Pendidikan Bermutu yang Murah?

Seorang pembaca pernah mengeluhkan “nasib” pendidikan anaknya. Dalam cita ideal pembaca itu, sang anak seharusnya mengenyam pendidikan yang mampu membentuk kepribadian Muslim sekaligus mampu membekali ilmu pengetahuan yang berkualitas. Tapi apa daya? Institusi pendidikan yang diasumsikan mampu membekali dua hal itu, ibaratnya, jauh api dari panggang: tak terjangkau, mahal.

Mungkin itu pulalah “peta” yang berlaku pada masyarakat Muslim kita. Dalam perspektif ideal, pendidikan yang berbasis pada kurikulum nasional, seperti yang diterapkan oleh sekolah negeri atau sekolah umum, dianggap kurang mengakomodasi penanaman nilai-nilai agama. Bukan saja karena alokasi waktu pengajaran agama yang sangat minim, tetapi kurikulum pendidikan nasional juga dipandang membawa karakter sekularisme, yaitu pemisahan agama dari ilmu pengetahuan.

Sementara itu, institusi pendidikan yang dianggap mampu membekali anak didik dengan pemahaman agama dan.akhlak yang tinggi, seperti pesantren-pesantren tradisional, dianggap tidak “menjanjikan” bagi masa depan anak didik. Bukan saja karena pesantren sering mengesampingkan formalitas (seperti ijazah) yang menjadi standar dunia kerja formal, juga karena di pesantren memang tidak banyak diberikan pengajaran ilmu pengetahuan “umum”.

Jadi? Orang tua kemudian mengambil pilihan dengan risiko masing-masing. Menggunakan jasa sekolah negeri dengan risiko terabaikannya persoalan moral dan pemahaman dien, atau menitipkan di pesantren dengan risiko terjadinya hambatan di dunia kerja formal.

Dalam situasi yang dilematis itu, kemudian muncul ide-ide kreatif. Salah satunya adalah dengan lahirnya ide suplementasi pada kurikulum pendidikan nasional. Setidaknya ada dua bentuk suplementasi yang lahir di permukaan, pertama, suplementasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan formal. Lahirlah apa yang disebut secara salah kaprah dengan pendidikan integral, yakni sistem memadukan antara kurikulum nasional dengan kurikulum pesantren. Disebut salah kaprah, karena sebenarnya perpaduan itu baru pada tingkat fisik, yakni adanya jam “pendidikan umum” dan “pendidikan agama” yang berimbang.

Bentuk seperti ini banyak diambil oleh lembaga pendidikan yang dikelolah secara otonom oleh ormas-ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Dalam perjalanannya, model seperti ini kemudian dikembangkan dengan melengkapi sarana dan prasarana secara berkualitas. Bahkan kelengkapan itu menyangkut pula waktu belajar yang dikenal dengan full day school (sekolah sepanjang hari), seperti yang dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Islam (LPI) AI Hikmah Surabaya. Tentu, semua kelengkapan itu meminta risiko: biaya sekolah menjadi mahal; dan ironisnya menyensor mayoritas anak-anak Muslim Indonesia.

Bentuk suplementasi yang kedua terlihat dari model pendidikan informal semacam TPA (Taman Pendidikan Al Qur’an). Disebut suplementasi karena yang diajarkan di TPA adalah sebuah kelengkapan kurikulum dari sisi pesantren terhadap kurikulum sekuler di sekolah-sekolah umum. Berbeda dengan model suplementasi pertama yang diberikan secara “integral” (baca beriringan) di sekolah, suplementasi model TPA ini diberikan di luar sekolah. Yang menarik, model suplementasi kedua ini lebih mengakar karena dari segi biaya bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun dua model suplementasi ini sangat membantu menjaga keseimbangan antara dua kutub model pendidikan: umum dan pesantren, namun tetap saja belum mampu mengintegralkan hakekat kebersatuan ilmu, yang tidak terpisah-pisah dalam ilmu agama dan ilmu umum. Sebab, dalam perspektif Islam, ilmu itu disamping berfungsi sebagai pisau analisis dalam memecahkan persoalan kehidupan (baca membaca sunatullah pada alam semesta), juga harus mampu membuat penyandangnya lebih dekat pada Allah.

Memang, tetap harus dikembangkan bagaimana agar institusi-institusi pendidikan yang sudah mencoba mendekatkan dua kutub model pendidikan secara fisik itu mampu melakukan peleburan dalam satu hakekat ilmu: yaitu ilmu yang bersumber dari Tuhan, yang secara operasional mampu dijadikan sarana memperoleh kemakmuran manusia, dan selanjutnya mampu mendekatkan manusia pada Tuhan, Sang Penguasa Ilmu. Dengan catatan tebal, bahwa institusi yang berkiprah pada proyek berat ini tetap harus mampu mengimplementasikan adanya pendidikan bermutu sebagai hak setiap masyarakat, tidak hanya milik eksklusif para kaum berduit!

Mohammad Nurfatoni

Dimuat majalah Eksis No. 4/Th 1/Juni 2002

Peran Dorong Mobil Mogok Itu!

“Saat ini kami berada pada sebuah tembok besar yang tak mungkin kami tembus, tapi kami tak surut ke belakang “ (Juru bicara Fraksi PBB, KH Nadjih Ahjad)

Itulah salah satu realitas politik yang terjadi pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Usulan amandemen Pasal 29 UUD 1945 dengan alternatif “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” (dikenal dengan tujuh kata dari Piagam Jakarta), yang disampaikan Fraksi Perasatuan Pembangunan (FPP), Fraksi PBB, dan Fraksi Daulatul Ummah (FDU) kandas di sidang paripurna. Akhirnya MPR kembali mengukuhkan pasal 29 tetap seperti naskah aslinya.

