Yy, Yuyun

Jangan Ada Korban Lagi seperti Yy

Foto Profil Mohammad Nurfatoni
Liberalisasi budaya bukanlah ekspresi kemerdekaan, 
ia justru akan membunuh peradaban secara perlahan.

Seorang
Raja sedang dirundung duka. Putri kesayangannya sakit parah. Berbagai upaya pengobatan dilakukan. Belum juga si Putri sembuh. Beberapa dokter telah didatangkan. Tak ada hasil.

Tapi sang Raja tak patah arang. Ia terus berusaha. Sampai suatu saat, datanglah ‘orang pintar’. Ia menawarkan resep kesembuhan Putri. Resep manjur, katanya.

Orang pintar memberi tiga pilihan resep. Raja boleh memilih satu di antaranya. Cukup satu. Tak perlu dua atau tiga. Adapun tiga syarat itu adalah: pertama, agar si Putri sembuh, raja harus memukul istrinya. Raja tertegun dengan syarat ini. Sebab, ia dikenal sebagai raja yang sangat sayang pada istrinya. Bagaimana mungkin ia akan menyakitinya?

Raja menolak syarat ini. Raja meminta syarat yang kedua. Lalu orang pintar menjelaskannya. “Baginda harus membunuh kuda tunggangan!” katanya. Raja bimbang. Ia penyayang binatang. Apalagi kuda kerajaan. Tunggangan resmi sang raja. “Tak mungkin, saya membunuhnya,” protesnya dalam hati.

(Baca: Siyono dan Nyawa Seekor Semut)

Dalam bimbang, raja bertanya resep ketiga. Orang pintar membuka suara, “Raja harus minum khamr. Minuman keras.” Raja terperanjat. Seumur-umur belum pernah ia meminum minuman beralkohol. Ia raja yang taat. Tapi ia mulai goyah. Putrinya harus sembuh. Ia sangat mencintai putrinya. “Haruskah aku terpaksa menenggak khamr?” Otak dan hatinya mulai berperang. Saling berhadapan.

Otaknya memberi nasehat, “Nggak apa. Lakukan saja. Minum tak merugikan orang lain. Beda dengan memukul istri atau membunuh kuda.” Hatinya menolak. “Jangan, itu haram. Dosa.”

Tapi raja harus membuat keputusan. Otaknya yang menang. Menurutnya, meminum khamr, jauh lebih sedikit mudaratnya. Ia hanya akan merugikan diri sendiri. Jika pun berdosa, ia bisa bertobat. Yang penting putrinya sembuh. “Okey,” kata Raja. “Saya pilih resep ketiga. Saya siap minum khamr.” Maka ia pun minum khamr yang dibawa orang pintar itu.

Seteguk. Dua teguk. Dan akhirnya beberapa teguk minuman keras itu mulai beraksi. Raja pusing. Ia setengah tak sadar. Saat itu, seperti biasa, kuda meringkik di kandang. Tapi kali ini lain. Emosi Raja sedang tidak stabil oleh pengaruh minuman keras. Ringkikan kuda itu membuatnya murka. Ia hunus pedang. Ia tebas kuda itu. Kuda kesayangan pun tumbang.

Mengetahui kejadian itu, istri raja tergopoh menghampiri. Ia hendak mencari tahu apa yang terjadi. Tapi raja malah tersinggung. Ia pukul sang Istri. Babak belur. Sakit, hatinya.

Kisah penuh metafor ini pernah saya baca di rubrik “Hikmah” koran Republika sekitar akhir 90-an. Saya tidak bisa mengutip persis. Korannya sudah raib. Mbah Google pun saya tanya, tidak menjawab. Akhirnya saya tulis kembali, dengan gaya bahasa sendiri.

Ada pesan penting yang hendak saya sampaikan dari kisah itu: jangan remehkan efek minuman keras. Raja memilih resep menenggak khamr, karena menganggap dampaknya paling kecil. Tapi ternyata justru membuyarkan segalanya. Jatuh korban-korban. Kudanya mati. Sang Istri pun terluka. Padahal dua keadaan itu sejak semula coba ia hindari. Ini gara-gara minuman keras. Minuman yang mampu merusak daya kontrol emosi seseorang.

Seorang remaja putri Yy, dalam kisah kontemporer adalah korban dari pembiaran produksi dan distribusi minuman keras. Anak-anak remaja leluasa minum alkohol. Lalu mereka dengan brutal, memerkosa, dan membunuh korban.

