Pesta Demokrasi untuk Apa?

Sebentar lagi bangsa Indonesia menyongsong pesta demokrasi. Disebut pesta karena pemilu dimetaforakan sebagai hajatan. Orang Jawa menyebut duwe gawe. Memang, pemerintah, partai politik, para calon anggota legislatif (caleg), pelaku bisnis, dan rakyat Indonesia hendak punya gawe menerapkan teori demokrasi, yaiktu melaksanakan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dalam implementasinya, pesta di sini bukan sekedar sebagai metafora melainkan telah masuk dalam pengertian yang sesungguhnya. Seperti pesta, pemilu membutuhkan biaya. Dan sebagai pesta besar, pemilu Indonesia menghamburkan ongkos yang kelewat mahal. Pemerintah setidaknya harus menguncurkan dana pemilu sebesar 13,5 trilyun. Belum terhitung dana “swasta” yang harus dikeluarkan oleh partai politik dan, terutama, para caleg.

Bayangkan pada pemilu kali ini terdapat 11 ribu lebih caleg DPR. Dengan keputusan MK yang mengakomodasi suara terbanyak, maka para caleg berlomba memperebutkan kemenangan, karena semua punya peluang yang sama. Katakanlah 11 ribu calon belanja alat kampanye paling minim 10 juta per orang, sudah keluar dana 110 milyar. Sementara bagi mayoritas caleg, dana 10 juta itu belum apa-apa. Seorang caleg DPR mengaku telah membelanjakan 1,7 milyar dan menyiapkan 100 juta dana cadangan untuk kampanye dirinya. Padahal ini belum terhitung puluhan ribu caleg DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Jadi, bayangkan, berapa sesungguhnya dana yang dikeluarkan oleh para caleg dan partai politik untuk mengikuti dan mencoba meraih kemenangan!

Dan seperti pesta, maka dana selangit itu mampu membuat seantero negeri menjadi meriah. Jalan-jalan dihias aneka simbol, aneka foto, dan aneka warna. Televisi, koran, majalah juga penuh oleh “undangan” pesta.

Kepincut Politik
Mengapa pemilu akhirnya benar-benar menjadi pesta? Panggung politik praktis memang membuat sebagian orang kepincut. Inilah pengalaman pribadi saya. Seorang kawan, tepatnya kawan istri, beberapa hari menjelang penjaringan caleg berkirim SMS pada istri: “Mbak, mau jadi caleg DPRD (dari partai tertentu)?” “Lho, kok saya, Mbak sendiri?” “Saya nggak diijinkan suami!”.

Dua hari setelah itu, dia datang ke rumah. Ternyata tawaran ke istri hanya basa-basi, sebab dia sendiri sebenarnya masih berminat menerima tawaran itu. Malah, dia sangat surprise atas tawaran itu. Bayangan menjadi anggota DPRD di depan mata!

Apa yang menarik? Satu saja: politik (praktis) itu menggiurkan. Prestise dan mungkin juga sebagai pekerjaan yang menyenangkan (karena dianggap gampang mendatangkan uang?). Apalagi untuk menjadi caleg tidak perlu terlalu mengandalkan kapasitas dan kapabilitas. Cukup bermodal ijasah SLTA, Anda bisa jadi caleg dan kemudian anggota dewan, jika Anda punya jaringan dan atau popularitas. Sementara untuk menjadi pegawai dengan jabatan paling rendah pun, Anda harus melewati sejumlah seleksi yang ketat. Maka jangan heran jika ditengarahi banyak yang nyaleg demi mencari pekerjaan.

Tapi saya mencoba tetap tidak tergiur dan “berdakwah” agar orang lain juga tidak tergiur latah di jalur politik praktis. Saya katakan di malam itu (karena memang dia minta pertimbangan saya), jangan diterima tawaran itu! Lebih baik kiprah di dunia pendidikan (sebagai pengelola TK) tetap ditekuni. Bagi saya, dunia pendidikan tidak kalah pentingnya dengan dunia politik (praktis), meski kalah menggiurkan. Tapi, ajakan saya itu tak bersambut, sebab pada akhirnya kawan itu resmi menjadi caleg.