Kenyataan di atas semakin memperpanjang daftar kekalahan umat Islam dalam percaturan politik ketatanegaraan, menyusul kekalahan-kekalahan sebelumnya dalam memperjuangkan Islam politik di pentas Indonesia. Dimulai dari kegagalan menjadikan Islam sebagai ideologi negara di saat ideologi negara itu dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI); kemudian gagal mempertahankan tujuh kata dari Piagam Jakarta pada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI); lantas kembai gagal dalam memperjuangkan konsep ideologi Islam menjadi dasar negara dalam sidang-sidang Konstituante, menyusul dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Tentu sebuah ironi, umat Islam yang mayoritas ini harus melepaskan diri dari ideologi Islam yang seharusnya menaunginya.

Kenyataan ini terasa semakin pahit jika mengingat bahwa peran (umat) Islam cukup (baca: paling) besar dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini dari penindasan bangsa lain.

Sebut misalnya konsep jihad yang digelorakan umat Islam, baik saat mengadakan perlawanan atas pendudukan penjajah maupun saat mempertahankan kemerdekaan. Teriakan “Allahu Akbar” yang sangat populer dalam gelora perjuangan rakyat, adalah contoh kecil betapa Islam sangat mempengaruhi kesadaran perjuangan rakyat dalam melawan segala bentuk penjajahan.Sebut pula sederetan tokoh pejuang pendang Islam, baik pada masa penyadaran dan pergerakan, perjuangan fisik, perjuangan diplomasi pada pra-kemerdekaan maupun pasca-kemerdekaaan. Sebut misalnya, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Tjut Nya’ Dien, KH. Ahmad Dahlan, H. Agus Salim, Mohamad Roem, atau M. Natsir.

Bukan itu saja, ketika terjadi pengkhianatan oleh bagian bangsa sendiri seperti yang dilakukan oleh Partai Komutils Indonesia (PKI), tahun 1948 atau tahun 1965, umat Islam tampil paling depan.

Tapi, ibarat mendorong mobil mogok, umat Islam selalu ditinggal setelah mobil im bisa melaju lagi. Peran umat Islam kembali terpinggirkan. Bahkan pada masa rezim’ Orde Baru, umat Islam pernah mengalami peminggiran dan pemojokan pada titik paling rendah. Kegiatan-kegiatan umat Islam dihambat, kelompok-­kelompok Islam dicurigai, dan tokoh-tokoh Islam dipenjara tanpa proses hukum. Akhirnya muncul stigma negatif pada (umat) Islam. Dan lahirlah Islam-phobia (ketakutan-kebencian pada Islam).

Jadi, ketika mobil bernama Indonesia itu mogok, umat Islam ramai-ramai untuk mendorongnya. Tetapi setelah mobil itu bisa melaju, bukan saja umat Islam tidak diangkut bersama melainkan juga ditubruknya. Sungguh sebuah ironi besar.

Bagaimana pada masa reformasi, yang lagi, lagi pernah umat Islam dominan dan memperjuangkannya? Reformasi yang dianggap sebagai jalan lempang untuk mengubah nasib umat Islam, justru tidak memiliki makna. Maka, seperti yang diibaratkan oleh KH. Nadjih Ahjad di atas, perjuangan umat Islam saat ini masih menghadapi tembok besar, yang sulit ditembus. Dan lebih ironis sebagian unsur tembok besar itu adalah umat Islam sendiri.

Maka, menjadi pertanyaan besar ketika bangsa ini tangah mengadakan perhelatan hari kemerdekaan: “Benarkah kemerdekaan telah direngkuh umat Islam yang menginginkan nilai-nilai kebenaran Tuhan (syariat Islam) menjadi dasar pokok dalam segala pertimbangan kehidupan bernegara?

Mohammad Nurfatoni

Dimuat majalah Eksis No. 6/Th 1/2002

Ketika Tuhan Dipersandingkan

 

Di tengah kerumunan massa berkumandang doa, yang secara bergiliranan dipimpin dan dilantunkan oleh para pemuka agama. Dimulai dari pemuka Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Para umat pun, mengamini doa-doa itu.

Itulah gambaran doa bersama yang kini sering kita lihat. Terakhir, doa bersama dilakukan dalam rangka perdamaian di Irak. Jauh sebelumnya, doa bersama antarumat beragama ini itu juga dilakukan saat momentum pergantian tahun baru, saat terjadi tragedi bom Bali, atau pasca-kerusuhan Mei 1998.

Secara fisik, kegiatan seperti itu terasa wajar, dan baik-baik saja. Bagaimana tidak? Orang yang merasa masih ber-agama berdoa, memohon kepada “Tuhan” tentang persoalan berat yang sedang dihadapi bersama. Apalagi dipimpin oleh para pemuka agama, dari berbagai agama lagi. Maka lengkaplah sudah! Oleh karena itu jangan heran jika kegiatan seperti ini menjadi kecenderungan umum (atau sebuah kelatahan baru?).

Tapi, benarkah demikian? Adian Husaini, MA, salah seorang tokoh KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Islam) pernah mengkritik habis-habisan “ritual” doa antarumat beragama ini. Krtitik Adian tidak sendirian. Ustadz Heru, aktivis pergerakan Islam lainnya, juga mengecam kegiatan itu. “Ritual doa bersama itu adalah sebuah penghinaan terhadap Islam; penghinaan kepada Allah Azza wa Jolla,” paparnya. “Allah yang Esa kok disandingkan dengan para tuhan ajaran syirik.”