Tidak bisa dibayangkan 14 remaja memerdayai perempuan kecil. Tidak salah jika banyak yang berpendapat bahwa pengaruh minuman menjadi penyebabnya. Minuman keras membuat mereka menjadi raja tega. Menjadi buas. Dan konon, para pelaku kejahatan punya resep sebelum bertindak. Mereka butuh alat pacu keberanian. Dan minuman keras pilihannya.

Liberalisasi budaya
Selain hilangnya kontrol emosi, pengalaman bawah sadar juga punya peran penting. Pembunuhan dalam film, yang ditonton berulang-ulang, suatu saat akan memengaruhi cara bertindak seseorang. Demikian juga kekerasan seks, termasuk pornografi.

Sementara atmosfir film, lokal atau impor, telah didominasi materi seks dan kekerasan. Anehnya, muncul pula gugatan keberadaan lembaga sensor. Dengan sensor saja begitu brutal, bagaimana jika film-film ditonton tanpa sensor? Tapi dunia internet mana bisa disensor? Sulit. Sementara di dalamnya berhamburan materi pornografi. Anak di bawah umur dengan mudah mengaksesnya: dari gadget yang dibelikan oleh orang tua!

Yang tidak boleh dilupakan adalah pengaruh berkelompok. Jika bersendiri, mungkin ia tak berani. Tapi dengan berkelompok? Seperti sering nekatnya supporter yang bergerombol di jalanan. Psikologi kelompok membuat 14 remaja itu berani durjana berjamaah.

Apa yang harus dilakukan? Peran keluarga sangat penting. Tapi semua itu butuh kehadiran negara. Liberalisasi budaya tidak boleh dibiarkan. Negera harus hadir. Negara punya dan bisa membuat perangkat hukum untuk melarang produksi dan peredaran minuman keras. Juga melarang konten kekerasan dan pornografi dalam industri hiburan.

Negara harus serius memikirkan hulu (penyebab), jangan hanya berdebat soal hilir (hukuman pelaku). Lebih aneh, jika negara malah ambil untung dari semua itu. Seperti punya saham pada perusahaan minuman beralkohol. Cukup. Stop. Jangan ada korban lagi seperti Yy! (*)

Oleh Mohammad Nurfatoni, Sekretaris Yayasan Bina Qalam Indonesia
Hari ini (13/5/2016), tulisan ini dimuat koran Duta Masyarakat, Surabaya

Iklan

Siyono dan Nyawa Seekor Semut

Kematian adalah kepastian;
tetapi mematikan kehidupan adalah bencana besar.


Nyawa
adalah nafas kehidupan. Ia harus dijaga dan diselamatkan, karena nilainya tak terkira. Manusia, sejatinya dituntut untuk mengembangkan dan menyelamatkan kehidupan, bukan sebaliknya malah memusnahkannya.

Mari sejenak kita tengok kejadian yang sangat dramatis tentang penyelamatan nyawa, yaitu saat peristiwa kecelakaan pertambangan San Jose de Capiapo, Chili, pada tahun 2010. Sebanyak 33 penambang “terkubur” sedalam 700 meter di perut bumi.

Strategi, tenaga, dan dana–mencapai US$ 20 juta, dikerahkan untuk penyelamatan itu. Tak kurang 130 tim diterjunkan. Menteri Pertambangan Laurence Golborne dan Presiden Chili Sebastian Pinera, berkali-kali ikut turun ke lokasi.

Medan yang dalam dan sulit ditembus, mengharuskan berbagai strategi dirancang. Gagal plan A, berganti plan B, lalu dipakai plan C, dicoba lagi plan B. Akhirnya, 33 nyawa yang terkubur reruntuhan sejak 5 Agustus “baru” bisa diselamatkan seluruhnya pada 13 Oktober. Ya, perlu waktu 69 hari. Tanpa putus asa, karena ada 33 nyawa. Lebih dari itu ada ratusan kerabat yang berharap keselamatan 33 nyawa itu.

Bukan hanya itu, ratusan juta warga dunia pun ikut larut. Tercekam lebih 3 bulan tetapi akhirnya plong, menangis haru, dan bersyukur; saat satu per satu para pekerja tambang itu muncul ke permukaan dengan kapsul penyelamatan.

