Pendidikan Bermutu yang Murah?

Seorang pembaca pernah mengeluhkan “nasib” pendidikan anaknya. Dalam cita ideal pembaca itu, sang anak seharusnya mengenyam pendidikan yang mampu membentuk kepribadian Muslim sekaligus mampu membekali ilmu pengetahuan yang berkualitas. Tapi apa daya? Institusi pendidikan yang diasumsikan mampu membekali dua hal itu, ibaratnya, jauh api dari panggang: tak terjangkau, mahal.

Mungkin itu pulalah “peta” yang berlaku pada masyarakat Muslim kita. Dalam perspektif ideal, pendidikan yang berbasis pada kurikulum nasional, seperti yang diterapkan oleh sekolah negeri atau sekolah umum, dianggap kurang mengakomodasi penanaman nilai-nilai agama. Bukan saja karena alokasi waktu pengajaran agama yang sangat minim, tetapi kurikulum pendidikan nasional juga dipandang membawa karakter sekularisme, yaitu pemisahan agama dari ilmu pengetahuan.

Sementara itu, institusi pendidikan yang dianggap mampu membekali anak didik dengan pemahaman agama dan.akhlak yang tinggi, seperti pesantren-pesantren tradisional, dianggap tidak “menjanjikan” bagi masa depan anak didik. Bukan saja karena pesantren sering mengesampingkan formalitas (seperti ijazah) yang menjadi standar dunia kerja formal, juga karena di pesantren memang tidak banyak diberikan pengajaran ilmu pengetahuan “umum”.

Jadi? Orang tua kemudian mengambil pilihan dengan risiko masing-masing. Menggunakan jasa sekolah negeri dengan risiko terabaikannya persoalan moral dan pemahaman dien, atau menitipkan di pesantren dengan risiko terjadinya hambatan di dunia kerja formal.

Dalam situasi yang dilematis itu, kemudian muncul ide-ide kreatif. Salah satunya adalah dengan lahirnya ide suplementasi pada kurikulum pendidikan nasional. Setidaknya ada dua bentuk suplementasi yang lahir di permukaan, pertama, suplementasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan formal. Lahirlah apa yang disebut secara salah kaprah dengan pendidikan integral, yakni sistem memadukan antara kurikulum nasional dengan kurikulum pesantren. Disebut salah kaprah, karena sebenarnya perpaduan itu baru pada tingkat fisik, yakni adanya jam “pendidikan umum” dan “pendidikan agama” yang berimbang.

Bentuk seperti ini banyak diambil oleh lembaga pendidikan yang dikelolah secara otonom oleh ormas-ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Dalam perjalanannya, model seperti ini kemudian dikembangkan dengan melengkapi sarana dan prasarana secara berkualitas. Bahkan kelengkapan itu menyangkut pula waktu belajar yang dikenal dengan full day school (sekolah sepanjang hari), seperti yang dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Islam (LPI) AI Hikmah Surabaya. Tentu, semua kelengkapan itu meminta risiko: biaya sekolah menjadi mahal; dan ironisnya menyensor mayoritas anak-anak Muslim Indonesia.

Bentuk suplementasi yang kedua terlihat dari model pendidikan informal semacam TPA (Taman Pendidikan Al Qur’an). Disebut suplementasi karena yang diajarkan di TPA adalah sebuah kelengkapan kurikulum dari sisi pesantren terhadap kurikulum sekuler di sekolah-sekolah umum. Berbeda dengan model suplementasi pertama yang diberikan secara “integral” (baca beriringan) di sekolah, suplementasi model TPA ini diberikan di luar sekolah. Yang menarik, model suplementasi kedua ini lebih mengakar karena dari segi biaya bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun dua model suplementasi ini sangat membantu menjaga keseimbangan antara dua kutub model pendidikan: umum dan pesantren, namun tetap saja belum mampu mengintegralkan hakekat kebersatuan ilmu, yang tidak terpisah-pisah dalam ilmu agama dan ilmu umum. Sebab, dalam perspektif Islam, ilmu itu disamping berfungsi sebagai pisau analisis dalam memecahkan persoalan kehidupan (baca membaca sunatullah pada alam semesta), juga harus mampu membuat penyandangnya lebih dekat pada Allah.

Memang, tetap harus dikembangkan bagaimana agar institusi-institusi pendidikan yang sudah mencoba mendekatkan dua kutub model pendidikan secara fisik itu mampu melakukan peleburan dalam satu hakekat ilmu: yaitu ilmu yang bersumber dari Tuhan, yang secara operasional mampu dijadikan sarana memperoleh kemakmuran manusia, dan selanjutnya mampu mendekatkan manusia pada Tuhan, Sang Penguasa Ilmu. Dengan catatan tebal, bahwa institusi yang berkiprah pada proyek berat ini tetap harus mampu mengimplementasikan adanya pendidikan bermutu sebagai hak setiap masyarakat, tidak hanya milik eksklusif para kaum berduit!