Dalam pandangan trainer perbandingan agama ini, doa bersama itu memuat banyak kejanggalan. Yang paling kentara adalah ditabraknya nilai lakum diinukum waliyaddin (bagimu agamamu dan bagiku agamaku). “Doa bersama itu sesungguhnya telah mencampuradukkkan syariat Islam dengan “syariat” agama lain,” katanya. “Dalam Islam diajarkan bahwa sebelum berdoa kita disyaratkan memuji-muji dan mengagung-agungkan Allah, misalnya dengan membaca asmaul husna. Sementara dalam doa bersama itu, doa umat Islam justru didahului atau diikuti oleh puji-pujian terhadap sekutu-sekutu Allah, yang dilakukan pemeluk agama lain. Ini jelas termasuk jenis bid’ah yang sangat fatal. Itulah syirik,” paparnya lebih lanjut.

Kejanggalan lain, menurutnya, fenomena doa bersama antarumat beragama ini justru menafikan obyektifitas dan realitas adanya agama-agama. “Logikanya, kalau yang dituju oleh doa itu adalah tuhan yang sama, mengapa harus memakai tata­ cara yang berbeda? Kalau begitu mereka tak perlu memeluk agama yang berbeda dong. Toh, tuhannya sama?” katanya. “Atau kalau yang dituju itu tuhan mereka masing-masing, justru ini keanehan yang lain. Itu tidak mungkin karena sifat Tuhan yang berkuasa penuh mustahil berbilang. Dengan demikian, pasti ada tuhan atau agama palsu,” jelasnya.

Jadi, sebuah kekonyolan jika Tuhan asli dipersandingkan dengan para tuhan palsu!

Mohammad Nurfatoni

Dimuat Majalah Eksis No. 11/Th II/2003

Keniscayaan Amandemen Pasal 29

“Ganti saja UUD 1945 dengan konstitusi yang baru!” Begitulah salah satu pendapat yang berkembang berkaitan dengan proses amandemen UUD 1945 yang sedang berlangsung. Pendapat seperti ini, diantaranya dilontarkan oleh Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas.

Luar biasa! Lontaran itu cukup berani, bukan saja bagi ukuran rezim otoriter Orde Baru yang pernah mengharamkan segala perubahan terhadap UUD 1945, bahkan sampai tahapan mensakralkannya, meskipun salah satu isi kandungan UUD 1945 sendiri justru membolehkannya, melainkan juga untuk ukuran rezim pascaotoriter.

Meskipun kanal perubahan UUD 1945 sekarang telah dibuka, namun perubahannya tetap harus dalam kerangka UUD 1945. Oleh karcna Itu, proses perubahan UUD 1945, kemudian populer dengan amandemen, yang bergulir sejak Sidang Umum MPR 1999 menetapkan pembatasan-pembatasan, yaitu 1) tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; 2) tetap dalam sistem pemerintahan presidensial; 3) tetap dalam kerangka Negara Kesatuan RI; dan 4) perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara adendum, yaitu melampirkan naskah perubahan, sementara naskah asli tidak diubah.

Dengan ditetapkannya 4 batasan itu, maka harapan para pendukung terbentuknya konstitusi baru hampir-­hampir tidak ada lagi. Sementara bagi kalangan ini, perubahan tambal-sulam seperti yang dilakukan sekarang ini tidak cukup memadai. Sebab problem yang diidap UUD 1945 bukan sekedar rumusan-rumusan pasalnya yang dinilai banyak kelemahannya, melainkan juga paradigma yang mengiringi terbentuknya konstitusi itu juga dinilai tidak kondusif, misalnya UUD 1945 tidak mengandung ajaran checks and balances system, sesuatu yang menjadi tuntutan konstitusi modern.

Anehnya, proses amandemen yang oleh kelompok ini dianggap tidak maksimal, justru oleh kelompok lain dianggap sudah kebablasan, sehingga muncul upaya penghentian terdapap proses amandemen yang akan memasuki tahapan keempat ini, baik yang dilakukan secara internal oleh anggota MPR, seperti yang diperagakan beberapa waktu lalu oleh fraksi PDIP, maupun yang dilakukan dari luar parlemen seperti yang diperlihatkan diantaranya oleh sebagian purnawirawan TNI/POLRI.

Munculnya penolakan terhadap proses amandemen ini tentu juga sebuah peristiwa luar biasa. Di tengah-­tengah derasnya tuntutan reformasi, ternyata masih banyak bercokol kaum pro status quo, kaum konservatif yang tidak berkenan atas terjadinya perubahan-perubahan, sekalipun perubahan ke arah yang Iebih baik.

Hantu Piagam Jakarta?

Bisa ditebak, bahwa salah satu perubahan yang ditakutkan oleh kalangan nasionalis-konservatif di atas adalah amandeman pasal 29 UUD 1945. Dalam rancangan perubahan yang belum selesai dibahas Badan Pekerja MPR ini, terdapat satu rumusan yang dianggap sebagai pembuka kembali wacana Piagam Jakarta. Rumusan amandemen yang secara resmi didukung oleh F-PPP dan F-PBB itu berbunyi, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.

Bagi sebagian kalangan, masuknya tujuh kata dalam rumusan amandemen pasal 29 UUD 1945 ini, ibaratnya hantu yang menakutkan. Dalam bayangan buruk mereka, tujuh kata itu adalah penyebab retaknya integrasi bangsa.

