur Gaza, sementara Israel masih ongkang-ongkang dengan enaknya di sebagian besar tanah rampasan itu. Dalam konsep Hamas, hanya ada satu negara di tanah itu: Palestina dengan penduduk asli Palestina, dan mengakomodasi penduduk Yahudi sebagai warga negara.

Israel tentu saja tetap menginginkan seluruh tanah jajahannya (kembali) dalam genggamannya. Oleh karena itu di samping melanggar berbagai resolusi PBB, Israel juga kerap kali melakukan serangan guna mendapatkan kembali Tepi Barat dan Jalur Gaza. Bukan saja melalui militer, melainkan juga melalui pembangunan pemukiman Yahudi dan pembelian tanah Palestina.

Sementara itu Al Fatah, langsung atau tidak langsung, setuju dengan konsepsi seperti sekarang ini, di mana sebagian tanah Palestina dikembalikan sedangkan sebagian lagi menjadi hak Israel. Konsepsi dua negara inilah yang sebagian besar diinginkan oleh negara-negara lain, termasuk negara-negara Arab dalam hubungan Palestina Israel. Mungkin hanya Iran, Syuriah, Libya (dan Indonesia?) yang menginginkan Israel lenyap dari peta dunia.

Obamaforia
Penarikan militer Israel ke perbatasan, tentu saja disambut Hamas sebagai kemenangannya. Mungkin, Israel dianggap melarikan diri. Memang dalam perspektif perang, Israel gagal mancapai tujuan perangnnya yaitu melumpuhkan kekuatan Hamas. Alih-alih melumpuhkan Hamas, Israel justru melakukan pembantaian warga sipil, yang kemudian menuai reaksi negatip dunia. Hampir seluruh dunia mengutuknya, dan menganggap Israel sebagai penjahat perang.

Tapi, ada yang mengaitkan penarikan pasukan Israel dari Gaza sehari sebelum pelantikan Obama, karena ada kaitannya dengan Obama. Yusuf Kalla bahkan menyebut kewibawaan Obama sebagai faktornya. Benarkah?
Beberapa hari sebelum genjatan sepihak, menlu Israel dan AS menandatangani perjanjian, yang berisi kerjasama kedua negara dalam “melucuti” kekuatan senjata Hamas, di antaranya pencegahan berlangsungnya pasokan senjata pada Hamas. Jadi, memang faktor AS tetap berjalan dalam genjatan senjata itu. Tapi apakah faktor Obama berperan?

Memang, dalam berbagai penyataan saat kampanye, Obama menjanjikan perubahan, di antaranya dalam politik luar negeri yang lebih mengedepankan dialog, khususnya dengan dunia Islam. Termasuk penarikan pasukan AS dari Irak dan penutupan penjara Guantanamo. Maka dunia berharap pada Obama. Bukan saja karena janji perubahaan itu, melainkan Obama kali ini adalah pengecualian (calon) presiden AS. Dia berasal dari ras kulit hitam, sebuah ras yang dalam beberapa puluh tahun sebelumnya menjadi warga kelas sekian di AS. Maka Obama menjadi harapan perubahan itu, apalagi presiden yang akan digantikannya, Geroge W. Bush dikenal dengan pendekatan perang. Maka eforia terpilihnya Obama terjadi hampir di seluruh dunia. Obamaforia begitu kira-kira.

Tapi, tiga pekan penyerbuan Israel ke Gaza berjalan, Obama diam seribu bahasa. Waktu itu alasan yang berkembang karena Obama baru presiden terpilih dan belum presiden resmi AS. Tapi saat pidato pelantikannya yang dihadiri 2 jutaan manusia dan ditonton jutaan lainnya di dunia, Obama sama sekali tidak menyebut Gaza dan berempati pada ribuan korban agresi Israel. Tentu membuat pesimis akan janji perubahan yang diusungnya, terutama dalam penyelesaian masalah Palestina.

Tapi, memang untuk apa berharap pada Obama. Dia bukan presiden Kenya, tempat leluhurnya. Apalagi presiden Indonesia, negera berpenduduk Muslim terbesar dunia, tempat dia pernah 4 tahun bersekolah dasar. Obama adalah presiden AS, negara yang memposisikan dirinya sebagai negara adidaya tunggal dan negara yang sangat dipenggaruhi lobi Yahudi. Jadi, mungkin setali tiga uang. Sama saja. Jika beda, hanya gaya yang berubah!

Sebenarnya, harapan adalah pada persatuan negara-negara Islam atau Arab. Tapi, karena mayoritas mereka adalah cecunguk AS, maka harapan itu juga menjadi sia-sia. Lihatlah Mesir yang sangat takut membuka perbatasan untuk masuknya bantuan kemanusiaan. Lihat juga Saudi Arabia dan negara Arab lainnya yang, jangankan menekan Israel dan AS, untuk memberikan bantuan dana pasca-kehancuran Gaza saja bingung dan takutnya bukan main!

Di tengah pesimitis itu, kemudian kita “dihibur” oleh perang mulut antara PM Turki Recep Tayyib Erdogan dan Presiden Israel Shimon Peres dalam KTT ekonomi di Davos Swiss, yang berakhir dengan walk out-nya Erdogan. Turki, yang dikenal dekat dengan Barat dan Israel, kini kelihatannya mulai muak pada Isarel.

Memang, kita butuh orang semacam Khadafi, Erdogan, dan Ahmadinejad, atau Hugo Chavez dan Evo Morales. Nah, bagaimana SBY dan para calon presiden Indonesia, lebih beranikah? [*]

Sidojangkung, 1 Pebruari 2009.