Memang, seringkali ada asumsi akan pentingnya partai politik dan pencapaian sejumlah kursi pada pesta demokrasi sebagai lahan dakwah atau alat perjuangan ideologis. Sebagian asumsi itu memang tidak terbantahkan, terutama jika kita menengok pada Pemilu 1955, di mana partai politik disadari sebagai alat perjuangan ideologis. Dalam konteks politik Islam misalnya, kehadiran Masyumi di sidang-sidang Konstituante sarat dengan perjuangan ideologi. Perjuangan menjadikan Islam sebagai dasar negara benar-benar menjadi agenda politiknya.

Tapi dalam periode politik orde baru, karena terjadi deideologisasi (Pancasila sebagai asas tunggal), partai politik menjadi alergi berbicara perjuangan ideologi. Runyamnya, meski di era reformasi ini partai politik boleh berasas selain Pancasila, namun pencantuman asas Islam misalnya, tidak memperlihatkan kesadaran perjuangan ideologis. Meskipun terdapat banyak partai dan beragam asas partai, tapi tidak ada perbedaan yang fundamental antara partai yang satu dengan partai lainnya.

Kenyataan ini menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya orang yang apatis terhadap partai politik atau pemilu. Apalagi kini rekam jejak politik praktis seringkali menunjukkan citra negatifnya. Skandal korupsi, seks, dan buruknya kinerja anggota dewan atau pemimpin eksekutif menjadi pemandangan umum.

Kultural v Struktural
Politik (praktis) bukan satu-satunya yang penting, apalagi yang terpenting. Masih banyak lahan operasional yang harus digeluti, justru hanya bisa dilakukan dengan meninggalkan dunia politik (praktis). ‘Dai Sejuta Umat’, Zaenuddin MZ, adalah contoh telanjang. Bagaimana awalnya dia bisa diterima umat secara luas oleh umat karena tidak masuk dunia politik (praktis) dengan slogan “ada di mana-mana, tapi tidak di mana-mana”, tetapi menjadi menyempit dan kehilangan umat ketika memasuki ranah politik (praktis), yaitu ketika mendirikan partai politik tertentu.

Saya punya pengalaman lainnya. Dulu kyai saya di sebuah pesantren adalah anggota DPRD dari partai tertentu. Terselip pertanyaan kritis, untuk apa terlibat pada politik praktis? Kritik atas keterlibatan beliau di DPRD dijawab bahwa dengan menjadi anggota DPRD, maka bisa menjadi bagian yang ikut merumuskan kebijakan pemerintah (daerah). Tapi apa yang terjadi? Asumsi manis ikut merumuskan kebijakan itu tak terbukti berjalan, sementara pesantren justru terabaikan. Akhirnya sang kyai balik kucing ke pesantren.

Kasus-kasus serupa ini saya kira terjadi di banyak pesantren. Kyai yang tertipu oleh kampanye strategisnya dunia politik (praktis), lalu menelantarkan pesantrennya. Sementara dalam benak saya, menekuni dunia pesantren jauh lebih strategis dibanding terlibat menjadi anggota legislatif atau pemimpin pemerintahan.

Apa artinya? Saya ingin mengatakan bahwa yang jauh lebih strategis adalah gerakan pemberdayaan masyarakat (saya sering pakai istilah gerakan kultural untuk membandingkan dengan gerakan struktural, yaitu bermain-main di ranah politik).

Contoh sederhana: adalah sebuah keputusan politis jika jilbab menjadi kewajiban bagi siswi di sekolah Islam tertentu. Nah, kita bisa membandingkan dengan (kualitas) jilbab siswi sekolah negeri yang sama sekali tidak memiliki kekuatan politik dalam memakainya (malah pernah dilarang).

Pertanyaannya, apakah keputusan politik yang diundangkan sekolah lebih strategis dari pada kesadaran kultural yang dibangun dan berhasil mendorong siswi memakai jilbab di sekolah negeri?

Saya ingin mengatakan bahwa asumsi keputusan politik menentukan arah seluruh segi kehidupan masyarakat, tidaklah benar. Mungkin benar jika dilihat dari sisi prosedural atau permukaan, tapi sama sekali menipu jika tidak dibarengi oleh kualitas yang berkesadaran.

Masyarakat islami, misalnya, tidak dibentuk oleh undang-undang produk politik, melainkan oleh sebuah kesadaran keberagamaan yang tulus. Nah, tugas ini bukan wilayah politik (praktis) melainkan sebuah tugas kultural.