Mereka tidak sadar bahwa saat ini pun, tanpa tujuah kata itu, bangsa Indonesia sudah tercabik-cabik di ambang disintegrasi. Sementara mereka tidak mau memahami bahwa sesungguhnya masuknya tujuh kata itu sama sekali bukan ancaman bagi pihak di luar Islam; dan sama sekali bukan ancaman bagi integrasi bangsa. Bukanlah watak Islam untuk menindas kelompok lain. Dengan paradigma rahmatan lil alamin, Islam justru ingin tampil manjadi rahmat bagi semesta umat, seperti yang ditunjukkan oleh sejarah emas Piagam Madinah. Sementara, tujuh kata itu sebenarnya baru modal minimal bagi kalangan Islam Indonesia untuk memainkan peran politiknya dalam memperjuangkan paradigma itu. Sekedar diketahui, pencantuman tujuh kata itu dalam Piagam Jakarta adalah hasil kompromi dari pertarungan ideologi negara antara kaum nasionalis yang menginginkan negara sekuler dengan kalangan Islam yang menginginkan negara Islam.

Ditimbang dari segi manapun, tuntutan pencantuman tujuh kata itu sesuatu yang wajar bagi umat Islam. Pertama, dari sisi demografi, umat Islam adalah mayoritas, bahkan terbesar di dunia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2000 menunjukan bahwa dari penduduk Indonesia yang berjumlah 203.456.005 orang, 87,55 % (178.143.655 orang) beragama Islam. Sementara Katholik hanya 6,48% (13.154.029 orang), Kristen protestan 3,05 % (6.210.625 orang;), Hindu 1,67 % (3.409.246 orang), Budha 1,07 % (2.195.246 orang) dan lainnya O,16 % (333.656 orang).

Kedua, secara historis bisa dibaca bahwa andil perjuangan kemerdekaan, tanpa sedikit pun bermaksud mengecilkan pihak lain, adalah sebagian besar disumbang oleh para pejuang Islam. Bahkan jika dilihat lebih jernih, perjuangan para tokoh Islam itu, khususnya pada masa penjajahan, tidak dalam kerangka memerdekakan Indonesia (yang waktu itu belum ada konsep tentang Indonesia), melainkan dalam kerangka jihad melawan penjajah kafir (yang beragama Katholik/Kristen Protestan).

Jadi suatu pengorbanan yang luar biasa dari umat Islam Indonesia waktu itu atas perkenan dicoretnya tujuh kata dari konstitusi. Nah, jika kini hak itu diminta kembali, mengapa harus dihadang?

Mohammad Nurfatoni

Dimuat Majalah Eksis, No. 5/Th I/Juli 2002

Masjid Merah Berdarah

Masjid dikepung, diserbu, dan rakyat dibunuh. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana itu bisa terjadi? Rakyat, sebagiannya adalah pelajar, dibantai oleh pemimpinnya sendiri—yang seharusnya berkewajiban mengayominya. Bagaimana bisa terjadi, masjid tempat suci itu, yang di dalamnya terdapat kompleks pesantren Jamiah Sayyidah Hafsah, berubah menjadi kuburan massal. Tembakan, ledakan, dan gas syaraf bercampur-aduk dengan nafsu kekuasaan rezim militer Presiden Pervez Musharraf, membuat darah semburat dan tubuh-tubuh bergelimpangan.

 

Itulah yang terjadi di negeri “Muslim” Pakistan, Selasa 10 Juli 2007. Diperkirakan 800 orang tewas akibat serbuan yang bersandi Operasi Siluman itu, termasuk Maulana Abdul Rasyid Ghazi, wakil pemimpin Masjid Merah—seorang tokoh yang bersama abangnya, Imam Masjid Merah Abdul Aziz Ghazi, menjadi musuh Musyarraf. Jumlah kurban yang mencapai 800-an itu sungguh luar biasa meski pejabat pemerintah sendiri seperti dikutip TEMPO (22/7/07) hanya menyebut angka korban 200 lebih, tapi seorang relawan Pakistan, Abdys Sattar Edhi, telah menerima permintaan pemerintah untuk menyiapkan 800 kantong mayat, padahal sebelumnya ia sudah mengirim 300 kantong.

 

“Dosa” apa yang dibuat oleh Abdul Rasyid Ghazi dan ratusan pendukungnya sehingga mereka harus dibantai oleh militer Pakistan? Musharraf mengatakan bahwa tindakan penyerbuan itu dilakukan untuk menyelamatkan negara dari kehancuran! Tapi jujurkah Musharraf? Benarkah mereka akan menghancurkan Pakistan? Saya kira, salah satu jawaban jujur adalah dengan mencermati reaksi Presiden Amerika Serikat George W. Bush pasca-pembantaian itu. “Saya menyukai dan menghargainya,” kata Bush tentang Musharraf yang ia sebut sebagai sekutu kuat dalam memerangi ekstermisme. Jawaban jujur atas pembataian itu juga bisa dicermati dari pernyataan bekas PM Pakistan Benazir Bhutto. “Saya senang tidak tercapai gencatan dengan militan dalam masjid karena akan membuat mereka makin berani,” katanya sinis.

 

Jadi jelaslah, bahwa Abdul Rasyid Ghazi dan pendukungnya diburu, dan akhirnya dibantai, hanya karena mereka terlanjur dicap sebagai ekstremis, militan, atau radikal! Sementara tuduhan radikal ini dialamatkan kepada mereka hanya karena mereka memperjuangkan dan menginginkan penegakaan hukum syariah. Atau setidaknya, mereka menginginkan agar moral di Pakistan dijaga ketat. Mereka ini marah dan membunuh beberapa imigran China, yang menjalankan prostitusi di Islamabad (Kompas, 15/7/07).