 Dimuat majalah MUSLIM edisi Pebruari 2009

Apa Salah Film Fitna? *)

Sebelumnya saya mohon maaf karena dengan menulis tema ini saya ikut membantu menjadikan “film” Fitna dan pembuatnya, Geert Wilders, semakin terkenal. Setidaknya saya menjadi orang yang kesekian kalinya yang menulis judul dan nama pembuatnya itu, sekaligus membuat Anda yang membaca tulisan ini menjadi pengejanya yang kesekian kalinya juga.   (lebih…)

Syariah Islam, Dicari Juga Dicaci

Berita menarik tentang syariah Islam kembali mencuat menyusul pernyataan pemimpin tertinggi Gereja Anglikan Inggris Dr Rowan Wiliams yang mengatakan bahwa adopsi sejumlah syariah Islam dalam dasar hukum Inggris adalah hal yang tak terhindarkan. Sebab, syariah Islam tak sering bertentangan dengan struktur dan pola hidup warga di negeri kerajaan itu.Williams mengakui bahwa syariah Islam mencakup aturan yang sangat luwes, tapi komprehensif. (lebih…)

Idul Adha Seharusnya Mengacu Arab Saudi

Meskipun tahun ini pemerintah dan dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, memutuskan bahwa 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Selasa (11/12/2007) dan Idul Adha 1428 H jatuh pada hari Kamis (20/12/2007), sehingga mayoritas umat Islam Indonesia menjalankan ritual Idul Adha secara serempak, namun tetap saja akan terjadi dua Idul Adha di Indonesia.

Sebagian ormas Islam seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Hizbut Tahrir Indonesia, dan kelompok-kelompok lainnya termasuk Masjid Al Azhar Jakarta, justru merayakan satu hari lebih awal, tepatnya hari Rabu (19/12/2007).Keputusan ini mereka dasarkan pada keputusan pemerintah Arab Saudi yang menetapkan wukuf di Arafah (9 Dzulhijjah) jatuh pada Selasa (18/12/2007) sehingga Idul Adha di Arab Saudi jatuh pada Rabu (19/12/2007). Perbedaan seperti ini pernah terjadi pada Idul Adha tahun 2000 dan 2006. (lebih…)

Masjid Merah Berdarah

Masjid dikepung, diserbu, dan rakyat dibunuh. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana itu bisa terjadi? Rakyat, sebagiannya adalah pelajar, dibantai oleh pemimpinnya sendiri—yang seharusnya berkewajiban mengayominya. Bagaimana bisa terjadi, masjid tempat suci itu, yang di dalamnya terdapat kompleks pesantren Jamiah Sayyidah Hafsah, berubah menjadi kuburan massal. Tembakan, ledakan, dan gas syaraf bercampur-aduk dengan nafsu kekuasaan rezim militer Presiden Pervez Musharraf, membuat darah semburat dan tubuh-tubuh bergelimpangan.

 

Itulah yang terjadi di negeri “Muslim” Pakistan, Selasa 10 Juli 2007. Diperkirakan 800 orang tewas akibat serbuan yang bersandi Operasi Siluman itu, termasuk Maulana Abdul Rasyid Ghazi, wakil pemimpin Masjid Merah—seorang tokoh yang bersama abangnya, Imam Masjid Merah Abdul Aziz Ghazi, menjadi musuh Musyarraf. Jumlah kurban yang mencapai 800-an itu sungguh luar biasa meski pejabat pemerintah sendiri seperti dikutip TEMPO (22/7/07) hanya menyebut angka korban 200 lebih, tapi seorang relawan Pakistan, Abdys Sattar Edhi, telah menerima permintaan pemerintah untuk menyiapkan 800 kantong mayat, padahal sebelumnya ia sudah mengirim 300 kantong.

 

“Dosa” apa yang dibuat oleh Abdul Rasyid Ghazi dan ratusan pendukungnya sehingga mereka harus dibantai oleh militer Pakistan? Musharraf mengatakan bahwa tindakan penyerbuan itu dilakukan untuk menyelamatkan negara dari kehancuran! Tapi jujurkah Musharraf? Benarkah mereka akan menghancurkan Pakistan? Saya kira, salah satu jawaban jujur adalah dengan mencermati reaksi Presiden Amerika Serikat George W. Bush pasca-pembantaian itu. “Saya menyukai dan menghargainya,” kata Bush tentang Musharraf yang ia sebut sebagai sekutu kuat dalam memerangi ekstermisme. Jawaban jujur atas pembataian itu juga bisa dicermati dari pernyataan bekas PM Pakistan Benazir Bhutto. “Saya senang tidak tercapai gencatan dengan militan dalam masjid karena akan membuat mereka makin berani,” katanya sinis.

 

Jadi jelaslah, bahwa Abdul Rasyid Ghazi dan pendukungnya diburu, dan akhirnya dibantai, hanya karena mereka terlanjur dicap sebagai ekstremis, militan, atau radikal! Sementara tuduhan radikal ini dialamatkan kepada mereka hanya karena mereka memperjuangkan dan menginginkan penegakaan hukum syariah. Atau setidaknya, mereka menginginkan agar moral di Pakistan dijaga ketat. Mereka ini marah dan membunuh beberapa imigran China, yang menjalankan prostitusi di Islamabad (Kompas, 15/7/07).