Nyawa 33 manusia memang sangat, sangat bernilai. Karena itu, sangat pantas untuk diselamatkan. Ini soal jiwa, soal kemanusiaan. Tapi mari kita selami juga kisah nyata yang saya kutip dari buku Slilit Sang Kiai, karya Emha Ainun Nadjib (Pustaka Utama Grafiti, 1991, h 6).

(lebih…)

Bisakah tanpa Maksiat Sepanjang Tahun?

Menjelang Ramadan 1429 H, Sepakat Tutup Hiburan Malam
 
Setiap (menjelang) Ramadan, wacana penutupan berbagai tempat hiburan malam kembali mencuat. Tahun ini Pemkot Surabaya kembali menginstruksikan penutupan tempat-tempat hiburan malam pada Ramadan. Kebijakan itu diambil untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan suci tersebut.

 

Keputusan itu ditegaskan Wali Kota Bambang D.H. bersama jajaran muspida dengan menandatangani seruan bersama. Acara tersebut dihadiri jajaran kepolisian, DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pejabat di lingkungan pemkot.

Melalui Perda No 2 Tahun 2008, Pemerintah Kota Surabaya kembali menginstruksikan penutupan tempat-tempat hiburan malam pada Ramadan dan malam Hari Raya Idul Fitri di seluruh wilayah Surabaya tanpa kecuali (Jawa Pos, 21 Agustus 2008).

Terhadap penutupan tempat hiburan malam saat Ramadan itu, selalu muncul pendapat yang pro dan kontra. Sepintas, alasan-alasan yang dikemukakan kedua kalangan tersebut sangat logis. Akan tetapi jika ditelaah lebih jauh, akan kita temukan beberapa kerancuan logika yang melandasi pendapat mereka.

Di antara sekian alasan yang pro terhadap penutupan itu, salah satunya adalah bahwa bulan suci Ramadan dan umat Islam yang berpuasa di dalamnya harus dihormati dengan jalan menghentikan segala bentuk perilaku maksiat.

Menarik menelaah seberapa jauh alasan tersebut bisa diterima. Memang, pada saat umat Islam menunaikan ibadah di bulan Ramadan, diperlukan suasana kondusif yang memungkinkan dijalankannya puasa dan ibadah lain secara khusyuk. Maka, segala gangguan, terutama yang berbau maksiat, sebisanya dihindari.

Masyarakat Steril?

Namun, ada kelemahan mendasar pada argumentasi itu. Sebab, seolah-olah perilaku kemaksiatan di luar Ramadan diperbolehkan, bahkan diberi ruang yang luas. Kita tentu setuju jika tempat-tempat kemaksiatan ditutup pada Ramadan. Tetapi, penutupan tersebut jangan didasarkan pada Ramadan­nya, melainkan bahwa segala bentuk kemaksiatan memang harus dihindari, tak peduli Ramadan atau bulan-bulan lain.

Sebab, sekali lagi, jika Ramadan dijadikan alasan penutupan hiburan malam, akan timbul kerancuan berpikir bahwa di luar Ramadan, kemaksiatan menjadi halal (argumentasi seperti ini sama dengan pernyataan, “Jangan berbohong saat sedang berpuasa.” Jadi, logika terbaliknya: di luar Ramadan boleh berbohong?).

Cara berpikir seperti itu sama saja dengan “memenjarakan” Tuhan, yaitu membatasi wilayah kekuasaan Tuhan hanya di waktu atau tempat sakral (suci) sehingga logika terbaliknya, Tuhan tidak berhak mengatur kita di waktu atau tempat profan (duniawi).

Dalam konteks ini, Ramadan sebagai bulan suci ternyata hanya kita jadikan sebagai “penjara” Tuhan. Dengan demikian, pada bulan itu, seolah-olah semua kemaksiatan tidak pantas dilakukan, tetapi “halal” di bulan lain. Sama seperti saat kita “mengantung” Tuhan hanya di pojok-pojok masjid atau sudut-sudut majelis taklim. Karena Tuhan ada di tempat-tempat tersebut, kita (seolah-olah) bersikap religius. Namun, setelah keluar dari tempat sakral itu, kita menjadi manusia permisif, kembali melakukan korupsi di kantor atau berselingkuh di hotel.