 

Agenda Musharraf, Agenda Bush

Setidaknya ada dua hal yang bisa kita cermati sebagai agenda di balik pembantaian di Masjid Merah itu. Pertama, sebagai rezim yang memperoleh kekuasaannya dengan cara kudeta, Musharraf berusaha keras mempertahankannya dengan segala cara. Salah satu caranya adalah dengan melumatkan musuh-musuh politiknya. Dua bersaudara, Abdul Aziz Ghazi dan Abbdul Rasyid Ghazi adalah bagian dari musuh politik itu. Keduanya mulai menentang pemerintah karena dukungan Musharraf pada Amerika Serikat yang menyerang Afghanistan tahun 2001. Tak heran jika pernah terjadi percobaan pembunuhan pada Abdul Rasyid Ghazi tahun 2004 (ayahnya sendiri, Abdullah, terbunuh di Masjid Merah tahun 1998).

 

Tapi, sebenarnya masih banyak musuh politik Musharraf, di antaranya adalah kalangan akademisi dan praktisi hukum yang menentang pemecatan yang dilakukan Musharraf terhadap Ketua Mahkamah Agung Choudry Muhammad Iftikhar 9 Maret 2007.

 

Nah, pembantaian di Masjid Merah bukan malah memperkuat posisinya—meski ada yang mendukungnya seperti Benazir Bhutto—melainkan justru mempersolid para penentangnya. Dikabarkan para pengungsi politik Pakistan di luar negeri bertemu di London. Dipimpin bekas PM Nawaz Sharif yang dijungkalkan lewat kudeta militer oleh Musharraf delapan tahun lalu meminta Musharraf mundur.

 

Kedua, tentu mudah ditebak bahwa agenda kedua Musharraf berkaitan erat dengan Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Musharraf, meskipun pada faktanya adalah militer yang mengambil-alih tampuk kekuasaan Pakistan melalui kudeta, adalah karib dekat George W. Bush. Ini memang aneh. Amerika Serikat yang mendengung-dengungkan demokrasi, justru bersahabat dengan Presiden Pakistan Pervez Musharraf yang anti-demokrasi, dan sangat diktator itu.

 

Semua itu dikarenakan double standard yang diterapkan AS. Di satu sisi mereka berusaha masuk ke ranah kekuasaan negara lain demi kampanye demokrasi (misalnya terhadap Iran, yang dianggap konservatif karena negara itu dipimpin oleh kekuasan para Mullah), namun di sisi lain justru ikut berupaya melanggengkan kekuasaan yang anti-demokrasi. Dalam konteks ini, Pakistan adalah contoh telanjang bagaimana AS bermuka dua. Contoh lain adalah Saudi Arabia. Bagaimana AS bisa bersahabat karib dengan negara monarki absolute seperti itu?

 

Tentu, itu tak lepas dari kepentingan yang ingin diambil oleh AS, terutama berkaitan dengan isu terorisme global. Pakistan adalah negara penting bagi AS dalam menghancurkan Rezim Taliban di Afghanistan enam tahun silam. Dan Musharraf, seperti juga pemimpin negara “Muslim” kebanyakan haruslah dirangkul oleh Bush untuk memerangi rakyatnya sendiri, yang jauh-jauh hari sudah dicap teroris oleh AS.

 

Dalam konteks ini bisa dikatakan bahwa pembantaian rakyat di Masjid Merah Pakistan yang dilakukan oleh Musharraf adalah perpanjangan tangan dari kepentingan AS, dan Bush pada khususnya, untuk memberangus setiap gejala perlawanan terhadap AS dalam perang global terorisme. Ini pula yang kita lihat pada konflik di Somalia beberapa bulan lalu. Di mana AS memberikan dukungan sepenuhnya pada pemerintah untuk menumpas rakyatnya sendiri.

 

Tapi benarkah apa yang disebut Islam radikal Pakistan itu akan habis? Imran Khan, salah satu bintang kriket Pakistan mengatakan, “Setelah delapan tahun kediktatoran militer, radikalisme dan fundamentalisme meningkat di mana-mana.” Pertanyaan penting juga diutarakan Benazir Bhutto, “Pertanyaan yang harus dijawab, bagaimana masjid makin menjadi radikal. Pasti ada benturan dengan pemerintah.”

 

Dua kutipan di atas memberi gambaran bahwa perlawanan terhadap Musharraf—yang kemudian sikap ini disebut radikal—adalah akibat dari sikap keras politik kekuasaan yang diterapkan Musharraf sendiri terhadap kalangan Islam Pakistan. Dalam skala global, ini pula yang sedang dilancarkan oleh Bush. Pembelaannya pada Israel, penyerbuannya ke Afghanistan dan kemudian Irak, juga keterlibatannya pada berbagai tekanan pada komunitas Muslim di negara lain, adalah tindakan yang bisa menyulut perlawanan rakyat Muslim di berbagai penjuru dunia.

 

Maka pujian Bush pada Musharraf adalah cermin dari keberhasilan misi yang diemban Musharraf. Dan saya tidak bisa membayangkan berapa juta dollar yang telah diterima Musharraf dan para kroninya akibat loyalitasnya pada tuan Bush itu!

 

Maka, wahai rakyat Pakistan, presiden-mu syaraf memang!

 

Sidojangkung, 18 Juli 2007

Mohammad Nurfatoni

(Dimuat Majalah Muslim, edisi Juli 2007)

Satu Rumah Banyak Agama?

Larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki non-Islam, sudah tidak relevan lagi. (Ulil Abshar-Abdalla, “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam”, Kompas, 18/11/02)

 

Pendapat Ulil di atas dilandasi oleh keinginan bahwa umat Islam hendaknya tidak memandang dirinya sebagai “masyarakat” atau “umat” yang terpisah dari golongan yang lain. Menurut Ulil, umat manusia adalah keluarga universal yang dipersatukan oleh kemanusiaan itu sendiri.

Di samping alasan di atas, menurut Ulil, Al Qur’an sendiri tidak pernah dengan tegas melarang itu, karena Qur’an menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat, tanpa melihat perbedaan agama.