 

Agenda Musharraf, Agenda Bush

Setidaknya ada dua hal yang bisa kita cermati sebagai agenda di balik pembantaian di Masjid Merah itu. Pertama, sebagai rezim yang memperoleh kekuasaannya dengan cara kudeta, Musharraf berusaha keras mempertahankannya dengan segala cara. Salah satu caranya adalah dengan melumatkan musuh-musuh politiknya. Dua bersaudara, Abdul Aziz Ghazi dan Abbdul Rasyid Ghazi adalah bagian dari musuh politik itu. Keduanya mulai menentang pemerintah karena dukungan Musharraf pada Amerika Serikat yang menyerang Afghanistan tahun 2001. Tak heran jika pernah terjadi percobaan pembunuhan pada Abdul Rasyid Ghazi tahun 2004 (ayahnya sendiri, Abdullah, terbunuh di Masjid Merah tahun 1998).

 

Tapi, sebenarnya masih banyak musuh politik Musharraf, di antaranya adalah kalangan akademisi dan praktisi hukum yang menentang pemecatan yang dilakukan Musharraf terhadap Ketua Mahkamah Agung Choudry Muhammad Iftikhar 9 Maret 2007.

 

Nah, pembantaian di Masjid Merah bukan malah memperkuat posisinya—meski ada yang mendukungnya seperti Benazir Bhutto—melainkan justru mempersolid para penentangnya. Dikabarkan para pengungsi politik Pakistan di luar negeri bertemu di London. Dipimpin bekas PM Nawaz Sharif yang dijungkalkan lewat kudeta militer oleh Musharraf delapan tahun lalu meminta Musharraf mundur.

 

Kedua, tentu mudah ditebak bahwa agenda kedua Musharraf berkaitan erat dengan Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Musharraf, meskipun pada faktanya adalah militer yang mengambil-alih tampuk kekuasaan Pakistan melalui kudeta, adalah karib dekat George W. Bush. Ini memang aneh. Amerika Serikat yang mendengung-dengungkan demokrasi, justru bersahabat dengan Presiden Pakistan Pervez Musharraf yang anti-demokrasi, dan sangat diktator itu.

 

Semua itu dikarenakan double standard yang diterapkan AS. Di satu sisi mereka berusaha masuk ke ranah kekuasaan negara lain demi kampanye demokrasi (misalnya terhadap Iran, yang dianggap konservatif karena negara itu dipimpin oleh kekuasan para Mullah), namun di sisi lain justru ikut berupaya melanggengkan kekuasaan yang anti-demokrasi. Dalam konteks ini, Pakistan adalah contoh telanjang bagaimana AS bermuka dua. Contoh lain adalah Saudi Arabia. Bagaimana AS bisa bersahabat karib dengan negara monarki absolute seperti itu?

 

Tentu, itu tak lepas dari kepentingan yang ingin diambil oleh AS, terutama berkaitan dengan isu terorisme global. Pakistan adalah negara penting bagi AS dalam menghancurkan Rezim Taliban di Afghanistan enam tahun silam. Dan Musharraf, seperti juga pemimpin negara “Muslim” kebanyakan haruslah dirangkul oleh Bush untuk memerangi rakyatnya sendiri, yang jauh-jauh hari sudah dicap teroris oleh AS.

 

Dalam konteks ini bisa dikatakan bahwa pembantaian rakyat di Masjid Merah Pakistan yang dilakukan oleh Musharraf adalah perpanjangan tangan dari kepentingan AS, dan Bush pada khususnya, untuk memberangus setiap gejala perlawanan terhadap AS dalam perang global terorisme. Ini pula yang kita lihat pada konflik di Somalia beberapa bulan lalu. Di mana AS memberikan dukungan sepenuhnya pada pemerintah untuk menumpas rakyatnya sendiri.

 

Tapi benarkah apa yang disebut Islam radikal Pakistan itu akan habis? Imran Khan, salah satu bintang kriket Pakistan mengatakan, “Setelah delapan tahun kediktatoran militer, radikalisme dan fundamentalisme meningkat di mana-mana.” Pertanyaan penting juga diutarakan Benazir Bhutto, “Pertanyaan yang harus dijawab, bagaimana masjid makin menjadi radikal. Pasti ada benturan dengan pemerintah.”

 

Dua kutipan di atas memberi gambaran bahwa perlawanan terhadap Musharraf—yang kemudian sikap ini disebut radikal—adalah akibat dari sikap keras politik kekuasaan yang diterapkan Musharraf sendiri terhadap kalangan Islam Pakistan. Dalam skala global, ini pula yang sedang dilancarkan oleh Bush. Pembelaannya pada Israel, penyerbuannya ke Afghanistan dan kemudian Irak, juga keterlibatannya pada berbagai tekanan pada komunitas Muslim di negara lain, adalah tindakan yang bisa menyulut perlawanan rakyat Muslim di berbagai penjuru dunia.

 

Maka pujian Bush pada Musharraf adalah cermin dari keberhasilan misi yang diemban Musharraf. Dan saya tidak bisa membayangkan berapa juta dollar yang telah diterima Musharraf dan para kroninya akibat loyalitasnya pada tuan Bush itu!

 

Maka, wahai rakyat Pakistan, presiden-mu syaraf memang!

 

Sidojangkung, 18 Juli 2007

Mohammad Nurfatoni

(Dimuat Majalah Muslim, edisi Juli 2007)

Tolak Hubungan Indonesia-Israel

Pemerintah Republik Indonesia akhirnya memutuskan untuk menunda rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel, sebagaimana dikemukakan Menlu Alwi Shihab kepada Ketua Komisi I DPR RI, 18 Nopember 1999. Hal tersebut tentu sangat melegakan. Artinya protes keras dan keberatan yang dilancarkan berbagai kalangan umat Islam masih didengar oleh pemerintah.