Selain itu, ada semacam sikap manja atas permintaan penutupan tempat maksiat pada Ramadan. Seolah-olah umat Islam tidak bisa beribadah dalam heterogenitas masyarakat. Kesannya, umat Islam adalah umat yang steril. Hanya bisa bertahan hidup dalam waktu atau tempat yang bebas dari “kuman” maksiat dan menggelepar dalam hegemoni budaya non-Islam. Di sinilah sebenarnya relevansi uji keimaman bagi seorang muslim. Mana yang lebih berkualitas, apakah keberhasilan menjalankan ibadah di tengah-tengah tantangan yang berat atau dalam situasi steril tanpa tantangan?

Kita sepatutnya berempati kepada umat Islam yang menjadi minoritas di negara-negara lain. Ternyata, mereka tetap khusyuk menjalankan ibadah, sekalipun berada di tengah hiruk-pikuk perilaku sekuler.

Kemaksiatan sebagai Keniscayaan Sejarah?

Sementara itu, kalangan yang kontra atas penutupan tempat-tempat maksiat mengajukan berbagai argumentasi yang kelihatan logis dan manusiawi. Akan tetapi, jika kita tinjau lebih jauh, semuanya tidak logis dan (justru) tidak manusiawi. Pertama, argumentasi bahwa pelacuran sudah ada sepanjang sejarah manusia. Dalam ilmu logika, cara berpikir itu disebut fallacy of retrospective determinism, yaitu kerancuan berpikir yang menjadikan sesuatu yang secara historis memang selalu ada; tidak bisa dihindari dan merupakan akibat dari sejarah yang cukup panjang (Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar, Jalaluddin Rakhmat, Rosdakarya, 1999).

Karena pelacuran dianggap ada sejak dulu, sia-sia saja usaha untuk memberantasnya. Karena itu, perlu dilokalisasi dan tidak perlu diusik-usik, meski Ramadan tiba. Jika cara berpikir seperti ini diikuti, memang tidak perlu ada usaha-usaha pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, pencegahan peperangan, atau perpecahan di kalangan umat. Sebab, bukankah itu ada rujukan sejarahnya?

Kedua, argumentasi bahwa para pelacur atau pegawai (tepatnya pengusaha) tempat-tempat maksiat itu akan kesulitan mencari nafkah (apalagi menjelang Lebaran) jika pada Ramadan tempat “kerja” mereka ditutup.

Argumentasi itu kelihatannya manusiawi sekali. Tetapi, sesungguhnya justru menjerumuskan mereka dari sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan mana yang membolehkan orang melakukan transaksi jual-beli diri (melacur)?

Dalam pandangan Islam, pelacuran adalah tindakan kriminal. Karena itu, pelanggarnya akan dikenai sanksi (pidana yang berat). Dalam konteks seperti itu, pelacuran hampir setara dengan tindak kriminal pembunuhan atau korupsi.

Jika para pembela pelacuran itu konsisten terhadap alasan “makan apa mereka jika tempat prostitusi ditutup” menjadi alasan kemanusiaan, seharusnya mereka juga membela para pencuri atau pembunuh (bayaran). Sebab, jika dilarang, mereka makan apa?

Bolehlah alasan ekonomi dikemukakan. Namun, pembelaan terhadap pelacuran atas dasar ekonomi (makan atau perut) terlalu mengada-ada dan justru menjadi pembenaran bagi para pelacur untuk terus melacur. Tidak tepat pelacur disebut wanita tunasusila (WTS) ataupun pekerja seks komersial (PSK). Sebab, melacur itu sendiri adalah perbuatan yang jauh dari nilai-nilai fitrah manusia yang berketuhanan dan pro kebenaran. Karena itu pula, melacur bukanlah hak asasi. Maka, agak aneh juga jika penutupan tempat maksiat tersebut menjadikan mereka takut tidak memperoleh bekal Lebaran, sementara Lebaran memiliki semangat kembali kepada kebenaran.

Pertanyaannya, apakah memang tidak ada pekerjaan lain, sekalipun yang tidak membutuhkan keterampilan, selain dengan cara melacurkan diri? Saya kira, jika ada kemauan keras dan tidak adanya dukungan, semacam legalisasi lokalisasi pelacuran oleh pemerintah atau “provokasi” dari organisasi nonpemerintah bahwa pelacuran itu sah dan merupakan hak asasi, masih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan.