Oleh karena itu, janganlah rakyat ini harus mati-matian digiring secara total untuk menjadi tumbal pesta demokrasi. Biarkan yang masih apatis dan tidak peduli. Biarkan pula yang memilih golput. MUI tak harus terlalu bersemangat mengeluarkan fatwa golput haram. Biarkan rakyat dengan pilihannya sendiri, termasuk keputusannya untuk tidak memilih. Toh, kemeriaahan pesta demokrasi tak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dan seperti layaknya pesta, usai acara semua kembali pada asalnya. Janji-janji segera menguap. Rakyat miskin tetap miskin. Yang kaya tetap kaya. Yang terpilih senang, yang tak terpilih susah, apalagi jika meninggalkan utang banyak! Jadi, selamat (tidak) memilih!

Sidojangkung, 2 Maret 2009
Tulisan ini telah dimuat oleh majalah MUSLIM edisi Maret 2009

Ponari dan Kritik Dunia Medis

Semula siapa yang kenal dan peduli pada Ponari, bocah cilik asal sebuah dusun di Jombang itu. Tapi pekan-pekan ini kita dikejutkannya. Tersebar kabar bahwa Ponari bisa menyembuhkan berbagai penyakit melalui media batu yang dicelupkan pada air putih dan diminum sebagai obat. Batu itu sendiri konon ditemukan Ponari secara misterius saat disambar petir dalam guyuran hujan.

Tersebarnya kabar batu “ajaib” inilah yang mengundang puluhan ribu orang dari berbagai daerah berduyun-duyun mendapat pengobatan di kediamannya. Celakanya, jubelan dan antrian yang tidak tertib, membuat jatuh korban jiwa. Dilaporkan 4 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka.

Tapi memang sangat menarik membaca fenomena Ponari dan puluhan ribu “pasien” yang berharap kesembuhan darinya. Pertama, kita membaca betapa banyak orang yang sedang menderita sakit dan belum mendapat solusi penyembuhannya. Tentu ini sebuah kritik bagi kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan. Problem terbesarnya adalah soal biaya berobat yang mahal.

Pemerintah memang telah lama menebar Puskesmas di berbagai pelosok kecamatan. Namun, jangkauan pelayanan Puskesmas sangat terbatas. Untuk penyakit agak berat, harus dirujuk ke RSUD atau ke RS swasta di kota. Bagi masyarakat umum, berobat ke RS di kota identik dengan biaya mahal. Apalagi sekarang rumah sakit mengharuskan adanya uang muka sebelum menangani pasien rawat inap. Program pemerintah berupa Jamkesmas belum sepenuhnya bisa mengatasi. Masalah klasiknya adalah rumitnya birokrasi pengurusannya, di samping tidak sepenuhnya kasus-kasus penyakit yang berat menjadi bagian dari layanannya.

Kedua, rumit dan mahalnya berobat ke rumah sakit itu seakan-akan terselesaikan ketika orang menemukan apa yang disebut sebagai pengobatan alternatif dan cara-cara instan. Maka berbagai macam metode pengobatan alternatif kini menjadi pilihan, baik yang sudah diakui dan diadaptasi oleh dunia kedokteran semacam metode akupuntur, maupun yang masih dianggap tidak ilmiah.

Dalam perspektif ini kita bisa membaca mengapa orang berbondong-bondong ketika mandapat kabar adanya penyembuhan alternatif yang murah dan dianggap cespleng semacam yang terjadi pada fenomena Ponari, meskipun kita belum mendapatkan buktinya. Tapi penyebutan pengobatan alternatif memang mengindikasikan dua hal. Di samping sebagai alternatif atas mahalnya biaya pengobatan medis, juga sebagai alternatif atas keputusasaan pasien yang belum juga sembuh setelah lama berobat secara medis. Maka ketika ada harapan sembuh secara “instan”, orang-orang yang putus asa itu seakan mendapat solusi, demikian juga yang tak kuasa atas mahalnya biaya pengobatan medis.

Medis versus Supranatural?
Fenomena Ponari tidak saja menimbulkan harapan sembuh bagi masyarakat yang tuna modal sehat, tetapi juga membuat pusaran ekonomi rakyat kecil sekitar rumah Ponari berputar. Dari tukang parkir, penjual makanan, sampai “persewaan” rumah sebagai guest house mendapat berkah ekonomi.