Tentu saja pendapat Ulil ini, sebagaimana frame wacana Jaringan Islam Liberal (JIL), sangat membahagiakan para pelaku dan peminat perkawinan antaragama. Mungkin artis semacam Yuni Shara sangat berterima kasih kepada Ulil dan JIL karena status suaminya adalah non-­Islam. Bahkan seperti dilaporkan Media Dakwah (Jumadil A k h i r 1423/September 2002), di Batusangkar, Sumatera Barat setelah Dr. Zaenun Kamal, aktivis Paramadina dan salah satu konstributor JIL, melontarkan gagasan bolehnya wanita Muslimah kawin dengan lelaki Kristen, yang disiarkan lewat jaringan radio 68H Utan Kayu Jakarta, ­sejumlah wanita Muslimah dikawini lelaki Kristen.

Tapi bagaimana sebenarnya? M. Qurays Shihab, seorang ulama yang dianggap moderat pun, ternyata sependapat dengan jumhur ulama tentang larangan wanita Muslimah dinikahi lelaki non-Muslim sebagai sesuatu yang jelas telah diatur Al Qur’an. Dalam Wawasan Islam Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, beliau mengatakan, “Larangan mengawinkan perempuan Muslimah dengan pria non-Muslim­—termasuk pria Ahl Al Kitab—diisyaratkan oleh Al­ Quran. Isyarat ini dipahami dari redaksi surat Al ­Baqarah (2): 221, yang hanya berbicara tentang ‘ bolehnya perkawinan pria Muslim dengan wanita Ahl Al-Kitab, dan sedikitpun tidak menyinggung sebaliknya. Sehingga seandainya pernikahan semacam itu dibolehkan, maka pasti ayat tersebut akan menegaskannya.

Dalam pandangan Shihab, larangan perkawinan antarpemeluk agama yang berbeda itu agaknya dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya sakinah dalam keluarga. Perkawinan baru akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antarsuami dan istri, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan.

Laki-laki Muslim Menikahi Ahl Al-Kitab?

Jika ulama sepakat—kecuali, tentu, kelompok Islam Liberal—bahwa wanita Muslimah haram dinikahi laki-laki non-Islam, maka ulama berbeda pendapat tentang bolehnya laki-laki Muslim menikahi wanita non-Muslim yang Ahl Al-Kitab.

Yang tidak membenarkan berargumentasi dengan merujuk pada surat Al Bagarah/2 ayat 221, “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dan janganlah kamu menikahkan orang-­orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman.”

Ayat di atas sekaligus menggugurkan surat AI Maidah/5 ayat 5 yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita Ahl Al-Kitab. Karena dalam pandangan kelompok ulama ini, sebagaimana diungkapkan Sahabat Nabi SAW Abdullah Ibnu Umar, bahwa tidak ada kemusyrikan yang lebih besar dari kemusyrikan seseorang yang menyatakan bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah seorang dari hamba Allah.

Pendapat sebagian ulama yang membolehkan perkawinan lelaki Muslim dengan wanita Ahl Al ­Kitab juga penuh dengan catatan kaki. Pertama, apakah konsep Ahl Al-Kitab berlaku juga bagi Yahudi dan Nasrani sekarang. Para ulama berselisih tentang hal ini.

Kedua, yang berpendapat bahwa konsep Ahl Al-Kitab masih berlaku sampai kini, masih mengingatkan bahwa Ahl Al-Kitab yang boleh dikawini itu adalah Ahl Al-Kitab yang diungkapkan dalam redaksi ayat tersebut [Al Maidah/5: 5] sebagai “wal mukshanat minal ladina utul kitab”. Menurut Shihab, kata al-muhshanat di sini berarti wanita-wanita terhormat yang selalu menjaga kesuciannya, dan yang sangat menghormati dan mengangungkan Kitab Suci.

Ketiga, perkawinan itu tetap dengan persyaratan, sebagaimana diungkapkan oleh Mahmud Syaltut, seperti dikutip Shihab: “Pendapat para ulama yang membolehkan [pria Muslim mengawini wanita Ahl Al-Kitab] itu berdasarkan kaidah syar’iyah yang normal, yaitu bahwa suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap istri, serta memiliki wewenang dan fungsi pengarahan terhadap keluarga dan anak-anak…Laki-laki diperbolehkan mengawini non-Muslimah yang Ahl Al-Kitab, agar perkawinan itu memmbawa misi kasih sayang dan harmonisme, sehingga terkikis dari hati istrinya rasa tidak senangnya terhadap Islam. Dan dengan perlakuan suaminya yang baik yang berbeda agama dengannya itu, sang istri dapat lebih mengenal keindahan dan keutamaan agama Islam secara amaliah praktis, sehingga ia mendapatkan dari dampak perlakuan baik itu ketenangan, kebebasan beragama, serta hak­hak yang sempurna, lagi tidak kurang sebaik istri.”

Selanjutnya Mahmud Syaltut menegaskan bahwa kalau apa yang dilukiskan di atas tidak terpenuhi­—sebagaimana sering terjadi pada masa kini—maka ulama sepakat untuk tidak membenarkan perkawinan itu, termasuk oleh mereka yang tadinya membolehkannya.

Kalau seorang wanita Muslim dilarang kawin dengan laki-laki non-Muslim karena kekhawatiran akan terpengaruh atau berada di bawah kekuasaann yang berlainan agama dengannya, maka demikian pula sebaliknya. Perkawinan seorang pria Muslim dengan wanita Ahl Al-Kitab harus pula tidak dibenarkan jika dikhawatirkan ia atau anak-anaknya akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, maka kampanye desakralisasi Islam lewat pernikahan beda agama tidak saja patut dipertanyakan keabsahan landasan hukumnya, melainkan juga motif dan tendensi di belakanganya.