Terakhir, meskipun pemerintah kota sudah membuat keputusan untuk menutup tempat-tempat maksiat saat Ramadan, jangan terlalu berharap kebijakan itu mendapatkan simpati dari umat Islam yang mau berpikir jernih. (*)

Mohammad Nurfatoni, Aktivis Forum Studi Indonesia

Tulisan ini telah dimuat harian Jawa Pos, Ruang Publik Metropolis, Rabu  27 Agustus 2008

bis diklik di http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=20518

Mempertanyakan Moralitas Anggota DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lembaga tinggi negara yang (seharusnya) terhormat itu, kembali tercoreng. Seorang anggotanya, Max Moein, dilaporkan melakukan pelecehan seksual kepada Desi Firdianti, seorang asisten pribadinya. Dugaan pelecehan seksual itu dilakukan setahun, yaitu selama Desi ‘mengabdi’ kepadanya sejak Maret 2005 sampai Maret 2006. ‘Hebatnya’ tindakan itu dilakukan di ruang kerja Max Moein di gedung DPR (SURYA, 29/5/08).  Laporan ini seolah melengkapi berita heboh sebelumnya yakni beredarnya foto Max Moein yang sedang merangkul mesra seorang wanita dengan bertelanjang dada (SURYA, 23-24/08).

 

Dalam pernyataan kepada media massa beberapa waktu lalu, anggota DPR dari FPDIP yang juga Wakil Ketua Komisi XI itu tidak membantah kesahihan foto tersebut, tetapi dia menolak bahwa apa yang dilakukan dalam foto itu sebagai tindakan asusila. Dalam bantahannya, apa yang disebut sebagai “adegan syur” itu hanya dilakukan di kamar ganti kolam renang dan karena itu dia menganggap bahwa kejadian itu biasa saja dan menolak disamakan dengan kejadian yang dulu (maksudnya seperti apa yang dilakukan Yahya Zaini, salah seorang kolega DPR-nya, dengan penyanyi dangdut Maria Eva pada tahun 2006 lalu).

 

Meskipun fakta foto bertelanjang dada sambil merangkul gadis yang juga bertelanjang (hanya terlihat lengan-punggung) itu dibantah pelakunya sebagai tindakan asusila, tetap saja menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat. Pertama, tidak wajar jika dalam kamar ganti kolam renang bercampur antara laki-laki dan perempuan, apalagi sampai terjadi pelukan mesra. Jadi, bisa saja Max Moein (pura-pura) lupa di mana sebenarnya adegan itu dilakukan!

 

Kedua, jika memang benar bahwa ‘adegan’ itu dilakukan di kamar ganti kolam renang, tetap saja tidak layak hal seperti itu dilakukan oleh dua orang yang bukan suami istri, apalagi yang melakukannya adalah seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Tanpa menuduh bertelanjang bulat pun, adegan seperti dalam foto itu tidak layak dilakukan di lingkungan masyarakat yang masih memegang nilai-nilai kesopanan.

 

Memang, adalah hak Max Moein memberikan bantahan tentang foto syur itu. Tetapi dugaan pelecehan seksual yang akhirnya dilaporkan oleh Desi, dan diumumkan secara luas pada publik, akan sedikit demi sedikit membuka misteri Max Moein. BK DPR tidak boleh lagi menutup kasus ini, seperti yang dilakukan sebelumnya. Penuntasan kasus ini penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan masyarakat tentang moraliltas sebagian anggota DPR.

 

Secara bertubi-tubi kita disuguhi oleh sejumlah peristiwa yang menunjukkan runtuhnya moralitas mereka. Belum hilang dalam ingatan kita akan rekaman mesum (mantan) anggota DPR Yahya Zaini dengan Maria Eva, kita dikejutkan oleh penangkapan anggota dewan berinisial Al Amin Nasution. Disamping disangka melakukan tindakan korupsi, penangkapan Al Amin juga menyisakan cerita tentang kemesraan dengan wanita lain.

 

 

Godaan “Tiga TA”

 

Runtuhnya moralitas anggota dewan tidak saja terlihat dari cerita-cerita perselingkuhan atau kemesraan mereka dengan wanita lain, tetapi nampak terang benderang dari tuduhan korupsi yang kini sedang ditangani KPK. Di samping Al Amin, beberapa anggota dewan juga sedang disidik oleh KPK berkaitan dengan kasus aliran dana BI. Daftar nama itu akan menjadi panjang jika kita masukkan nama-nama anggota (juga ketua) DPRD berbagai daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi.