Mohammad Nurfatoni

Dimuat majalah Eksis No. 4/Th 1/Juni 2002

Iklan

Peran Dorong Mobil Mogok Itu!

“Saat ini kami berada pada sebuah tembok besar yang tak mungkin kami tembus, tapi kami tak surut ke belakang “ (Juru bicara Fraksi PBB, KH Nadjih Ahjad)

Itulah salah satu realitas politik yang terjadi pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Usulan amandemen Pasal 29 UUD 1945 dengan alternatif “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” (dikenal dengan tujuh kata dari Piagam Jakarta), yang disampaikan Fraksi Perasatuan Pembangunan (FPP), Fraksi PBB, dan Fraksi Daulatul Ummah (FDU) kandas di sidang paripurna. Akhirnya MPR kembali mengukuhkan pasal 29 tetap seperti naskah aslinya.

Kenyataan di atas semakin memperpanjang daftar kekalahan umat Islam dalam percaturan politik ketatanegaraan, menyusul kekalahan-kekalahan sebelumnya dalam memperjuangkan Islam politik di pentas Indonesia. Dimulai dari kegagalan menjadikan Islam sebagai ideologi negara di saat ideologi negara itu dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI); kemudian gagal mempertahankan tujuh kata dari Piagam Jakarta pada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI); lantas kembai gagal dalam memperjuangkan konsep ideologi Islam menjadi dasar negara dalam sidang-sidang Konstituante, menyusul dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Tentu sebuah ironi, umat Islam yang mayoritas ini harus melepaskan diri dari ideologi Islam yang seharusnya menaunginya.

Kenyataan ini terasa semakin pahit jika mengingat bahwa peran (umat) Islam cukup (baca: paling) besar dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini dari penindasan bangsa lain.

Sebut misalnya konsep jihad yang digelorakan umat Islam, baik saat mengadakan perlawanan atas pendudukan penjajah maupun saat mempertahankan kemerdekaan. Teriakan “Allahu Akbar” yang sangat populer dalam gelora perjuangan rakyat, adalah contoh kecil betapa Islam sangat mempengaruhi kesadaran perjuangan rakyat dalam melawan segala bentuk penjajahan.Sebut pula sederetan tokoh pejuang pendang Islam, baik pada masa penyadaran dan pergerakan, perjuangan fisik, perjuangan diplomasi pada pra-kemerdekaan maupun pasca-kemerdekaaan. Sebut misalnya, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Tjut Nya’ Dien, KH. Ahmad Dahlan, H. Agus Salim, Mohamad Roem, atau M. Natsir.

Bukan itu saja, ketika terjadi pengkhianatan oleh bagian bangsa sendiri seperti yang dilakukan oleh Partai Komutils Indonesia (PKI), tahun 1948 atau tahun 1965, umat Islam tampil paling depan.

Tapi, ibarat mendorong mobil mogok, umat Islam selalu ditinggal setelah mobil im bisa melaju lagi. Peran umat Islam kembali terpinggirkan. Bahkan pada masa rezim’ Orde Baru, umat Islam pernah mengalami peminggiran dan pemojokan pada titik paling rendah. Kegiatan-kegiatan umat Islam dihambat, kelompok-¬≠kelompok Islam dicurigai, dan tokoh-tokoh Islam dipenjara tanpa proses hukum. Akhirnya muncul stigma negatif pada (umat) Islam. Dan lahirlah Islam-phobia (ketakutan-kebencian pada Islam).

Jadi, ketika mobil bernama Indonesia itu mogok, umat Islam ramai-ramai untuk mendorongnya. Tetapi setelah mobil itu bisa melaju, bukan saja umat Islam tidak diangkut bersama melainkan juga ditubruknya. Sungguh sebuah ironi besar.

Bagaimana pada masa reformasi, yang lagi, lagi pernah umat Islam dominan dan memperjuangkannya? Reformasi yang dianggap sebagai jalan lempang untuk mengubah nasib umat Islam, justru tidak memiliki makna. Maka, seperti yang diibaratkan oleh KH. Nadjih Ahjad di atas, perjuangan umat Islam saat ini masih menghadapi tembok besar, yang sulit ditembus. Dan lebih ironis sebagian unsur tembok besar itu adalah umat Islam sendiri.

Maka, menjadi pertanyaan besar ketika bangsa ini tangah mengadakan perhelatan hari kemerdekaan: “Benarkah kemerdekaan telah direngkuh umat Islam yang menginginkan nilai-nilai kebenaran Tuhan (syariat Islam) menjadi dasar pokok dalam segala pertimbangan kehidupan bernegara?

Mohammad Nurfatoni

Dimuat majalah Eksis No. 6/Th 1/2002