Namun begitu fenomena Ponari juga memunculkan sejumlah keberatan, terutama karena telah jatuh korban jiwa. Tentu sebuah ironi, orang berharap kesembuhan tapi justru terjemput kematian. Ini memang khas masyarakat kita ketika terjadi kerumunan dan antrian. Sikap tidak sabar, tidak tertib, dan maunya menang sendiri, ditambah ketidaksigapan pengamanan adalah penyebab dari korban jiwa setiap kerumunan. Jadi, korban jiwa bukan hanya monopoli fenomena Ponari, tetapi juga pada kerumunan lain semacam pembagian zakat atau BLT.

Keberatan lain yang tak kalah pentingnya adalah tuduhan dimensi non ilmiah dan jauh dari norma agama yang terkandung dalam fenomena Ponari, seperti yang terekam pada pernyataan Kepala Pusat Informasi Masyarakat Depag, Masyhuri, seperti yang dikutip media. “Kami terkejut di era seperti ini masih ada orang yang percaya dengan hal seperti itu. Tidak ada satu dalih pun yang membenarkan teknik pengobatan dengan batu,” katanya.

Tapi benarkah pengobatan Ponari tidak ilmiah, atau lebih jauh apakah setiap pengobatan harus memenuhi kaidah ilmiah? Haruskah pengobatan menjadi monopoli dokter dan petugas medis?

Dalam kaidah agama, diyakini bahwa daya peyembuhan itu milik Tuhan, karena Dia pemilik kuasa segala, termasuk kuasa membuat sakit dan kuasa menyembuhkannya. Dalam perspektif ini diagnosa dokter dan terapi yang diberikannya bukanlah sebab dari sembuhnya seseorang yang sakit, melainkan hanya media penyembuhan yang telah diturunkan Tuhan, yang kemudian dikenal dengan cara medis atau metode ilmiah.

Pertanyaannya, apakah dokter dan metode medis atau ilmiah hanya satu-satunya media yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan suatu penyakit? Menarik untuk mengutip Muhammad Zuhri (“Sufi Healing dan Klasifikasi Kausalitas” dalam Mencari Nama Allah Yang Keseratus, Serambi, 2008). Dalam pandangan Zuhri, yang juga dikenal dengan klinik AIDS dengan metode sufi healing, Tuhan menurunkan dua kausalitas (penyembuhan), yaitu kausalitas supranatural dan kausalitas natural. Kausalitas natural dibagi menjadi kausalitas magis dan kausalitas logis, yang terbagi lagi menjadi logis vertikal dan logis horizontal.

Jika kausalitas supranatural diamanatkan Tuhan pada para kaum arif atau sufi yaitu orang yang punya latihan ruhani (riyadhah) tertentu sehingga punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kausalitas natural diamanatkan pada ahli yang lain. Misalnya kausalitas magis diberikan bagi penyihir atau dukun. Kausalitas logis vertikal diamanatkan pada dokter, apoteker, dan tabib tradisional. Sedangkan kausalitas logis horizontal diberikan pada para psikiater atau dokter jiwa.

Dengan teori seperti ini maka terjawab satu pertanyaan bahwa dokter atau medote ilmiah hanyalah salah satu alat yang dipakai Tuhan untuk menjadi penyembuh suatu penyakit, dengan rumusan-rumusan ilmiah yang menjadi standarnya. Teori ini juga membantu kita memetakan di mana posisi Ponari (sekali lagi jika pengobatannya benar terbukti). Jelas metode pengobatan Ponari tidak masuk kategori kausalitas logis yang menjadi ranah dokter, apoteker, atau psikiater. Karena itu benar jika dirasa tidak ilmiah atau tidak logis.

Namun apakah yang tidak logis tidak boleh menyembuhkan? Jika mengikuti teori ini dan kenyataan yang sering terjadi di masyarakat, maka jawab atas pertanyaan tersebut: boleh. Bisa saja Tuhan memberikan kesembuhan lewat makhluknya yang berupa batu yang diamanatkan kepada Ponari kepada rakyat miskin yang termarjinalisasi. Apalagi dalam ranah keimanan, kita diberi contoh beberapa hal yang tidak masuk akal seperti Nabi Ibrahim yang tak terbakar api atau Nabi Isa yang lahir dari ibu suci tanpa ayah. Memang sulit dinalar akal, tetapi bukan berarti tidak rasional melainkan di atas rasional (suprarasional).