Namun begitu, kita tetap harus waspada bahwa suatu saat—bahkan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama—hubungan itu tetap akan dijalin. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa rencana pembukaan hubungan dagang itu tidak dalam kategori dihapus, melainkan hanya ditunda. Itupun tidak dipastikan batas waktu penundaannya. Sementara dalam beberapa kesempatan, Presiden Abdurrahman Wahid (selanj utnya disebut Gus Dur) dan Menlu Alwi Shihab secara tersirat maupun tersurat masih berambisi untuk mewujudkan pembukaan hubungan dagang dengan Israel.

Yang jadi pertanyaan adalah mengapa Gus Dur, dengan corong utama Menlu Alwi Shihab, bersemangat untuk melakukan hubungan dagang dengan Israel (bahkan sebelumnya Gus Dur melontarkan hubungan diplomatik); sementara di kalangan umat Islam sendiri terjadi penolakan yang cukup keras atas rencana itu? Oleh karena itu patut pula diperjelas dalam perbincangan kita, mengapa segala rencana pembukaan hubungan dengan Israel ditolak keras umat Islam?

DARI TEOLOGIS SAMPAI PRAGMATIS
Sejauh ini, ada tiga argumentasi yang secara eksplisit dijadikan landasan rencana pembukaan hubungan dagang antara Indonesia dengan Israel oleh pemerintah Gus Dur? Pertama, secara teologis-ideologis tidak ada larangan yang menyangkut dilakukannya hubungan muamalat (dagang) dengan Israel, negara Yahudi itu. Gus Dur justru mengkritik balik para penentang rencana hubungan dagang Indonesia-Israel, karena mereka tidak mengkritik hubungan Indone­sia dengan negara-negara komunis semacam Sovyet, RRC, dan Korea Utara. Dalam pandangan Gus Dur, negara Israel itu masih beragama (Yahudi), artinya masih bertuhan. Dalam logika Gus Dur, bukankah itu lebih terhormat dibandingkan dengan negara yang tidak beragama (komunis) yang tidak mengakui Tuhan.

Kedua, dalam perspektif ekonomi, hubungan dagang dengan Israel sangat penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Hal ini didasarkan pada beberapa argumentasi (1) Lobi Israel yang kuat bisa mendorong mulusnya investasi asing untuk Indonesia, terutama dari negara negara Barat. (2) Hubungan dagang dengan Israel yang selama ini dilakukan melalui pihak ketiga, tidak terlalu memberi keuntungan bagi Indonesia (karena sebagian keuntungan diperoleh pihak ketiga) dibanding jika Indonesia melakukan hubungan dagang secara langsung. (3) Israel dipandang sebagai pusat agrobisnis. (4) Adanya pelebaran (potensi) pasar bagi produk Indone­sia ke Israel. (5) Hubungan dagang dengan Israel adalah hal yang lumrah, toh negara-negara Arab (Islam), yang selama ini selalu berhadapan konfrontatif dengan Israel sudah melakukan hubungan dengan Israel. “Orang-orang Arab di Mesir, Jordan, Maroko, bahkan Aljazair, juga Mauritania, semua memiliki hubungan, malahan lebih tinggi dari hubungan dagang. Ada hubungan diplomatik. Mereka meraih keuntungan-keuntungan itu,” kata Alwi Shihab.

Ketiga, secara politis dengan dilakukannya hubungan (dagang) dengan Israel, Indonesia lebih bisa membuka jalur komunikasi sehingga bisa lebih memainkan peran penting dalam penyelesaian masalah Palestina. Selama ini peran Indonesia terhadap penyelesaian Palestina dianggap kurang optimal karena adanya kendala komunikasi. Asumsinya, bagaimana bisa melakukan proses penyelesaian terhadap dua pihak yang bersengketa jika salah satu pihak tidak pernah diajak berhubungan oleh Indonesia. “Selama ini kalau kita mau bicara tentang palestina, orang-orang Israel tidak mau terima. Karena apa? Hubungan saja tida ada,” kata Alwi Shihab. Dengan secara intensif melakukan hubungan (dagang) dengan Israel, Indonesia berharap bisa melobi Israel untuk penyelesaian Palestina.

ARGUMENTASI KONTRA HUBUNGAN DENGAN ISRAEL
Berbagai argumentasi yang dijadikan landasan hubungan dagang dengan Israel tersebut, tentu saja, ditentang habis-habisan. Sebab, argumentasi-argumentasi tersebut sangat lemah dan membuka peluang untuk diperdebatkan, terutama karena sifatnya yang spekulatif, tidak logis, dan tendensius.

Pertama, penolakan hubungan dagang dengan Israel bukanlah yang seperti Gus Dur tuduhkan. Jika dibaca dari reaksi Gus Dur sebagaimana diungkapkan dalam acara silaturrahmi nasional Keluarga Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Istana Negara (Kamis,4/11/ 99), seolah-olah penolakan atas hubungan dagang dengan Israel semata-mata didasari oleh persoalan eksklusifitas Islam berhadapan vis a vis dengan Yahudi. Memang, ada nuansa agama dalam penolakan tersebut, tetapi bukan dalam pengertian Islam berhadapan vis a vis dengan Yahudi, melainkan karena tanah Palestina (di dalamnya ada Masjid A1 Aqsa, salah satu tempat suci umat Islam dan pernah menjadi kiblat serta mayoritas masyarakatnya yang Muslim), telah dirampas oleh bangsa Israel yang beragama Yahudi.

Dalam konteks ini, tentu tidak relevan membandingkan Israel di satu pihak dengan Sovyet, RRC, dan Korea Utara di pihak lain dalam hubungannya Islam versus Yahudi dan Islam versus komunis (antituhan). Kenyataannya, umat Islam memang tidak mempersoalkan hubungan dengan negara lain dalam perspektif Islam versus non-Islam. Yang dipersoalkan umat Islam adalah ketika ada negara lain yang menginjak-injak hak dan martabat umat Islam, di belahan dunia manapun, termasuk ketika Muslim Bosnia Herzegovina diinjak-injak martabatnya oleh Serbia yang beragama Katholik (Ortodhok) itu.

