Pro Kontra TAP N0. XXV/MPRS/1966

Gagasan pencabutan Tap No. XXV/MPRS/1966 yang dilontarkan oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid tak urung telah melahirkan gelombang protes, khususnya di kalangan umat Islam. Secara politis, penolakan gasasan pencabutan itu cukup bisa dipahami, terutama jika kita kaitkan dengan sejarah komunisme dalam hubungannya dengan umat Islam Indonesia pada masa silam. Namun, dalam perspektif filosofis-normatif, sesungguhnya tidak cukup alasan bagi umat Islam untuk menolak gagasan tersebut.

Selama ini, paling tidak, ada tiga argumentasi pokok (di luar argumentasi politis) yang biasanya dikemukakan umat Islam dalam menolak usulan pencabutan Tap No. XXV/MPRS/1996: 1) komunisme itu identik dengan atheisme, sebuah pandangan hidup yang tidak mempercayai adanya Tuhan; 2) komunisme tidak cocok hidup di Indonesia yang penduduknya beragama; 3) komunisme dalam perjuangannya menghalakan segala cara.

Tulisan ini mencoba membuktikan bahwa alasan-alasan tersebut tidak cukup kuat dipakai umat Islam dalam menolak gagasan Abdurrahman Wahid tersebut. Pertama, benarkah orang komunis itu tidak bertuhan? Jika pertanyaan itu kita kaitkan dengan konsep ketuhanan yang diajarkan Islam, maka sudah pasti jika pertanyaan itu ditolak. Artinya, tidak ada dalam realitas orang yang tidak bertuhan, meskipun secara teori bisa saja orang memproklamasikan dirinya sebagai orang yang tidak bertuhan (atheis).

Tuhan, meminjam Imaduddin’ Abdulrahim (Kuliah Tauhid, 1987), adalah “sagala sesuatu yang dipentingkan sehingga kita rela dikuasai atau didominasi“. Dengan rumusan seperti itu, maka bisa dipastikan jika tidak ada orang yang tidak bertuhan. Semua orang pasti bertuhan, karena dalam kehidupan seseorang pasti ada sesuatu yang mendominasinya, sehingga yang mendominasinya itu amat dipentingkan atau amat ditakuti, melebihi segala-galanya.

Orang komunis, meskipun tidak percaya pada Tuhan, pada dasarnya dia bertuhan. Lantas, siapa tuhan orang komunis? Itu sangat tergantung pada apa atau siapa yang mendominasi kehidupannya. Bisa jadi tuhannya berupa ajarannya, pemimpinnya, atau dirinya sendiri. Dalam bahasa Nurcholish Majid (Pintu Pintu Menuju Tuhan; 1996), orang-orang komunis itu ternyata tidak berhasil benar-benar menjadi atheis. Kalau atheis diartikan tidak mempercayai Tuhan dalam kategori agama-agama formal semacam Yahudi, Kristen, Budhisme, Konfusianisme, dan lain-lain, maka memang benar orang komunis itu atheis. Tetapi kalau atheis berarti bebas dari setiap bentuk pemujaan, maka orang komunis adalah orang yang kelompok manusia pemuja yang paling fanatik dan tidak rasional.

Gejala pemujaan ini misalnya bisa dilihat dari pemandangan harian di lapangan Merah Moskow. Deretan panjang orang antre untuk berziarah ke mousoleum Lenin, dengan sikap yang jelas-jelas bersifat “devotional” (pemujaan) seakan meminta berkah kepada sang pemimpin yang jenazahnya terbaring di balik kaca tebal itu.

Memang, pemimpin-pemimpin besar komunis pernah “dipertuhankan” pengikutnya: Stalin di Uni Sovyet (kini, Rusia), Mao Ze Dong (Mao Tse Tung) di RRC, Kim I1 Sung di Korea Utara. Mereka memang tidak mengakui pemimpin-pemimpin itu sebagai “tuhan-tuhan”, tetapi sikap mereka jelas menunjukkan”prosesi” penuhanan.

Fenomena orang bertuhan yang mengaku tidak bertuhan seperti pengikut komunisme ini dapat kita telaah misalnya lewat penuturan AI Qur’an surat AI Jaatsiyah/45:23, “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya”. Oleh karena itu di dalam Al Qur’an tidak dikenal istilah atheis, sekalipun dalam bahasa Arabnya.