Maka dalam perspektif agama, penyembuhan Ponari bisa diterima jika tidak dianggap bahwa batulah penyembuhnya, melainkan Tuhan yang mengamanatkan penyembuhan melaui Ponari dengan media batu. Menjadi persoalan keimanan jika batu atau Ponari itu dianggap keramat yang diagungkan karena penyebab segala kesembuhan. Di sisi lain, ternyata kita juga secara tak sadar “mengeramatkan” dokter atau obat medis karena menganggapnya sebagai penyebab kesembuhan. Secara keimanan, dokter pun hanya sebuah metode yang dipakai Tuhan.

Persoalannya, apakah pengobatan Ponari sudah termasuk supranatural seperti yang sering dipraktikkan para sufi atau pengobatan natural magis seperti dukun? Sebab pengobatan supranatural ditempuh melalui pendekatan langsung kepada Tuhan sementara pengobatan dukun ditempuh melalui makhluk halus (jin/setan). Belum terang bagi kita bagaimana proses riyadhah yang dilakukannya, mengingat dia masih bocah. Yang jelas dalam pandangan agama ada larangan untuk pergi ke dukun.

Tapi lebih dari sekedar pemetaan kausalitas itu, fenomena Ponari adalah kritik atas kita: tentang kemiskinan, esklusifisme RS, dokter, apotek dan kegagalan pemerintah memberi layanan kesehatan pada rakyat kecil. Ponari juga cambuk kecil dari Tuhan tentang keangkuhan akal, ketidaktertiban diri, dan cara berpikir serba instan. [*]

Mohammad Nurfatoni, aktivis FOSI (Forum Studi Islam) Surabaya
Artikel ini telah dimuat harian sore Surabaya Post, Kamis, 12/2/09

Versi asli bisa diklik di:

http://www.surabayapost.co.id/

Hamas Terinspirasi Indonesia

“Kami Cita Damai, tapi Lebih Cinta Kemerdekaan”

Oleh Mohammad Nurfatoni
Penulis buku “Tuhan yang Terpenjara”

Genjatan senjata sepihak telah berlangsung di Gaza. Sehari sebelum presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Husain Obama dilantik (20/1/09), Israel menarik mundur pasukannya ke perbatasan. Setelah itu Hamas memutuskan genjatan senjata pula. Genjatan senjata sepihak ini, meskipun dinilai positip, namun berpotensi dilanggar secara sepihak pula. Terbukti, sepuluh hari setelah genjatan senjata, saling serang kembali terjadi. Gaza kembali dibombardir Israel dengan alasan sebagai balasan atas serangan roket ke Israel. Padahal, selama hampir sebulan terjadinya serangan Israel ke Gaza, telah membukukan korban yang begitu banyak di pihak Palestina: 1330 tewas, 5500 terluka. Infrastrktur Gaza pun terkoyak. Dibutuhkan sedikitnya US$ juta 1,9 untuk merekontruksi Gaza.

Akankah perang asimetris ini akan kembali terjadi? Banyak pihak menginginkan terjadi perdamaian antara Israel dengan Palestina, khususnya Hamas. Tapi bisakah tercapai perdamaian abadi? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita sekilas menengok sejarah konflik Israel Palestina ini.

Negara Cangkokan
Israel bukanlah negara asli di Timur Tengah, melainkan—secara keagamaan, ras, kebudayaan, dan di atas semuanya, secara politis—adalah unsur asing, yang dicangkokkan di Timur Tengah semata-mata sebagai kemauan politik dan militer sewenang-wenang dari pihak Barat, yakni Eropa Barat dan Amerika Serikat (Fazlur Rahman, “Sikap Islam Terhadap Yudaisme” dalam Islam: antara Visi, Tradisi, dan Hegemoni Bukan Muslim, peny. Mochtar Pabiottinggi, Yayasan Obor Indonesia).

Tujuan pencangkokkan itu, menurut Roeslan Abdulgani ialah untuk memecah-belah nasionalisme Arab, dan untuk menahan kebangkitan Islam. Sebab kawasan Timur Tengah adalah kawasan yang tidak hanya strategis—vital sekali, tetapi juga ekonomis—sangat penting karena kekayaan minyak di dalam tanah dan lautnya. Minyak adalah sumber energi pokok Dunia Industri Barat … (Roeslan Abdulgani, “Kata Pengantar” dalam Mereka Berani Bicara, Paul Findley, Mizan).