Dengan demikian ditolaknya hubungan dengan Israel tidak ada sangkut-pautnya dengan eksklusifitas atau ketertutupan Islam karena tidak berkenan membuka hubungan dengan negara lain yang berbeda ideologi. Umat Islam menyadari betul bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, yang harus memberi rahmat bagi keseluruhan komponen dunia (alam). Tentu saja dengan pemahaman bahwa sifat rahmatan lil alamin itu tidak kontra-produktif dengan kesejahteraan dan kedaulatan umat Islam sendiri. Artinya, bisa saja Islam itu berbaik-baik dengan Israel, Jika kedaulatan dan harkat-martabat umat Islam—khususnya Palestina—tidak diinjak-injak oleh Israel. Sangat lucu jika dengan alasan rahmatan lil alamin, lantas umat Islam merahmati Israel (berbaik-baik, dengan berhubungan dagang) sambil menari di atas penderitaan Muslim Palestina. Persoalannya, bisakah Yahudi Israel itu mau menunjukkan sikap pershabatan sejati dengan Dunia Islam?

Kedua, keuntungan-keuntungan ekonomi yang bakal diraih jika berhubungan dagang dengan Israel adalah spekulasi, bahkan ilusi belaka. “Negara-negara yang melakukan hubungan dengan dagang dengan Israel terbukti tidak bisa menarik investor negeri Yahudi itu ke negara yang bersangkutan,” sanggah Riza Sihbudi. “Turki yang berhubungan dagang dengan Israel sampai kini gagal mengangkat ekonominya yang terpuruk. Tragisnya Turki juga masih ditolak [menjadi anggota Uni] Eropa,” sambungnya (Tekad, No.2/Th.28-14/11/99).

Jika dilihat dari kacamata pasar yang dimiliki Israel pun sangat tidak menguntungkan Indonesia, sebaliknya justru hubungan dagang itu memberi keuntungan yang besar kepada Is­rael, terutama karena jumlah penduduk Israel yang tidak lebih dari enam juta jiwa sangat tidak memadai untuk sebuah hubungan dagang yang saling menguntungkan dengan 200 juta penduduk Indonesia.

Mengenai alasari Israel sebagai pusat agrobisnis juga patut dipertanyakan. “Kenapa harus melihat agrobisnis sampai ke Israel,” kata Riza Sihbudi. “Untuk urusan agrobisnis seharusnya Indonesia menoleh Thailand yang cukup sukses mengembangkan sektor agrobisnisnya,” lanjutnya. Apalagi ternyata terdapat perbedaan iklim antara Indonesia (yang beriklim tropis) dengan Israel yang beriklim (sub tropis), sehingga prospek agrobisnis kedua belah pihak sangat diragukan.

Ketiga, inilah yang lucu. Di satu pihak Alwi Shihab mengakui kekuatan lobi Israel (sampai terkenal istilah “Lobi Yahudi”), tapi di satu sisi dia berharap mampu melobi Israel dalam penyelesaian Palestina. Bagaimana mungkin Indonesia yang sangat lemah diplomasi politik luar negerinya itu mampu menandingi kehebatan lobi Israel (ingat diplomasi Indonesia tentang Timor Timor yang tidak membuahkan hasil!). Amerika Serikat saja, negara adidaya itu, ternyata termakan oleh lobi Yahudi.

ANALISIS-ANALISIS LAIN
Jadi, sangat mentah dan lemah alasan-alasan yang dikemukanan pemerintah, baik oleh Gus Dur maupun Alwi Shihab, berkaitan dengan rencana pembukaan hubungan dagang itu. dari sinilah kemudian berkembang analisis-analisis, bahkan sampai tahap tertentu berupa dugaan-­dugaan, di balik ambisi Gus Dur dan Alwi Shihab dalam membuka hubungan dengan Israel.

Pertama, ambisi itu berkaitan dengan upaya kedua sosok tersebut untuk menunjukkan konsistensi mereka sebagai seorang pluralis, inklusif, dan toleran terhadap pemeluk agama lain. Sebelum menjadi presiden, Gus Dur sudah seringkali melakukan tindakan yang kontroversi berkaitan dengan Israel. Pada Nopember 1994, bersama Habib Hirzin dan Djohan Effendi [dan Nasir Tamara?], Gus Dur datang dalam konferensi agama-agama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Israel. Kepergian mereka waktu itu mendapat protes keras di dalam negeri. Mesti mendapat reaksi keras, Gus Dur dengan enteng tetap konsisten dengan sikapnya. “Indonesia perlu memikirkan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel,” katanya. Gus Dur juga termasuk aktivis yang giat di Shimon Peres Peace Center.

Kedua, Gus Dur masih memakai pola lama dalam pendekatan politiknya. Artinya, untuk mengalihkan perhatian dari problem-problem dalam negeri yang krusial, Gus Dur menciptakan isu yang bisa menguras energi dan perhatian umat. Dalam perspektif ini, Gus Dur dianggap membuang-buang energi dengan melakukan test case, sejauh mana resistensi umat Islam sekarang terhadap persoalan sensitif Israel, sekaligus untuk mengalihkan perhatian dari proses reformasi yang menjadi tuntutan banyak pihak.