Dengan demikian, dalam pandangan Islam kesalahan penuhanan yang dilakukan oleh orang komums tidak jauh berbeda dengan kesalahan penuhanan yang dilakukan oleh pengikut ajaran lain. Yang mungkin membedakuinya hanyalah bahwa orang komunis menyembunyikan konsep ketuhanannya yang salah itu dengan mengatakan bahwa dia tidak bertuhan, sementara penganut ajaran lain secara terang-terangan memperlihatkan konsep ketuhanannya yang salah itu.

Kedua, meskipun secara populer disebut ideologi, sebenarnya—dalam perspektif normatif-filosofis—komunisme bisa juga dikategorikan sebagai dien (agama). Karena pada dasarnya Islam memandang setiap strukturisasi pandangan hidup adalah dien (lihat misalnya penggunaan kata dien dalam surat Yusuf/12:76 yang bermakna undang-undang). Dan karena itu, penyandangan gelar dien tidak terbatas pada agama formal saja, melainkan juga pada agama-agama semu (ideologi/isme, atau bahkan aliran kebatinan).

Dalam hubungannya dengan dien lain, Islam telah mengaturnya dengan ajaran toleransi, bahwa mereka tetap diberi kebebasan atas pilihan yang salah itu. Beberapa ajaran yang sangat populer tentang itu misalnya “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)” (Al Baqarahl2256); “Untukmu agamamu dan untukku agamaku” (Al Kafirun/109:6); “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya” (Yunus/10:99).

Oleh karena itu komunisme boleh saja hidup, sebagaimana agama, ideologi, atau kepercayaan lain selain Islam. Inilah yang dimaksud dengan demokrasi agama yang dikembangnkan Islam. Dalam kaitan ini, maka sesungguhnya Tap No. XXV/MPRS/1966 yang antara lain berisi larangan pengembangan dan penyebarluasan ajaran komunisme tidak relevan lagi.

Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana jika toleransi yang diberikan oleh Islam itu dibalas oleh komunisme dengan sikap antitoleransi atau antidemokrasi? Jika itu yang terjadi, maka pertarungannya ada di lapangan. Artinya, di sinilah konsep jihad mendapatkan tempatnya. Jadi, dengan kata lain secara institusional tidak dibenarkan untuk melarang-larang perkembangan sebuah ideologi dan agama. Sebagaimana umat Islam juga akan melawan jika secarainstitusional perkembangan agamanya dihambat dengan berbagai produk perundangan, seperti pemberlakuaan asas tunggal pada masa Orde Baru.

Ketiga, memang benar komunisme—paling tidak jika dilihat dari sejarah Partai Komunis Indone­sia di Indonesia—menggunakan segala cara sebagai alat untuk mencapai tujuan, terutama jika dilihat dalam praktik kekerasan dan kelicikannya. Tetapi jika kita mau bersikap proporsional, tidak hanya komunisme saja yang beprinsip seperti itu. Ideologi kapitalisme, yang menjadi kontra ideologi komunisme, juga menghalalkan segala cara. Sementara ideologi kapitalisme tidak kita larang, bahkan dipraktekkan dalam sistem ekonomi Indonesia, meskipun dibungkus dengan label yang lain (Arief Budiman pernah menyebut “kapitalisme malu-malu”, atau Eggi Sudjana menyebut “malu-maluin kapitalisme”).

Seperti kita pahami bersama, kapitalisme sebenarnya bermula dari filsafat ekonomi yang berlandaskan pada dua hal: kebebasan berusaha (free enterprise) dan efisiensi kerja (high technol­ogy), yang secara definitif bisa diartikan sebagai sistem ekonomi yang di dalamnya aset-aset produksi dimiliki pribadi dan hasil produksi ditujukan kepada pasar. Dalam perkembangannya, ternyata prinsip-­prinsip ekonomi kapitalisme akan sangat berpengaruh pada banyak bidang, tak terkecuali di bidang sosial-budaya-politik. Dalam konteks inilah kita bisa melihat hubungan antara kapitalisme sebagai prinsip ekonomi dengan kapitalisme sebagai ideologi.