Mohammad Nurfatoni

Dimuat Majalah EKSIS No 11/Th II/2003

Pro Kontra TAP N0. XXV/MPRS/1966

Gagasan pencabutan Tap No. XXV/MPRS/1966 yang dilontarkan oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid tak urung telah melahirkan gelombang protes, khususnya di kalangan umat Islam. Secara politis, penolakan gasasan pencabutan itu cukup bisa dipahami, terutama jika kita kaitkan dengan sejarah komunisme dalam hubungannya dengan umat Islam Indonesia pada masa silam. Namun, dalam perspektif filosofis-normatif, sesungguhnya tidak cukup alasan bagi umat Islam untuk menolak gagasan tersebut.

Selama ini, paling tidak, ada tiga argumentasi pokok (di luar argumentasi politis) yang biasanya dikemukakan umat Islam dalam menolak usulan pencabutan Tap No. XXV/MPRS/1996: 1) komunisme itu identik dengan atheisme, sebuah pandangan hidup yang tidak mempercayai adanya Tuhan; 2) komunisme tidak cocok hidup di Indonesia yang penduduknya beragama; 3) komunisme dalam perjuangannya menghalakan segala cara.

Tulisan ini mencoba membuktikan bahwa alasan-alasan tersebut tidak cukup kuat dipakai umat Islam dalam menolak gagasan Abdurrahman Wahid tersebut. Pertama, benarkah orang komunis itu tidak bertuhan? Jika pertanyaan itu kita kaitkan dengan konsep ketuhanan yang diajarkan Islam, maka sudah pasti jika pertanyaan itu ditolak. Artinya, tidak ada dalam realitas orang yang tidak bertuhan, meskipun secara teori bisa saja orang memproklamasikan dirinya sebagai orang yang tidak bertuhan (atheis).

Tuhan, meminjam Imaduddin’ Abdulrahim (Kuliah Tauhid, 1987), adalah “sagala sesuatu yang dipentingkan sehingga kita rela dikuasai atau didominasi“. Dengan rumusan seperti itu, maka bisa dipastikan jika tidak ada orang yang tidak bertuhan. Semua orang pasti bertuhan, karena dalam kehidupan seseorang pasti ada sesuatu yang mendominasinya, sehingga yang mendominasinya itu amat dipentingkan atau amat ditakuti, melebihi segala-galanya.

Orang komunis, meskipun tidak percaya pada Tuhan, pada dasarnya dia bertuhan. Lantas, siapa tuhan orang komunis? Itu sangat tergantung pada apa atau siapa yang mendominasi kehidupannya. Bisa jadi tuhannya berupa ajarannya, pemimpinnya, atau dirinya sendiri. Dalam bahasa Nurcholish Majid (Pintu Pintu Menuju Tuhan; 1996), orang-orang komunis itu ternyata tidak berhasil benar-benar menjadi atheis. Kalau atheis diartikan tidak mempercayai Tuhan dalam kategori agama-agama formal semacam Yahudi, Kristen, Budhisme, Konfusianisme, dan lain-lain, maka memang benar orang komunis itu atheis. Tetapi kalau atheis berarti bebas dari setiap bentuk pemujaan, maka orang komunis adalah orang yang kelompok manusia pemuja yang paling fanatik dan tidak rasional.

Gejala pemujaan ini misalnya bisa dilihat dari pemandangan harian di lapangan Merah Moskow. Deretan panjang orang antre untuk berziarah ke mousoleum Lenin, dengan sikap yang jelas-jelas bersifat “devotional” (pemujaan) seakan meminta berkah kepada sang pemimpin yang jenazahnya terbaring di balik kaca tebal itu.

Memang, pemimpin-pemimpin besar komunis pernah “dipertuhankan” pengikutnya: Stalin di Uni Sovyet (kini, Rusia), Mao Ze Dong (Mao Tse Tung) di RRC, Kim I1 Sung di Korea Utara. Mereka memang tidak mengakui pemimpin-pemimpin itu sebagai “tuhan-tuhan”, tetapi sikap mereka jelas menunjukkan”prosesi” penuhanan.

Fenomena orang bertuhan yang mengaku tidak bertuhan seperti pengikut komunisme ini dapat kita telaah misalnya lewat penuturan AI Qur’an surat AI Jaatsiyah/45:23, “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya”. Oleh karena itu di dalam Al Qur’an tidak dikenal istilah atheis, sekalipun dalam bahasa Arabnya.

Dengan demikian, dalam pandangan Islam kesalahan penuhanan yang dilakukan oleh orang komums tidak jauh berbeda dengan kesalahan penuhanan yang dilakukan oleh pengikut ajaran lain. Yang mungkin membedakuinya hanyalah bahwa orang komunis menyembunyikan konsep ketuhanannya yang salah itu dengan mengatakan bahwa dia tidak bertuhan, sementara penganut ajaran lain secara terang-terangan memperlihatkan konsep ketuhanannya yang salah itu.

Kedua, meskipun secara populer disebut ideologi, sebenarnya—dalam perspektif normatif-filosofis—komunisme bisa juga dikategorikan sebagai dien (agama). Karena pada dasarnya Islam memandang setiap strukturisasi pandangan hidup adalah dien (lihat misalnya penggunaan kata dien dalam surat Yusuf/12:76 yang bermakna undang-undang). Dan karena itu, penyandangan gelar dien tidak terbatas pada agama formal saja, melainkan juga pada agama-agama semu (ideologi/isme, atau bahkan aliran kebatinan).