Ketiga, Gus Dur telah masuk dalam perangkap konspirasi besar Barat dalam memperkukuh dominasinya terhadap Dunia Islam. Terutama dalam konteks ini adalah posisi strategis Indone­sia yang berpenduduk Muslim besar. Dengan berhasil dirayunya Indonesia untuk mengakui eksistensi Israel dalam bentuk hubungan yang dibangun, Israel mendapatkan keuntungan politis yang cukup besar. Bukan tidak mungkin, tindakan Indonesia itu akan menjadi contoh Negara-­negara lain yang selama ini masih menentang hubungan dengan Israel. Sementara itu, dapat dilihat jika keuntungan yang diperoleh Israel lewat konspirasi itu akan membawa implikasi yang signifikan bagi negera-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Sebab, seperti yang akan kita bahas, Israel adalah negara cangkokan Barat di Timur Tengah.

 

Di samping menimbulkan analisis yang berbau “syu’udhan” (“buruk sangka”), rencana pembukaan hubungan dagang Indonesia dengan Israel juga menimbulkan analisis yang berbau “khusnudhan” (“baik sangka”). Diantara analisis tersebut diantaranya adalah taktik Gus Dur untuk melecut kepedulian negara-negara Timur Tengah untuk membantu perbaikan Indonesia. Sebab selama ini hubungan dagang dengan Timur Tengah tidak sebaik yang diharapkan Indone­sia. Investasi modal negara-negara Timur Tengah juga tidak sebesar yang diharapkan Indonesia.

ALASAN FUNDAMENTAL PENOLAKAN HUBUNGAN DENGAN ISRAEL
Terlepas dari berbagai alasan yang berkembang, baik yang dikemukakan Gus Dur dan Alwi Shihab di satu pihak, maupun alasan para penentanganya di pihak lain, segala upaya membuka hubungan dengan Israel memang patut ditentang. Alasan penentangan itu terutama pada eksistensi Negara (palsu) Israel dan sikap politik-agresinya terhadap hak, kedaulatan, dan martabat Dunia Islam, khususnya di Palestina.

Untuk menjelaskan alasan ini, saya akan kemukakan beberapa sisi penting berkaitan dengan sejarah Negara (palsu) Israel dan bentuk­bentuk agresinya. Israel bukanlah negara yang asli di Timur Tengah, melainkan—secara keagamaan, ras, kebudayaan, di atas semuanya secara politis—adalah unsur asing, yang dicangkokkan di Timur Tengah semata-mata sebagai kemauan politik dan militer sewenang-wenang dari pihak Barat, yakni Eropa Barat dan Amerika Serikat (Fazlur Rahman, “Sikap Islam Terhadap Yudaisme” dalam Islam: antara Visi, Tradisi, dan Hegemoni Bukan Muslim, peny. Mochtar Pabiottinggi, Yayasan Obor Indonesia).

Tujuan pencangkokkan itu, menurut Roeslan Abdulgani ialah untuk memecah-belah nasionalisme Arab, dan untuk menahan kebangkitan Islam. Sebab kawasan Timur Tengah adalah kawasan yang tidak hanya strategis—vital sekali, tetapi juga ekonomis—sangat penting karena kekayaan minyak di dalam tanah dan lautnya. Minyak adalah sumber energi pokok Dunia Industri Barat … (Roeslan Abdulgani, “Kata Pengantar” dalam Mereka Berani Bicara, Paul Findley, Mizan).

Mulanya, (sebagian) Tanah Palestina menjadi klaim Negara Israel berkat konsensi yang diberikan oleh Inggris (Lord Balfour) sebagai penjajah negara-negara Arab, atas dukungan dana yang diberikan oleh Golongan Yahudi Zionis pada Inggris dalam Perang Dunia I melawan Jerman (Deklarasi Balfour 1917). Inilah yang dikatakan Rahman bahwa Israel, dalam kelahirannya, adalah suatu gejala kolonial dalam arti yang sesungguhnya. Dasar kelahiran Israel itulah yang salah. la diciptakan lewat kebatilan dan agresi, dan asal usul itulah yang menentukan sifatnya [Israel].

Modal “politis-yuridis” itulah yang membuat orang Yahudi yang mulanya hanya 50.000 bertambah banyak dengan kedatangan orang-orang Yahudi dari Eropa sejumlah 500.000 jiwa. Rakyat Palestina sendiri yang semula berjumlah 600.000 jiwa didesak, diintimidasi dan diteror. Ini semua terjadi pada tahun-tahun 1920-1940 (Roeslan, ibid.)

Negara Israel akhirnya berdiri tahun 1948, dan melakukan agresi lanjutan pada tahun 1967 lewat perang Arab-Israel, sehingga memiliki wilayah “jarahan” semakin luas yang meliputi Palestina, Lebanon Selatan, Dataran Tinggi Golan (Syria), dan Gurun Sinai (yang akhrinya diserahkan lewat Perjanjian Camp David).

Tindakan agresi Israel ini telah dikecam oleh berbagai pihak, tetapi berbagai resolusi DK PBB, diantaranya No. 242 dan 338, yang memerintahkan Israel keluar dari wilayah yang didudukinya itu, tidak membuahkan hasil. Kebandelan Israel ini, tentu tak lepas dari stereo­type Amerika Serikat, negara yang oleh banyak pihak disebut sebagai mbah-nya Israel. Secara langsung maupun tidak langsung, Amerika Serikat adalah pelindung Israel. Berbagai perjanjian perdamaian PLO-Israel, selalu dilanggar oleh Israel dengan dukungan Amerika Serikat. Negara Palestina yang semestinya berdiri 4 Mei 1999 ditolak pendeklarasiannya oleh Israel dan Amerika Serikat. Padahal, sesuai dengan perjanjian Oslo 1993, tanggal 4 Mei 1999 adalah batas akhir pemerintahan otonomi Palestina (“Daftar Penghianatan Israel”, Abadi, No. 1/Th.II, 8-14/11/99).