Mulanya, (sebagian) tanah Palestina menjadi klaim Negara Israel berkat konsensi yang diberikan oleh Inggris (Lord Balfour) sebagai penjajah negara-negara Arab, atas dukungan dana yang diberikan oleh Golongan Yahudi Zionis pada Inggris dalam Perang Dunia I melawan Jerman (Deklarasi Balfour 1917). Inilah yang dikatakan Rahman bahwa Israel, dalam kelahirannya, adalah suatu gejala kolonial dalam arti yang sesungguhnya. Dasar kelahiran Israel itulah yang salah. la diciptakan lewat kebatilan dan agresi, dan asal usul itulah yang menentukan sifatnya [Israel].

Modal “politis-yuridis” itulah yang membuat orang Yahudi yang mulanya hanya 50.000 bertambah banyak dengan kedatangan orang-orang Yahudi dari Eropa sejumlah 500.000 jiwa. Rakyat Palestina sendiri yang semula berjumlah 600.000 jiwa didesak, diintimidasi dan diteror. Ini semua terjadi pada tahun-tahun 1920-1940.

Negara Israel akhirnya berdiri tahun 1948, dan melakukan agresi lanjutan pada tahun 1967 lewat perang Arab-Israel, sehingga memiliki wilayah “jarahan” semakin luas yang meliputi Palestina, Lebanon Selatan, Dataran Tinggi Golan (Syria), dan Gurun Sinai (yang akhrinya diserahkan lewat Perjanjian Camp David).

Tindakan agresi Israel ini telah dikecam oleh berbagai pihak, tetapi berbagai resolusi DK PBB, diantaranya No. 242 dan 338, yang memerintahkan Israel keluar dari wilayah yang didudukinya itu, tidak membuahkan hasil. Kebandelan Israel ini, tentu tak lepas dari stereo¬type Amerika Serikat, negara yang oleh banyak pihak disebut dikuasai oleh lobi Yahudi. Secara langsung maupun tidak langsung, Amerika Serikat adalah pelindung Israel. Berbagai perjanjian perdamaian, selalu dilanggar oleh Israel dengan dukungan Amerika Serikat.

Memahami Hamas
Berlandaskan sejarah itu, kita bisa memahami mengapa Palestina, khususnya Hamas, bersikeras menolak perdamaian dengan Israel. Sebab dengan melakukan perdamaian, bukan saja mengakui negara (palsu) Israel, melainkan pada prakteknya semakin menguntungkan Israel. Oleh karena itu populer sebuah slogan di kalangan Hamas “Dengan perdamaian kita tak mendapat apa-apa tetapi dengan perang kita mendapat Gaza.” Dalam imajinasi saya, Hamas terinspirasi slogan Indonesia dalam mengusuir penjajahan: “Kami Cita Damai, tapi Lebih Cinta Kemerdekaan.”

Jika pun diadakan perdamaian maka tuntutan Hamas adalah dikembalikan seluruh tanah Palestina dari jajahan Israel. Bukan seperti sekarang, Palestina hanya mendapat secuil dari tanahnya sendiri: Tepi Barat dan Jalur Gaza, sementara Israel masih ongkang-ongkang dengan enaknya di sebagian besar tanah rampasan itu. Dalam konsep Hamas, hanya ada satu negara di tanah itu: Palestina dengan penduduk asli Palestina, dan mengakomodasi penduduk Yahudi sebagai warga negara.

Israel tentu saja tetap menginginkan seluruh tanah jajahannya (kembali) dalam genggamannya. Oleh karena itu di samping melanggar berbagai resolusi PBB, Israel juga kerap kali melakukan serangan guna mendapatkan kembali Tepi Barat dan Jalur Gaza. Bukan saja melalui militer, melainkan juga melalui pembangunan pemukiman Yahudi dan pembelian tanah Palestina.

Sementara itu Al Fatah, langsung atau tidak langsung, setuju dengan konsepsi seperti sekarang ini, di mana sebagian tanah Palestina dikembalikan sedangkan sebagian lagi menjadi hak Israel. Konsepsi dua negara inilah yang sebagian besar diinginkan oleh negara-negara lain, termasuk negara-negara Arab dalam hubungan Palestina Israel. Mungkin hanya Iran, Syuriah, Libya (dan Indonesia?) yang menginginkan Israel lenyap dari peta dunia.