 

Tidak jelas apakah masih banyak anggota dewan yang melakukan hal serupa tetapi belum atau tidak terungkap. Semoga saja tidak ada lagi! Sebab kita sebenarnya sadar bahwa banyak juga anggota dewan yang masih berpegang pada prinsip moral dan etika. Tetapi kenyataan seperti yang terungkap di permukaan itu cukup membuat kita prihatin. Keprihatinan itu bukan saja atas tindakan asusila yang mereka lakukan, tetapi juga karena telah terjadi penghianatan atas amanah perwakilan yang telah diberikan rakyat dalam pemilu legislatif.

 

Pemilu yang diharapkan menjadi mekanisme perwakilan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, ternyata banyak yang dibelokkan oleh anggota dewan terpilih untuk mengeruk kepentingan pribadi. Banyak dari anggota dewan yang lupa untuk apa sebenarnya mereka dipilih dan atas jasa siapa mereka bisa menikmati kursi empuk Senayan itu!

 

Rakyat yang rela berdarah-darah dalam setiap pemilu demi antusiasmenya memenangkan partai politik dan wakilnya menjadi anggota dewan, begitu mudah terlupakan. Tidak banyak aspirasi atau kepentingan rakyat yang berhasil diperjuangkan oleh para wakilnya. Dalam berbagai kasus menyangkut kepentingan rakyat selalu saja kandas diperjuangkan. Kasus lumpur Lapindo atau kenaikan harga BBM adalah contoh mutakhir.

 

Tetapi bukan saja rakyat yang dilupakan, banyak anggota dewan yang juga lupa pada dirinya sendiri. Mereka lupa menempatkan dirinya di tengah kedudukan terhormat yang sedang diembannya. Sementara sebuah falsafah mengatakan betapa kuatnya tiga godaan bagi mereka yang sedang mendaki jalan sukses politik, yaitu tahta, harta, dan wanita (“Tiga Ta”).

 

Rupanya yang terjadi adalah sebaliknya.” Tiga Ta” bukan dianggap sebagai godaan yang perlu disikapi secara hati-hati melainkan justru dijadikan sebuah cita-cita secara salah. Jika tahta, yaitu kedudukan terhormat sebagai pejabat negara DPR, sudah diraih maka terbukalah lebar-lebar kesempatan untuk menumpuk harta dan menggait wanita, meskipun dengan memanfaatkan jabatan dan kedudukannya secara tidak bermoral! Apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang anggota dewan yang punya kehormatan, kedudukan, uang, dan berbagai fasilitas itu? Bukankah dari beberapa kasus asusila anggota dewan tidak jauh dari harta (korupsi) dan wanita (perselingkuhan dan pelecehan).

                                                                    

Jangan Pilih Politisi Mesum

Tepat sehari sebelum foto syur Max Moein dilansir media cetak, di Tugu Proklamasi Jakarta sedang dideklarasikan Gerakan Nasional Anti-Politisi Busuk. Dalam deklarasi yang digagas sejumlah LSM itu, masyarakat diminta tidak memilih, mendukung, atau mendanai politisi busuk dalam pemilu 2009.

 

Yang dimaksud politisi busuk adalah mereka yang diketahui terlibat atau mendukung mereka yang melakukan praktik-praktik kotor, terlibat dalam pelanggaran HAM (juga dalam konteks ekonomi, sosial, budaya, termasuk yang setuju dengan kenaikan BBM),  tindak pidana korupsi, perusak lingkungan hidup, dan sebagainya. Juga harus masuk dalam daftar politisi busuk itu adalah para anggota atau calon anggota dewan yang terlibat kasus-kasus mesum semacam Yahya Zaini atau Max Moein.

 

Kita tentu akan mendukung gerakan ini, karena akan menjadi warning bagi partai politik untuk lebih selektif dalam menyusun daftar calon legislatif (caleg) sekaligus menjadi shock therapy bagi para caleg yang tidak memiliki kredibilitas dan integritas agar tidak berani mencalonkan diri.

 

Hanya saja yang perlu diingat adalah meskipun pada saat menjadi caleg mereka tidak termasuk politisi busuk, tetapi bisa saja ketika sudah terpilih menjadi anggota dewan mereka mengalami proses pembusukan. Ini terkait dengan ketidakmampuan mereka memegang amanah ‘tahta’ yang diberikan rakyat, karena ‘tahta’ itu justru didayagunakan untuk mengeruk ‘harta’ secara ilegal dan menyelingkuhi ‘wanita’!