Dari poin-poin penting yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembukaan hubungan dagang—atau hubungan apa pun—pada dasarnya mengandung tiga konsekuensi. Pertama, pengakuan eksistensi Negara (palsu) Israel, yang lahir dari sejarah panjang kolonialisme dan agresi. Kedua, menyetujui bentuk penjajahan yang dilakukan Israel terhadap, khususnya, Palestina. Padahal, dalam pergaulan dunia, segela penjajahan sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Apalagi secara eksplisit Indonesia juga menolak segala bentuk penjejahan, kaena tidak sesuai dengan perikemanuisaan dan perikeadilan. Ketiga, penghianatan terhadap perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh Palestina, terutama dalam hubungan ukhuwah islamiyah karena Palestina adalah salah satu bagian dari Dunia Islam.

Dengan argumentasi-argumentasi seperti itu, maka segala bentuk hubungan dengan Israel harus ditentang, sampai kedaulatan dan martabat umat Islam yang dirampas oleh Israel dikembalikan. Ini pula yang dicontohkan oleh Rasulullah saw ketika melihat kenyataan penghianatan orang-orang Yahudi dalam beberapa perang besar antara kaum Muslimin Madinah melawan kaum kafir Mekkah. Seperti diketahui dalam tiga kali peperangan besar yang terj adi antara kaum Muslimin dengan orang-orang Mekkah, golongan Yahudi beserta “golongan munafik” membantu orang-orang Mekkah, secara aktif maupun pasif (padahal sesuai dengan Piagam Madinah, jika terjadi penyerangan, seluruh penduduk Madinah, termasuk kaum Yahudi, wajib membelanya). Inilah yang menimbulkan permusuhan dan mengakibatkan diusirnya kelompok-kelompok Yahudi serta tewasnya sebagian dari mereka.

Jadi, sesungguhnya sikap politik Yahudi-lah yang menjadi pemicu kerenggangan-keretakan hubungan Islam dengan Yahudi. Baik yang terjadi pada permulaan sejarah Islam, maupun dalam sejak berdirinya Negara (palsu) Israel.

Mohammad Nurfatoni, Ketua FOSI Surabaya
Disampaikan pada Diskusi “Menolak Hubangan Dagang dengan Israel”,
yang diselenggarakan oleh Remas Masjid Nurul Iman Simo Gunung
di Masjid Muhajirin Dukuh Kupang Surabaya, 28/11/1999.

Turki, Sekulerisme Yes Islam No?

Saat ini suhu udara di Turki cukup dingin, berkisar 11 derajat Celsius. Tapi tidak dengan suhu politik. Suasana panas sedang melanda perpolitikan Turki. Suhu politik meningkat di parlemen, juga menyebar ke luar. Dua kelompok yang berseberangan saling berdemonstrasi: kelompok pendukung sekularisme di satu pihak, dengan kelompok propartai Islam di pihak lain.

Krisis politik ini terjadi menyusul terpilihnya Abdullah Gul dari partai berbasis Islam, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pada pemilihan presiden Turki yang diselenggarakan hari Jum’at 27 April 2007. Kubu sekuler menganggap sidang pemilihan presiden putaran pertama tidak sah karena tidak memenuhi kuorum, yakni 2/3 anggota parlemen atau 367 dari 550 orang.

Seperti diketahui, pemilihan presiden Turki dilakukan oleh parlemen dalam tiga putaran. Jika dalam pemilihan putaran pertama seorang capres mendapat 2/3 suara maka dia terpilih menjadi presiden. Jika tidak, pemilihan putaran kedua harus dilakukan. Syarat terpilihnya presiden sama dengan putaran pertama. Jika parlemen tidak berhasil memilih presiden pada putaran kedua, pemilihan dilanjutkan pada putaran ketiga. Capres bisa terpilih jika mendapatkan setidaknya 276 suara.

Tidak kuorum-nya sidang tidak lain karena pemboikotan yang dilakukan oleh kelompok oposisi prosekularisme. Kelompok ini sejak semula curiga bahwa calon presiden dari AKP akan memperjuangkan sistem politik berbasis Islam, menggeser sekularisme yang sudah menjadi ideologi Turki sejak dicanangkan oleh Jenderal Mustafa Kemal Atartuk tahun 1923. Sebenarnya calon presiden yang diajukan AKP adalah PM Recep Tayyib Erdogan. Karena mendapat pertentangan keras, maka akhirnya AKP mengusung Menlu Abdullah Gul. Namun yang terakhir inipun tetap dianggap akan membawa pengaruh Islam di Negara sekuler Turki.

Penentang tidak saja datang dari partai oposisi, Partai Rakyat Republik (CHP), partai yang menggusung sekularisme, melainkan juga dari militer. Panglima tertinggi militer Turki menyampaikan pernyataan bahwa mereka bisa mengintervensi jika proses pemilu mengancam diabaikannya sekularisme Turki.

Atas tuntutan CHP, akhirnya hasil pemilihan presiden putaran pertama dibatalkan oleh Pengadilan Konstitusi (PK). Sebenarnya, jika pemilihan putaran pertama tidak oleh keputusan PK, bisa dilakukan pemilihan putaran kedua, jika pun tetap gagal mencapai kuorum karena tetap diboikot oleh CHP, maka dilakukan pemilihan putaran ketiga. Karena cukup mensyaratkan 276 suara, maka sebenarnya Abdullah Gul bisa terpilih mengingat jumlah anggota parlemen dari AKP adalah 353 orang. Tapi inilah akal-akalan yang dilakukan oleh pihak pro sekuler, bagaimana caranya bisa menggagalkan terpilihnya calon dari AKP.