Obamaforia
Penarikan militer Israel ke perbatasan, tentu saja disambut Hamas sebagai kemenangannya. Mungkin, Israel dianggap melarikan diri. Memang dalam perspektif perang, Israel gagal mancapai tujuan perangnnya yaitu melumpuhkan kekuatan Hamas. Alih-alih melumpuhkan Hamas, Israel justru melakukan pembantaian warga sipil, yang kemudian menuai reaksi negatip dunia. Hampir seluruh dunia mengutuknya, dan menganggap Israel sebagai penjahat perang.

Tapi, ada yang mengaitkan penarikan pasukan Israel dari Gaza sehari sebelum pelantikan Obama, karena ada kaitannya dengan Obama. Yusuf Kalla bahkan menyebut kewibawaan Obama sebagai faktornya. Benarkah?
Beberapa hari sebelum genjatan sepihak, menlu Israel dan AS menandatangani perjanjian, yang berisi kerjasama kedua negara dalam “melucuti” kekuatan senjata Hamas, di antaranya pencegahan berlangsungnya pasokan senjata pada Hamas. Jadi, memang faktor AS tetap berjalan dalam genjatan senjata itu. Tapi apakah faktor Obama berperan?

Memang, dalam berbagai penyataan saat kampanye, Obama menjanjikan perubahan, di antaranya dalam politik luar negeri yang lebih mengedepankan dialog, khususnya dengan dunia Islam. Termasuk penarikan pasukan AS dari Irak dan penutupan penjara Guantanamo. Maka dunia berharap pada Obama. Bukan saja karena janji perubahaan itu, melainkan Obama kali ini adalah pengecualian (calon) presiden AS. Dia berasal dari ras kulit hitam, sebuah ras yang dalam beberapa puluh tahun sebelumnya menjadi warga kelas sekian di AS. Maka Obama menjadi harapan perubahan itu, apalagi presiden yang akan digantikannya, Geroge W. Bush dikenal dengan pendekatan perang. Maka eforia terpilihnya Obama terjadi hampir di seluruh dunia. Obamaforia begitu kira-kira.

Tapi, tiga pekan penyerbuan Israel ke Gaza berjalan, Obama diam seribu bahasa. Waktu itu alasan yang berkembang karena Obama baru presiden terpilih dan belum presiden resmi AS. Tapi saat pidato pelantikannya yang dihadiri 2 jutaan manusia dan ditonton jutaan lainnya di dunia, Obama sama sekali tidak menyebut Gaza dan berempati pada ribuan korban agresi Israel. Tentu membuat pesimis akan janji perubahan yang diusungnya, terutama dalam penyelesaian masalah Palestina.

Tapi, memang untuk apa berharap pada Obama. Dia bukan presiden Kenya, tempat leluhurnya. Apalagi presiden Indonesia, negera berpenduduk Muslim terbesar dunia, tempat dia pernah 4 tahun bersekolah dasar. Obama adalah presiden AS, negara yang memposisikan dirinya sebagai negara adidaya tunggal dan negara yang sangat dipenggaruhi lobi Yahudi. Jadi, mungkin setali tiga uang. Sama saja. Jika beda, hanya gaya yang berubah!

Sebenarnya, harapan adalah pada persatuan negara-negara Islam atau Arab. Tapi, karena mayoritas mereka adalah cecunguk AS, maka harapan itu juga menjadi sia-sia. Lihatlah Mesir yang sangat takut membuka perbatasan untuk masuknya bantuan kemanusiaan. Lihat juga Saudi Arabia dan negara Arab lainnya yang, jangankan menekan Israel dan AS, untuk memberikan bantuan dana pasca-kehancuran Gaza saja bingung dan takutnya bukan main!

Di tengah pesimitis itu, kemudian kita “dihibur” oleh perang mulut antara PM Turki Recep Tayyib Erdogan dan Presiden Israel Shimon Peres dalam KTT ekonomi di Davos Swiss, yang berakhir dengan walk out-nya Erdogan. Turki, yang dikenal dekat dengan Barat dan Israel, kini kelihatannya mulai muak pada Isarel.

Memang, kita butuh orang semacam Khadafi, Erdogan, dan Ahmadinejad, atau Hugo Chavez dan Evo Morales. Nah, bagaimana SBY dan para calon presiden Indonesia, lebih beranikah? [*]

Sidojangkung, 1 Pebruari 2009.

 Dimuat majalah MUSLIM edisi Pebruari 2009