Ketika sistem ekonomi kapitalisme berorientasi pada keuntungan besar (profit oriented) dan pasar bebas maka terjadilah persaingan yang sangat ketat. Untuk memenangkan persaingan itu akhirnya ditempuhlah berbagai cara, diantaranya: 1) menjadikan buruh sebagai faktor produksi yang harus ditekan tingkat efisiensinya dengan cara memberi upah dan kesejahteraan yang sangat rendah; 2) berkolaborasi dengan penguasa sehingga terjadilah campur tangan pengusaha dalam kebijakan negara sehingga melahirkan, diantaranya, kebijakan-kebijakan monopolitis; 3) ekspansi besar-besaran untuk memperluas pasar dan atau sumber daya alam diantaranya dengan proyek imperialisme—baik dalam pengertian klasik maupun imperialisme model baru. Dan, seperti kita ketahui, implikasi-implikasi kapitalisme tersebut, bukan saja telah melahirkan penderitaan fisik pada berbagai bangsa, melainkan juga mengakibatkan krisis ekonomi pada banyak negara, sebagaimana yang dialami bangsa Indonesia, dulu dan kini.

Paparan singkat tentang kapitalisme tersebut, menunjukkan betapa ideologi kapitalisme tidak kalah jahatnya dengan ideologi komunisme. Jadi, jika “menghalalkan segala cara” dijadikan alasan untuk menolak komunisme, maka seharusnya juga dipakai untuk menolak kapitalisme.

Tulisan ini, tentu saja, tidak dimaksudkan sebagai dukungan terhadap ideologi komunisme. Penulis hanya ingin menempatkan persoalan pada proporsinya, bahwa tidak seluruh argumentasi penolakan gagasan pencabutan Tap No. XXV/MPRS/1996 relevan dan argumentatif. Justru banyak dari argumentasi yang dipakai berbalik menjadi pembenar terhadap gagasan pencabutan Tap tersebut, sebagaimana dijelaskan di atas. Maka, satu-satunya argumentasi yang sebenamya bisa dipakai hanyalah argumentasi politik; sebab politik akan berbicara tentang kekuasaan, tentang kawan dan lawan. Maka, dalam konteks seperti ini perlu dirumuskan, apakah komunisme adalah lawan umat Islam atau justru sebaliknya kawan umat Islam untuk meruntuhkan kapitalisme? Wallahu a’lam!

Mohammad Nurfatoni, aktivis Forum Studi Islam (FOSI) Surabaya
Pada diskusi “Ide Pencabutan
TAP No. XXV/MPRS/1966 oleh Gus Dur
Oleh LPPIS –FOSI Surabaya, semasa Presiden KH Abdurrahman Wahid

Iklan

Datang – Pergi dalam Ketiadaan

Innaalillaahi wa innaa ilaihi roojiuun. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sungguh kami akan kembali kepada-Nya.

Ayat di atas memberi petunjuk bahwa, pertama, kita pada dasarnya tidak ada, dan karena itu pula kita tidak punya apa-apa. Dalam bahasa matematika, kondisi seperti ini dilambangkan oleh bilangan nol (0)—sebuah bilangan yang secara aritmatika menunjukkan ketiadaan.

Jadi, kita sesungguhnya tidak ada, sebab yang Wujud (Ada) hanyalah Dzat Allah. Adanya kita (lahir) karena diadakan oleh Yang Ada. Inilah makna innaalillaahi (sesungguhnya kami berasal dari Allah). Dan, mari kita ingat (?), apakah saat lahir kita membawa sesuatu? Tentu tidak, kita lahir telanjang. Tanpa sediktipun membawa bekal.

Kedua, karena asalnya tidak ada, maka pada akhirnya kita pun akan tiada (mati); wa inaa ilaihi roojiuun (dan sesungguhnya kepada-Nya kita akan kembali). Dan mari kita perhatikan kembali, apakah manusia mati membawa sesuatu, harta-benda? Tentu tidak. Seperti saat lahir, ketika mati pun manusia tidak membawa apa-apa, kecuali meninggalkan jejak hidupnya (amal shaleh: shadaqoh jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak shaleh).

Jadi, manusia asalnya tiada dan akan kembali tiada (dari nol kembali nol, from zero to zero).

Pemaknaan Ketiadaan

Mari kita belajar dari filosofi ketiadaan. Pertama, karena kita berangkat dari ketiadaan dan akan kembali tiada, maka saat berada di dunia ini, kita mesti ingat bahwa itu hanya bersifat sementara; termasuk segala yang kita punyai (harta benda, kekuasaan, dan segala yang ada pada kita).

Karena semua itu hanyalah pinjaman, maka hal itu mengandung konsekuensi logis bahwa kita tidak dibenarkan menjadikannya sebagai ”dunia milik”; yang mengenggamnya erat-erat; seolah-olah itu hak murni kita tanpa memperhatikan hak Allah dan hak manusia lain dalam kepemilikan itu.