Sebagai konsekuensi dari keputusan PK, maka diadakan pemilihan ulang putaran pertama pada Ahad, 6 Mei 2007. Pemilihan inipun akhirnya gagal juga mencapai kuorum, karena kembali diboikot pihak oposisi. Maka sebagai konsekuensinya, pemerintah harus mempercepat pemilu legislatif (22 Juli 2007), yang sedianya baru dilakukan pada Nopember 2007.

Turki, Romantisme Sekularisme Kemal Atartuk

Seolah mengulang sejarah, kegagalan Abdullah Gul dari partai berbasis Islam AKP mencapai kursi presiden saat ini, menandai kembali sengitnya pertarungan antara kubu sekuler dengan Islam. Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, setidaknya terjadi tiga kali kudeta militer dengan alasan menyelamatkan sekularisme, yaitu pada tahun 1960, 1970, dan 1980. Sepuluh tahun yang lalu, krisis politik juga terjadi setelah Partai Kesejahteraan, partai Islam pertama, memenangi pemilu Turki. Krisis ini akhirnya juga “dimenangi” pihak sekuler, karena militer berhasil memaksa PM Necmettin Erbakan dari Parta Kesejahteraan untuk meletakkan jabatan. Dan militer pun akhirnya melarang Partai Kesejahteraan.

Data sejarah ini tentu menarik dikaji. Pertama, sekularisme yang dicanangkan oleh Jenderal Mustafa Kemal Atartuk sejak tahun 1923 dengan melakukan perubahan secara luas di Turki antara lain dengan memasyarakatkan pakaian ala Barat, mengadobsi alfabet dan kode hukum Barat, serta menghapus lembaga-lembaga Islam, masih punya pengaruh kuat di Turki, terutama karena mendapat “pengawalan” dari militer—di samping karena magnet kemajuan Barat (Uni Eropa) yang sangat kuat untuk menarik Turki sejajar dengan negara-negara Barat.

Maka, seperti diajarkan oleh Ataturk, agar bisa menjadi Barat, Turki harus meninggalkan identias lama (Islam) berganti baju dengan identitas baru (sekuler). Hal ini tidak boleh ditafsirkan dalam pengertian substansi (misalnya kemajuan ekonomi atau ilmu pengetahuan), melainkan juga pada hal-hal simbolis. Maka Turki menjadi sangat antisimbol Islam (misalnya, salah satu alasan kecurigaan akan adanya misi antisekuler dari Erdogan dan Gul, diantaranaya karena istri kedua tokoh ini memakai jilbab).

Kedua, meski masih memiliki pengaruh kuat di Turki, namun sekularisme Turki menuai kritik keras, karena sekularisme gaya Attartuk dianggap terlalu ekstrem dan mendiskriminasi mayoritas Muslim Turki. Dan yang lebih menarik, ternyata pelan-pelan tapi pasti, sekularisme Turki mulai ditinggalkan warga Muslim Turki. Gelombang protes dari kelompok yang propartai Islam di jalan-jalan yang memperlihatkan wanita-wanita berjilbab setidaknya menunjukkan bahwa telah berkembang dengab pesat kesadaran kembali pada Islam.

Meski capaian terbesarnya dibuldezor oleh militer dan kemudian dilarangnya partai Islam, Partai Kesejahteraan, pada 1997, tidak menyurutkan gelora kesadaran pada (politik) Islam. Capaian kursi mayoritas di parlemen oleh partai berbasis Islam, AKP (354 kursi dari 550) pada pemilu 2002 juga adalah indikator penting mulai ditinggalkannya sekularisme Turki. Maka, kelompok sekularis Turki tidak sepatutnya selalu mengenang romantisme masa-masa keemasan sekularisme di bawah pengaruh Atartuk.

Ketiga, selalu menjadi potret buram dari wajah demokrasi Barat, jika partai-partai Islam memenangkan pemilu selalu saja dianulir, dengan berbagai cara. Masih sangat segar dalam ingatan kita bagaimana AS dan Israel, juga Eropa meradang dan akhirnya mengintimidasi dan meneror kemenangan Hammas dalam pemilu di Palestina. Inilah yang kini sedang terjadi di Turki. Berbagai akal bulus dimainkan untuk menggagalkan kemenangan calon presiden dari kelompok Islam.

Meskipun begitu, PM Erdogan tetap yakin bahwa kelompok Islam akan tetap memenangkan pemilu dipercepat 22 Juli 2007. Optimisme ini bukan saja didasarkan akan terus bangkitnya kekuatan (politik) Islam, melainkan juga oleh capaian positif pemerintahan yang dipimpinnnya. Di bawah pemerintahan PM Erdogan, pemerintahan Turki sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan koalisi sekuler sebelumnya. Erdogan yang bekuasa sejak tahun 2002 mampu mengurangi inflasi dari 29,7 persen menjadi 9,65 persen. Dia juga berhasil menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga rata-rata 7 persen pada 2003-2007 dari pertumbuhan 2,5 persen sebelumnya.

Tapi, tentu saja, berpegang dari pengalaman sejarah, optimisme itu tetap saja menyelipkan pesimisme. Bahwa dalam sistem demokrasi Barat, sedemokratis apapun capaian yang dimenangkan oleh kelompok Islam, selalu saja mengundang campur tangan pihak seluler, baik lewat militer maupun cara-cara tidak demokratis lainnya.

Maka, tidakkah kita lebih mawas diri? Wallahu a’lam.

Sidojangkung – Menganti, 7 Mei 2007

Dimuat di majalah Muslim, Edisi 6, Mei 2007