 

Jika pesimisme semacam ini tidak bisa dihilangkan dari benak rakyat, maka jangan salahkan jika mereka bukan saja tidak memilih politisi busuk, melainkan sama sekali tidak memilih alias golput! Jika hal itu benar terjadi, masihkah rakyat yang disalahkan? (*)

 

 

Mohammad Nurfatoni

Artikel ini telah dimuat Majalah Muslim edisi Juni 2008

Grey Chicken dan Hedonisme Instan *)

Liputan Metropolis Jawa Pos berjudul “Jual Diri Mengejar Rumah” (18/5), cukup menggugah keprihatinan. Jika selama ini seks bebas ditengarai masuk ke dalam kehidupan pelajar metropolis, laporan tersebut semakin menampakkan wajah buram lainnya. Ternyata telah terjadi komersialisasi seks di kalangan pelajar. Jika di kalangan kampus telah lama dikenal istilah ayam kampus (campus chicken) untuk menyebut mahasiswi yang menjalani praktik protitusi, maka sekarang muncul istilah grey chicken untuk PSK pelajar. Istilah grey chicken sendiri (ayam abu-abu) merujuk pada seragam abu-abu yang menjadi ciri khas seragam pelajar tingkat SMA.

 

Hebatnya, nilai komersial grey chicken cukup fantastis, berkisar dari tarif terendah Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta, sesuai grade mereka. Tak heran jika salah seorang grey chicken bisa memperoleh “pendapatan” bersih Rp 1 juta sehari atau Rp 30 juta sebulan. Sebuah angka yang melampaui rata-rata gaji profesional metropolis.

Serbuan Materialisme

Menarik juga untuk mencermati motif grey chicken dalam menjalani profesinya itu. Selama ini, dunia pelacuran selalu identik dengan impitan hidup atau kesulitan ekonomi para pelakunya. Tetapi laporan tersebut justru menunjukkan hal lain. Ketertarikan mereka pada profesi grey chicken jelas bukan karena alasan ekonomi keluarga. Sebab, mereka berasal dari keluarga berkecukupan.

Tidak aneh jika ada orang yang menginginkan sebuah rumah atau mobil sendiri. Tapi, menjadi aneh jika hal itu sudah diimpikan oleh seorang pelajar SMA dengan cara menjual diri dan kehormatan. Padahal, tugas utama mereka adalah belajar sebaik mungkin. Fenomena itu menunjukkan bahwa motif grey chicken lebih pada mengejar gaya atau kesenangan hidup semata. Ironisnya, jalan yang ditempuhnya adalah dengan cara-cara menyimpang. Inilah yang oleh Veronica Suprapti (1997) disebut sebagai hedonisme instan yakni merasakan kenikmatan puncak dengan jalan pintas.

Salah satu pemicu tumbuh-kembangnya hedonisme instan remaja metropolis adalah paham materialisme, suatu pandangan hidup yang memberi tempat sangat tinggi pada kenikmatan lahiriyah. Runyamnya, di era teknologi komunikasi seperti sekarang ini, paham tersebut semakin mendapat tempat di mata remaja metropolis. Trend dan gaya hidup serba wah selalu menjadi impian mereka.

Tiap detik, memori bawah sadar mereka dijejali film, sinetron, atau iklan produk-produk bermerek yang menawarkan gaya hidup serba wah. Handphone (HP), misalnya, kini dicitrakan bukan sekedar sebagai alat komunikasi, melainkan sudah sebagai icon dan gaya hidup. Mereka perlu HP yang modern, lengkap dengan fasilitas multimedia yang selalu up date: kamera, koneksi internet, dan musik. Gonta-ganti HP yang baru dan canggih adalah sebuah keharusan gaya hidup. Dan semua itu ditawarkan produsen tidak dengan harga murah. Dari mana semua gaya hidup mewah ini akan dibiayai jika tidak sanggup lagi didukung oleh orang tua (kaya)? Maka cara-cara instan kemungkinan yang akan ditempuhnya.

Bukan hanya produk yang dilesakkan pada impian remaja metropolis, cara hidup yang bebas nilai pun bisa diakses dari teknologi komunikasi setiap saat, yang pada akhirnya menjadi bagian bawah sadar remaja. Ketika impian bawah sadar itu menemukan momentumnya, sangat mungkin mereka tergoda untuk mempraktikannya.