Saat perjuangan di jalan Allah membutuhkan tenaga dan biaya, kita tidak merasa terpanggil karena beranggapan bahwa diri dan harta adalah milikku. Saat ada yang kesusahan, kita tak bergerak untuk membantunya karena merasa bahwa harta benda kita adalah jerih keringat kita sendiri.

Atau sebaliknya, saat kehilangan ”dunia milik”, kita merasakan kiamat sedang menimpa. Saat sepeda kita hilang, kita sedih berkepanjangan, terpukul berat.

Kedua, ada sangat bermakna ketika dikomparasikan dengan tidak ada. Seorang yang kelaparan (tiada makanan) akan merasakan nikmat yang luar biasa saat makan (ada makanan).

Logika berbaliknya, ada (seharusnya) menjadi ajang bersyukur. Saat kita sehat (ada kesehatan), maka itu patut disyukuri karena banyak yang sakit (tiada kesehatan). Uniknya, kita seringkali baru merasakan nikmatnya sesuatu (ada), ketika suatu itu sedang tiada. Ketika rumah kita kebanjiran dan kita harus mengungsi di tenda pengungsian, maka kita baru merasakan betapa nikmatnya punya dan bisa tinggal di rumah.

Bagi yang beriman, apakah kita harus menunggu waktu yang sempit dulu untuk bisa menikmati betapa bermanfaatnya waktu luang yang telah diberikan Allah? Atau haruskah kita menunggu tua untuk beramal kebajikan, sementara waktu muda kita sia-siakan? Apakah kita menunggu sakit dulu untuk bisa bersyukur?

Menganti, 7 Pebruari 2007

Mohammad Nurfatoni

Dimuat pada Buletin Jumat Hanif, 2007

Tolak Hubungan Indonesia-Israel

Pemerintah Republik Indonesia akhirnya memutuskan untuk menunda rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel, sebagaimana dikemukakan Menlu Alwi Shihab kepada Ketua Komisi I DPR RI, 18 Nopember 1999. Hal tersebut tentu sangat melegakan. Artinya protes keras dan keberatan yang dilancarkan berbagai kalangan umat Islam masih didengar oleh pemerintah.

Namun begitu, kita tetap harus waspada bahwa suatu saat—bahkan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama—hubungan itu tetap akan dijalin. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa rencana pembukaan hubungan dagang itu tidak dalam kategori dihapus, melainkan hanya ditunda. Itupun tidak dipastikan batas waktu penundaannya. Sementara dalam beberapa kesempatan, Presiden Abdurrahman Wahid (selanj utnya disebut Gus Dur) dan Menlu Alwi Shihab secara tersirat maupun tersurat masih berambisi untuk mewujudkan pembukaan hubungan dagang dengan Israel.

Yang jadi pertanyaan adalah mengapa Gus Dur, dengan corong utama Menlu Alwi Shihab, bersemangat untuk melakukan hubungan dagang dengan Israel (bahkan sebelumnya Gus Dur melontarkan hubungan diplomatik); sementara di kalangan umat Islam sendiri terjadi penolakan yang cukup keras atas rencana itu? Oleh karena itu patut pula diperjelas dalam perbincangan kita, mengapa segala rencana pembukaan hubungan dengan Israel ditolak keras umat Islam?

DARI TEOLOGIS SAMPAI PRAGMATIS
Sejauh ini, ada tiga argumentasi yang secara eksplisit dijadikan landasan rencana pembukaan hubungan dagang antara Indonesia dengan Israel oleh pemerintah Gus Dur? Pertama, secara teologis-ideologis tidak ada larangan yang menyangkut dilakukannya hubungan muamalat (dagang) dengan Israel, negara Yahudi itu. Gus Dur justru mengkritik balik para penentang rencana hubungan dagang Indonesia-Israel, karena mereka tidak mengkritik hubungan Indone­sia dengan negara-negara komunis semacam Sovyet, RRC, dan Korea Utara. Dalam pandangan Gus Dur, negara Israel itu masih beragama (Yahudi), artinya masih bertuhan. Dalam logika Gus Dur, bukankah itu lebih terhormat dibandingkan dengan negara yang tidak beragama (komunis) yang tidak mengakui Tuhan.