Dalam hubungannya dengan dien lain, Islam telah mengaturnya dengan ajaran toleransi, bahwa mereka tetap diberi kebebasan atas pilihan yang salah itu. Beberapa ajaran yang sangat populer tentang itu misalnya “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)” (Al Baqarahl2256); “Untukmu agamamu dan untukku agamaku” (Al Kafirun/109:6); “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya” (Yunus/10:99).

Oleh karena itu komunisme boleh saja hidup, sebagaimana agama, ideologi, atau kepercayaan lain selain Islam. Inilah yang dimaksud dengan demokrasi agama yang dikembangnkan Islam. Dalam kaitan ini, maka sesungguhnya Tap No. XXV/MPRS/1966 yang antara lain berisi larangan pengembangan dan penyebarluasan ajaran komunisme tidak relevan lagi.

Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana jika toleransi yang diberikan oleh Islam itu dibalas oleh komunisme dengan sikap antitoleransi atau antidemokrasi? Jika itu yang terjadi, maka pertarungannya ada di lapangan. Artinya, di sinilah konsep jihad mendapatkan tempatnya. Jadi, dengan kata lain secara institusional tidak dibenarkan untuk melarang-larang perkembangan sebuah ideologi dan agama. Sebagaimana umat Islam juga akan melawan jika secarainstitusional perkembangan agamanya dihambat dengan berbagai produk perundangan, seperti pemberlakuaan asas tunggal pada masa Orde Baru.

Ketiga, memang benar komunisme—paling tidak jika dilihat dari sejarah Partai Komunis Indone­sia di Indonesia—menggunakan segala cara sebagai alat untuk mencapai tujuan, terutama jika dilihat dalam praktik kekerasan dan kelicikannya. Tetapi jika kita mau bersikap proporsional, tidak hanya komunisme saja yang beprinsip seperti itu. Ideologi kapitalisme, yang menjadi kontra ideologi komunisme, juga menghalalkan segala cara. Sementara ideologi kapitalisme tidak kita larang, bahkan dipraktekkan dalam sistem ekonomi Indonesia, meskipun dibungkus dengan label yang lain (Arief Budiman pernah menyebut “kapitalisme malu-malu”, atau Eggi Sudjana menyebut “malu-maluin kapitalisme”).

Seperti kita pahami bersama, kapitalisme sebenarnya bermula dari filsafat ekonomi yang berlandaskan pada dua hal: kebebasan berusaha (free enterprise) dan efisiensi kerja (high technol­ogy), yang secara definitif bisa diartikan sebagai sistem ekonomi yang di dalamnya aset-aset produksi dimiliki pribadi dan hasil produksi ditujukan kepada pasar. Dalam perkembangannya, ternyata prinsip-­prinsip ekonomi kapitalisme akan sangat berpengaruh pada banyak bidang, tak terkecuali di bidang sosial-budaya-politik. Dalam konteks inilah kita bisa melihat hubungan antara kapitalisme sebagai prinsip ekonomi dengan kapitalisme sebagai ideologi.

Ketika sistem ekonomi kapitalisme berorientasi pada keuntungan besar (profit oriented) dan pasar bebas maka terjadilah persaingan yang sangat ketat. Untuk memenangkan persaingan itu akhirnya ditempuhlah berbagai cara, diantaranya: 1) menjadikan buruh sebagai faktor produksi yang harus ditekan tingkat efisiensinya dengan cara memberi upah dan kesejahteraan yang sangat rendah; 2) berkolaborasi dengan penguasa sehingga terjadilah campur tangan pengusaha dalam kebijakan negara sehingga melahirkan, diantaranya, kebijakan-kebijakan monopolitis; 3) ekspansi besar-besaran untuk memperluas pasar dan atau sumber daya alam diantaranya dengan proyek imperialisme—baik dalam pengertian klasik maupun imperialisme model baru. Dan, seperti kita ketahui, implikasi-implikasi kapitalisme tersebut, bukan saja telah melahirkan penderitaan fisik pada berbagai bangsa, melainkan juga mengakibatkan krisis ekonomi pada banyak negara, sebagaimana yang dialami bangsa Indonesia, dulu dan kini.

Paparan singkat tentang kapitalisme tersebut, menunjukkan betapa ideologi kapitalisme tidak kalah jahatnya dengan ideologi komunisme. Jadi, jika “menghalalkan segala cara” dijadikan alasan untuk menolak komunisme, maka seharusnya juga dipakai untuk menolak kapitalisme.

Tulisan ini, tentu saja, tidak dimaksudkan sebagai dukungan terhadap ideologi komunisme. Penulis hanya ingin menempatkan persoalan pada proporsinya, bahwa tidak seluruh argumentasi penolakan gagasan pencabutan Tap No. XXV/MPRS/1996 relevan dan argumentatif. Justru banyak dari argumentasi yang dipakai berbalik menjadi pembenar terhadap gagasan pencabutan Tap tersebut, sebagaimana dijelaskan di atas. Maka, satu-satunya argumentasi yang sebenamya bisa dipakai hanyalah argumentasi politik; sebab politik akan berbicara tentang kekuasaan, tentang kawan dan lawan. Maka, dalam konteks seperti ini perlu dirumuskan, apakah komunisme adalah lawan umat Islam atau justru sebaliknya kawan umat Islam untuk meruntuhkan kapitalisme? Wallahu a’lam!

Mohammad Nurfatoni, aktivis Forum Studi Islam (FOSI) Surabaya
Pada diskusi “Ide Pencabutan
TAP No. XXV/MPRS/1966 oleh Gus Dur
Oleh LPPIS –FOSI Surabaya, semasa Presiden KH Abdurrahman Wahid