Kegagalan Sistem Pendidikan

Harus diakui bahwa selama ini sistem pendidikan kita, khususnya pendidikan agama, hanya berputar-putar pada aspek kognitif. Akhlak atau moralitas hanya diajarkan sebagai sebuah wacana dan teori tanpa banyak menyentuh aspek afektif dan psikomotor. Bahkan tak jarang pendidikan kita minus keteladanan.

Proses pendidikan yang demikian biasanya hanya membuat anak didik cerdas otaknya (IQ), tatapi tidak cerdas hatinya (EQ dan SQ). Artinya moralitas hanya dipahami sebagai pengetahuan tetapi tidak pada kesadaran hidup.

Mungkin para remaja dan pelajar metropolis tidak ada yang menyangkal bahwa seks bebas atau melacurkan diri adalah perbuatan tercela. Tetapi, jika itu hanya melekat pada dirinya sebagai sebuah pengetahuan, bagaimana bisa mencegahnya dari melakukannya? Belum lagi jika mereka merasa mendapat pembenaran dari “teladan” yang diberikan oleh orang tua atau para tokoh masyarakat atas perbuataan yang serupa.

Menarik sebenarnya jika kita mengkaitkan hal itu dengan doa bersama yang banyak dilakukan para pelajar sebelum menghadapi Ujian Nasional (unas) beberapa waktu yang lalu. Dalam kegiatan itu, kita melihat adanya upaya pihak sekolah untuk menumbuhkan kesadaran spiritual siswa terhadap Tuhannya. Apa yang dapat kita tangkap? Ternyata dalam kondisi tertekan saat menghadapi kesulitan, para siswa bisa sangat religius. Mereka bisa sangat dekat dengan Tuhan.

Tapi dari sinilah muncul tantangan baru itu. Dapatkah kesadaran spiritual siswa itu terbangun tidak saja pada saat menghadapi unas, melainkan pada sepanjang perjalanan hidupnya? Sebab, tujuan utama pendidikan kita adalah menumbuhkembangkan generasi penerus bangsa, yang tidak saja cerdas dan kreatif, melainkan juga berbudi luhur.

Maka tugas sekolah, guru, dan elemen masyarakat lainnya yang peduli pada remaja dan pelajar metropolis adalah membangun kesadaran spiritual yang lebih bersifat “abadi”. Bahwa dekat dengan Tuhan itu tidak harus memilih situasi dan kondisi, melainkan sebuah citra diri yang terefleksi dalam keseharian. Di sinilah perlunya ditanamkan kesadaran selalu dalam pengawasan Tuhan (omnipresent). Bahwa Tuhan itu maakum ainama kuntum (bersama kamu di mana saja kamu berada).

Kesadaran seperti itu bisa terbentuk jika kita mampu mengintegrasikan seluruh materi pelajaran sebagai sebuah sikap hidup. Pemberian materi hukum grafitasi misalnya, tidak boleh berhenti pada hukum fisikanya saja, melainkan harus ditarik pada tahap spiritual, bahwa sebelum Isaac Newton menemukan hukum gravitasi, setiap benda akan jatuh ke bawah terbawa gravitasi bumi. Betul bahwa intuisi dan otak cerdas Newton berhasil merumuskan teori itu, tapi sesungguhnya siapa yang menciptakan hukum keteraturan alam itu? Dialah Tuhan.

Saya yakin, jika proses pendidikan diramu seperti itu, kesadaran spiritual pelajar akan lebih langgeng terbangun. Maka, masih beranikah mereka melacur jika merasa salalu dilihat Tuhan.(*)

 

MOHAMMAD NURFATONI
Alumnus IKIP Negeri Surabaya, pegiat Forum Studi Islam Surabaya

Artikel ini telah dimuat harian Jawa Pos Metropolis, Selasa 20/5/08
Bisa diklik di:

http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=813

Media, Ghibah, dan Aib itu!

Suatu pagi pukul 06.30. Kompleks perumahanku didatangi banyak loper koran—tepatnya koran kriminalitas terbitan Surabaya. Mereka berteriak-teriak menyebut nama komplek perumahanku. Langsung terbayang dalam benakku, wah pasti ada kejadian—kalau tidak kecelakaan ya kriminalitas—di perumahanku yang terliput koran itu.

<p style=”text-align: justify” (lebih…)