Kedua, dalam perspektif ekonomi, hubungan dagang dengan Israel sangat penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Hal ini didasarkan pada beberapa argumentasi (1) Lobi Israel yang kuat bisa mendorong mulusnya investasi asing untuk Indonesia, terutama dari negara negara Barat. (2) Hubungan dagang dengan Israel yang selama ini dilakukan melalui pihak ketiga, tidak terlalu memberi keuntungan bagi Indonesia (karena sebagian keuntungan diperoleh pihak ketiga) dibanding jika Indonesia melakukan hubungan dagang secara langsung. (3) Israel dipandang sebagai pusat agrobisnis. (4) Adanya pelebaran (potensi) pasar bagi produk Indone­sia ke Israel. (5) Hubungan dagang dengan Israel adalah hal yang lumrah, toh negara-negara Arab (Islam), yang selama ini selalu berhadapan konfrontatif dengan Israel sudah melakukan hubungan dengan Israel. “Orang-orang Arab di Mesir, Jordan, Maroko, bahkan Aljazair, juga Mauritania, semua memiliki hubungan, malahan lebih tinggi dari hubungan dagang. Ada hubungan diplomatik. Mereka meraih keuntungan-keuntungan itu,” kata Alwi Shihab.

Ketiga, secara politis dengan dilakukannya hubungan (dagang) dengan Israel, Indonesia lebih bisa membuka jalur komunikasi sehingga bisa lebih memainkan peran penting dalam penyelesaian masalah Palestina. Selama ini peran Indonesia terhadap penyelesaian Palestina dianggap kurang optimal karena adanya kendala komunikasi. Asumsinya, bagaimana bisa melakukan proses penyelesaian terhadap dua pihak yang bersengketa jika salah satu pihak tidak pernah diajak berhubungan oleh Indonesia. “Selama ini kalau kita mau bicara tentang palestina, orang-orang Israel tidak mau terima. Karena apa? Hubungan saja tida ada,” kata Alwi Shihab. Dengan secara intensif melakukan hubungan (dagang) dengan Israel, Indonesia berharap bisa melobi Israel untuk penyelesaian Palestina.

ARGUMENTASI KONTRA HUBUNGAN DENGAN ISRAEL
Berbagai argumentasi yang dijadikan landasan hubungan dagang dengan Israel tersebut, tentu saja, ditentang habis-habisan. Sebab, argumentasi-argumentasi tersebut sangat lemah dan membuka peluang untuk diperdebatkan, terutama karena sifatnya yang spekulatif, tidak logis, dan tendensius.

Pertama, penolakan hubungan dagang dengan Israel bukanlah yang seperti Gus Dur tuduhkan. Jika dibaca dari reaksi Gus Dur sebagaimana diungkapkan dalam acara silaturrahmi nasional Keluarga Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Istana Negara (Kamis,4/11/ 99), seolah-olah penolakan atas hubungan dagang dengan Israel semata-mata didasari oleh persoalan eksklusifitas Islam berhadapan vis a vis dengan Yahudi. Memang, ada nuansa agama dalam penolakan tersebut, tetapi bukan dalam pengertian Islam berhadapan vis a vis dengan Yahudi, melainkan karena tanah Palestina (di dalamnya ada Masjid A1 Aqsa, salah satu tempat suci umat Islam dan pernah menjadi kiblat serta mayoritas masyarakatnya yang Muslim), telah dirampas oleh bangsa Israel yang beragama Yahudi.

Dalam konteks ini, tentu tidak relevan membandingkan Israel di satu pihak dengan Sovyet, RRC, dan Korea Utara di pihak lain dalam hubungannya Islam versus Yahudi dan Islam versus komunis (antituhan). Kenyataannya, umat Islam memang tidak mempersoalkan hubungan dengan negara lain dalam perspektif Islam versus non-Islam. Yang dipersoalkan umat Islam adalah ketika ada negara lain yang menginjak-injak hak dan martabat umat Islam, di belahan dunia manapun, termasuk ketika Muslim Bosnia Herzegovina diinjak-injak martabatnya oleh Serbia yang beragama Katholik (Ortodhok) itu.

Dengan demikian ditolaknya hubungan dengan Israel tidak ada sangkut-pautnya dengan eksklusifitas atau ketertutupan Islam karena tidak berkenan membuka hubungan dengan negara lain yang berbeda ideologi. Umat Islam menyadari betul bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, yang harus memberi rahmat bagi keseluruhan komponen dunia (alam). Tentu saja dengan pemahaman bahwa sifat rahmatan lil alamin itu tidak kontra-produktif dengan kesejahteraan dan kedaulatan umat Islam sendiri. Artinya, bisa saja Islam itu berbaik-baik dengan Israel, Jika kedaulatan dan harkat-martabat umat Islam—khususnya Palestina—tidak diinjak-injak oleh Israel. Sangat lucu jika dengan alasan rahmatan lil alamin, lantas umat Islam merahmati Israel (berbaik-baik, dengan berhubungan dagang) sambil menari di atas penderitaan Muslim Palestina. Persoalannya, bisakah Yahudi Israel itu mau menunjukkan sikap pershabatan sejati dengan Dunia Islam?

Kedua, keuntungan-keuntungan ekonomi yang bakal diraih jika berhubungan dagang dengan Israel adalah spekulasi, bahkan ilusi belaka. “Negara-negara yang melakukan hubungan dengan dagang dengan Israel terbukti tidak bisa menarik investor negeri Yahudi itu ke negara yang bersangkutan,” sanggah Riza Sihbudi. “Turki yang berhubungan dagang dengan Israel sampai kini gagal mengangkat ekonominya yang terpuruk. Tragisnya Turki juga masih ditolak [menjadi anggota Uni] Eropa,” sambungnya (Tekad, No.2/Th.28-14/11/99).

Jika dilihat dari kacamata pasar yang dimiliki Israel pun sangat tidak menguntungkan Indonesia, sebaliknya justru hubungan dagang itu memberi keuntungan yang besar kepada Is­rael, terutama karena jumlah penduduk Israel yang tidak lebih dari enam juta jiwa sangat tidak memadai untuk sebuah hubungan dagang yang saling menguntungkan dengan 200 juta penduduk Indonesia.

Mengenai alasari Israel sebagai pusat agrobisnis juga patut dipertanyakan. “Kenapa harus melihat agrobisnis sampai ke Israel,” kata Riza Sihbudi. “Untuk urusan agrobisnis seharusnya Indonesia menoleh Thailand yang cukup sukses mengembangkan sektor agrobisnisnya,” lanjutnya. Apalagi ternyata terdapat perbedaan iklim antara Indonesia (yang beriklim tropis) dengan Israel yang beriklim (sub tropis), sehingga prospek agrobisnis kedua belah pihak sangat diragukan.

Ketiga, inilah yang lucu. Di satu pihak Alwi Shihab mengakui kekuatan lobi Israel (sampai terkenal istilah “Lobi Yahudi”), tapi di satu sisi dia berharap mampu melobi Israel dalam penyelesaian Palestina. Bagaimana mungkin Indonesia yang sangat lemah diplomasi politik luar negerinya itu mampu menandingi kehebatan lobi Israel (ingat diplomasi Indonesia tentang Timor Timor yang tidak membuahkan hasil!). Amerika Serikat saja, negara adidaya itu, ternyata termakan oleh lobi Yahudi.

ANALISIS-ANALISIS LAIN
Jadi, sangat mentah dan lemah alasan-alasan yang dikemukanan pemerintah, baik oleh Gus Dur maupun Alwi Shihab, berkaitan dengan rencana pembukaan hubungan dagang itu. dari sinilah kemudian berkembang analisis-analisis, bahkan sampai tahap tertentu berupa dugaan-­dugaan, di balik ambisi Gus Dur dan Alwi Shihab dalam membuka hubungan dengan Israel.

Pertama, ambisi itu berkaitan dengan upaya kedua sosok tersebut untuk menunjukkan konsistensi mereka sebagai seorang pluralis, inklusif, dan toleran terhadap pemeluk agama lain. Sebelum menjadi presiden, Gus Dur sudah seringkali melakukan tindakan yang kontroversi berkaitan dengan Israel. Pada Nopember 1994, bersama Habib Hirzin dan Djohan Effendi [dan Nasir Tamara?], Gus Dur datang dalam konferensi agama-agama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Israel. Kepergian mereka waktu itu mendapat protes keras di dalam negeri. Mesti mendapat reaksi keras, Gus Dur dengan enteng tetap konsisten dengan sikapnya. “Indonesia perlu memikirkan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel,” katanya. Gus Dur juga termasuk aktivis yang giat di Shimon Peres Peace Center.

Kedua, Gus Dur masih memakai pola lama dalam pendekatan politiknya. Artinya, untuk mengalihkan perhatian dari problem-problem dalam negeri yang krusial, Gus Dur menciptakan isu yang bisa menguras energi dan perhatian umat. Dalam perspektif ini, Gus Dur dianggap membuang-buang energi dengan melakukan test case, sejauh mana resistensi umat Islam sekarang terhadap persoalan sensitif Israel, sekaligus untuk mengalihkan perhatian dari proses reformasi yang menjadi tuntutan banyak pihak.

Ketiga, Gus Dur telah masuk dalam perangkap konspirasi besar Barat dalam memperkukuh dominasinya terhadap Dunia Islam. Terutama dalam konteks ini adalah posisi strategis Indone­sia yang berpenduduk Muslim besar. Dengan berhasil dirayunya Indonesia untuk mengakui eksistensi Israel dalam bentuk hubungan yang dibangun, Israel mendapatkan keuntungan politis yang cukup besar. Bukan tidak mungkin, tindakan Indonesia itu akan menjadi contoh Negara-­negara lain yang selama ini masih menentang hubungan dengan Israel. Sementara itu, dapat dilihat jika keuntungan yang diperoleh Israel lewat konspirasi itu akan membawa implikasi yang signifikan bagi negera-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Sebab, seperti yang akan kita bahas, Israel adalah negara cangkokan Barat di Timur Tengah.

 

Di samping menimbulkan analisis yang berbau “syu’udhan” (“buruk sangka”), rencana pembukaan hubungan dagang Indonesia dengan Israel juga menimbulkan analisis yang berbau “khusnudhan” (“baik sangka”). Diantara analisis tersebut diantaranya adalah taktik Gus Dur untuk melecut kepedulian negara-negara Timur Tengah untuk membantu perbaikan Indonesia. Sebab selama ini hubungan dagang dengan Timur Tengah tidak sebaik yang diharapkan Indone­sia. Investasi modal negara-negara Timur Tengah juga tidak sebesar yang diharapkan Indonesia.

ALASAN FUNDAMENTAL PENOLAKAN HUBUNGAN DENGAN ISRAEL
Terlepas dari berbagai alasan yang berkembang, baik yang dikemukakan Gus Dur dan Alwi Shihab di satu pihak, maupun alasan para penentanganya di pihak lain, segala upaya membuka hubungan dengan Israel memang patut ditentang. Alasan penentangan itu terutama pada eksistensi Negara (palsu) Israel dan sikap politik-agresinya terhadap hak, kedaulatan, dan martabat Dunia Islam, khususnya di Palestina.

Untuk menjelaskan alasan ini, saya akan kemukakan beberapa sisi penting berkaitan dengan sejarah Negara (palsu) Israel dan bentuk­bentuk agresinya. Israel bukanlah negara yang asli di Timur Tengah, melainkan—secara keagamaan, ras, kebudayaan, di atas semuanya secara politis—adalah unsur asing, yang dicangkokkan di Timur Tengah semata-mata sebagai kemauan politik dan militer sewenang-wenang dari pihak Barat, yakni Eropa Barat dan Amerika Serikat (Fazlur Rahman, “Sikap Islam Terhadap Yudaisme” dalam Islam: antara Visi, Tradisi, dan Hegemoni Bukan Muslim, peny. Mochtar Pabiottinggi, Yayasan Obor Indonesia).

Tujuan pencangkokkan itu, menurut Roeslan Abdulgani ialah untuk memecah-belah nasionalisme Arab, dan untuk menahan kebangkitan Islam. Sebab kawasan Timur Tengah adalah kawasan yang tidak hanya strategis—vital sekali, tetapi juga ekonomis—sangat penting karena kekayaan minyak di dalam tanah dan lautnya. Minyak adalah sumber energi pokok Dunia Industri Barat … (Roeslan Abdulgani, “Kata Pengantar” dalam Mereka Berani Bicara, Paul Findley, Mizan).

Mulanya, (sebagian) Tanah Palestina menjadi klaim Negara Israel berkat konsensi yang diberikan oleh Inggris (Lord Balfour) sebagai penjajah negara-negara Arab, atas dukungan dana yang diberikan oleh Golongan Yahudi Zionis pada Inggris dalam Perang Dunia I melawan Jerman (Deklarasi Balfour 1917). Inilah yang dikatakan Rahman bahwa Israel, dalam kelahirannya, adalah suatu gejala kolonial dalam arti yang sesungguhnya. Dasar kelahiran Israel itulah yang salah. la diciptakan lewat kebatilan dan agresi, dan asal usul itulah yang menentukan sifatnya [Israel].

Modal “politis-yuridis” itulah yang membuat orang Yahudi yang mulanya hanya 50.000 bertambah banyak dengan kedatangan orang-orang Yahudi dari Eropa sejumlah 500.000 jiwa. Rakyat Palestina sendiri yang semula berjumlah 600.000 jiwa didesak, diintimidasi dan diteror. Ini semua terjadi pada tahun-tahun 1920-1940 (Roeslan, ibid.)

Negara Israel akhirnya berdiri tahun 1948, dan melakukan agresi lanjutan pada tahun 1967 lewat perang Arab-Israel, sehingga memiliki wilayah “jarahan” semakin luas yang meliputi Palestina, Lebanon Selatan, Dataran Tinggi Golan (Syria), dan Gurun Sinai (yang akhrinya diserahkan lewat Perjanjian Camp David).

Tindakan agresi Israel ini telah dikecam oleh berbagai pihak, tetapi berbagai resolusi DK PBB, diantaranya No. 242 dan 338, yang memerintahkan Israel keluar dari wilayah yang didudukinya itu, tidak membuahkan hasil. Kebandelan Israel ini, tentu tak lepas dari stereo­type Amerika Serikat, negara yang oleh banyak pihak disebut sebagai mbah-nya Israel. Secara langsung maupun tidak langsung, Amerika Serikat adalah pelindung Israel. Berbagai perjanjian perdamaian PLO-Israel, selalu dilanggar oleh Israel dengan dukungan Amerika Serikat. Negara Palestina yang semestinya berdiri 4 Mei 1999 ditolak pendeklarasiannya oleh Israel dan Amerika Serikat. Padahal, sesuai dengan perjanjian Oslo 1993, tanggal 4 Mei 1999 adalah batas akhir pemerintahan otonomi Palestina (“Daftar Penghianatan Israel”, Abadi, No. 1/Th.II, 8-14/11/99).

Dari poin-poin penting yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembukaan hubungan dagang—atau hubungan apa pun—pada dasarnya mengandung tiga konsekuensi. Pertama, pengakuan eksistensi Negara (palsu) Israel, yang lahir dari sejarah panjang kolonialisme dan agresi. Kedua, menyetujui bentuk penjajahan yang dilakukan Israel terhadap, khususnya, Palestina. Padahal, dalam pergaulan dunia, segela penjajahan sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Apalagi secara eksplisit Indonesia juga menolak segala bentuk penjejahan, kaena tidak sesuai dengan perikemanuisaan dan perikeadilan. Ketiga, penghianatan terhadap perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh Palestina, terutama dalam hubungan ukhuwah islamiyah karena Palestina adalah salah satu bagian dari Dunia Islam.

Dengan argumentasi-argumentasi seperti itu, maka segala bentuk hubungan dengan Israel harus ditentang, sampai kedaulatan dan martabat umat Islam yang dirampas oleh Israel dikembalikan. Ini pula yang dicontohkan oleh Rasulullah saw ketika melihat kenyataan penghianatan orang-orang Yahudi dalam beberapa perang besar antara kaum Muslimin Madinah melawan kaum kafir Mekkah. Seperti diketahui dalam tiga kali peperangan besar yang terj adi antara kaum Muslimin dengan orang-orang Mekkah, golongan Yahudi beserta “golongan munafik” membantu orang-orang Mekkah, secara aktif maupun pasif (padahal sesuai dengan Piagam Madinah, jika terjadi penyerangan, seluruh penduduk Madinah, termasuk kaum Yahudi, wajib membelanya). Inilah yang menimbulkan permusuhan dan mengakibatkan diusirnya kelompok-kelompok Yahudi serta tewasnya sebagian dari mereka.

Jadi, sesungguhnya sikap politik Yahudi-lah yang menjadi pemicu kerenggangan-keretakan hubungan Islam dengan Yahudi. Baik yang terjadi pada permulaan sejarah Islam, maupun dalam sejak berdirinya Negara (palsu) Israel.

Mohammad Nurfatoni, Ketua FOSI Surabaya
Disampaikan pada Diskusi “Menolak Hubangan Dagang dengan Israel”,
yang diselenggarakan oleh Remas Masjid Nurul Iman Simo Gunung
di Masjid Muhajirin Dukuh Kupang Surabaya, 28/11/1999.